Bisnis.com, JAKARTA— PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MoraRepublic) menilai ruang pertumbuhan industri internet rumah di Indonesia masih sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Perusahaan juga meyakini harga bukan faktor utama masyarakat Indonesia memilih layanan fixed broadband.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah penduduk yang berlangganan internet tetap (fixed broadband) mencapai 99,51 juta jiwa atau setara 42,3% dari total pengguna internet Indonesia yang mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan 2025 yang sebesar 38,7%, atau naik 3,6 poin persentase.

Meski demikian, masih terdapat kesenjangan sebesar 57,7%, yang menunjukkan mayoritas pengguna internet di Indonesia belum berlangganan layanan internet tetap. Meskipun demikian, proporsi tersebut telah menurun dibandingkan 61,3% pada tahun sebelumnya.

Chief Regulatory & Corporate Affairs Officer MoraRepublic Resi Y. Bramani mengatakan angka penetrasi sebesar 42,3% menunjukkan mayoritas rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki akses internet tetap.

“Sehingga pasar masih jauh dari jenuh,” kata Resi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (18/6/2026).

Menurut Resi, terdapat sejumlah faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan industri ke depan. Pertama, perubahan perilaku digital yang meningkatkan kebutuhan akan koneksi internet yang lebih stabil untuk aktivitas seperti streaming, bekerja dari rumah, hingga pembelajaran daring.

Kedua, tingginya penetrasi layanan seluler yang masih memiliki keterbatasan kapasitas dan stabilitas pada jam sibuk sehingga membuka peluang bagi layanan broadband tetap. Ketiga, pertumbuhan kawasan residensial dan urbanisasi yang menciptakan peluang ekspansi jaringan ke perumahan baru. Keempat, meningkatnya tren home-centric lifestyle yang menjadikan rumah sebagai pusat aktivitas digital sehingga kebutuhan akan konektivitas berkualitas semakin penting.

“Dengan demikian, Kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan akan tetap positif, terutama di kota-kota yang masih berkembang, dengan kombinasi ekspansi jaringan dan edukasi pasar sebagai kunci,” kata Resi.

Pada tahun ini, MoraRepublic menargetkan sekitar 1,5 juta pelanggan untuk layanan FTTH dan FWA.

Resi menambahkan harga masih menjadi salah satu faktor penting, terutama bagi segmen pelanggan yang sensitif terhadap biaya. Namun, tren saat ini menunjukkan preferensi pelanggan mulai bergeser ke kualitas layanan dan pengalaman pengguna.

Dia menjelaskan kualitas jaringan yang stabil dengan latensi rendah kini menjadi faktor utama bagi pelanggan untuk mendukung aktivitas seperti streaming 4K, gim daring, pemantauan saham, hingga konferensi video. Selain itu, aspek keandalan layanan dan pengalaman pelanggan, seperti minim gangguan serta dukungan teknis yang responsif, juga semakin diperhatikan.

Menurutnya, internet rumah kini mulai dipandang sebagai kebutuhan esensial, bukan lagi sekadar layanan dengan harga murah. Karena itu, persaingan industri tidak lagi hanya bertumpu pada tarif, melainkan pada nilai yang diperoleh pelanggan dari layanan yang digunakan.

“Dengan demikian, kompetisi tidak lagi hanya soal harga, tetapi lebih ke value for money. Pelanggan bersedia membayar lebih jika mendapatkan layanan yang prima, konsisten dan berkualitas,” kata Resi.

Untuk mengonversi pengguna yang selama ini mengandalkan paket data seluler, MoraRepublic mengedepankan strategi edukasi mengenai keunggulan fixed broadband, seperti koneksi yang lebih stabil, kuota tanpa batas, dan kemampuan mendukung banyak perangkat dalam satu rumah.

Perseroan juga menonjolkan efisiensi biaya jangka panjang dibandingkan penggunaan paket data seluler bagi pelanggan dengan konsumsi data tinggi.

Selain itu, perusahaan menawarkan paket entry-level dengan harga terjangkau bagi pelanggan baru serta bundling dengan layanan OTT seperti streaming dan gaming untuk meningkatkan nilai tambah layanan. Dari sisi operasional, MoraRepublic juga menyederhanakan proses pendaftaran dan instalasi serta memperluas cakupan layanan di kawasan residensial yang sebelumnya belum terjangkau.

Perusahaan juga memosisikan fixed broadband sebagai pelengkap layanan seluler, bukan pengganti. Fokus lainnya adalah menjaga kualitas jaringan dan layanan pelanggan guna membangun kepercayaan pelanggan yang baru pertama kali beralih dari layanan seluler.

“Membangun trust melalui reliability, karena switching dari mobile ke fixed seringkali bergantung pada pengalaman pertama,” kata Resi.

Bisnis.com, JAKARTA — Shopee dan TikTok Shop masih menjadi dua platform belanja online yang paling banyak diakses oleh pengguna internet Indonesia pada 2026. Meski demikian, dibandingkan tahun lalu jumlah pengguna yang mengakses Shopee mengalami penurunan, sementara itu TikTok Shop meningkat.

Temuan tersebut tercermin dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

APJII mencatat jumlah penduduk yang terkoneksi internet mencapai 235,26 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi Indonesia yang mencapai 287,89 juta jiwa pada 2026.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 47,5% responden pengguna internet, yang juga seller dan pembeli e-commerce, mengaku mengakses Shopee untuk berbelanja online. Meski masih menjadi platform yang paling banyak digunakan, angkanya menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,2%.

Sementara itu, TikTok Shop menempati posisi kedua dengan 33,4% responden memilih platform tersebut. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 27,4% pada 2025 atau naik 6 poin persentase, menjadi kenaikan terbesar di antara platform e-commerce utama yang disurvei.

Tokopedia berada di posisi ketiga dengan 11,2% responden mengakses platform tersebut, naik dari 9,6% pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, Lazada mengalami penurunan dari 9,1% pada 2025 menjadi 6,2% pada 2026.

Adapun platform lainnya mencatatkan tingkat penggunaan yang relatif kecil. Blibli dipilih oleh 0,4% responden, turun dari 0,7% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Facebook Marketplace tercatat sebesar 0,1%, lebih rendah dibandingkan 0,2% pada 2025.

Dominasi Shopee dan TikTok Shop juga terlihat di berbagai kelompok demografi pengguna internet. Berdasarkan jenis kelamin, Shopee menjadi platform yang paling banyak diakses baik oleh laki-laki maupun perempuan. Pada kelompok laki-laki, sebanyak 46,7% responden memilih Shopee, diikuti TikTok Shop 28,5% dan Tokopedia 14,6%.

Sementara itu, pada kelompok perempuan, 47,3% responden mengaku mengakses Shopee. TikTok Shop menunjukkan daya tarik yang lebih kuat di kalangan perempuan dengan persentase mencapai 36,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan pada pengguna laki-laki.

Berdasarkan generasi, Shopee juga menjadi platform yang paling banyak diakses di seluruh kelompok usia. Pada Generasi Z, sebanyak 46,9% responden memilih Shopee dan 34,7% memilih TikTok Shop. Pada kelompok Milenial, Shopee digunakan oleh 47,2% responden, sedangkan TikTok Shop mencapai 32,9%.

Pada Generasi X, Shopee mencatatkan persentase 47,2% dan TikTok Shop 30,6%. Sementara itu, pada kelompok Baby Boomer, Shopee dipilih oleh 46% responden dan TikTok Shop 29,3%.

Menariknya, pada kelompok Pra-Boomer, TikTok Shop mencatatkan tingkat penggunaan yang relatif tinggi, yakni 34,8%, meskipun masih berada di bawah Shopee yang mencapai 45,7%.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas masyarakat Indonesia mengeluarkan biaya Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Di saat yang sama, Telkomsel masih menjadi operator dengan jumlah pengguna terbesar, meski pangsa pasarnya terus tergerus oleh kompetitor.

Temuan tersebut tercantum dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei itu menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 atau setara dengan tingkat penetrasi 81,72% dari total populasi sebanyak 287,89 juta jiwa.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 55,3% responden mengaku menghabiskan Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Sebanyak 32,5% responden mengeluarkan biaya kurang dari Rp50.000 per bulan.

Sementara itu, 11,2% responden mengalokasikan anggaran Rp100.000–Rp250.000 per bulan dan hanya 0,9% yang mengeluarkan biaya lebih dari Rp250.000 per bulan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, proporsi pengguna dengan pengeluaran kurang dari Rp50.000 turun dari 34,5% menjadi 32,5%. Sebaliknya, kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 meningkat dari 52,2% menjadi 55,3%.

Dari sisi operator, Telkomsel masih menjadi penyedia layanan seluler dengan pangsa pengguna terbesar sebesar 37,9%. Namun, angka tersebut turun dibandingkan dengan 45,7% pada 2025.

Sebaliknya, Indosat Ooredoo Hutchison (IM3 dan Tri) mencatat peningkatan pangsa pengguna menjadi 35,5% dari 29,3% pada tahun sebelumnya. XLSmart juga naik menjadi 26,7% dari 24,8%.

Mayoritas pelanggan ketiga operator tersebut masih berada pada kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 per bulan. Porsinya mencapai 60,5% untuk pelanggan Telkomsel, 59,2% untuk XLSmart, dan 57% untuk pelanggan Indosat Ooredoo Hutchison.

Berdasarkan masa aktif paket, paket bulanan masih menjadi pilihan utama masyarakat dengan porsi 64,1% responden. Meski demikian, angka tersebut turun dibandingkan dengan 72% pada 2025.

Di sisi lain, penggunaan paket mingguan meningkat menjadi 25,8% dari 19,3% pada tahun sebelumnya. Penggunaan paket harian juga naik menjadi 9,9% dari 8,1%, sedangkan paket tahunan turun menjadi 0,2% dari 0,6%.

Paket bulanan mendominasi hampir seluruh kelompok generasi. Kelompok pre-boomer menjadi pengguna paket bulanan terbesar dengan proporsi 69,5%, diikuti generasi milenial 68,3%, generasi X 67,8%, baby boomer 67,6%, dan generasi Z 58%.

Berdasarkan tingkat pendapatan, pengguna dengan penghasilan di atas Rp15 juta per bulan menjadi kelompok dengan penggunaan paket bulanan tertinggi, yakni 87,5%. Angka tersebut diikuti kelompok berpendapatan Rp10 juta–Rp15 juta sebesar 85% dan kelompok Rp5 juta–Rp7,5 juta sebesar 82,2%.

Survei APJII juga menunjukkan persepsi masyarakat terhadap biaya internet cenderung stabil. Sebanyak 67,1% responden menilai biaya koneksi internet yang mereka keluarkan relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 48,4% pada 2025.

Sementara itu, proporsi responden yang menilai biaya internet makin mahal turun menjadi 28,7% dari 43,5% pada tahun sebelumnya. Adapun 4,2% responden menganggap biaya internet kini lebih murah.

Dari sisi kualitas layanan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap operator seluler tergolong tinggi. APJII mencatat rata-rata skor kepuasan mencapai 7,39 dari skala 10.

Sebagian besar responden memberikan nilai 7 atau kategori baik sebesar 44,5%, disusul nilai 8 atau sangat baik sebesar 32,7%, serta nilai 9 atau hampir sempurna sebesar 8%.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti biaya akses internet di Indonesia yang dinilai masih berada di atas standar keterjangkauan yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan biaya internet di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang digunakan ITU.

“Mereka [ITU] mematok internet basket di bawah 2 persen dari total GDP per kapita,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (8/6/2026).

Menurut Nezar, akses internet yang semakin terjangkau dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, biaya internet yang lebih rendah juga akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital.

Dia menilai penurunan biaya akses internet akan memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan internet untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses berbagai layanan publik berbasis digital,” kata Nezar.

Karena itu, lanjutnya, Komdigi terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menekan biaya akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” katanya.

Selain memperluas akses internet, pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan digital di berbagai wilayah melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan jaringan serat optik, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

Namun, menurut Nezar, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan internet. Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkapnya.

Untuk itu, Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Nezar menilai kombinasi antara internet yang semakin terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat biaya rata-rata internet di Indonesia merupakan yang termurah kedua di Asia Tenggara.

Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di kawasan tersebut, yakni sebesar US$10,24 atau sekitar Rp184.320 per bulan (kurs Rp18.000 per dolar AS). Indonesia berada di posisi kedua dengan biaya rata-rata US$10,66 atau sekitar Rp191.880 per bulan. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 214 negara dalam daftar tersebut.

Meski demikian, dari sisi kualitas layanan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan internet rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp579.960 per bulan. Dengan demikian, biaya per Mbps di negara tersebut hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.440.

Thailand juga mencatat biaya per Mbps yang relatif rendah dengan kecepatan rata-rata mencapai 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan biaya sekitar US$10,22 atau sekitar Rp183.960 per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp6.120. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga internet secara nominal relatif murah, efisiensi biaya terhadap kualitas layanan yang diterima pengguna masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Profil Internet Indonesia 2026 yang menunjukkan angka penetrasi data mencapai 235,2 juta pengguna atau sekitar 81,72% dari total populasi nasional.

Kendati mayoritas masyarakat telah terhubung ke dunia maya, potret digitalisasi domestik mencatat sisa 18,28% penduduk belum merasakan akses konektivitas.

Faktor ketiadaan perangkat keras, keterbatasan literasi digital, hingga kendala daya beli kuota menjadi dinding pemisah utama bagi kelompok masyarakat nondigital tersebut.

Berdasarkan data APJII, alasan terbesar masyarakat belum terhubung ke jaringan internet adalah tidak memiliki komputer atau gadget yang dapat terhubung ke internet dengan porsi mencapai 34%.

Kondisi ini menggambarkan tantangan riil terkait pemerataan kepemilikan gawai di berbagai daerah, terutama wilayah subsisten.

Hambatan kedua yang tidak kalah krusial berkaitan erat dengan tingkat literasi teknologi. Sebanyak 31,5% responden mengaku tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet.

Dari sisi finansial, isu keterjangkauan harga paket data masih membayang-bayang perekonomian sebagian warga. Tercatat ada 17,2% masyarakat yang memandang harga kuota terlalu mahal untuk kapasitas dompet mereka.

Masalah ekonomi ini diperparah oleh sudut pandang utilitas, di mana 12,9% responden menilai tidak melihat manfaat langsung dari menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan APJII juga mencatatkan faktor sosiologis dan fisik. Sebanyak 1,3% populasi nondigital memiliki keterbatasan fisik untuk menggunakan internet atau penyandang disabilitas, sementara 3,1% sisanya dipicu oleh alasan lainnya.

Kontribusi dan Penetrasi per Pulau

Adapun jika dilihat dari sisi penetrasi dan kontribusi internet per pulau. Pulau Jawa kokoh di posisi puncak dengan tingkat penetrasi menyentuh 85,95% pada tahun ini.

Angka tersebut mendaki dari capaian 2025 yang berada di level 84,05%. Sejalan dengan hal itu, porsi kontribusi pengguna nasional asal Pulau Jawa ikut terkerek naik menjadi 58,24% dari sebelumnya 57,80%.

Lompatan performa digital yang cukup signifikan juga terjadi di Pulau Kalimantan. Tingkat penetrasi internet di pulau tersebut melesat ke posisi 80,40% pada 2026, berbanding 79,21% pada tahun sebelumnya. Porsi kontribusi komparatif Kalimantan terhadap ekosistem nasional pun ikut terkerek tipis menuju angka 6.20% dari basis tahun lalu sebesar 6,12%.

Di wilayah barat, Pulau Sumatra mengamankan posisi kedua sebagai kontributor basis pengguna terbesar nasional dengan porsi 20,74%, meski angka ini sedikit menyusut dari porsi 2025 sebesar 21,12%. Dari sisi keterhubungan, tingkat penetrasi internet di Sumatra tetap mendaki ke level 78,24% dari sebelumnya 77,34%.

Selanjutnya, geliat digitalisasi di Pulau Sulawesi terekam tumbuh menjanjikan. Penetrasi internet di wilayah berlogo K ini melompat ke angka 72,58% dari posisi 2025 yang tertahan di level 71,20%. Akan tetapi, dari sudut pandang kontribusi nasional, porsi Sulawesi mengalami koreksi minor menjadi 6,62% dari basis awal 6,75%.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pergerakan melandai. Penetrasi internet di kawasan wisata tersebut merangkak ke posisi 78,14% dari sebelumnya 77,15%, dengan kontribusi nasional yang relatif stabil di level 5,26% dibandingkan dengan capaian 2025 di angka 5,22%.

Tantangan berat dalam pemerataan ekosistem siber nasional masih membayangi wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat penetrasi di wilayah paling timur Indonesia ini memang berhasil naik ke level 69,74% dari capaian 2025 sebesar 68,54%. Namun, porsi kontribusi pengguna nasionalnya justru terkoreksi ke angka 2,94% dari posisi tahun lalu sebesar 2,99%.

Ketimpangan porsi kontribusi yang masih di bawah 3% ini menjadi indikator kuat bagi para pemangku kepentingan dan penyedia jasa internet nasional. Urgensi pemerataan investasi infrastruktur kabel serat optik maupun jaringan seluler mutlak diperlukan guna mengikis jurang pemisah digital antarwilayah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat penetrasi dan kontribusi pengguna internet per pulau di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2026. Kendati demikian, dominasi infrastruktur dan jumlah pengguna di Pulau Jawa masih belum terbendung, meninggalkan wilayah Indonesia Timur yang masih merangkak perlahan dalam mengejar ketertinggalan digital.

Dilansir dari riset Profil Internet Indonesia 2026 milik Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jumat (22/5/2026), Pulau Jawa kokoh di posisi puncak dengan tingkat penetrasi menyentuh 85,95% pada tahun ini.

Angka tersebut mendaki dari capaian 2025 yang berada di level 84,05%. Sejalan dengan hal itu, porsi kontribusi pengguna nasional asal Pulau Jawa ikut terkerek naik menjadi 58,24% dari sebelumnya 57,80%.

Lompatan performa digital yang cukup signifikan juga terjadi di Pulau Kalimantan. Tingkat penetrasi internet di pulau tersebut melesat ke posisi 80,40% pada 2026, berbanding 79,21% pada tahun sebelumnya. Porsi kontribusi komparatif Kalimantan terhadap ekosistem nasional pun ikut terkerek tipis menuju angka 6.20% dari basis tahun lalu sebesar 6,12%.

Di wilayah barat, Pulau Sumatra mengamankan posisi kedua sebagai kontributor basis pengguna terbesar nasional dengan porsi 20,74%, meski angka ini sedikit menyusut dari porsi 2025 sebesar 21,12%. Dari sisi keterhubungan, tingkat penetrasi internet di Sumatra tetap mendaki ke level 78,24% dari sebelumnya 77,34%.

Selanjutnya, geliat digitalisasi di Pulau Sulawesi terekam tumbuh menjanjikan. Penetrasi internet di wilayah berlogo K ini melompat ke angka 72,58% dari posisi 2025 yang tertahan di level 71,20%. Akan tetapi, dari sudut pandang kontribusi nasional, porsi Sulawesi mengalami koreksi minor menjadi 6,62% dari basis awal 6,75%.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pergerakan melandai. Penetrasi internet di kawasan wisata tersebut merangkak ke posisi 78,14% dari sebelumnya 77,15%, dengan kontribusi nasional yang relatif stabil di level 5,26% dibandingkan dengan capaian 2025 di angka 5,22%.

Tantangan berat dalam pemerataan ekosistem siber nasional masih membayangi wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat penetrasi di wilayah paling timur Indonesia ini memang berhasil naik ke level 69,74% dari capaian 2025 sebesar 68,54%. Namun, porsi kontribusi pengguna nasionalnya justru terkoreksi ke angka 2,94% dari posisi tahun lalu sebesar 2,99%.

Ketimpangan porsi kontribusi yang masih di bawah 3% ini menjadi indikator kuat bagi para pemangku kepentingan dan penyedia jasa internet nasional. Urgensi pemerataan investasi infrastruktur kabel serat optik maupun jaringan seluler mutlak diperlukan guna mengikis jurang pemisah digital antarwilayah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Survei Profil Internet Indonesia Tahun 2026 yang menunjukkan jumlah pengguna internet di dalam negeri menembus 235,2 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi 81,72% dari total populasi nasional. Terlihat laju pertumbuhan tahunan mulai menunjukkan tren melandai.

Kenaikan jumlah pengguna pada tahun ini tercatat sebesar 5,8 juta jiwa jika dibandingkan dengan capaian 2025 yang berada di angka 229,4 juta jiwa (penetrasi 80,66%). Kendati terus berekspansi, laju pertumbuhan ini justru lebih rendah jika ditarik ke belakang, di mana pertumbuhan dari kurun waktu 2024 ke 2025 mampu mencetak penambahan hingga 7,86 juta pengguna baru.

Sementara itu meski tumbuh melandai, Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyampaikan pergerakan angka penetrasi ini mencerminkan transformasi digital nasional yang terus bergerak secara progresif dan semakin inklusif di tengah masyarakat.

“Internet saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik masyarakat Indonesia,” kata Arif dikutip Jumat (22/5/2026).

Berdasarkan pemetaan wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi pengguna internet nasional dengan tingkat penetrasi mencapai 85,95% dan porsi pengguna sebesar 58,24%.

Sebaliknya, wilayah Maluku dan Papua mencatatkan tingkat penetrasi 69,74% dengan kontribusi terendah, yaitu sebesar 2,94%. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan digital antarwilayah yang masih memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan.

Dari sisi perangkat, mayoritas masyarakat mengandalkan smartphone untuk berselancar di dunia maya dengan persentase mencapai 84,31% dan durasi akses rata-rata 4—6 jam per hari.

Aktivitas komunikasi dan jejaring sosial menjadi pemantik utama penggunaan internet dengan porsi 19,9%, disusul oleh hiburan digital (19,7%), serta pencarian informasi dan berita (19,6%). Sektor belanja daring (e-commerce) dan layanan finansial digital juga mencatatkan porsi kuat sebesar 18,7%.

Di lain pihak, APJII membeberkan sejumlah faktor penghambat bagi sisa populasi yang belum terkoneksi internet. Hambatan terbesar dipicu oleh ketiadaan perangkat gawai yang memadai (34%) hingga ketidaktahuan cara mengoperasikan perangkat digital (31,5%)/

“Selain itu harga kuota data yang dinilai masih membebani kantong masyarakat (17,2%)” kata Arif.

Sektor jaringan tetap (fixed broadband) ikut menunjukkan tren positif dengan total pelanggan mencapai 99,51 juta jiwa, atau tumbuh 3,6% secara tahunan. Mayoritas dari segmen ini memanfaatkan jaringan kabel serat optik (fiber optic) dengan porsi 37,9%.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) membuka peluang bagi startup untuk mengembangkan teknologi verifikasi usia di platform digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan PP Tunas dapat menjadi ruang bagi pelaku industri, khususnya startup, untuk menghadirkan inovasi teknologi yang mampu memastikan usia pengguna secara lebih akurat.

“Ini juga merupakan peluang sebenarnya, karena memang teknologi ini pasti terus berkembang,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajukDunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman?di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan untuk memastikan teknologi verifikasi yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PSE juga diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menyediakan teknologi tersebut, selama tetap menjamin perlindungan anak dan keandalan sistem.

“Artinya ada perlindungan anak, ada perlindungan data pribadinya juga yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mediodecci menyampaikan pemerintah berharap inovasi teknologi verifikasi usia ini dapat berkembang menjadi solusi nasional yang andal. Menurutnya, industri perlu didorong untuk menghadirkan teknologi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak di ruang digital.

Dia menambahkan, apabila teknologi yang dikembangkan terbukti andal, maka hal tersebut berpotensi menjadi proyek strategis yang dikembangkan di dalam negeri.

Sebagai gambaran, PP Tunas mengatur kewajiban PSE dalam melindungi anak di ruang digital, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia pengguna.

Dalam ketentuan Pasal 7, PSE diwajibkan menyediakan sistem verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis dan operasional untuk memastikan pengguna sesuai dengan batas usia minimum pada produk, layanan, dan fitur yang disediakan.

Verifikasi ini dapat dilakukan secara mandiri oleh PSE atau melalui kerja sama dengan penyedia teknologi pihak ketiga. Namun, seluruh mekanisme tersebut harus memenuhi standar perlindungan data pribadi serta menjamin keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan.

Selain itu, aturan ini juga mengklasifikasikan kategori usia pengguna anak, mulai dari di bawah 13 tahun, 13 hingga di bawah 16 tahun, hingga 16 sampai di bawah 18 tahun. Setiap kategori memiliki ketentuan berbeda, termasuk kebutuhan persetujuan orang tua serta pembatasan akses terhadap fitur tertentu.

Dalam implementasinya, PP Tunas juga mengatur sanksi administratif bagi PSE yang tidak patuh, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses.

Dari sisi urgensi, data yang dipaparkan Komdigi menunjukkan tingginya penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 80,66%, dengan jumlah pengguna sekitar 229,94 juta. Tingginya akses ini juga diiringi dengan besarnya paparan anak terhadap ruang digital, tercermin dari indikator penggunaan pada kelompok anak yang mencapai sekitar 79,73.

Sejumlah indikator turut menunjukkan peningkatan risiko terhadap anak di ruang digital dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, proporsi anak yang mengalami paparan risiko tertentu meningkat dari 5,4% pada 2015 menjadi 8,5% pada 2023, atau naik sekitar 1,6 kali. Bahkan, pada indikator lain, kenaikan risiko tercatat lebih signifikan, dari 3,9% pada 2015 menjadi 10,7% pada 2023, atau meningkat sekitar 2,7 kali lipat.

Selain itu, gejala depresi dan kecemasan pada anak perempuan dilaporkan tiga kali lebih besar dibandingkan laki-laki, yang semakin menegaskan adanya dampak serius dari aktivitas digital terhadap kesehatan mental anak. Kondisi ini memperkuat urgensi kehadiran regulasi seperti PP Tunas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dinilai akan ditopang oleh program internet murah berbasis Internet Rakyat dan pengembangan sektor perumahan.

Prasasti Center for Policy Studies menilai akses internet yang terjangkau dan merata dapat menjadi penentu bagi perekonomian nasional, terutama dalam memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Board of Advisors Prasasti sekaligus Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyebut saat ini biaya internet di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan, sehingga membatasi pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

“Biaya internet kita paling mahal di Asia Tenggara,” kata Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Hashim menuturkan program Internet Rakyat yang mendorong akses internet murah dengan kecepatan tinggi akan membuka potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi dan aktivitas usaha kecil.

Berdasarkan berbagai studi internasional, peningkatan penetrasi internet memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan penetrasi sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,7% hingga 1,3%.

Namun demikian, lanjutnya, pemanfaatan internet di Indonesia dinilai masih jauh dari optimal. Dari potensi pengguna yang mencapai sekitar 80% populasi, tingkat penggunaan riil baru berada di kisaran 15%.

“Yang benar-benar menggunakan internet secara produktif masih sekitar 15%, padahal potensinya jauh lebih besar,” ujarnya dalam Prasasti Luncheon Talk.

Saat ini program Internet Rakyat sudah masuk dalam tahap implementasi dengan dua operator yakni PT Solusi Sinergi Digital Tbk. dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic). Program ini akan memperluas akses internet ke seluruh Indonesia dengan biaya langganan mulai dari Rp100.000 per bulan.

Selain mendorong digitalisasi, Hashim juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor perumahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara.

Pengalaman negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa sektor properti dapat menjadi penggerak utama ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut perhitungannya, pembangunan 1 hingga 3 juta unit rumah per tahun berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 1% hingga 1,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerataan akses komunikasi dan internet di kawasan timur Indonesia masih menyisakan tantangan besar di tengah percepatan transformasi digital nasional. Infrastruktur konektivitas berbasis satelit masih menjadi salah satu opsi yang mengambil peran penting dalam menyelesaikan masalah ini.

Kondisi geografis yang didominasi pegunungan, hutan lebat, serta gugusan pulau yang tersebar menjadi faktor utama penghambat perluasan infrastruktur fisik di wilayah tersebut.

Keterbatasan infrastruktur terestrial, seperti jaringan serat optik maupun menara pemancar (BTS), memicu munculnya titik-titik blank spot. Kondisi ini berimplikasi langsung pada terbatasnya akses masyarakat terhadap arus informasi, layanan publik, hingga partisipasi dalam aktivitas ekonomi digital yang kini menjadi motor pertumbuhan nasional.

Direktur Komersial Telkomsat, Andri Yunianto, berpendapat akses internet bukan sekadar fasilitas komunikasi, melainkan pembuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Hal ini mencakup percepatan digitalisasi UMKM daerah serta perluasan akses terhadap pasar yang lebih luas.

Langkah penguatan konektivitas di wilayah Indonesia Timur dipandang sangat penting agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan agenda pemerintah untuk membangun dari pinggiran, sinergi antara teknologi satelit dan komitmen investasi infrastruktur diharapkan mampu mengikis kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) secara jangka panjang.

“Ke depan, pengembangan infrastruktur dan layanan konektivitas di wilayah strategis Indonesia, khususnya kawasan timur, perlu terus diperkuat sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Andri dikutip, Minggu (19/4/2026).

Teknologi satelit dinilai sebagai solusi paling strategis guna menjangkau wilayah yang tidak mampu dilayani secara optimal oleh infrastruktur kabel atau seluler konvensional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan moda konektivitas yang fleksibel tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembangunan fisik darat yang kompleks.

Satelit memainkan peran vital sebagai tulang punggung (backbone) komunikasi di pelosok. Kehadirannya memberikan dukungan nyata bagi berbagai pilar strategis. Pada sektor pendidikan misalnya, konektivitas satelit membantu membuka gerbang pembelajaran digital bagi sekolah-sekolah di pedalaman yang sebelumnya terisolasi.

Di sektor kesehatan, teknologi ini menopang layanan telemedicine yang memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil berkonsultasi dengan dokter spesialis di kota besar. Sementara bagi pemerintah daerah, jaringan yang andal memperkuat implementasi layanan publik berbasis digital agar lebih transparan dan efisien.

Merujuk data terbaru dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, angka penetrasi internet nasional memang telah menyentuh 80,66%. Namun, statistik tersebut belum mencerminkan pemerataan secara regional. Di kawasan Maluku dan Papua, tingkat penetrasi baru berada di level 69,26%.

Disparitas ini memperlihatkan kesenjangan digital masih menjadi pekerjaan rumah krusial bagi pemerintah dan pelaku industri telekomunikasi. Terutama bagi wilayah dengan karakteristik medan yang menantang, pembangunan kabel darat sering kali tidak efisien secara waktu maupun biaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara di Asia dan Eropa telah melakukan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz jauh sebelum Indonesia memutuskan untuk melakukan seleksi pada tahun ini. Vietnam, Malaysia, hingga India mengoptimalkan pita tersebut untuk mendorong penetrasi internet yang makin merata.

Diketahui, pita frekuensi rendah 700 MHz sering dijuluki sebagai "pita emas" karena karakteristik fisiknya yang sangat efisien untuk jangkauan luas. Gelombang pada frekuensi 700 MHz juga memiliki kemampuan menembus hambatan fisik seperti tembok beton, gedung perkantoran, dan pepohonan dengan sangat baik. Ini menjadikannya solusi utama untuk kualitas sinyal di dalam ruangan (indoor coverage).

Sementara itu frekuensi menengah 2,6 GHz merupakan tulang punggung bagi pengembangan teknologi 5G yang membutuhkan kapasitas data besar.

Berikut rekam jejak negara-negara yang telah menggelar lelang frekuensi pada masing-masing pita:

Vietnam

Vietnam telah menggelar lelang frekuensi rendah yang dimenangkan oleh raksasa telekomunikasi, Viettel Group. Dalam lelang tersebut, Viettel mengajukan penawaran hampir US$78,4 juta atau sekitar Rp1,34 triliun untuk masa berlaku 15 tahun. Angka ini dinilai sejalan dengan rata-rata harga global untuk hak spektrum serupa di pita frekuensi rendah.

Malaysia

Berbeda dengan sistem lelang konvensional, Malaysia melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) menerapkan strategi alokasi spektrum yang unik. Pemerintah mengidentifikasi empat pita utama untuk layanan 5G, yakni 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz, dan 28 GHz.

Untuk pita 700 MHz dan 3,5 GHz, lisensi tidak akan dilelang secara individu melainkan diberikan kepada konsorsium yang dibentuk oleh berbagai pemain industri. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan belanja modal (CAPEX) melalui berbagai infrastruktur secara efisien.

MCMC juga menerapkan proses tender atau beauty contest untuk lisensi di pita 24,9 Ghz hingga 26,5 GHz. Proses beauty contest digunakan untuk memastikan alokasi spektrum jatuh ke tangan perusahaan yang memiliki rencana bisnis paling berdampak bagi ekonomi nasional.

Adapun pita 26,5 GHz hingga 28,1 GHz akan dialokasikan dengan sistem first-come first-served. Frekuensi ini dibuka untuk pihak non-telekomunikasi guna mendukung kebutuhan jaringan privat lokal seperti kota pintar dan sektor industri.

India

Penggelaran lelang secara bersamaan pernah dilakukan oleh Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) yang mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk segera melelang seluruh spektrum frekuensi radio di sembilan pita berbeda termasuk di pita 700 MHz dan 2,6 Ghz. Nilai cadangan untuk aset spektrum ini disarankan mencapai US$23,1 miliar atau sekitar Rp395 triliun.

Langkah TRAI ini dirancang untuk mendorong layanan 5G dan meletakkan fondasi bagi teknologi 6G di masa depan. Fokus utama dari rekomendasi ini adalah penyediaan cakupan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan di seluruh anak benua.

Salah satu poin krusial dalam usulan TRAI adalah penerapan batas maksimal (cap) kepemilikan spektrum sebesar 35% bagi setiap operator. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga iklim kompetisi agar pasar tetap sehat dan tidak didominasi oleh segelintir pemain besar.

Selain itu, TRAI mengusulkan insentif khusus untuk pita 600 MHz berupa masa berlaku lisensi selama 24 tahun. Terdapat pula pelonggaran pembayaran berupa moratorium selama empat tahun guna menarik minat peserta lelang dalam mengembangkan ekosistem digital India.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia jasa internet, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) membidik peluang bisnis baru melalui penambahan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

Langkah tersebut ditandai dengan rencana penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46523 yang mencakup aktivitas distribusi perangkat telekomunikasi, mulai dari router, switch, hingga perangkat fiber optik.

Direktur INET Willy Usulangi mengatakan penambahan lini usaha ini merupakan strategi perseroan untuk memperluas rantai nilai bisnis, tidak hanya sebagai penyedia layanan konektivitas tetapi juga sebagai distributor perangkat telekomunikasi.

“Penambahan KBLI ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan core business perusahaan sebagai penyedia jasa internet dan penyewaan fiber optik. Dengan memasukkan kegiatan perdagangan besar telekomunikasi, perusahaan dapat memperluas rantai nilai dari sekadar penyedia infrastruktur dan layanan konektivitas menjadi pelaku aktif dalam distribusi perangkat, komponen, dan solusi telekomunikasi,” kata Willy di keterbukaan informasi, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, peluang bisnis tersebut terbuka lebar seiring dengan pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia yang diproyeksikan mencapai 80,66% atau setara 229,4 juta pengguna pada 2025. Selain itu, tren pergeseran dari penggunaan mobile data ke fixed broadband atau WiFi rumah juga terus meningkat.

Kondisi ini mendorong permintaan perangkat infrastruktur jaringan tetap seperti fiber to the home (FTTH), termasuk optical line terminal (OLT), optical network terminal (ONT), hingga router dan switch.

Perseroan melihat keberadaan lebih dari 300 perusahaan penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia sebagai basis pelanggan potensial. Di samping itu, INET juga membidik segmen operator telekomunikasi, sektor korporasi, instansi pemerintah, hingga kawasan properti sebagai target pasar.

Dari sisi proyeksi keuangan, kegiatan usaha baru tersebut diperkirakan dapat memberikan tambahan laba bersih secara bertahap mulai dari Rp4,66 miliar pada 2026 dan meningkat hingga Rp15,72 miliar pada 2030.

Hasil studi kelayakan juga menunjukkan proyek ini tergolong layak secara finansial, dengan nilai net present value (NPV) positif sebesar Rp82,77 miliar serta profitability index (PI) mencapai 4,83.

Manajemen menilai, integrasi bisnis antara layanan konektivitas dan perdagangan perangkat akan meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus membuka peluang margin yang lebih besar. Namun demikian, perseroan tetap mencermati kebutuhan tambahan modal kerja serta pengelolaan persediaan dan rantai pasok.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, INET akan terlebih dahulu meminta persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei 2026.

Melalui ekspansi ini, perseroan berharap dapat memperkuat posisi di industri telekomunikasi nasional sekaligus menangkap peluang pertumbuhan dari masifnya digitalisasi di berbagai sektor.

Sebelumnya, INET dikenal sebagai penyedia layanan internet dan penyewaan fiber optik melalui entitas anak. Dengan ekspansi ke perdagangan perangkat, perseroan berupaya memperluas sumber pendapatan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pertumbuhan industri yang kian kompetitif.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.