Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan terhadap konektivitas internet yang andal dinilai makin krusial dalam penyelenggaraan event berskala besar seiring dengan digitalisasi aktivitas bisnis.

Direktur PT Matrix NAP Info, Omar Syarif Nasution mengatakan seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, aktivitas bisnis di area pameran kini semakin bergantung pada jaringan internet.

Dia menyebutkan mulai dari transaksi non-tunai menggunakan QRIS dan electronic data capture (EDC), pemantauan keamanan melalui CCTV, hingga promosi digital dan siaran langsung membutuhkan koneksi yang stabil.

"Kondisi tersebut menjadikan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu penunjang utama kelancaran operasional selama penyelenggaraan pameran. Gangguan jaringan berpotensi memengaruhi proses transaksi maupun pelayanan kepada pengunjung," kata Omar dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan tren digitalisasi juga makin terlihat pada pelaku UMKM yang kini memanfaatkan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Menurutnya, infrastruktur jaringan yang telah menjangkau seluruh area pameran memungkinkan pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis secara real-time, termasuk mendukung operasional tenant yang mengandalkan layanan digital dalam kegiatan sehari-hari.

Adapun, Matrix NAP Info merupakan penyedia kebutuhan konektivitas di kawasan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran selama penyelenggaraan Jakarta Fair. Kegiatan yang berlangsung selama 32 hari tersebut melibatkan lebih dari 2.000 perusahaan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pameran seperti Jakarta Fair menunjukkan bagaimana internet telah menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga mendukung transaksi, pelayanan pelanggan, hingga operasional usaha secara menyeluruh. Karena itu, keandalan jaringan menjadi faktor yang semakin krusial," katanya.

Vice President of Sales Matrix NAP Info, Ilhami Efendi menambahkan kebutuhan terhadap layanan konektivitas yang fleksibel terus meningkat, terutama pada kegiatan yang memiliki intensitas transaksi dan interaksi pelanggan yang tinggi.

"Pelaku usaha saat ini membutuhkan akses internet yang mampu mengikuti dinamika bisnis mereka. Selain stabilitas jaringan, aspek responsivitas layanan juga menjadi perhatian karena setiap gangguan berpotensi memengaruhi pengalaman pelanggan maupun peluang transaksi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti biaya akses internet di Indonesia yang dinilai masih berada di atas standar keterjangkauan yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan biaya internet di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang digunakan ITU.

“Mereka [ITU] mematok internet basket di bawah 2 persen dari total GDP per kapita,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (8/6/2026).

Menurut Nezar, akses internet yang semakin terjangkau dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, biaya internet yang lebih rendah juga akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital.

Dia menilai penurunan biaya akses internet akan memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan internet untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses berbagai layanan publik berbasis digital,” kata Nezar.

Karena itu, lanjutnya, Komdigi terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menekan biaya akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” katanya.

Selain memperluas akses internet, pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan digital di berbagai wilayah melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan jaringan serat optik, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

Namun, menurut Nezar, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan internet. Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkapnya.

Untuk itu, Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Nezar menilai kombinasi antara internet yang semakin terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat biaya rata-rata internet di Indonesia merupakan yang termurah kedua di Asia Tenggara.

Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di kawasan tersebut, yakni sebesar US$10,24 atau sekitar Rp184.320 per bulan (kurs Rp18.000 per dolar AS). Indonesia berada di posisi kedua dengan biaya rata-rata US$10,66 atau sekitar Rp191.880 per bulan. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 214 negara dalam daftar tersebut.

Meski demikian, dari sisi kualitas layanan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan internet rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp579.960 per bulan. Dengan demikian, biaya per Mbps di negara tersebut hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.440.

Thailand juga mencatat biaya per Mbps yang relatif rendah dengan kecepatan rata-rata mencapai 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan biaya sekitar US$10,22 atau sekitar Rp183.960 per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp6.120. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga internet secara nominal relatif murah, efisiensi biaya terhadap kualitas layanan yang diterima pengguna masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan pembiayaan pada koperasi pegawai PT Indosat Tbk untuk proyek backbone fiber optik. Proyek ini harapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kemenkop mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya.

Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

"Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat," ujar Ferry saat mengunjuki proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3).

Dalam keterangan tertulisnya Ferry mengatakan pembangunan jaringan backbone fiber optik tersebut menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api, dari wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta mencakup sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal.

Pembangunan jaringan ini juga akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

"Koperasi Indosat sendiri sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp47 miliar kepada Koperasi Indosat," ujar Ferry.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

"Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya," katanya.

Sementara itu Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

"LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah," ujar Krisdianto.

Pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

"Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkap kapasitas satelit nasional yang mencapai 400 Gbps peluang sekaligus tantangan bagi industri satelit nasional. Tanpa model bisnis yang tepat, kapasitas satelit yang besar tidak akan terserap jika harganya tak terjangkau.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai kapasitas tersebut menjadi lompatan signifikan bagi konektivitas nasional, terutama untuk menutup kesenjangan digital, memperkuat ketahanan jaringan, dan menyediakan backhaul berkecepatan tinggi ke daerah yang belum terlayani serat optik.

Menurut Heru, tantangan terbesar bukan lagi pada ketersediaan kapasitas satelit, melainkan kesiapan ekosistem pendukung di darat.

Dia mengatakan tantangan utama adalah kesiapan pada ground segment, kemudian juga tentu adalah distribusi di last-mile nya, biaya perangkat, serta koordinasi operator.

“Tak ketinggalan, model bisnis yang terjangkau akan menentukan tingkat penyerapan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam konteks arsitektur satelit, peran orbit geostasioner (GEO) tetap relevan meski kehadiran satelit orbit rendah (LEO) semakin masif, terutama untuk broadcast, trunking/backhaul, enterprise VSAT, maritime/aviation, dan solusi regional berskala besar yang membutuhkan stabilitas, cakupan luas, dan QoS terjamin.

Heru juga melihat proyeksi bisnis SNL ke depan akan banyak bertumpu pada model layanan grosir serta segmen pemerintah dan korporasi.

“Kalau kita lihat, proyeksi bisnis SNL bergeser ke layanan wholesale, pemerintah, dan korporasi, serta hybrid LEO–GEO. GEO tetap relevan pada kapasitas terkelola, keandalan, dan biaya per bit yang kompetitif untuk trafik agregat tinggi,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan SNL melayani beberapa negara dengan kapasitas total diharapkan mencapai 400 Gbps. Untuk wilayah Indonesia terdapat 101 spot beams dengan kapasitas 160 Gbps.

Menurutnya, kapasitas sebesar ini dapat melayani kebutuhan konektivitas internet dengan baik, baik di daerah 3T maupun non-3T, serta berbagai sektor seperti pendidikan dan kesehatan.

“Pada sisi komersial, pendapat saya, akan koeksisten dengan penyelenggara eksisting,” katanya.

Dia juga menilai layanan internet publik pada umumnya tidak terlalu sensitif terhadap latensi sehingga berbagai orbit satelit tetap memiliki pangsa pasar masing-masing.

Sebelumnya, SNL resmi dinyatakan tiba di orbit geostasioner pada posisi 113° Bujur Timur, tepat di atas Pulau Kalimantan, pada ketinggian sekitar 35.786 kilometer di atas permukaan bumi pada Kamis, 29 Januari 2026.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso, mengatakan SNL merupakan satelit berteknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan total kapasitas lebih dari 160 Gbps. Satelit ini menggunakan platform Boeing 702MP dan dilengkapi 101 spot beam Ka-band yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. SNL disebut sebagai The Most Advanced VHTS di dunia.

Adi menambahkan, SNL memiliki performa yang lebih kuat dibandingkan satelit lain di kawasan Asia. Terminal satelit (VSAT) N5 juga dirancang sangat canggih dan mutakhir. Dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar, PSN nantinya dapat menyediakan layanan broadband tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina.

Satelit ini dirancang memiliki usia operasional lebih dari 15 tahun serta mengusung teknologi digital payload yang memungkinkan pengelolaan lalu lintas data secara lebih fleksibel dan efisien.

Bisnis.com, JAKARTA —Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL), perusahaan layanan real estate dan investasi properti, memperkirakan beban kerja kecerdasan buatan (AI) mencakup sekitar 50% dari total kapasitas data center global pada 2030, naik dari sekitar 25% pada 2025.

Kecerdasan buatan juga akan berdampak pada peningkatan investasi yang signifikan di sektor data center yang diperkirakan mencapai US$3 triliun atau sekitar Rp50,60 kuadriliun dalam lima tahun ke depan.

Nilai tersebut mencakup US$1,2 triliun atau sekitar Rp20,24 kuadriliun peningkatan aset properti serta US$870 miliar atau Rp14,67 kuadriliun pembiayaan utang baru.

Kebutuhan investasi yang besar didorong oleh kapasitas global data center yang diperkirakan hampir dua kali lipat, dari 103 GW menjadi 200 GW pada 2030.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi pendorong utama perubahan lanskap industri ini.

Global Head of Data Center Research JLL Andrew Batson mengatakan pihaknya melihat munculnya paradigma infrastruktur baru, di mana fasilitas pelatihan AI membutuhkan kepadatan daya hingga 10 kali lebih besar dan mampu menghasilkan tarif sewa sekitar 60% lebih tinggi dibandingkan data center konvensional.

“Di luar aspek ekonomi, AI kini telah menjadi isu strategis nasional, yang mendorong berbagai negara untuk mengembangkan kapabilitas domestik melalui investasi infrastruktur yang didukung pemerintah dengan peluang belanja modal (CapEx) hingga USD8 miliar [Rp134,92 triliun] pada 2030,” kata Andrew dalam keterangan resmi pada Kamis (15/1/2026).

Dari sisi regional, kawasan Amerika diperkirakan tetap menjadi wilayah data center terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 50% dari total kapasitas global, sekaligus mencatat laju pertumbuhan tercepat hingga 2030.

Kawasan Asia Pasifik diprediksi berkembang dari 32 GW menjadi 57 GW, sementara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika akan bertambah sekitar 13 GW kapasitas baru.

Asia Pasifik, Indonesia dan Kesiapan Energi

Untuk Asia Pasifik, pertumbuhan sektor ini terutama dipimpin oleh data center kolokasi, sementara kapasitas on-premise diperkirakan turun sekitar 6% seiring berlanjutnya migrasi perusahaan ke layanan cloud.

Di Asia Tenggara, Indonesia semakin menonjol sebagai salah satu pasar pertumbuhan utama. Kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta tetap relevan karena kedekatannya dengan pusat konektivitas internet utama (internet exchange point).

Di luar Jabodetabek, wilayah seperti Cikarang dan Karawang menarik minat hyperscaler berkat keberadaan kawasan industri yang berkembang serta akses ke sumber listrik mandiri. Batam juga semakin dilirik sebagai calon hub data center regional karena keunggulan konektivitasnya.

Di sisi lain, ketersediaan energi masih menjadi tantangan utama. Rata-rata waktu tunggu koneksi jaringan listrik di pasar utama kini melebihi empat tahun.

Akibat keterlambatan interkoneksi utilitas serta meningkatnya biaya listrik, sejumlah operator mulai mendanai pembangkit energi mereka sendiri. Beberapa pasar seperti Dublin dan Texas bahkan telah menerapkan pendekatan bring your own power.

Untuk mengatasi keterbatasan jaringan, data center mengadopsi strategi energi yang beragam sesuai kondisi regional.

Di Amerika Serikat, gas alam berperan sebagai sumber daya sementara (bridge power) maupun pembangkit listrik permanen di lokasi. Empat hyperscaler utama bahkan telah sepenuhnya mencocokkan portofolio data center mereka di AS dengan energi terbarukan.

Di kawasan EMEA, kombinasi energi terbarukan dan transmisi private wire mampu menurunkan biaya listrik penyewa hingga 40% dibandingkan jaringan umum.

Sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage Systems/BESS) juga semakin berkembang, memungkinkan penanganan gangguan listrik jangka pendek secara lebih efisien sekaligus mempercepat proses koneksi jaringan.

Selain itu, kombinasi tenaga surya dan penyimpanan energi diproyeksikan menjadi komponen utama strategi energi data center global pada 2030, dengan biaya energi terbarukan yang diperkirakan semakin kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil di berbagai kawasan utama.

Di Indonesia, dinamika global terkait energi dan infrastruktur ini menegaskan pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengembangan data center, khususnya dalam hal ketersediaan listrik, konektivitas, dan kesiapan talenta di tengah persaingan regional yang semakin ketat.

Country Head JLL Indonesia Farazia Basarah mengatakan ke depan penguatan kesiapan infrastruktur, khususnya ketersediaan listrik dan akses air bersih, konektivitas, serta pengembangan talenta, akan menjadi faktor kunci untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif sebagai tujuan investasi data center di kawasan.

Sektor data center juga mengalami penguatan aktivitas di pasar modal. Strategi investasi inti mencakup sekitar 24% dari aktivitas penggalangan dana, meningkat dari kisaran di bawah 10% sebelumnya. Sejak 2020, aktivitas merger dan akuisisi (M&A) global telah melampaui USD300 miliar. Ke depan, arah investasi diperkirakan bergeser menuju rekapitalisasi dan kerja sama usaha (joint venture) seiring perubahan struktur investasi.

Pembentukan modal dana inti (core fund) data center global diproyeksikan melampaui USD50 miliar atau sekitar Rp843,25 triliun pada 2026, dengan target imbal hasil 10% atau lebih. Instrumen ABS dan CMBS juga semakin dimanfaatkan sebagai solusi pembiayaan ekspansi sektor, dengan volume penerbitan yang hampir dua kali lipat setiap tahun sejak 2020 dan diproyeksikan mencapai USD50 miliar pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan sejumlah target kinerja pada 2026, termasuk penguatan infrastruktur telekomunikasi, hingga kecepatan internet seluler dan fixed broadban.

Target tersebut tercantum dalam Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pendanaan lainnya yang sah untuk kegiatan dan proyek prioritas Komdigi periode 2025–2029.

Pada 2026, peningkatan kualitas konektivitas internet menjadi salah satu sasaran utama. Untuk layanan internet bergerak (mobile broadband), pemerintah menargetkan kecepatan rata-rata 60 Mbps pada 2026, meningkat dari 50 Mbps pada 2025. Target tersebut selanjutnya ditetapkan naik menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Sementara itu, kecepatan rata-rata internet tetap (fixed broadband) ditargetkan mencapai 45 Mbps pada 2026, meningkat dibandingkan 37 Mbps pada 2025. Target ini kemudian dinaikkan menjadi 55 Mbps pada 2027, 70 Mbps pada 2028, dan mencapai 100 Mbps pada 2029.

Di bidang layanan publik telekomunikasi, Komdigi menargetkan 100% penanganan pengajuan proses perizinan telekomunikasi dapat diselesaikan pada 2026. Target ini didukung dengan pemeliharaan dua unit aplikasi sistem perizinan telekomunikasi agar tetap beroperasi secara optimal.

Pada aspek kebijakan spektrum frekuensi radio, Komdigi menargetkan penyusunan dua rekomendasi kebijakan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband sepanjang 2026. Selain itu, layanan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio ditargetkan tetap berjalan melalui satu layanan aktif.

Dalam rangka perlindungan pengguna, pemerintah menargetkan penyelenggaraan satu layanan perlindungan pengguna perangkat telekomunikasi pada 2026. Di sisi lain, sistem monitoring frekuensi radio ditargetkan diperkuat melalui penyediaan 21 unit perangkat monitoring frekuensi radio.

Di sektor pos dan logistik digital, Komdigi menargetkan peningkatan Integrated Index for Postal Development (2IPD) menjadi 65 poin pada 2026. Selain itu, pemerintah menargetkan fasilitasi digitalisasi bagi 20 badan usaha penyelenggara pos pada tahun ini.

Untuk mendukung pemerataan akses internet, Komdigi menargetkan fasilitasi penerapan infrastruktur pasif bersama di 20 kabupaten/kota pada 2026. Pemerintah juga menargetkan penyediaan akses internet fixed broadband untuk 246 desa melalui dukungan konektivitas bagi koperasi desa Merah Putih.

Di bidang layanan pendidikan, Komdigi menargetkan fasilitasi dukungan layanan jaringan hingga ke homepass untuk empat lembaga Sekolah Unggulan Garuda dan 100 lembaga sekolah rakyat pada 2026.

Sementara itu, penguatan sistem pemantauan layanan telekomunikasi juga menjadi fokus pada tahun ini. Komdigi menargetkan pengembangan satu sistem informasi monitoring telekomunikasi, pengoperasian satu pusat monitoring telekomunikasi, serta pengadaan 24 unit perangkat pengukuran Quality of Service (QoS) sepanjang 2026.

REPUBLIKA.CO.ID,PT Pintu Kemana Saja (Pintu), platform investasi aset kripto terdaftar resmi di Indonesia, turut berkontribusi terhadap pemulihan pascabencana di Sumatra, tepatnya di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang. PINTU menyumbang empat unit Starlink untuk daerah tersebut dengan bekerja sama dengan Tim Relawan Independen dan Yayasan Gerakan Memutus Rantai.

Pendistribusian perangkat Starlink dilakukan oleh tim relawan pada 26–30 Desember 2025. Andy Putra, SVP Strategy & Business Pintu, mengungkapkan komitmen perusahaan untuk membantu pihak-pihak yang terdampak.

“Pintu mengambil bagian untuk mendukung percepatan pemulihan konektivitas dengan mengirimkan empat unit Starlink beserta biaya langganannya hingga tiga bulan ke depan yang diserahkan langsung melalui Tim Relawan Independen dan Yayasan Gerakan Memutus Rantai. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat besar bagi warga Aceh agar tetap terhubung dengan jaringan internet guna memudahkan komunikasi dengan kerabat, relawan, dan juga pemerintah,” ujar Andy dalam keterangan, Ahad (4/1/2026).

Founder & CEO Ngomongin Uang, Glenn Ardi, yang tergabung dalam Tim Relawan Independen, menyampaikan apresiasinya.

“Kami mengapresiasi Pintu yang telah memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Aceh yang terdampak bencana ini. Bersama Tim Relawan Independen dan Yayasan Gerakan Memutus Rantai, kami berhasil masuk ke daerah-daerah yang sebelumnya sempat terputus aksesnya, namun kini berangsur pulih. Bantuan ini sangat berharga untuk menghadirkan konektivitas internet bagi warga terdampak,” kata Glenn.

Seperti diketahui, telah terjadi bencana longsor dan banjir yang berdampak langsung di tiga provinsi di Indonesia, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Sejumlah akses lumpuh, mulai dari jalan raya hingga saluran telekomunikasi, termasuk jaringan internet.

“Upaya gotong royong dan bahu-membahu seluruh pihak, sekecil apa pun kontribusinya, diyakini dapat mendorong percepatan pemulihan bencana ini serta meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Melalui inisiatif ini, kami ingin bersama-sama memikul beban tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berkontribusi demi pemulihan yang lebih cepat,” tutup Andy.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi RI) Meutya Viada Hafid menyatakan konektivitas internet di Aceh akan kembali pulih sebelum pergantian tahun atau memasuki 2026.

“Untuk kami, tugas kami adalah memastikan koneksi internet kembali pulih sebelum tahun berganti,” kata Meutya Hafid saat berkunjung ke Aceh Tamiang, Ahad (28/12/2025) lalu.

Menurut Meutya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan jajaran kabinet yang terkait kebencanaan untuk mempercepat pemulihan di sektor masing-masing sebelum akhir tahun. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital hadir bersama berbagai mitra, termasuk para operator seluler seperti Telkomsel, XL, dan Indosat.

“Selain itu, turut hadir Direktur RRI, TVRI, ANTARA, dan lainnya untuk memastikan setiap tugas dapat berjalan maksimal,” ujarnya.

Selama berada di wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Meutya Hafid meninjau menara base transceiver station (BTS) yang sempat rusak akibat banjir di Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru.

Selain meninjau BTS, Menkomdigi juga menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana yang berada di tenda-tenda pengungsian di kompleks perkantoran Bupati Aceh Tamiang.

Saat ini, pengoperasian infrastruktur telekomunikasi seluler masih dibantu dengan mesin genset dan baterai karena pasokan listrik dari PLN belum sepenuhnya pulih. “Tadi sudah kita lihat langsung BTS yang terdampak. Untuk pemulihan BTS sudah di atas 90 persen, bahkan ada yang mencapai 95 persen,” kata Meutya.

Namun, ia menambahkan, jika dihitung secara keseluruhan, pemulihan jaringan di seluruh Aceh telah mencapai sekitar 90 persen. Sementara itu, khusus Aceh Tamiang masih berada pada kisaran 60 hingga 80 persen.

“Karena operatornya berbeda-beda. Telkomsel mungkin sudah 80 persen, sementara Indosat dan XL menyusul. Dalam dua hari ini konektivitas akan ditingkatkan dengan berbagai cara, menggunakan genset dan baterai,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengapresiasi kerja para operator seluler yang tetap melakukan percepatan pemulihan jaringan komunikasi meskipun banyak keluarga mereka juga terdampak bencana.

Secara umum, konektivitas internet di Aceh telah mencapai lebih dari 91 persen. Namun, Aceh Tamiang dan Gayo Lues masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Komunikasi dan Digital karena belum mencapai 90 persen.

“Kita masih punya waktu beberapa hari menjelang akhir tahun. Saya sudah menitipkan kepada Telkomsel agar konektivitas bisa di atas 90 persen dan mereka menyanggupi. Insyaallah konektivitas benar-benar pulih,” ujarnya.

Di sisi lain, Meutya mengaku senang melihat warga Aceh Tamiang sudah kembali dapat melakukan panggilan video dan mengakses berita daring, mengingat informasi sangat penting dalam proses pemulihan bencana.

“Mudah-mudahan konektivitas ini bisa stabil terus hingga tahun depan dan seterusnya,” kata Meutya Hafid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konektivitas internet berkecepatan tinggi mulai menjadi standar baru layanan maskapai seiring meningkatnya kebutuhan penumpang untuk tetap terhubung selama perjalanan udara. Tren ini mendorong maskapai global mempercepat investasi pada teknologi Wi-Fi di pesawat, terutama untuk penerbangan jarak jauh yang menuntut kenyamanan digital lebih tinggi.

Maskapai memperluas cakupan layanan internet gratis hingga kecepatan yang mendekati layanan rumah tangga, menjadikan akses digital sebagai bagian penting dari pengalaman perjalanan modern. Qatar Airways menjadi salah satu maskapai yang paling agresif mengadopsi layanan ini melalui pemasangan Starlink pada lebih dari 100 pesawat widebody.

Maskapai tersebut mencatat lebih dari 30.000 penerbangan yang terhubung sejak layanan pertama kali diterapkan pada Oktober 2024. Qatar Airways kini menjadi satu-satunya operator di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) yang menyediakan Wi-Fi gratis dari gerbang ke gerbang di lebih dari separuh armada widebody-nya.

Chief Executive Officer Qatar Airways Group Engr. Badr Mohammed Al-Meer mengatakan, percepatan pemasangan dilakukan untuk memenuhi tuntutan penumpang terhadap konektivitas yang lebih baik. “Kami telah mempercepat peluncuran Starlink, melampaui jadwal semula karena menghadirkan pengalaman perjalanan terbaik bagi penumpang adalah prioritas kami, bukan sekadar rencana jangka panjang,” kata Al-Meer dalam siaran pers, Rabu (19/11/2025).

Ia menyebut lebih dari 100 pesawat telah terhubung Starlink hingga saat ini. Menurut Al-Meer, sekitar 200 penerbangan harian Qatar Airways kini menawarkan layanan internet tanpa hambatan dengan kecepatan yang melampaui banyak layanan Wi-Fi rumah.

“Baik untuk bekerja, streaming film, maupun tetap berkomunikasi dengan orang terdekat, konektivitas di ketinggian 35.000 kaki tidak pernah semudah ini,” ujarnya.

Qatar Airways menyebut telah menyelesaikan pemasangan pada Boeing 777 dan sedang merampungkan pemasangan pada Airbus A350. Layanan ini tersedia di jaringan global yang mencakup lebih dari 170 destinasi di enam benua, menjadi salah satu contoh penerapan teknologi digital yang mendorong standar baru industri penerbangan.

Al-Meer mengatakan peningkatan layanan digital berperan dalam mengubah cara penumpang memanfaatkan waktu selama penerbangan. “Terobosan dalam layanan ini mentransformasi pengalaman di pesawat bagi pelancong bisnis maupun liburan dengan memungkinkan streaming, bermain game, dan bekerja di ketinggian 35.000 kaki,” kata Al-Meer.

Perkembangan teknologi konektivitas di udara diperkirakan akan semakin menentukan daya saing maskapai, seiring pergeseran preferensi penumpang yang kini menempatkan akses digital sebagai bagian tak terpisahkan dari layanan penerbangan.

Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah tantangan dinilai akan dihadapi pemerintah dalam pendistribusian satu juta interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada 2026, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya mekanisme perawatan dan perbaikan setelah jutaan perangkat terdistribusi.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan tantangan pertama yang harus diperhatikan di wilayah 3T adalah ketersediaan listrik yang stabil.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan materi ajar yang dibuat interaktif melalui komputer.

Selain itu, kata Ian, perangkat elektronik seperti panel digital memiliki usia pakai tertentu sehingga aspek pemeliharaan juga menjadi krusial.

“Sehingga perlu diperhatikan after sales atau tempat perbaikan terdekat, waktu perbaikan dan biaya yang dikeluarkan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Ian menambahkan, dari sisi kebijakan, program ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dia menilai sekolah perlu tetap memiliki alternatif pembelajaran konvensional apabila perangkat mengalami gangguan agar proses belajar tidak menurun kualitasnya.

“Perangkat tersebut tentu akan memberikan pengetahuan pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima. Dia mengatakan wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO).

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi).

“Bakti bisa saja bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang ada. Bakti dapat mengoptimalkan kapasitas satelit Satria 1, Palapa Ring Fiber Optic (serat optik), Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor.

Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah.

Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.

“Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.

“Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

Prabowo juga menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama distribusi panel tersebut. Dia mengakui adanya tantangan logistik di sejumlah wilayah, terutama 140 sekolah yang berada di kawasan pegunungan.

“InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

Selain distribusi perangkat, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara serentak oleh seluruh sekolah. Materi digital tersebut nantinya juga dapat diakses siswa maupun orang tua dari rumah.

“Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (ISP) lokal di setiap daerah.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog.

“Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

Sistem e-katalog sendiri merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing.

Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

Wayan menjelaskan program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa. Menurutnya, fixed broadband idealnya menggunakan jaringan fiber optik (FO), meski bisa juga memanfaatkan radio link, jaringan seluler melalui BTS, atau bahkan satelit.

“Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

Wayan menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dia menegaskan, Komdigi akan terus mempercepat konektivitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti radio link, VSAT, satelit, dan fiber optik. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Pemerintah juga fokus di daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia,” tandas Wayan.

Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik 196 kilometer.

Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

Pada 5 November kemarin, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, di Sragen, Jawa Tengah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum.

“Dan 79 titik di rumah-rumah warga,” kata Meutya dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu (5/11/2025).

Meutya menambahkan peningkatan akses internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Termasuk untuk digitalisasi pertanian hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami harapkan penggunaan internet ini mungkin bisa difokuskan pada hal-hal yang produktif dan jangan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya.