JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebut mempertahankan harga Pertamax di bawah harga keekonomian berpotensi membebani anggaran negara . Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk berbagai program publik dikhawatirkan terserap untuk menutup selisih harga bahan bakar minyak (BBM) .

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan, kenaikan harga Pertamax tidak terlepas dari dinamika harga minyak dunia yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global.

"Banyak yang bertanya mengapa harga Pertamax naik? Karena Indonesia tidak hidup sendirian. Harga minyak dunia naik akibat ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global. Sebagai BBM non-subsidi, Pertamax memang mengikuti harga pasar," kata Fifi dikutip dari akun Instagram @ditjenkpm, Minggu (14/6/2026).

Menurut Fifi, apabila harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, negara harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menutup selisih harga tersebut. Padahal, anggaran negara juga dibutuhkan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan.

"Jika harga Pertamax terus ditahan di bawah harga keekonomian, negara harus mengeluarkan anggaran yang semakin besar. Artinya, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk sekolah, rumah sakit, bantuan sosial maupun pembangunan lainnya, akhirnya habis untuk menutup selisih harga BBM," tutur Fifi.

Ia menambahkan, harga Pertamax di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, harga bensin setara RON 92 di Filipina berada di kisaran Rp22.000 per liter, Laos lebih dari Rp31.000 per liter, Thailand hampir Rp29.000 per liter, Myanmar sekitar Rp25.000 per liter, dan Singapura mendekati Rp43.000 per liter.

Lebih lanjut, Fifi mengatakan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Saat ini, harga Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

Menakar Efek Domino Pertamax Rp16.250: Waspada Ancaman Inflasi



"Yang juga penting, pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi. Pertalite tetap Rp10.000 dan biosolar tetap Rp6.800 per liter. Perlindungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan tetap dijaga. Kepentingan warga selalu menjadi dasar pengambilan kebijakan," ujarnya.

Karena itu, Fifi menilai pembahasan mengenai subsidi yang tepat sasaran semakin penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Di sinilah pembicaraan tentang subsidi yang tepat sasaran justru semakin relevan, agar bantuan negara benar-benar dinikmati mereka yang berhak, bukan mereka yang mampu," tandasnya.

SURABAYA - Sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6/2026) dipenuhi ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut. W arga berdatangan sejak pagi untuk memperoleh informasi sekaligus mencoba langsung Portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 warga itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), awak media juga diajak menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. “Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Fifi.



Dia pun mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menambahkan, perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Dikatakan Robben, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi basis data yang lebih terpadu sehingga kebijakan bantuan sosial dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Dia membeberkan masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi itu perlu segera diselesaikan agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat.

“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” ujar Robben.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi. “Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.

Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen, sementara aktivasi IKD agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen. Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah saat ini tengah menggenjot penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun mengingatkan masyarakat agar mewaspadai adanya penipuan bansos.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan ikhtiar pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan.

Di samping itu, Fifi mengingatkan agar masyarakat menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial seiring digitalisasi yang dilakukan.

Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode one-time password (OTP), maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

"Ada tantangan penipuan bansos. Ada yang kirim pesan tautan bahkan menelepon minta klik. Saya minta semua hati-hati. Saya titipkan jangan mudah percaya yang kirim link," ujar Fifi dalam sambutannya agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada Jumat (12/6/2026).

Selain itu, terdapat pula modus penipuan dengan memberikan informasi layanan agar bansos cepat cair.

"Jangan mudah percaya kalau ada yang minta uang dengan alasan agar bantuan cepat cair," ujarnya.

Dia mendorong agar apabila masyarakat ragu, lebih baik menanyakan ke petugas resmi atau perangkat desa yang memang sudah ditugaskan terkait urusan bansos.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kini tengah menggenjot penerapan Perlinsos Digital, sistem Perlinsos yang terintegrasi, dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.

Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai melalui Portal Perlinsos. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika mengatakan Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi.

“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Dia mengatakan penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Kini, pemerintah pun melakukan perluasan uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota mulai dari Medan, Padang, hingga Surabaya.

Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menargetkan penerapan Perlinsos Digital secara utuh pada kuartal IV/2026.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terus mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan penilaian mandiri (self-assessment). Hal itu merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP Tunas .

Menurut Nurul, kepatuhan platform digital terhadap PP Tunas merupakan langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia di tengah semakin tingginya aktivitas masyarakat di dunia digital.

"Saya mengapresiasi langkah Komdigi yang secara konsisten mengawal pelaksanaan PP Tunas. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa ditawar karena tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, hingga risiko kecanduan digital," kata Nurul Arifin di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan data Komdigi, hingga 9 Juni 2026 tercatat 64 PSE dengan sekitar 175 platform layanan digital telah menyampaikan hasil self-assessment. Sejumlah platform besar yang telah mengikuti proses tersebut antara lain Netflix, PUBG, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Dana, GoPay, Grab, hingga ChatGPT.

Nurul menilai capaian tersebut merupakan awal yang baik, tetapi masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah platform digital yang beroperasi di Indonesia sangat besar.

"Kita tentu menyambut baik karena sudah ada puluhan PSE yang menyesuaikan diri dengan ketentuan PP Tunas. Namun saya berharap jumlah ini terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga semakin banyak platform yang menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan anak," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP Tunas tidak seharusnya dipandang sebagai beban regulasi, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Ia juga mendukung langkah Komdigi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil self-assessment yang disampaikan oleh para penyelenggara platform digital. Menurutnya, proses evaluasi yang komprehensif diperlukan agar klasifikasi risiko setiap platform benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

"Kita ingin memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada laporan administrasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk verifikasi usia yang efektif, moderasi konten yang baik, serta tersedianya fitur pengawasan orang tua yang memadai," katanya.

Nurul berharap platform-platform yang hingga kini belum menyampaikan penilaian mandiri dapat segera memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semakin cepat platform melakukan penyesuaian dan memenuhi kewajiban PP Tunas, semakin cepat pula kita dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat," tuturnya.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar Forum Kedaulatan Digital Nasional di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6). Forum bertajuk 'Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat' ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, dan mitra teknologi global.

Acara ini bertujuan menyelaraskan pembangunan infrastruktur awan, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber nasional. Langkah tersebut diambil guna memperkuat kolaborasi strategis dalam menjaga kepentingan digital Indonesia.

Forum ini merupakan kelanjutan dari deklarasi 'Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia' yang digelar pada 20 Mei 2026. Jika deklarasi itu menegaskan visi bersama, forum ini dirancang untuk menerjemahkannya ke dalam cetak biru dan peta jalan implementasi yang lebih konkret.

Tiga pilar utama menjadi fokus pembahasan, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiganya dipandang sebagai fondasi penting untuk mendukung pengembangan kapasitas digital nasional secara berkelanjutan.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam mengawal transformasi digital nasional.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

"Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menilai kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

"Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri," papar dia.

Dirinya melanjutkan, melalui transformasi TLKM 30 Telkom terus memperkuat peran tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai penggerak pengembangan fondasi digital nasional yang lebih mandiri dan resilien.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut Telkom juga memperkenalkan penguatan inisiatif AdyaCakra, yakni sovereign digital stack yang menggabungkan kapabilitas nasional dengan teknologi global untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis.

AdyaCakra mencakup pengembangan Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan infrastruktur edge. Selain itu, terdapat kapabilitas Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox, serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan layanan managed detection and response.

Forum ini juga melibatkan delapan mitra teknologi global yang berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration. Komitmen tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya cetak biru kolaborasi yang melibatkan pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom mewujudkan kedaulatan digital Indonesia sekaligus mendukung Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

JAKARTA - Mulai 1 Juli 2026, proses registrasi SIM Card wajib melalui sistem biometrik bagi pengguna baru (new registration). Proses tersebut sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia dengan cara yang cukup sederhana dan tidak memakan banyak waktu.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, proses registrasi SIM Card berbasis biometrik ini hanya memakan waktu satu sekitar satu menit. “Semuanya bisa web based ataupun berbagai macam. Dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” kata Edwin dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hall Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).

Ia menjelaskan, proses registrasi itu cukup sederhana. Para pengguna baru atau new registration bisa membeli SIM Card dimana saja baik gerai maupun outlet resmi. Kemudian para pengguna bisa langsung mengunjungi website atau aplikasi yang disediakan oleh operator seluler untuk melakukan registrasi berbasis biometrik.

“Prosesnya sederhana, tetapi ada beda beda sedikit. Pembeli nomor baru bisa membelinya di mana saja, baik di gerai maupun di lapak penjualan biasa. Kemudian kita ada web-based. Jika menggunakan Telkomsel, bisa lewat situs mereka, jika Indosat atau XL, bisa menggunakan apps masing-masing,” ucap dia.

Setelah itu, para pengguna tinggal memilih opsi registrasi baru dan memasukkan nomor telepon dari SIM Card yang telah dibeli serta nomor KTP atau NIK. Kemudian, sistem akan mengirimkan nomor OTP dan memulai sistem biometrik dengan mengambil foto wajah pengguna.

Nantinya, foto wajah tersebut akan diselaraskan dengan data yang tercatat di pihak Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika tingkat keselarasan mencapai 96 persen, maka sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memberikan respon dan pengguna berhasil terverifikasi. Setelah proses tersebut maka SIM Card yang dibeli sudah aktif dan bisa digunakan.

“Kemudian new SIM Card registrasi kartu SIM baru, masukkan nomor teleponnya, masukkan nomor KTP-nya kemudian keluar OTP. Setelah OK, baru masuk ke tahap biometrik. Ambil foto wajah, lalu dikirim, foto wajah ini dicocokkan dengan tingkat akurasi Level lima itu 96 persen akurasi,” tutur Edwin.

Terakhir, ia memastikan bahwa data yang telah dikirim oleh pengguna saat registrasi dalam keadaan aman. Sebab, data tersebut tidak dipegang oleh pihak operator seluler melainkan oleh pihak Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Perlu dicatat, tidak ada operator seluler yang menyimpan data kependudukan Anda. Data kependudukan bapak-bapak dan ibu-ibu yang melakukan biometrik sepenuhnya menjadi hak Dukcapil, bukan operator seluler. Tidak ada data wajah bapak-ibu yang disimpan di operator seluler. Operator seluler hanya mengenkripsi data wajah, kemudian mengirimkannya ke Dukcapil untuk dicocokkan,” pungkas dia.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menerapkan registrasi SIM Card berbasis biometrik untuk pengguna baru mulai 1 Juli 2026. Hal tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada nomor SIM Card yang digunakan secara ilegal dan tidak sesuai dengan nama pengguna, termasuk mencegah adanya kejahatan digital yang saat ini masih marak terjadi di kalangan masyarakat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hall Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Edwin mengatakan, sebelumnya pemerintah sendiri telah melakukan uji coba sistem tersebut sejak awal 2026.

“Registrasi SIM secara biometrik untuk new registration sudah bisa dimulai efektif secara penuh nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026. Sejak Januari kita sudah mulai trial penggunaan teknologi. Tiga operator seluler, Telkomsel, Indosat, XL Axiata,” kata Edwin.

Ia menuturkan, penerapan registrasi SIM Card berbasis biometrik ini juga lantaran adanya dampak positif yang terlihat setelah masa uji coba selama lima bulan terakhir. Dimulai dari registrasi yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia, waktu registrasi yang cukup singkat dan hanya memakan waktu sekitar satu menit, lebih mudah dibandingkan registrasi menggunakan NIK.

“Dari sini kita melihat dari pengamatan langsung maupun dari laporan, alhamdulillah proses registrasi ini jauh lebih cepat ketimbang harus menggunakan NIK. Semuanya bisa web based ataupun berbagai macam. Dan rata-rata di bawah 1 menit prosesnya. Jadi dari experience juga sudah didapatkan,” ucap dia.

Selain itu, dampak positif lainnya adalah pencegahan terhadap kejahatan digital serta penggunaan nomor secara ilegal dan tidak sesuai dengan nama pengguna. Melalui registrasi berbasis biometrik ini, masyarakat bisa melaporkan jika NIK atau nomor kartu keluarga mereka digunakan untuk registrasi SIM Card secara ilegal.

“Mereka bisa lakukan dan mereka bisa memanfaatkan itu, fasilitas itu untuk segera mengatakan, ‘Ini bukan punya saya, tolong ini dimatikan’. Nah, ini experience yang sudah kita dapat, baik dari customer dan juga dari operator seluler sendiri yang mengatakan bahwa secara image mereka juga membaik,” tutur Edwin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam masa uji coba per bulan April 2026 sudah ada 300.000 registrasi nomor baru menggunakan biometrik per harinya. Maka dari itu, ia juga menargetkan dalam masa penerapan secara menyeluruh pada awal Juli mendatang juga ada 300.000 registrasi setiap harinya.

“Kemarin, untuk new registration pergerakannya cukup masif. Saya kasi gambaran aja new registrasi daily pada bulan April 2026 rata-rata mencapai 300.000. Jadi, sekarang sasarannya adalah 300.000 registrasi baru per hari. Dengan 300.000 daily ini, saya kira operator seluler sudah siap sistemnya,” pungkasnya.

Kekhawatiran publik terkait isu kebocoran data yang menyeret sejumlah institusi perbankan belakangan ini telah menjadi perhatian serius.

Praktisi digital dan keamanan siber Syahraki Syahrir menilai, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia sejatinya termasuk yang paling kuat dibanding industri lain, terutama pada bank-bank besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI).

Menurut dia, pengawasan terhadap sistem keamanan perbankan dilakukan secara berlapis oleh sejumlah lembaga negara.

"Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Raki sapaan akrab Syahraki melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5).

Menurutnya, regulator terus memperbarui standar keamanan bagi industri perbankan, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan data.

"Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri," ujarnya.

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya.

Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

"Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana," kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

"Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya," kata Friderica dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

"Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada," ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

"Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang," kata Raki.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan percepatan pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meski Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur keberadaan lembaga pengawas, hingga kini badan tersebut belum dibentuk.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)Meutya Hafidmengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi internal lintas kementerian terkait pembentukan lembaga tersebut. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Untuk kemudian bisa dilakukan percepatan terhadap pembentukan badan PDP,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Komdigi dan DPR juga membahasReciprocal Trade Agreement(ART), khususnya terkait sektor digital dan transfer data. Meutya menjelaskan, perjanjian tersebut baru dapat berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR.

Setelah diratifikasi, implementasi aturan itu juga masih harus menunggu selama 90 hari. Menurutnya, pembahasan terkait ART melibatkan lintas kementerian sehingga pemerintah masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Ini karena lintas, enggak cuma di Kemkomdigi, nanti kami akan laporkan lebih lanjut,” katanya.

Meutya menambahkan, pemerintah masih mendalami detail perjanjian tersebut, termasuk menampung berbagai masukan dari DPR dalam proses ratifikasi ART.

Dia juga menegaskan ketentuan dalam ART, khususnya Pasal 3.2 terkaitdigital trade, tidak berarti pemerintah melakukan transfer data penduduk kepada pihak asing.

“Jadi hanya dalam proses trade saja, enggak bener ada pemerintah kemudian mentransfer data penduduk, itu tidak betul,” katanya.

Menurutnya, pertukaran data dalam konteks ART dimungkinkan terjadi antarpelaku usaha atau perusahaan. Namun, mekanisme tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan UU PDP yang berlaku di Indonesia. Meutya menjelaskan, ART pada dasarnya hadir untuk mengatur praktik yang selama ini sudah berjalan, terutama ketika konsumen Indonesia menggunakan platform digital asal Amerika Serikat yang penyimpanan datanya berada di luar negeri.

Dia menilai, keberadaan ART justru akan memperkuat perlindungan konsumen karena platform asing tetap diwajibkan mematuhi UU PDP Indonesia.

“Jadi ini justru menguatkan perlindungan konsumen yang saat ini memang melakukan atau memberikan konsen atau izin datanya dipakai oleh platform-platform dari Amerika Serikat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce meminta tambahan waktu untuk mematuhi aturan PP Tunas, khususnya dalam menjalankan fitur verifikasi di platform e-commerce.

Pemerintah memberikan batas waktu kepada para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk e-commerce, untuk mematuhi PP Tunas dengan menghadirkan fitur mekanisme verifikasi usia dan persetujuan orang tua yang andal. Tenggat waktu yang diberikan adalah hingga 27 Maret 2027. Namun, waktu tersebut dinilai belum cukup memadai untuk memenuhi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) Budi Primawan, mengatakan penerapan fitur-fitur yang mendukung PP Tunas memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, tenggat waktu yang diberikan saat ini masih belum cukup.

“Sebenernya sih tidak cukup, tapi kami akan berusaha sebaik mungkin,” ujar Budi dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, untuk mengikuti aturan PP Tunas, Budi mengatakan pihaknya masih mempelajari pengaturan yang tepat serta melakukan sejumlah penyesuaian dari sisi bisnis. Dia menjelaskan platform-platform e-commerce tengah sibuk melakukan assessment sesuai permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam rangka implementasi PP Tunas.

Tidak hanya itu, Budi juga menjelaskan e-commerce juga sudah menerapkan beberapa langkah untuk mendukung implementasi PP Tunas, salah satu langkah yang telah diterapkan adalah pencantuman batas usia minimum dalam syarat dan ketentuan penggunaan platform.

Beberapa platform menetapkan usia minimal 13 tahun untuk menjadi pengguna. Tujuannya adalah mencegah anak-anak menggunakan layanan e-commerce secara bebas.

Namun demikian, dia mengakui hingga saat ini belum ada penerapan KYC (Know Your Customer) secara ketat untuk pengguna biasa atau pembeli.

“Yang jadi kami perketat itu biasanya sekarang penjual. Jadi penjual itu misalnya mau jadi jual harus punya nama yang sesuai KTP dan rekeningnya harus sama KTP. Jadi kita beranggapan bahwa bank juga sudah melakukan KYC juga,” ujar Budi.

Selain itu, platform e-commerce disebut telah memiliki tombol pengaduan yang tersedia di setiap halaman produk. Mekanisme ini memungkinkan pengguna melaporkan barang yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai aturan. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak platform.

E-commerce juga mengandalkan sistem pengembalian barang atau retur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jika ada transaksi yang ternyata dilakukan anak menggunakan akun orang tua, barang yang dibeli masih dapat dikembalikan.

“Malah return-nya itu berbagai, e-commerce itu berbeda-beda. Sampai tiga bulan malah ada ini.”

Budi juga menjelaskan adanya kerja sama dengan regulator seperti Komdigi, Kementerian Perdagangan, dan Badan POM dalam mengawasi produk yang beredar. Platform memiliki negative list atau daftar barang terlarang yang bersumber dari regulator maupun hasil identifikasi internal. Produk seperti obat keras otomatis tidak dapat diunggah ke marketplace. (Nur Amalina)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa keberadaan pers sangat penting sebagai benteng pertahanan dalam melawan hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi di masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

"Kami memandang rekan-rekan pers sebagai benteng pertahanan melawan hoaks dan disinformasi," kata Fifi dalam sambutannya di acara Fun Walk yang digelar Dewan Pers bersama Insan Pers dalam rangka 'World Press Freedom 2026', Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, para jurnalis memegang peran kunci penting dalam rangka menjaga kebenaran di tengah arus informasi yang semakin cepat dan belum tentu terverifikasi. "Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Fifi, Pemerintah bersama insan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kualitas informasi yang beredar di ruang publik.

"Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi," tuturnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais bicara tentang video pernyataannya soal Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang viral di media sosial ( medsos ). Amien menyinggung hak kebebasan berpendapat seseorang di dalam negara penganut sistem demokrasi.

"Jadi saya begini, saya pertama yakin demokrasi itu berjalan baik. Kalo kebebasan menggunakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," kata Amien di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Senin (4/5/2026).

Kemudian, Amien juga menyebut bahwa dalam demokrasi seseorang boleh berpendapat terkait dengan hal yang bertentangan dengan penguasa. "Tetapi jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah, yang bersangkutan dengan nasib bangsa," ujarnya

Amien pun mengklaim dirinya sangat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. 'Nah saya melihat, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal sudah sekian tahun yang lalu. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering di Kertanegara, pada malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama," kata Amien.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. "Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," kata Meutya kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).

Meutya pun buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Ia menegaskan, hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini, kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya enggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain ya, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan tuduhan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian. Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat.

Meutya menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurutnya, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta. "Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Komdigi menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah menegaskan ruang digital seharusnya menjadi tempat adu gagasan yang sehat, bukan sarana penyebaran kebencian dan serangan terhadap martabat individu.

Lebih lanjut, Komdigi akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun distribusi konten tersebut. Tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan aman. Selain itu, publik diimbau untuk meningkatkan literasi digital agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab.