REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam birokrasi pemerintah (Government Technology/GovTech) berpotensi membuat anggaran negara digunakan secara lebih efisien. Dengan teknologi tersebut, Luhut yakin cita-cita pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terwujud.

“Adopsi GovTech dan AI membuat kita bisa menghemat anggaran. Ini jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita sekarang ini (sekitar 5 persen) tidak akan bisa membawa kita ke high income country, kita harus tumbuh 7–8 persen, atau 9 persen. Apakah bisa tercapai? Sangat doable (bisa dilakukan),” ujar Luhut saat hadir dalam acara Indonesia Ethical AI Summit 2026 bertajuk Navigating AI Development: Innovation, Humanity and Governance yang digelar oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Luhut menjelaskan, Indonesia mesti memanfaatkan momen bonus demografi yang ditargetkan akan mengantarkan Indonesia menjadi high income country pada medio 2030–2040 mendatang. Menurut dia, AI merupakan teknologi yang efektif untuk diimplementasikan dan dikembangkan saat ini.

Ia berujar, pada awal 2027, jumlah penduduk Indonesia diprediksi mencapai 300 juta jiwa, dengan usia produktif mencapai 190 juta orang. Sebanyak 128 juta orang atau sekitar 45,8 persen merupakan generasi Z dan milenial. Adapun jumlah pengguna telepon genggam mencapai sekitar 353 juta.

“Indonesia memiliki modal penduduk produktif, melek digital, dan terkoneksi. Hal itu menjadi prasyarat utama untuk mengadopsi AI secara masif dan inklusif,” ujarnya.

“Kita harus berpartner dengan AI,” tegasnya.

Berdasarkan data Oxford Insights (2024), Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 181 negara dalam kesiapan adopsi AI untuk layanan publik dengan skor 65,85. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator, yakni pilar pemerintahan dengan skor 79,86, pilar teknologi sebesar 48,06, dan pilar data atau infrastruktur sebesar 69,64.

Lebih lanjut, Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membeberkan kerangka transformasi adopsi AI di lingkungan pemerintah. Ia menyebut layanan digital nasional akan menyatukan berbagai platform layanan publik, di antaranya portal perlindungan sosial (Perlinsos), OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan Inaku.

Seluruh platform tersebut akan memanfaatkan AI sehingga menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik. Sebagai proyek percontohan, pengembangan digitalisasi tersebut telah dilakukan di Banyuwangi.

“Kita berhasil mengidentifikasi masalah di Banyuwangi. Saya pikir-pikir, kita akan membuat efisiensi yang besar. Misalnya, kalau bansos (bantuan sosial) on target dan kemudian nanti diberikan tidak lagi subsidi kepada barang, tetapi subsidi kepada orang yang dihitung oleh Menteri Sosial, itu kira-kira Rp 5,4 juta,” terangnya.

Pemerintah diketahui memang sedang merencanakan bansos sistem tunai rata-rata Rp 5,4 juta per orang. Nominal tersebut merupakan rata-rata akumulasi bantuan yang dihitung pemerintah dan direncanakan akan disalurkan melalui sistem transfer tunai berbasis digital.

Luhut menyampaikan, sejalan dengan sistem bansos baru tersebut, akan muncul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru. Nantinya, UMKM tersebut akan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memanfaatkan bank syariah. Ia menyebut tingkat Non-Performing Loan (NPL) akan rendah karena berbasis data kualifikasi.

Sistem digitalisasi akan mengawasi proses tersebut. Pada gilirannya, langkah itu diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menambah penerimaan negara melalui pajak UMKM.

“Jadi, akan tercipta lapangan kerja, dan UMKM yang jumlahnya 64 juta di Indonesia, (dengan nilai transaksi) Rp 5 miliar bisa kita masukkan dalam pembayaran pajak, sehingga mereka tidak bisa lari lagi dari Rp 5 miliar turun ke Rp 4,9 miliar sehingga tidak bayar pajak. Kalau jumlah taxpayer kita bisa tingkatkan, penerimaan pajak otomatis akan baik. Itu kan masuk dalam national single window di Kementerian Keuangan,” terangnya.

“Jadi, saya pikir inovasi ini, digitalisasi berbasis AI ini, membuat saya makin optimistis bahwa kita (pertumbuhan ekonomi) tumbuh 8 persen,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah giat mendorong penerapan Government Technology (GovTech), salah satunya lewat Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Mampukah GovTech berjalan dengan sukses?

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa KPTDP tengah bergeliat mendorong penerapan GovTech di berbagai bidang. Menurutnya, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pun akan menjalankan berbagai digitalisasi dengan dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Ini [GovTech] nanti adalah succes story atau legacy dari Presiden Prabowo," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DEN pada Rabu (17/6/2026).

Dalam waktu dekat, Indonesia pun akan memiliki digital single ID. Menurutnya, sudah 80% GovTech terkoneksi. Kemudian, pertama kali dalam sejarah data di delapan Kementerian/Lembaga menjadi satu.

Salah satu penerapan GovTech adalah dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos). Luhut menjelaskan bahwa saat ini KPTDP tengah melakukan uji coba Perlinsos Digital di 42 kabupaten/kota.

Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.

Kemudian, dalam tahap uji coba ini, Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Efisiensikan Anggaran

Luhut juga menjelaskan bahwa digitalisasi yang dijalankan oleh pemerintah nantinya akan membawa efisiensi anggaran dengan nilai jumbo.

"Saya kira ribuan triliun [nilai efisiensi anggaran]. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 triliun," kata Luhut.

Dalam konteks penyaluran bansos, digitalisasi membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi membuat kebocoran-kebocoran anggaran bisa diatasi, sehingga menghasilkan efisiensi.

"Dari kebocoran, sampai seperti yang Presiden sampaikan critical mineral itu akan terkontrol. Jadi pakai sistem ini, dicoba Simbara [Sistem Informasi Mineral dan Batubara], untuk batu bara, nikel dan lain-lain. Tinggal kembangkan saja," ujar Luhut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico juga mengatakan digitalisasi bansos lewat sistem Perlinsos Digital mampu mendorong penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini masih ada catatan inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos namun terdata sebagai penerima bansos. Selain itu, terdapat juga catatan exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Dari hasil koordinasi DEN dengan Kementerian Sosial pun terdapat evaluasi bahwa banyak penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

"Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%," kata Robben dalam sambutannya di agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada pekan lalu (12/6/2026).

Tercatat bahwa sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran.

Sebanyak 60,57% bantuan subsidi gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran, dan 58,6% bantuan subsidi listrik tidak tepat sasaran.

Robben mengatakan bahwa Presiden Prabowo pun telah menginstruksikan agar sebelum pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, terlebih dahulu dieksekusi datanya dengan benar. Sebab, integrasi data selama ini menjadi persoalan.

Ragam Tantangan

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa penerapan GovTech dan transformasi digital layanan publik memang berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi.

Dia menjelaskan bahwa penerapan digital single ID oleh pemerintah pun merupakan langkah yang baik. Sebab, selama ini data masyarakat tidak sinkron.

Akan tetapi, menurutnya terdapat sejumlah tantangan atau pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Di antara tantangan itu adalah kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga regulasi.

Dia juga menilai bahwa transformasi digital yang berhasil tidak hanya bergantung pada teknologi. Lebih dari itu, transformasi yang dilakukan mesti dibarengi dengan sistem keamanan, kualitas data, serta implementasi bertahap.

“Apabila dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi lompatan besar bagi transformasi digital Indonesia. Namun, jika dilakukan tergesa-gesa tanpa pengujian dan pengamanan yang memadai, risikonya juga bisa sangat besar,” ujar Heru kepada Bisnis pada Senin (15/6/2026).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa transformasi digital dalam layanan publik melalui GovTech hingga digital single ID memang penting untuk dilakukan. Namun, terdapat pula tantangan yang mengadang.

“Teknologi informasi di daerah masih banyak yang tidak jalan. Ketika data diakses yang muncul adalah kesulitan dan juga terkadang data yang disampaikan tidak akurat. Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima,” ujar Trubus.

Dia pun menjelaskan bahwa perlu adanya kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan berbagai program GovTech, terutama dari pemimpin di daerah.

"Jangan sampai pemimpin di daerah tidak mau mengeluarkan data yang benar karena tidak ingin borok di daerahnya ketahuan,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan akan melibatkan PT Telkom (Persero) untuk memenuhi kebutuhan server sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pemerintah masih bakal menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah tersedia.

“Sementara kita masih menggunakan PDN yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tapi, sudah terpikir tadi dari kemarin-kemarin lagi, didesain oleh teman-teman untuk nanti, ya, Telkom yang kita mainkan (libatkan). Sehingga kita tidak terlibat dengan APBN. Tapi in the end nanti mungkin kita akan coba lihat,” kata Luhut.

Sementara itu, Perlinsos Digital ditargetkan akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional (untuk) 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut.

Luhut yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia menambahkan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, Luhut mencatat saat ini sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah yang melakukan uji coba. Masyarakat di daerah-daerah tersebut pun ditargetkan untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli, mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos Digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos Digital ini pada awal bulan depan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menargetkan peluncuran nasional platform baru Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada Oktober-November 2026 sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun ini.

Sebelum diluncurkan secara nasional, Presiden Prabowo Subianto direncanakan meninjau langsung pelaksanaan uji coba sistem tersebut di sejumlah daerah pada Juli mendatang.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perkembangan platform digital ini sekarang telah menunjukkan kemajuan.

"Progresnya sudah sangat maju," ujar Luhut kepada wartawan usai Rapat Koordinasi KPTDP di kantor Dewan Ekonomi Nasioal, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Ia menyebut saat ini terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek percontohan, setelah sempat dilakukan uji coba juga di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo sudah dijadwalkan dapat melihat langsung implementasi sistem tersebut pada awal Juli sebelum diluncurkan pada akhir tahun.

"Schedule-nya tadi kami sudah sepakat nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, dengan Bali mana yang beliau pilih," ujarnya.

Ia menargetkan perluasan implementasi ke seluruh Indonesia pada Oktober hingga November 2026.

"Nanti pada Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa mungkin 80, 90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Saat ditanya apakah sistem tersebut hanya digunakan untuk bantuan sosial, Luhut menegaskan cakupannya akan jauh lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan data untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada Prabowo berdasarkan data yang tersedia.

"Ya MBG saya kira nanti kita lihat, nanti kebijakan gimana, nanti saran kita dengan data yang ada, kita akan sarankan kepada Presiden, sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," ujarnya.

Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.

Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.

Portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, diklaim sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia.

Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sedangkan yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.

Inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi digital public infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.

Sebagai langkah memastikan layanan menjangkau seluruh masyarakat, Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.

Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas.

Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.

Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara US$10 miliar hingga US$15 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa penerapan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam konferensi pers terkait dengan progres penerapan Perlinsos Digital pada Rabu (17/6/2026) di Kantor DEN. Luhut mengatakan bahwa program Perlinsos Digital saat ini masih dalam tahap uji coba di 42 kabupaten/kota.

Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut Luhut sistem Perlinsos Digital memang membutuhkan infrastruktur, seperti server yang besar. Saat ini, pemerintah menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Akan tetapi sudah terpikir tadi, dari kemarin-kemarin. Lagi didesain untuk nanti Telkom yang kita mainkan, sehingga tidak terlibat dengan APBN. At the and akan kita lihat," ujar Luhut.

Adapun, seiring dengan tahap uji coba Perlinsos Digital tersebut, Luhut mengatakan Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial.

Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Andika mengatakan bahwa penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada bulan depan.

Luhut mengatakan bahwa Perlinsos Digital kini masih dalam tahap uji coba di 42 kabupaten/kota. Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kemudian, dalam tahap uji coba ini, Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut dalam konferensi pers pada Rabu (17/6/2026) di Kantor DEN.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial.

Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Andika mengatakan bahwa penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bisa membuat pemerintah hemat hingga ribuan triliun rupiah.

Hal ini dikarenakan data dan sistem tersebut telah terintegrasi dan dapat disederhanakan prosesnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menilai sistem berbasis digital dan data yang akurat dan transparan diharapkan mampu mengurangi potensi penyelewengan.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar dia.

Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlinsos Digital.

Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

Selain itu, ia mengatakan sistem digitalisasi ini nantinya akan diperluas untuk transparansi data berbagai program, salah satunya data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” kata Luhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) akan diluncurkan pada Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap semuanya sudah bisa berjalan, mungkin 80–90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil berjalan, sehingga akhir tahun semuanya sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan mendapatkan data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) tersebut sudah berjalan di sejumlah daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi lokasi pilot project, dan masyarakat di daerah tersebut ditargetkan menyelesaikan pendaftaran ke sistem itu pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat, 42 kabupaten/kota ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memantau langsung daerah yang tengah menjalankan pilot project Perlinsos digital pada awal bulan depan.

“Schedule-nya tadi kami sudah sepakati. Nanti kami usulkan kepada Presiden untuk (memantau langsung pada tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali yang dipilih untuk dilakukan peninjauan,” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat serta memangkas kesulitan akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi juga diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Jakarta: Pemerintah terus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, termasuk perlindungan sosial.

Salah satu yang tengah disiapkan adalah Perlinsos Digital, sistem perlindungan sosial terintegrasi yang diharapkan dapat membuat penyaluran bantuan sosial lebih akurat, cepat, dan efisien.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan peluncuran nasional Perlinsos Digital dapat dilakukan pada Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dilansir Antara, Rabu, 17 Juni 2026.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital dan integrasi data kependudukan.

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital ini pada awal bulan depan.

“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan pemerintah saat ini tengah mendorong penerapan Government Technology (GovTech). Menurutnya, lewat GovTech itu, pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2.000 triliun.

Luhut menjelaskan salah satu penerapan GovTech yang dijalankan pemerintah adalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah telah menguji coba program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di 42 kabupaten/kota.

Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Kami sudah paham anatomi masalah dalam registrasi berbasis AI. Ini nanti adalah succes story atau legacy dari Presiden Prabowo," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DEN pada Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa digitalisasi yang dijalankan oleh pemerintah nantinya akan membawa efisiensi anggaran dengan nilai jumbo.

"Saya kira ribuan triliun [nilai efisiensi anggaran]. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 triliun," kata Luhut.

Dalam konteks penyaluran bansos, digitalisasi membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi membuat kebocoran-kebocoran anggaran bisa diatasi, sehingga menghasilkan efisiensi.

"Dari kebocoran, sampai seperti yang Presiden sampaikan critical mineral itu akan terkontrol. Jadi pakai sistem ini, dicoba Simbara [Sistem Informasi Mineral dan Batubara], untuk batu bara, nikel dan lain-lain. Tinggal kembangkan saja," ujar Luhut.

Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital ini pada awal bulan depan.

“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi pun diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan, sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital dapat diluncurkan secara nasional pada Oktober-November 2026 setelah proses pendataan dan uji coba di sejumlah daerah rampung.

Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia, dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.

Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

"Nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 514 kabupaten," ujar Luhut usai Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), di Kantor DEN, Jakarta Pusat pada Rabu (17/6/2026).

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pendaftaran dan integrasi data melalui proyek percontohan di 42 kabupaten/kota dan satu provinsi.

Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.

Menurut Luhut, pemerintah telah memahami berbagai tantangan yang muncul dalam proses pendaftaran dan digitalisasi data.

Karena itu, penyempurnaan sistem terus dilakukan sebelum diterapkan secara nasional.

Luhut mengungkapkan, pemerintah menargetkan seluruh daerah percontohan dapat menyelesaikan proses pendaftaran pada akhir Juli 2026.

Dengan demikian, pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai cakupan data yang akan digunakan dalam sistem nasional.

Ia berharap sebagian besar proses integrasi data telah rampung sebelum peluncuran nasional dilakukan.

Menurutnya, sistem tersebut akan memberikan basis data yang lebih akurat bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan. "Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," katanya.

Luhut menegaskan pemanfaatan sistem tersebut tidak hanya terbatas untuk penyaluran bantuan sosial.

Data yang terintegrasi nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah sesuai kebutuhan dan keputusan Presiden.

Meski demikian, ia mengatakan pemanfaatan data untuk program-program tertentu akan dilakukan secara bertahap seiring penyempurnaan dan pemutakhiran data yang terus berjalan.

Menurut Luhut, proyek digitalisasi tersebut dikerjakan oleh talenta-talenta muda Indonesia dan diharapkan menjadi salah satu fondasi penting transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang