DEN Targetkan Digitalisasi Perlinsos Meluncur Oktober-November 2026
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, targetkan Perlinsos Digital nasional diluncurkan Okt-Nov 2026.
(Kompas.com) 17/06/26 12:49 252001
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan, sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital dapat diluncurkan secara nasional pada Oktober-November 2026 setelah proses pendataan dan uji coba di sejumlah daerah rampung.
Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia, dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.
Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.
"Nanti pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 514 kabupaten," ujar Luhut usai Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), di Kantor DEN, Jakarta Pusat pada Rabu (17/6/2026).
Luhut mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pendaftaran dan integrasi data melalui proyek percontohan di 42 kabupaten/kota dan satu provinsi.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.
Menurut Luhut, pemerintah telah memahami berbagai tantangan yang muncul dalam proses pendaftaran dan digitalisasi data.
Karena itu, penyempurnaan sistem terus dilakukan sebelum diterapkan secara nasional.
Luhut mengungkapkan, pemerintah menargetkan seluruh daerah percontohan dapat menyelesaikan proses pendaftaran pada akhir Juli 2026.
Dengan demikian, pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai cakupan data yang akan digunakan dalam sistem nasional.
Ia berharap sebagian besar proses integrasi data telah rampung sebelum peluncuran nasional dilakukan.
Menurutnya, sistem tersebut akan memberikan basis data yang lebih akurat bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan. "Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," katanya.
Luhut menegaskan pemanfaatan sistem tersebut tidak hanya terbatas untuk penyaluran bantuan sosial.
Data yang terintegrasi nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah sesuai kebutuhan dan keputusan Presiden.
Meski demikian, ia mengatakan pemanfaatan data untuk program-program tertentu akan dilakukan secara bertahap seiring penyempurnaan dan pemutakhiran data yang terus berjalan.
Menurut Luhut, proyek digitalisasi tersebut dikerjakan oleh talenta-talenta muda Indonesia dan diharapkan menjadi salah satu fondasi penting transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#data-akurat #luhut-binsar-pandjaitan #perlinsos-digital #transformasi-digital-pemerintah