Bisnis.com, JAKARTA - Isu penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat dan berpotensi berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Sosial mulai menyiapkan langkah antisipatif berupa penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menjaga daya beli, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Dilansir dari Antaranews.com, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu keputusan resmi terkait kebijakan harga BBM. Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa berbagai skema perlindungan sosial telah disiapkan untuk merespons kemungkinan tersebut.

“Ya kita tunggu saja dulu. Nanti akan dirapatkan secara khusus, dan Kementerian Sosial tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil Presiden melalui kementerian yang ditunjuk,” ujar Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta.

Meski keputusan final belum ditetapkan, Kementerian Sosial telah menyiapkan dua skenario utama sebagai bentuk stimulus ekonomi di sektor sosial. Pertama adalah penebalan bansos, yakni penambahan nilai bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar. Kedua adalah perluasan cakupan penerima, dengan menambah jumlah KPM dari data reguler yang ada.

Mengacu pada pengalaman sebelumnya, jumlah penerima bansos bahkan bisa meningkat signifikan. Dari data reguler sekitar 18 juta KPM, jumlah penerima berpotensi diperluas hingga mencapai sekitar 35 juta KPM, tergantung hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri.

Langkah ini dinilai penting karena bansos memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Ketika harga BBM naik, efek berantai biasanya akan dirasakan pada harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Dalam kondisi tersebut, bantuan sosial menjadi bantalan utama agar daya beli masyarakat tidak anjlok.

“Pertimbangannya adalah menjaga daya beli masyarakat dalam kerangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tugas kami adalah menyiapkan skema penyaluran dan pemutakhiran data penerima manfaat,” jelas Saifullah Yusuf.

Saat ini, sejumlah program bansos utama masih terus berjalan dan menjadi dasar dalam skema perlindungan sosial pemerintah. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada tahun 2026 menargetkan sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp28,7 triliun. Pada tahap awal tahun ini, sekitar 8,9 juta keluarga telah menerima bantuan dengan nilai penyaluran lebih dari Rp6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembaruan data melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan penambahan sekitar 1 juta penerima baru. Meski demikian, sebagian dari penerima tambahan tersebut masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebelum bantuan dapat dicairkan.

Program lainnya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako yang juga menjadi tulang punggung bantuan sosial. Pada tahun 2026, anggaran BPNT mencapai Rp43,8 triliun dengan sasaran 18,3 juta keluarga. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang dicairkan per tiga bulan, sehingga total yang diterima bisa mencapai Rp600.000 dalam satu tahap pencairan.

Bantuan ini disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-Warong atau agen bank mitra pemerintah, sehingga lebih tepat sasaran dan mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

Di tengah berbagai skema yang disiapkan pemerintah, masyarakat diimbau untuk memastikan status penerimaan bansos secara mandiri. Hal ini penting agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Cara Cek Bansos Terbaru

1. Melalui aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Daftar menggunakan NIK dan data Kartu Keluarga
• Masuk ke menu “Cek Bansos”
• Isi data wilayah dan nama sesuai KTP
• Klik “Cari Data”

2. Melalui situs resmi

• Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
• Isi data wilayah dan nama lengkap
• Masukkan kode captcha
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan menampilkan status penerimaan beserta jenis bantuan

Dengan berbagai skenario yang telah disiapkan, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki daya beli yang cukup meski menghadapi potensi kenaikan harga BBM. Penebalan bansos diharapkan menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kelompok rentan dari tekanan ekonomi yang lebih besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon mulai mendistribusikan bantuan pangan kepada 35.031 warga penerima manfaat sebagai bagian dari program perlindungan sosial berbasis pangan yang bersumber dari cadangan pemerintah pusat.

Bantuan berupa beras dan minyak goreng tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dua bulan sekaligus, yakni Februari dan Maret 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon Elmi Masruroh menyampaikan penyaluran ini merupakan tindak lanjut dari penugasan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Elmi, setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Karena distribusi dilakukan untuk dua bulan sekaligus, total bantuan yang diterima mencapai 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng per orang.

“Program ini ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat,” ujar Elmi, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, sebelum bantuan disalurkan, pihaknya melakukan serangkaian pengecekan kualitas guna memastikan komoditas yang diterima masyarakat dalam kondisi layak konsumsi. Pemeriksaan tersebut mencakup standar mutu beras dan keamanan minyak goreng agar sesuai dengan ketentuan distribusi pangan nasional.

Dari sisi ekonomi, penyaluran bantuan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika harga bahan pokok yang cenderung fluktuatif. Intervensi pemerintah melalui distribusi pangan dinilai menjadi salah satu instrumen untuk meredam tekanan inflasi di tingkat daerah.

Selain mengandalkan bantuan dari pusat, Pemkot Cirebon juga memiliki cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang difungsikan sebagai bantalan dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau gangguan distribusi pangan.

Elmi mengungkapkan, stok CPPD Kota Cirebon saat ini berada di kisaran 51 ton. Angka tersebut mengalami penurunan dari posisi awal yang hampir mencapai 59 ton. Penurunan terjadi karena sebagian cadangan telah digunakan untuk membantu penanganan bencana di luar daerah serta kebutuhan mendesak masyarakat setempat.

“Kami terus berupaya menjaga ketersediaan cadangan agar tetap berada pada level ideal sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Cirebon, Imam Mahdi, menuturkan, penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari rencana distribusi nasional yang dijadwalkan berlangsung beberapa kali dalam satu tahun.

Ia menyebutkan, pemerintah pusat menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan hingga enam tahap dalam satu tahun. Namun, pelaksanaan setiap tahap masih bergantung pada penugasan lanjutan dari pemerintah pusat.

“Untuk saat ini yang berjalan baru alokasi Februari dan Maret. Tahap berikutnya masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Imam.

Menurutnya, peran Bulog dalam program ini tidak hanya sebatas penyalur, tetapi juga memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi hingga ke titik penerima. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas program bantuan serta meminimalkan potensi gangguan logistik.

Dengan jumlah penerima yang mencapai puluhan ribu, program bantuan pangan ini menjadi salah satu intervensi strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Selain berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, distribusi pangan juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasar dan mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok di tingkat lokal.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai skema tarif ojek online (ojol) saat ini belum adil bagi pengemudi. Pasalnya, perhitungan tarif hanya didasarkan pada algoritma jarak pengantaran, tanpa memasukkan jarak penjemputan maupun waktu tunggu.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan kondisi tersebut membuat pengemudi menanggung beban operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.

Dia mencontohkan, ketika konsumen memesan layanan ride hailing dengan jarak antar lima kilometer, pengemudi yang menerima pesanan bisa saja harus menempuh jarak tiga kilometer untuk menjemput. Dengan demikian, total perjalanan mencapai delapan kilometer.

“Namun yang ditentukan sebagai tarif hanya berdasarkan jarak antar saja yaitu lima kilometer, sedangkan jarak jemput tidak dihitung dalam tarif apalagi apabila ternyata driver harus menunggu setelah sampai pada titik jemput,” kata Igun kepada Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Menurut Igun, kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional (operational expenditure/OPEX) lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang dapat mencapai hampir 50%.

Oleh karena itu, Garda Indonesia mengusulkan penerapan skema bagi hasil 90:10 serta mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus ojol.

Igun menilai skema bagi hasil tersebut dapat menjadi jaminan pendapatan utama bagi sekitar 7 juta pengemudi ojol di Indonesia, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, melalui skema tersebut pengemudi akan menerima 90% dari setiap pembayaran pelanggan. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian hukum di tengah tekanan krisis ekonomi global.

“Dari bagi hasil 90:10 yang berkekuatan hukum tetap, pengemudi akan mendapatkan jaminan pendapatan 90% dari setiap order, akan ada 30–50 juta keluarga ojol dan sekitar 75 juta ekosistem UMKM akan terdampak naik ekonominya apabila Perpres Ojol menetapkan bagi hasil 90:10,” kata Igun dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Igun menambahkan, tanpa skema tersebut, potensi penurunan ekonomi dinilai dapat terjadi apabila kebijakan lebih berpihak kepada investor atau perusahaan aplikator dibandingkan penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain skema bagi hasil, Igun menekankan Perpres juga perlu mengatur perlindungan sosial bagi pengemudi, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, dengan melibatkan pemerintah dan perusahaan aplikator.

Regulasi tersebut juga diharapkan mencakup komponen tarif secara menyeluruh, mulai dari tarif penjemputan, tarif menunggu, hingga tarif pengantaran, guna menjamin keadilan atas biaya operasional pengemudi.

Di tengah potensi krisis ekonomi global akibat konflik geopolitik, asosiasi juga meminta pemerintah menahan kenaikan tarif sementara waktu agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, Igun menegaskan pentingnya penerapan skema tarif yang transparan dan adil, termasuk tarif jemput yang proporsional, kompensasi waktu tunggu, serta perhitungan tarif berbasis jarak yang akurat.

“Kami sangat berharap Presiden Prabowo pro rakyat, pro kepentingan 7 juta pengemudi ojol, 30–50 juta keluarga ojol dan 75 juta UMKM yang menggantungkan fundamental ekonominya dari porsi bagi hasil 90:10,” kata Igun.

Dia memastikan Garda Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah, investor, dan perusahaan aplikator untuk mengkaji serta mempercepat implementasi Perpres tersebut. Pihaknya juga menegaskan akan terus memperjuangkan hak pengemudi dalam ekosistem gig economy agar sektor ini dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Masa pensiun yang sejahtera masih menjadi kemewahan bagi banyak pekerja di Indonesia. Minimnya kepemilikan dana pensiun, terutama di kalangan pekerja informal, membuat jutaan orang berisiko memasuki usia tua tanpa perlindungan pendapatan yang memadai.

Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, dari sekitar 9 juta pekerja mandiri yang membayar pajak, hanya sekitar 7,8% yang telah memiliki perlindungan masa tua melalui dana pensiun.

Kondisinya lebih memprihatinkan pada pekerja mandiri yang tidak membayar pajak, karena dari sekitar 45 juta pekerja hanya sekitar 2 juta orang atau 4% yang memiliki dana pensiun.

Rendahnya cakupan pensiun berkaitan erat dengan dominasi sektor informal. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat tingkat pekerjaan informal di Indonesia mencapai 81,2% pada 2023.

Tanpa dana pensiun sebagai income replacement, banyak pekerja berisiko mengalami penurunan kesejahteraan saat memasuki usia lanjut. Risiko ini makin besar karena sebagian lansia tetap harus bekerja, yang umumnya terjadi di sektor informal.

Situasi tersebut diperparah oleh rendahnya kepatuhan pajak pekerja mandiri. Dari sekitar 54 juta pekerja mandiri, hanya sekitar 17% yang tercatat sebagai pembayar pajak. Kondisi ini membatasi penerimaan negara dan mempersempit ruang fiskal untuk memperluas perlindungan sosial, termasuk program dana pensiun.

Padahal, pekerja informal sebenarnya dapat mengikuti berbagai program jaminan sosial secara sukarela seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JHT, JKK, dan JKM. Namun, partisipasi di luar program JKN masih rendah.

Pada 2024, kontribusi peserta ke BPJS Ketenagakerjaan hanya sekitar 8,7%, jauh di bawah cakupan JKN di BPJS Kesehatan yang telah menjangkau sekitar 269 juta orang hingga Maret 2024, didukung skema penerima bantuan iuran (PBI).

Program pensiun menghadapi tantangan persepsi biaya dan manfaat. Survei Listening to Indonesia pada 2025 menunjukkan bahwa bagi pekerja berupah minimum, biaya kepatuhan jaminan sosial diperkirakan sekitar 55% lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan.

Kondisi ini membuat pekerja dan pemberi kerja kerap menilai sektor informal sebagai pilihan yang lebih rasional.

Akibatnya, terbentuk semacam ‘lingkaran setan’, yakni dominasi sektor informal membatasi penerimaan negara dan pembiayaan perlindungan sosial, sementara keterbatasan perlindungan tersebut justru mendorong pekerja tetap berada di sektor informal.

Masalah ini juga dipengaruhi rendahnya literasi jaminan sosial, kurangnya fleksibilitas skema program, serta minimnya insentif bagi pekerja informal. Di sisi lain, kapasitas fiskal negara masih terbatas dengan rasio pajak terhadap PDB yang jauh di bawah rata-rata negara OECD.

Dalam praktiknya, perlindungan sosial sering dialihkan melalui regulasi ketenagakerjaan seperti kenaikan upah minimum, cuti berbayar, dan pesangon. Namun, berbagai kajian menunjukkan regulasi yang terlalu berat justru meningkatkan biaya tenaga kerja formal dan mendorong perusahaan menghindari perekrutan formal.

Akibatnya, sektor informal tetap mendominasi pasar kerja Indonesia dan cakupan perlindungan sosial, termasuk dana pensiun, sulit diperluas.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai fenomena tersebut mencerminkan informality trap, yakni kondisi ketika dominasi sektor informal membuat kapasitas fiskal negara untuk memperluas perlindungan sosial menjadi terbatas.

“Rendahnya formalisasi mengurangi penerimaan negara, sementara keterbatasan kapasitas negara membuat insentif untuk masuk ke sektor formal juga tidak cukup kuat,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurut Yusuf, rendahnya kepemilikan dana pensiun di kalangan pekerja informal tidak hanya disebabkan pendapatan yang tidak stabil, tetapi juga dipengaruhi literasi keuangan yang masih terbatas, akses terhadap produk keuangan jangka panjang yang belum merata, serta perilaku ekonomi yang lebih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek.

Butuh Insentif untuk Tingkatkan Sektor Formal

Untuk memutus lingkaran tersebut, dia menilai diperlukan kombinasi insentif ekonomi dan reformasi kelembagaan. Kombinasi itu salah satunya adalah memperluas penciptaan lapangan kerja formal melalui transformasi struktural ekonomi, terutama dengan mendorong sektor manufaktur dan jasa modern yang mampu menyerap tenaga kerja formal.

Selain itu, biaya dan hambatan menjadi formal juga perlu dipermudah, misalnya melalui penyederhanaan perizinan usaha, sistem pajak yang lebih sederhana bagi usaha kecil, serta skema kontribusi jaminan sosial yang lebih fleksibel.

“Transformasi menuju pasar kerja yang lebih formal bukan hanya soal meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem ekonomi yang membuat formalitas menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan bertahan di sektor informal,” jelasnya.

Yusuf menilai perluasan partisipasi dana pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa tua sekaligus memperkuat perekonomian.

Di negara maju seperti Belanda atau Australia, aset dana pensiun bahkan mencapai 80%—200% dari PDB, sedangkan di Indonesia masih sekitar 5%—7% dari PDB sehingga ruang pengembangannya masih besar.

Selain memperkuat tabungan jangka panjang masyarakat, dana pensiun juga berpotensi menopang pembiayaan negara melalui investasi pada instrumen seperti Surat Utang Negara dan pasar modal.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan tabungan pensiun dapat sedikit menekan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek.

“Dengan kata lain, dana pensiun lebih memperkuat tabungan dan investasi jangka panjang dibanding langsung meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya.

Kepesertaan Rendah Tidak Mengejutkan

Sementara itu, pelaku industri dana pensiun menilai temuan Bank Dunia tersebut tidak mengejutkan. Humas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Syarifudin Yunus mengatakan kepesertaan program dana pensiun hingga kini masih didominasi pekerja sektor formal.

“Sementara sektor informal, yang mencapai 60% dari angkatan kerja, belum dieduaksi dan tidak punya akses,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, perluasan kepesertaan dapat dilakukan melalui edukasi yang lebih masif serta penyediaan akses yang lebih mudah bagi pekerja, termasuk melalui entitas dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Berbeda dengan dana pensiun pemberi kerja (DPPK), DPLK yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa memiliki kepesertaan yang lebih terbuka sehingga dapat diikuti oleh pekerja informal maupun pekerja mandiri.

ADPI menilai peningkatan kepe­ser­taan dana pensiun penting agar masyarakat memiliki kemandirian finansial di masa tua dan tidak bergantung pada keluarga.

Namun, Syarif mengakui masih ada persepsi bahwa iuran dana pensiun lebih besar dibanding manfaatnya karena hasilnya baru dirasakan dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi hal tersebut, dia menilai skema yang lebih fleksibel dapat dipertimbangkan, misalnya dengan memungkinkan peserta menarik sebagian dana hingga sekitar 30% untuk kebutuhan darurat atau jangka pendek.

Selain itu, iuran yang lebih fleksibel serta akses digital juga dinilai dapat meningkatkan minat masyarakat untuk ikut serta.

Meski demikian, dia menegaskan biaya pengelolaan dana pensiun sebenarnya relatif terjangkau selama transparansi kepada peserta tetap terjaga.

“Biaya pengelolaan di dana pensiun relatif terjangkau, yang penting transparansi saja ke peserta,” ujarnya.

Syarif juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk memperluas kepesertaan, terutama di sektor informal.

Menurutnya, karakteristik pendapatan pekerja informal yang tidak tetap membuat iuran jaminan sosial menjadi terbatas, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah.

“Harus ada insentif untuk dana pensiun pekerja informal,” katanya. (Putri Astrian Surahman, Laurensius Katon Kandela)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mencatat total Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) pada 2026 yang dikeluarkan oleh platform transportasi online mencapai Rp 220 miliar.

Bantuan tersebut ditargetkan dapat diterima oleh sekitar 850.000 mitra pengemudi dari berbagai platform transportasi online.

“Tahun ini, pemerintah mencatat total penyaluran BHR mencapai Rp 220 miliar, dengan target penerima lebih dari 850.000 mitra pengemudi,” kata Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Saleh, di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dia mengatakan, sektor transportasi online saat ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu membuka akses pekerjaan yang fleksibel bagi masyarakat.

“Platformekonomi digital ini bukan hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja yang fleksibel bagi jutaan orang,” kata Chairul Saleh.

Menurut dia, konsep transportasi online sejak awal dibangun melalui model sharing economy, di mana masyarakat yang memiliki aset seperti kendaraan dapat memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui platform digital.

“Banyak masyarakat yang memiliki kendaraan atau aset yang sebelumnya tidak digunakan secara maksimal. Melalui platform digital, aset tersebut bisa dimonetisasi sehingga memberikan nilai ekonomi. Di situ ada konsep berbagi keuntungan,” ujarnya.

Chairul menambahkan, model pekerjaan di sektor ekonomi digital memang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan industri tradisional.

Pekerjaan ini dapat dilakukan secara paruh waktu dan fleksibel sehingga menjadi pilihan tambahan sumber pendapatan bagi masyarakat.

Ia juga menilai kehadiran ekonomi berbasis platform turut berperan sebagai bantalan sosial dalam perekonomian.

Hal itu terlihat saat pandemi Covid-19, ketika banyak sektor mengalami penurunan aktivitas ekonomi. “Gig economy ini berperan sebagai buffer atau bantalan sosial. Ketika terjadi guncangan ekonomi, masyarakat masih memiliki alternatif pekerjaan melalui platform digital,” katanya.

Meski demikian, Chairul mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi para mitra pengemudi, seperti pendapatan yang tidak selalu stabil, minimnya perlindungan sosial, serta risiko pekerjaan di jalan.

Karena itu, pemerintah menilai penting menjaga kesejahteraan mitra pengemudi, salah satunya melalui pemberian Bonus Hari Raya (BHR). Program tersebut diharapkan menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para mitra terhadap ekosistem transportasi online.

“Hubungan antara platform dan mitra pengemudi bukan sekadar hubungan operasional, tetapi merupakan kolaborasi dalam sebuah ekosistem ekonomi digital,” ujarnya.

Chairul Saleh juga mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja platform, termasuk melalui kepesertaan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan.

Chairul menyebut jumlah peserta program tersebut dari kalangan pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk pengemudi ojol, terus meningkat.

Pada 2025 tercatat kepesertaan program JKK dan JKM telah mencapai lebih dari 14 juta peserta, naik sekitar 43 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Hanya dalam kurun dua pekan, kita menyaksikan betapa bermasalahnya sistem perlindungan sosial di Indonesia. Mulai dari kasus bunuh diri anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, hingga 11 juta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang terpaksa kehilangan akses terhadap subsidi kesehatan. Kedua kasus ini menunjukkan, bahwa baik dalam keadaan sehat maupun sakit, jutaan masyarakat berisiko tidak terlindungi oleh sistem perlindungan sosial yang ada saat ini.

“Kesalahan administrasi” disebut sebagai penyebab utama kasus-kasus tersebut. Dalam kasus di Ngada, disebutkan ada permasalahan kesalahan penyasaran (mistargeting) dan proses administrasi yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan bantuan sosial (Bansos).

Demikian juga dengan kasus non-aktivasi PBI-JKN, yang disebabkan dari kalibrasi atau pemutakhiran ulang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berbagai dalih tersebut sejatinya hanya “pucuk gunung es” dan tidak merefleksikan apa yang sebenarnya menjadi masalah.

Dalam kasus bunuh diri anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, laporan terbaru menyebutkan bahwa keluarga anak tersebut tidak menerima bansos karena alasan administratif yang menyebabkan beneficiary mistargeting. Ini merupakan masalah klasik dalam sistem perlindungan sosial yang menyebabkan jutaan keluarga miskin dan rentan miskin–yang seharusnya menerima bantuan–tidak menerima sama sekali karena kesalahan pendataan (exclusion error). Atau sebaliknya, jutaan yang mampu justru mendapat bantuan (inclusion error).

Opsi yang diambil pemerintah, dalam kasus ini, adalah memperbaiki sistem penargetan dan administrasi kewilayahan. Namun, sekalipun pemerintah mampu merancang desain dan skenario penargetan yang lebih baik, hal tersebut tidak menjamin kasus serupa tidak akan terulang. Kesalahan penargetan merupakan kelemahan intrinsik atau trade-off dari mekanisme pendataan program bansos.

Dalam hal ini, means-tested. Sebagaimana ditunjukkan sejarah program bansos di Indonesia, mustahil ada satupun program yang tidak mengalami error dalam hal pendataan dan penentuan penerima manfaat.

Studi Bank Dunia mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) mengungkapkan, jutaan keluarga yang sebenarnya mampu tercatat menerima bantuan PKH. Begitu juga sebaliknya, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkategori sebagai miskin dan rentan miskin tidak pernah mendapat bansos.

Pada satu titik, tingkat salah sasaran program PKH bahkan mencapai 77,7%. Jika diterjemahkan ke dalam 10 juta keluarga penerima PKH tercatat pada 2025, berarti hampir 8 juta di antaranya sebenarnya tidak miskin.

Ini artinya, dari tahun ke tahun, negara menghamburkan anggaran triliunan rupiah untuk mendukung mereka yang mampu dan memiliki ekonomi stabil. Di sisi lain, pemerintah meninggalkan jutaan keluarga miskin dan rentan miskin tanpa perlindungan. Tahun lalu saja, Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan 1,9 juta orang dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi berhak.

Alih-alih mempertahankan skema means-tested dengan risikonya, pemerintah seharusnya bertransisi menuju desain Universal Basic Income (UBI) yang dilengkapi prinsip pemberdayaan. Secara praktis, UBI mensyaratkan negara memberikan sejumlah uang tunai kepada masyarakat setara dengan pendapatan, tetapi disertai layanan-layanan sosial tambahan. Misalnya, dukungan psikososial bagi lansia dan penyandang disabilitas, atau kebijakan pasar tenaga kerja aktif (ALMPs) bagi kelompok usia produktif.

Pendekatan ini selaras dengan agenda pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui prinsip pemberdayaan. Program ini akan memastikan transisi ke tahapan kehidupan di mana penerimanya tidak lagi bergantung pada bansos. Di sisi lain juga mengentaskan berbagai permasalahan administratif yang terbukti memakan banyak korban.

Kebijakan serupa sejatinya sudah ada. Misalnya, dalam program Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meski belum dilengkapi dengan komponen UBI. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial juga telah mensyaratkan implementasi program Bantuan Langsung Berkelanjutan (BLB) bagi lansia dan penyandang disabilitas berat yang diharuskan menerima bantuan tunai dan layanan non-tunai.

Sayangnya, hingga kini belum ada aturan teknis yang memungkinkan implementasinya. Meski demikian, regulasi tersebut menjadi preseden baik untuk pengembangan ke depan. Bahkan, dapat diperluas ke kelompok usia produktif, dimulai dari rumah tangga miskin, rentan miskin, dan kelompok lainnya.

Kembali pada kematian tragis anak di Ngada, ada persoalan lain juga berkaitan dengan ketahanan fiskal. Disebutkan dalam laporan investigasi, keluarga almarhum harus membayar biaya sekolah tambahan yang melonjak dari Rp500 ribu menjadi Rp1,2 juta dalam setahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan orang tua si anak tidak mampu membeli kebutuhan sekolah lainnya.

Pihak sekolah menyatakan, kenaikan biaya ditujukan untuk menutup biaya operasional, termasuk membayar guru honorer yang tidak lagi dapat dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini berkaitan dengan realokasi anggaran negara untuk mendukung program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga diambil dari alokasi sektor pendidikan. Akibatnya, dana yang biasanya digunakan untuk operasional sekolah dan membayar guru honorer lenyap, sehingga sekolah terpaksa membebankan kekurangan tersebut kepada keluarga siswa.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam kasus non-aktivasi PBI-JKN. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN, pendanaan MBG sebesar Rp24 triliun berasal dari realokasi anggaran kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga memotong alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar 74%, dari Rp192,3 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp45 triliun. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024, sebesar 50% dana DBH-CHT wajib dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, dan 40% lainnya untuk mendukung keberlangsungan program PBI-JKN di daerah.

Pemerintah berdalih bahwa pemutakhiran DTSEN menyebabkan 18,3 juta orang—7,3 juta pada Juni 2025 dan 11 juta lainnya bulan ini—dicoret dari penerima PBI-JKN. Sekalipun, pemerintah memberi opsi reaktivasi sebagai solusi sementara. Namun, satu hal yang jarang dibicarakan adalah selain faktor desil, jumlah peserta PBI-JKN sangat bergantung pada kemampuan anggaran negara, atau sejauh mana pemerintah pusat dan daerah mampu untuk menyubsidi program jaminan kesehatan.

Dengan kata lain, jika anggaran tersedia, maka akan ada kepesertaan. Jika tidak, maka harus ada yang dikurangi. Untuk mengatasinya, pemerintah sejatinya bisa melakukan dua hal, intensifikasi DBH-CHT dengan menaikkan pajak hasil tembakau, misal cukai rokok. Atau ekstensifikasi “pajak dosa” melalui cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan pajak karbon.

Oleh karenanya, selama pemerintah tidak mengatasi hambatan utamanya, yakni ketahanan, kesediaan, dan alokasi fiskal, maka kasus-kasus tersebut akan selalu ada. Tidak seharusnya ada satu program sebegitu diprioritaskan sampai muncul trade-off berupa ketiadaan hak yang dirasakan masyarakat di aspek-aspek kehidupan lainnya.

Konstitusi kita, khususnya Pasal 28H dan 34, menyatakan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang kelas sosial-ekonomi, berhak atas perlindungan sosial yang adil dan dapat diakses secara universal. Kasus-kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi bangsa ini untuk mereformasi sistem perlindungan sosial dari akar masalah di mana ia tumbuh.

JAKARTA, KOMPAS.com – Platform transportasi online inDrive menggulirkan inisiatif pemberian akses perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi para mitra pengemudi.

“Untuk BPJS, sebelumnya kami memfasilitasi pendaftaran dengan tarif khusus. Sekarang, kami juga berkomitmen mendukung driver terpilih agar mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Rio di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menambahkan, inisiatif tersebut turut diperkuat oleh dukungan pemerintah yang memberikan subsidi iuran sebesar 50 persen.

Menurut Rio, kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan sosial bagi mitra pengemudi yang aktif di lapangan.

“Dengan adanya dukungan pemerintah yang menanggung 50 persen iuran, kami ingin memastikan semakin banyak driver yang terlindungi. Komitmen kami tetap sama, yakni mengedepankan transparansi dan keadilan demi ekosistem yang sehat bagi seluruh pihak,” katanya.

Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Febrian Kholillulah, menyambut baik kolaborasi tersebut dan mendorong perluasan kepesertaan di kalangan pengemudi transportasi online.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan potongan iuran sebesar 50 persen sebagai bagian dari stimulus perlindungan sosial.

“Pemerintah menanggung 50 persen iuran. Diskon ini diberikan langsung untuk membantu pekerja sektor informal seperti driver online yang memiliki tingkat kerentanan tinggi di lapangan,” ujar Febrian.

Menurutnya, profesi pengemudi termasuk kategori pekerjaan dengan risiko tinggi, sehingga perlindungan jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menjadi krusial.

Ia juga meminta dukungan inDrive untuk membantu sosialisasi agar semakin banyak mitra yang mendaftar.

“Kami berharap inDrive dapat membantu menyosialisasikan program ini agar kepesertaan semakin luas. Perlindungan ini sangat penting, apalagi melihat dinamika di lapangan yang cukup rentan,” tegasnya.

Selain BPJS Ketenagakerjaan, InDrive juga memberikan bantuan hari raya (BHR) kepada para mitra pengemudi.

BHR adalah inisiatif tahunan bagi pengemudi dengan kualifikasi kinerja tertentu.

“Program tematik seperti BHR menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan kami,” kata Rio.

Dia menjelaskan, program BHR dirancang untuk menghadirkan dukungan yang relevan dengan kebutuhan pengemudi, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam mengakses perlindungan sosial secara mandiri.

“Kami berharap program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata serta terus berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memperkuat sistem perlindungan sosial agar semakin adaptif dan inklusif, khususnya untuk melindungi pekerja informal dan pekerja dengan pendapatan tidak tetap yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Indonesia saat ini telah memiliki sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang relatif komprehensif, mencakup perlindungan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan.

“Skema ini menjadi jaring pengaman penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi, dan dirancang untuk menjangkau seluruh kategori pekerja, baik formal maupun informal,” ujar Haryo kepada Kompas.com, Selasa (17/2/2026).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam memperluas cakupan perlindungan, terutama bagi pekerja sektor informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan terus didorong agar sistem perlindungan sosial semakin efektif dan berkelanjutan.

Haryo mengatakan, salah satu fokus utama adalah meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Haryo menilai pemahaman yang baik akan manfaat perlindungan sosial dapat mendorong partisipasi pekerja secara lebih luas, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan jangka panjang.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui skema yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap karakteristik pekerja informal dan UMKM.

Muhammad Idris/Money.kompas.com Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantor serta persyaratan yang dibutuhkan.

Upaya ini mencakup penyederhanaan proses pendaftaran agar semakin mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, katanya, digitalisasi layanan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem perlindungan sosial.

Integrasi data lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

“Digitalisasi dan integrasi data akan meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi kepesertaan, serta memastikan perlindungan sosial tepat sasaran,” kata Haryo.

Di sisi lain, Haryo memastikan keberlanjutan sistem jaminan sosial melalui evaluasi berkala terhadap kebijakan pembiayaan.

Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat yang diterima peserta, besaran iuran, dan ketahanan sistem dalam jangka panjang.

Haryo menegaskan, penguatan sistem perlindungan sosial merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kelompok pekerja rentan di tengah dinamika ekonomi global.

Dengan sistem perlindungan sosial yang semakin kuat dan inklusif, pemerintah berharap seluruh pekerja Indonesia, termasuk sektor informal, memiliki perlindungan yang memadai serta ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memfasilitasi penyaluran bansos skema Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 123 kota/kabupaten di seluruh Indonesia sepanjang 2025.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi untuk memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

"Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan," kata Riduan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial sesuai kebijakan pemerintah, jelas Riduan, Bank Mandiri secara aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, mulai dari proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sekaligus menjaga kredibilitas serta keberlanjutan program perlindungan sosial yang menjadi prioritas pemerintah.

"Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu," kata Riduan.

Menurut perseroan, penyaluran bansos yang tepat sasaran tersebut menjadi bagian dari peran Bank Mandiri dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, perseroan aktif mendukung program pemerintah yang ditujukan agar para penerima bansos segera keluar dari daftar penerima. Pemerintah menargetkan lebih dari 300.000 orang dapat lepas dari daftar penerima bansos pada akhir 2026.

Program tersebut mendorong para penerima bansos untuk mulai merintis usaha kecil sehingga mampu memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil, antara lain melalui pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran.

"Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," sebut Riduan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai gagasan program gentengisasi nasional oleh Presiden Prabowo Subianto tidak mendesak dan berpotensi kontra produktif.

Bhima mengatakan, pemerintah sejatinya sudah memiliki program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tidak perlu menghadirkan narasi kebijakan baru seperti gentengisasi.

"Ini sudah ada program yang sebenarnya bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah jadi tidak perlu ada gentengisasi segala gitu ya," kata Bhima kepada Kompas.com pada Minggu (8/2/2026).

Menurut Bhima, yang lebih penting adalah memastikan program bedah rumah berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki atap, lantai, dan dinding agar hunian menjadi aman dan sehat.

Ia menilai munculnya berbagai narasi kebijakan baru justru berisiko mengalihkan fokus pemerintah dari persoalan yang lebih mendesak.

"Harusnya pemerintah memiliki fokus apalagi anggaran terbatas," jelasnya.

Bhima menekankan, pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan perlindungan sosial (Perlinsos), terutama bagi kelompok rentan, serta memastikan anggaran pendidikan dikelola dengan baik.

Bhima menyinggung masih adanya persoalan sosial serius yang seharusnya menjadi perhatian utama negara, ia mencontohkan termasuk kasus bunuh diri anak usia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur.

Menurut dia, peristiwa semacam itu menunjukkan perlunya penguatan perlindungan sosial dan pendidikan, bukan penambahan program infrastruktur hunian yang dinilainya belum mendesak.

Dalam konteks keterbatasan anggaran, Bhima juga menyarankan agar pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai sebagian anggaran MBG dapat dialihkan untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah subsidi, serta penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bhima menilai percepatan target pembangunan tiga juta rumah akan lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan pelaksanaan program gentengisasi.

Pemerintah, kata Bhima, perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas kebijakan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi publik.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada kebijakan yang berpotensi tumpang tindih dengan program yang sudah ada, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla angkat suara mengenai kabar siswa sekolah dasar (SD) kelas IV di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri.

Seperti diketahui, langkah bunuh diri tersebut diduga dipicu oleh ketidakmampuan keluarga membeli buku tulis dan pena. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan di lokasi saat evakuasi korban di lokasi kejadian.

Korban menulis sosok ibunya berinisial MGT (47) dalam sepucuk surat menggunakan bahasa Bajawa, di mana terdapat ungkapan kekecewaan dan perpisahan korban kepada ibunya.

Saat ditemui awak media usai mengisi materi dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, JK menegaskan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan kemiskinan yang masih menggerogoti banyak keluarga di seluruh penjuru tanah air.

Menurut JK, kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang harus dapat diselesaikan secara komprehensif oleh negara. Kebutuhan dasar pendidikan dan keluarga merupakan pekerjaan rumah yang sudah sepatutnya menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi negara.

"Ya itu lah, komentarnya kita sudah banyak yang dibicarakan bahwa Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu akibat dari kemiskinan," beber JK, Jumat (6/2/2026).

Mengenai hal yang perlu diperbaiki oleh negara pascakejadian kematian bocah berumur 10 tahun tersebut, JK menjawab singkat bahwa keadaan ekonomi harus dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan kapasitasnya, di mana negara tidak hanya sekadar memberikan bantuan atau stimulus yang bersifat sementara.

"[Apa yang perlu dievaluasi?] Ekonominya," tutup Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu singkat.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD berusia 10 tahun tersebut sebagai momentum bagi negara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan struktural. Ia menilai insiden yang diduga dipicu ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga sangat murah merupakan potret kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar anak.

Menurut Selly, kemiskinan tidak semata soal kekurangan materi, tetapi juga menyangkut runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Ia menilai tragedi ini menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin pendidikan yang layak dan bebas hambatan bagi kelompok paling rentan.

Dia juga menyoroti realitas bahwa dalam banyak keluarga miskin, beban ekonomi sering kali dipikul oleh ibu, sementara anak-anak menanggung dampak psikologis dan sosialnya. Padahal, konstitusi telah menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selama akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti buku dan perlengkapan sekolah, kehadiran negara dinilai belum utuh.

Selly menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus benar-benar inklusif, bermartabat, dan berpihak pada anak-anak miskin. Ia mendorong penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan adaptif, pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi.

Dia mendesak adanya penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” kata Selly.