REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan ekosistem usaha yang mampu memperluas akses pasar, pembiayaan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Koperasi dinilai memiliki peran penting untuk menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan berbagai peluang pengembangan usaha.

Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Pekan Kreatif Nusantara (PKN) 2026 di GOR Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan pameran produk unggulan daerah, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, hingga Festival Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Krisdianto mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu contoh daerah yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

"Selama 12 tahun Kota Pekalongan mampu mempertahankan predikat Kota Kreatif Dunia UNESCO bidang Kriya dan Seni Rakyat. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam mengembangkan kreativitas masyarakat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia," ujar Krisdianto dalam siaran pers, Sabtu (20/6/2026).

Menurut dia, penguatan ekonomi nasional perlu ditopang oleh ekonomi rakyat yang produktif. Karena itu, kreativitas dan inovasi masyarakat perlu didukung melalui ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, koperasi dinilai memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wadah penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong dan partisipasi anggota.

"Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong, kebersamaan, dan partisipasi," kata Krisdianto.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, LPDB Koperasi juga membuka layanan Coaching Clinic Pembiayaan Dana Bergulir. Layanan ini ditujukan bagi pengurus koperasi, pengelola KDKMP, dan pelaku usaha yang ingin memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan, tata kelola usaha, hingga strategi pengembangan bisnis.

"Kehadiran LPDB Koperasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Kami ingin semakin banyak koperasi dan KDKMP yang memahami akses pembiayaan produktif sehingga mampu tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing," ujar Krisdianto.

Menurut dia, koperasi juga dapat membantu pelaku ekonomi kreatif, mulai dari perajin, pelaku kuliner, pelaku fesyen, hingga seniman, dalam memperluas jaringan usaha dan meningkatkan akses pasar.

Pekan Kreatif Nusantara 2026 berlangsung pada 18-21 Juni 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk unggulan daerah, festival UMKM, business matching, workshop digitalisasi UMKM, festival literasi keuangan, hingga pagelaran seni budaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan, Kota Semarang, mencatat omzet sekitar Rp60 juta per bulan meski baru beroperasi kurang dari satu bulan. Koperasi yang diresmikan pada 16 Mei 2026 itu juga telah menghimpun 250 anggota.

Capaian tersebut mendapat perhatian Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat meninjau KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Krisdianto mengatakan, perkembangan KKMP Sampangan menunjukkan koperasi memiliki peluang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung kemitraan usaha yang kuat.

“KKMP Sampangan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan dukungan masyarakat dan membangun kemitraan usaha yang kuat. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi rakyat,” ujar Krisdianto dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, koperasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk memperkuat kegiatan usaha. KKMP Sampangan bekerja sama dengan ID FOOD dalam penyediaan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain itu, koperasi juga bermitra dengan Pertamina dalam distribusi tabung gas serta membuka akses pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik anggota. Kemitraan tersebut dinilai memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Dalam kunjungan yang sama, Krisdianto meninjau KUD Usaha Mina yang memiliki unit usaha produksi es balok untuk mendukung kegiatan perikanan. Es balok tersebut digunakan sebagai media pendingin hasil tangkapan nelayan sebelum dipasarkan.

Menurut Krisdianto, usaha produktif berbasis kebutuhan sektor riil seperti yang dijalankan KUD Usaha Mina memiliki prospek untuk terus berkembang karena mampu menciptakan nilai tambah bagi anggota koperasi dan pelaku usaha perikanan.

“Kami melihat banyak potensi usaha produktif yang dapat terus dikembangkan oleh koperasi. Kehadiran LPDB Koperasi adalah untuk memastikan koperasi memiliki akses pembiayaan yang memadai sehingga mampu meningkatkan skala usaha, memperluas manfaat ekonomi bagi anggota, dan memperkuat daya saingnya,” kata Krisdianto.

LPDB Koperasi, lanjut dia, akan terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha produktif, serta perluasan kemitraan agar koperasi semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya usaha yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat sekitar. Karena itu, LPDB Koperasi akan terus mendukung koperasi yang memiliki potensi berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam industri gula nasional untuk memperkuat hilirisasi tebu dan mengurangi ketergantungan terhadap impor gula. Langkah tersebut dilakukan dengan menghubungkan petani, koperasi, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai pasok yang terintegrasi.

Dorongan itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri, dan PT Indogula Jayabaya di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (6/6/2026). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri gula nasional dari hulu hingga hilir.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, model kemitraan seperti itu menjadi salah satu strategi untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.

"Kerja sama ini menunjukkan koperasi mampu menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, distribusi, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak pada sektor pembiayaan, tetapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk menuju swasembada gula sesuai arahan Presiden, kita akan mengurangi impor gula dan pada sisi lain menggenjot produksi gula nasional," ujar Ferry dalam keterangan yang diterima pada Ahad (7/6/2026).

Menurut Ferry, pengembangan industri gula berbasis koperasi juga perlu melibatkan lebih banyak petani tebu dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sentra tebu.

Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat merupakan mitra penerima pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi pada 2025 yang bergerak di bidang komoditas dan ekspor. Saat ini koperasi tersebut mengembangkan industri gula melalui PT Indogula Jayabaya di Kediri.

Sementara itu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri memiliki basis usaha pada pemasaran dan distribusi komoditas pertanian, termasuk tebu. Sinergi kedua koperasi dengan industri pengolahan dinilai dapat memperkuat mata rantai usaha gula nasional yang selama ini masih terfragmentasi.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, kolaborasi antara koperasi dan industri pengolahan merupakan model yang dapat memperkuat koperasi sektor riil sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

"LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekosistem usaha koperasi. Kerja sama antara Koperasi KANA, Koperasi Putra Harapan Jaya, dan PT Indogula Jayabaya menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan koperasi dapat mendorong tumbuhnya industri berbasis koperasi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi anggota dan petani," ujar Krisdianto.

Krisdianto menjelaskan, sektor gula menjadi salah satu sektor strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Karena itu, kata dia, LPDB Koperasi mendorong pembiayaan kepada koperasi produktif yang memiliki orientasi pengembangan industri dan hilirisasi.

"Kami melihat model bisnis yang dibangun dalam kerja sama ini sangat menjanjikan karena mengintegrasikan petani tebu, koperasi pemasaran, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang kuat, koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri gula nasional," kata Krisdianto.

Ia berharap model kemitraan tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah penghasil komoditas pertanian lainnya. Menurutnya, penguatan koperasi sektor riil menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, para pihak menargetkan terbentuknya rantai pasok gula yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas tebu dan kapasitas pengolahan gula nasional, kolaborasi itu juga diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri serta memperbesar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.

sektor riil menjadi prioritas, termasuk energi terbarukan seperti PLTS yang relevan untuk kebutuhan desa

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menyiapkan penyaluran dana sebesar Rp2,1 triliun pada 2026 untuk pembiayaan koperasi sektor riil, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis koperasi untuk mempercepat elektrifikasi desa.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut terdiri atas 85 persen untuk sektor riil dan 15 persen untuk sektor simpan pinjam.

“Kami ingin memperbesar dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, sektor riil menjadi prioritas, termasuk energi terbarukan seperti PLTS yang relevan untuk kebutuhan desa,” kata Deva dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan dari sisi pembiayaan, LPDB menawarkan skema yang kompetitif dengan tarif layanan 6,5 persen untuk konvensional dan setara 3 persen flat untuk skema syariah.

Proses pengajuan juga diklaim lebih cepat melalui sistem digital, dengan waktu persetujuan sekitar 21 hari kerja jika persyaratan terpenuhi.

LPDB menyediakan plafon pembiayaan mulai Rp500 juta hingga Rp250 miliar per koperasi, dengan tenor investasi hingga 10 tahun.

Lebih lanjut, Deva menyoroti peran koperasi dalam mendukung elektrifikasi desa, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih mengalami keterbatasan akses listrik.

“Masih ada daerah yang listriknya hanya menyala beberapa jam dalam sehari. Bahkan hasil perikanan tidak optimal karena keterbatasan fasilitas seperti cold storage. PLTS berbasis koperasi bisa menjadi solusi konkret,” ujarnya.

Menurut dia, dengan target pembentukan 83.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, ada peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas.

“Kami mendorong terbentuknya koperasi di sektor energi, termasuk PLTS. Ini bukan hanya soal listrik, tetapi juga peningkatan produktivitas ekonomi desa,” kata Deva.

Ia menyebut selain pembiayaan, LPDB juga menjalankan program inkubasi selama enam bulan yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga profesional guna meningkatkan kapasitas manajerial dan bisnis koperasi.

Deva mengajak pelaku industri, asosiasi dan komunitas untuk memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolektif dalam mengakses pembiayaan dan mengembangkan usaha, termasuk di sektor energi terbarukan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi hadir di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, untuk menggali dan mengakselerasi potensi ekonomi lokal melalui skema pembiayaan dana bergulir serta penguatan kelembagaan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menyampaikan komitmen memperkuat ekonomi umat berbasis koperasi ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementerian Koperasi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret menghadirkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar namun belum terkelola optimal,” ujar Deva dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Deva menilai SBT memiliki kekayaan luar biasa, mulai dari sektor perikanan, sagu, olahan kayu, kelautan, hingga potensi energi terbarukan berbasis pesisir yang siap dikembangkan melalui ekosistem koperasi modern. Ia menegaskan kehadiran LPDB bukan sekadar menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem koperasi yang kuat dan berkelanjutan.

“LPDB hadir sebagai instrumen negara untuk memperkuat koperasi. Kami tidak hanya menyalurkan dana bergulir, tetapi juga melakukan pendampingan dan inkubasi usaha. Tahun ini, kami memiliki target penyaluran sebesar Rp 2,1 triliun, dan kami melihat Seram Bagian Timur memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari akselerasi tersebut,” ucap Deva.

Ia menjelaskan LPDB menawarkan pembiayaan dengan tarif kompetitif untuk skema konvensional dan skema syariah, tanpa biaya provisi dan administrasi. Skema ini diharapkan mampu mendorong koperasi tumbuh sebagai entitas bisnis yang mandiri dan profesional.

Deva menyoroti berbagai peluang pengembangan usaha berbasis koperasi di SBT, mulai dari hilirisasi sagu, pengolahan hasil perikanan, pengembangan desa wisata, hingga pemanfaatan mangrove untuk carbon trading. Bahkan, sektor energi seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga desalinasi air laut dinilai dapat menjadi model bisnis koperasi masa depan.

Selain itu, pada tahap awal akan didorong KDKMP di wilayah tersebut untuk mengakses dana bergulir LPDB Koperasi guna mengakselerasi potensi lokal, seperti industri pengolahan kayu yang diekspor ke Turki dan telah melibatkan KDKMP di Kecamatan Bula, serta pengembangan PLTS dan pertambakan udang vaname.

“Kami melihat langsung potensi luar biasa di Seram Bagian Timur, dari sagu, perikanan, hingga energi terbarukan. Ini bukan hanya peluang, tetapi masa depan ekonomi daerah yang bisa dikelola oleh koperasi dengan dukungan pembiayaan LPDB,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, menyambut baik kolaborasi ini sebagai angin segar bagi daerahnya yang tengah mendorong investasi dan penguatan ekonomi lokal.

“Kami menyadari Seram Bagian Timur memiliki potensi besar, namun membutuhkan dukungan pembiayaan dan pendampingan. Kehadiran Kementerian Koperasi, MUI, dan LPDB menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Fahri.

Fahri juga menekankan stabilitas daerah serta kekayaan sumber daya alam menjadi modal kuat untuk menarik investasi dan membangun ekosistem ekonomi berbasis koperasi.

Di sisi lain, Ketua MUI Bidang Ekonomi, M Azrul Tanjung, menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari gerakan ekonomi umat yang terstruktur dan berorientasi pada kemandirian.

“Kami ingin koperasi menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan dari LPDB dan program dari Kementerian Koperasi, kami optimistis potensi lokal seperti perikanan dan energi berbasis surya dapat dikembangkan secara maksimal,” ucap Azrul.

Menurutnya, solusi berbasis energi terbarukan seperti solar panel juga akan menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk mendukung industri pengolahan hasil laut dan kebutuhan energi lokal.

Azrul berharap kolaborasi antara LPDB Koperasi, Kementerian Koperasi, dan MUI ini mampu melahirkan model pengembangan ekonomi daerah berbasis koperasi yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir serta mendorong lahirnya koperasi-koperasi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semangat gaspol membangun ekonomi rakyat, Seram Bagian Timur kini bersiap menjadi salah satu episentrum baru pengembangan koperasi di kawasan timur Indonesia,” kata Azrul.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara resmi mengumumkan 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026.

Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui pendampingan intensif, khususnya untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sektor-sektor prioritas nasional.

Sebanyak 15 inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Inkubator ini akan berperan sebagai mitra strategis LPDB Koperasi dalam mendampingi tenant koperasi agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa program inkubasi ini merupakan bagian penting dari transformasi pendekatan pembiayaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha.

“Program inkubasi ini menjadi bukti komitmen LPDB Koperasi dalam membangun koperasi yang tidak hanya bankable, tetapi juga sustainable dan scalable. Kami ingin memastikan bahwa koperasi penerima manfaat tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menekankan bahwa keberadaan inkubator ini akan mempercepat terciptanya ekosistem koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menjelaskan bahwa proses seleksi inkubator dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, pengalaman pendampingan, serta kesiapan dalam mendukung sektor prioritas.

“Kami memastikan bahwa inkubator yang terpilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan pembinaan usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan koperasi yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata di lapangan,” kata Deva Rachman.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

15 Lembaga Inkubator Terpilih

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini.

"Keberagaman asal daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga koperasi yang didampingi dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," tandas Krisdianto.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, melakukan kunjungan kerja ke BMT Al Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kunjungan ini turut didampingi oleh Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, dalam rangka memperkuat sinergi pembiayaan berbasis ekonomi syariah dan pemberdayaan koperasi di tingkat akar rumput.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop Farida Farichah menegaskan pentingnya peran koperasi, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BMT menjadi bagian strategis dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), guna memperluas akses pembiayaan mikro dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, menilai BMT Al Fath IKMI sebagai salah satu BMT yang memiliki rekam jejak kuat, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan.

“BMT Al Fath ini merupakan salah satu BMT yang dikenal dengan pendekatan yang relatif konservatif sejak awal berkembangnya BMT di era 1990-an. Sikap kehati-hatian dalam ekspansi justru menjadi kekuatan dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat,” ujar Ari.

Ia menambahkan bahwa perluasan pembiayaan menjadi kunci untuk meningkatkan kebermanfaatan dana bergulir yang dikelola LPDB Koperasi. Oleh karena itu, LPDB Koperasi terus mendorong BMT, termasuk yang tergabung dalam Persatuan BMT dan Inkopsyah, untuk melakukan berbagai terobosan dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan, termasuk bersinergi dengan KDKMP.

Menurut Ari, BMT memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan lembaga keuangan konvensional, karena lahir dari gerakan sosial yang berkembang menjadi kekuatan ekonomi syariah.

“BMT memiliki dua sayap, yakni sayap bisnis dan sosial. Ini yang membuat pendekatannya lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya pembiayaan, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa keberadaan BMT yang banyak tersebar di pedesaan sangat selaras dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi pemerintah. Dalam skema yang sedang diuji coba, LPDB Koperasi menyalurkan pembiayaan kepada BMT yang kemudian diteruskan kepada KDKMP, disertai dengan pendampingan intensif.

“KDKMP pada dasarnya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam aspek pembiayaan. Di sinilah peran BMT sebagai pendamping menjadi sangat penting, mulai dari operasional hingga penguatan kelembagaan, termasuk aspek perizinan,” ungkap Ari.

Ia juga menekankan bahwa LPDB Koperasi tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan dan pengawasan agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan sinergi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan kompetitif, sekaligus mendapatkan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

“Kecepatan akses pembiayaan dan margin yang kompetitif menjadi faktor penting bagi masyarakat. Jika ini bisa dipenuhi, maka daya tarik pembiayaan akan semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah,” pungkas Ari.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan BMT sebagai pilar penting dalam membangun ekosistem pembiayaan mikro berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi tak hanya fokus pada aspek pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). LPDB juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung KDKMP di daerah. 

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan ini merupakan bentuk dukungan dan peran LPDP pada pengembangan KDKMP yang saat ini sudah dalam tahap operasionalisasi.

Menurutnya hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," kata Krisdianto.

Monitoring ini telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Kalimantan Barat 14 KDKMP, Kalimantan Timur 10 KDKMP, serta Kalimantan Tengah 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan ICS merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Krisdianto menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

"Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan ICS yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Menurutnya sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

"KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penyaluran dana bergulir yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.

Skema penyaluran dana bergulir ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengungkapkan bahwa dengan masuknya KDKMP ke tahap operasionalisasi, LPDB Koperasi tidak hanya fokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung di daerah. Hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," ujar Krisdianto.

Adapun kegiatan monitoring telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 KDKMP, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 KDKMP, serta Provinsi Kalimantan Tengah dengan 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan innovative credit scoring ini merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan innovative credit scoring yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

“KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LPDB Koperasi optimistis KDKMP dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian koperasi di seluruh Indonesia.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi membidik Generasi Z dan Milenial, khususnya di sektor industri kreatif, digital, dan produksi, untuk menjadikan koperasi sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Melalui semangat ini, LPDB Koperasi berupaya memperkuat ekosistem koperasi sebagai motor pemerataan ekonomi melalui berbagai program pembiayaan dan inkubasi koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman dalam siniar Ramadan Spark menyatakan bahwa koperasi adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

"Saat ini rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia adalah 55 tahun. Padahal, kita memiliki 147 juta generasi muda yang produktif. Ini adalah senjata rahasia Indonesia. Bayangkan jika para kreator digital, penulis lagu, pekerja kreatif, hingga production house bersatu membentuk koperasi. Kekuatan ekonomi yang tercipta akan luar biasa, mirip dengan model FC Barcelona yang sukses secara global melalui sistem koperasi," ujar Deva Rachman.

Untuk mendukung regenerasi ini, LPDB Koperasi yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) satuan kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan fasilitas pembiayaan yang ramah dan jauh lebih murah dibandingkan lembaga perbankan.

Deva menyatakan, terdapat beberapa poin penting dan keistimewaan dalam Program Pinjaman atau Pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi, termasuk tarif layanan yang terjangkau daripada perbankan, baik dari sisi pinjaman pola konvensional maupun pola syariah.

"Kalau di perbankan rata-rata bunganya bisa sekitar 12 persen. Di LPDB Koperasi kita memberikan skema yang jauh lebih ramah bagi koperasi agar mereka bisa berkembang," jelasnya.

Kemudian, pembiayaan diberikan murni tanpa biaya provisi maupun biaya administrasi, yang secara spesifik diarahkan pada koperasi sektor produktif.

Lalu melalui kolaborasi dengan lembaga inkubator, LPDB Koperasi tercatat sukses menginkubasi hingga 220 koperasi per tahun agar siap naik kelas, akuntabel, dan mandiri secara digital.

Lebih lanjut, LPDB Koperasi juga menyoroti keberhasilan koperasi binaan yang telah mampu mengekspor komoditas berskala internasional, seperti manggis dan nanas. Ke depannya, seiring dengan revisi undang-undang perkoperasian, pemerintah juga mendorong agar koperasi dapat masuk ke sektor-sektor strategis yang selama ini dibatasi, seperti industri penyedia layanan kesehatan hingga penyelenggaraan haji dan umrah.

Langkah strategis LPDB Koperasi lainnya, adalah dukungan penuh terhadap inisiatif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang dibentuk melalui konsensus bersama masyarakat desa, kepala desa, dan tokoh adat.

"Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar. Jika generasi mudanya mau kembali membangun ekonomi daerah melalui koperasi, maka desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutur Deva.

LPDB Koperasi berharap, berbagai program tersebut dapat menarik generasi muda yang selama ini merantau ke wilayah urban untuk pulang ke desa dan membangun ekosistem ekonomi di daerah masing-masing.

"Sudah saatnya anak muda tidak hanya berjuang dan berbisnis sendirian. Dengan syarat pendirian yang kini lebih mudah, mari berserikat, bentuk koperasi, dan manfaatkan dana dari pemerintah. Koperasi bukan hanya soal cuan, tapi cuan bersama untuk kebangkitan ekonomi Indonesia," kata Deva.

Ia menambahkan, Ramadan menjadi momen yang tepat untuk menghidupkan lagi semangat gotong royong dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai koperasi yang menekankan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan.

Melalui berbagai program pembiayaan, inkubasi, serta penguatan ekosistem koperasi, LPDB Koperasi mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan membangun usaha bersama dan memperkuat ekonomi nasional.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan pembiayaan pada koperasi pegawai PT Indosat Tbk untuk proyek backbone fiber optik. Proyek ini harapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kemenkop mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya.

Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

"Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat," ujar Ferry saat mengunjuki proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3).

Dalam keterangan tertulisnya Ferry mengatakan pembangunan jaringan backbone fiber optik tersebut menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api, dari wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta mencakup sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal.

Pembangunan jaringan ini juga akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

"Koperasi Indosat sendiri sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp47 miliar kepada Koperasi Indosat," ujar Ferry.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

"Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya," katanya.

Sementara itu Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

"LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah," ujar Krisdianto.

Pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

"Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

Salah satunya melalui pembiayaan kepada Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk untuk proyek backbone fiber optik yang diharapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya.

Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

“Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat,” ujar Ferry saat site visit proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3/2026).

Turut hadir dalam site visit tersebut Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Utama Kopindosat Wahono, Head Fiber Optik Syafnedi, Wakil Kepala Stasiun Gubeng Marji beserta para Staf Ahli Menteri dan juga Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.

Menkop menjelaskan bahwa pembangunan jaringan backbone fiber optik tersebut menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Menurut Ferry, proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api, dari wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta mencakup sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal. Pembangunan jaringan ini akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

“Koperasi Indosat sendiri sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp47 miliar kepada Koperasi Indosat,” jelas Ferry.

Ia menambahkan bahwa proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

“LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan bahwa pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

“Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” pungkas Krisdianto.

Melalui dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor strategis seperti infrastruktur digital, LPDB Koperasi berharap dapat terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus mendukung agenda transformasi digital nasional.