Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) buka suara ihwal fenomena hengkangnya sejumlah merek lokal dari marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop imbasmeningkatnya biaya dari platform.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan mengatakan tren tersebut muncul seiring dengan makin banyak merek yang membangun kanal penjualan mandiri di luar marketplace.

“Terkait sejumlah brand yang mulai membangun kanal sendiri, kami melihat saat ini memang terjadi tren omni-channel atau hybrid commerce. Banyak brand tidak hanya mengandalkan marketplace, tetapi juga website sendiri, social commerce, live commerce, chat commerce, hingga toko offline,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (18/5/2026).

Budi menilai marketplace masih memegang peran penting dalam ekosistem perdagangan digital lantaran mampu menyediakan lalu lintas konsumen, sistem pembayaran, layanan logistik, hingga perlindungan konsumen yang telah terintegrasi dalam satu platform.

Sejumlah merek lokal besar belakangan diketahui mulai mengurangi ketergantungan terhadap marketplace dan memilih memperkuat situs resmi maupun kanal penjualan langsung ke konsumen. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya biaya layanan dan biaya penjualan yang dikenakan platform digital.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan berpandangan fenomena ini tidak akan berdampak terhadap pertumbuhan transaksi digital dan perdagangan elektronik di Indonesia.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksi e-commerce nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasi seller dari marketplace,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan kepada Bisnis, Senin (11/5/2026).

Dia mengemukakan bahwa pelaku UMKM pada dasarnya akan memilih kanal penjualan yang paling efisien dan menguntungkan.

“Kemendag telah berkoordinasi dengan platform marketplace dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami perkembangan di lapangan agar ekosistem digital tetap sehat, kompetitif, dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” katanya.

Iqbal mengatakan pemerintah terus mendorong keseimbangan antara keberlanjutan bisnis platform dan kemampuan seller untuk berkembang secara sehat. Menurutnya, prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil menjadi kunci menjaga keseimbangan antara platform, sektor logistik, dan UMKM.

“Kami mendorong prinsip transparansi dan praktik usaha yang adil. Tujuannya agar platform tetap inovatif, sektor logistik tetap bertumbuh, dan UMKM tidak terbebani secara berlebihan,” ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya dialog antara platform dan seller agar ekosistem perdagangan digital tetap kondusif dan kompetitif, khususnya bagi produk lokal.

Di tengah meningkatnya tren seller yang mulai berjualan di luar marketplace, Kemendag juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kanal digital sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha masing-masing. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar melalui penerapan strategi multichannel maupun omnichannel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) angkat bicara mengenai isu keluarnya penjual dari e-commerce atau lokapasar akibat meningkatnya biaya administrasi. Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto menyampaikan perubahan pada struktur biaya layanan merupakan bagian dari proses menuju ekosistem e-commerce yang lebih berkelanjutan.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri ini banyak ditopang oleh subsidi. Namun ke depan, perlu ada keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan, baik bagi platform maupun penjual," ujar Hilmi saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Sebagai enabler, ucap Hilmi, platform e-commerce terus berinvestasi dalam teknologi, logistik, pembayaran, serta perlindungan konsumen.

Dia menyampaikan seluruh layanan tersebut memiliki biaya operasional yang tidak kecil sehingga penyesuaian model bisnis menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan.

"idEA memahami perubahan kebijakan dapat berdampak pada pelaku usaha dan kami mendengarkan setiap masukan yang diberikan," ucap Hilmi.

Hilmi menyampaikan idEA percaya bahwa transparansi dan keseimbangan merupakan kunci agar platform tetap sehat dan penjual memiliki pilihan serta ruang untuk tumbuh dan bersaing.

Ia meyakini ekosistem e-commerce Indonesia perlu terus dibangun di atas prinsip keberlanjutan, kompetisi yang sehat, dan kolaborasi ke depan.

"Sehingga bisa menjadi fondasi ekonomi digital yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi para pemangku kepentingan," kata Hilmi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan, pemberlakuan pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% akan ditunda sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bimo mengatakan, penerapan pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bagi para merchant oleh penyedia layanan e-commerce sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 memang sebelumnya diminta Purbaya untuk ditunda sampai Februari 2026.

Namun, dalam arahan terbaru, penundaan pemberlakuannya diputuskan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa benar-benar mampu menembus level 6%, dari yang selama ini masih tumbuh di kisaran 5% secara tahunan atau year on year (yoy).

"Itu yang memang ditunda sampai nanti sesuai dengan arahan pak menteri sampai katakan lah pertumbuhan ekonomi lebih optimis ke angka 6%," kata Bimo saat media breifing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Terakhir itu memang arahannya ke kami itu di Februari tapi kemudian ada arahan dari pak menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6%," tegasnya.

Sebagai informasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% sesuai dengan masukan para pelaku usaha.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan menilai keputusan ini menjadi angin segar bagi ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. Pasalnya para pelaku usaha dapat berkesempatan untuk para pelaku usaha yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban berlebih, khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi," ujar Budi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan, pemberlakuan pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% akan ditunda sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bimo mengatakan, penerapan pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bagi para merchant oleh penyedia layanan e-commerce sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 memang sebelumnya diminta Purbaya untuk ditunda sampai Februari 2026.

Namun, dalam arahan terbaru, penundaan pemberlakuannya diputuskan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa benar-benar mampu menembus level 6%, dari yang selama ini masih tumbuh di kisaran 5% secara tahunan atau year on year (yoy).

"Itu yang memang ditunda sampai nanti sesuai dengan arahan pak menteri sampai katakan lah pertumbuhan ekonomi lebih optimis ke angka 6%," kata Bimo saat media breifing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Terakhir itu memang arahannya ke kami itu di Februari tapi kemudian ada arahan dari pak menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6%," tegasnya.

Sebagai informasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% sesuai dengan masukan para pelaku usaha.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan menilai keputusan ini menjadi angin segar bagi ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. Pasalnya para pelaku usaha dapat berkesempatan untuk para pelaku usaha yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban berlebih, khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi," ujar Budi.