Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) sektor swasta sebesar US$191,4 miliar pada Maret 2026, terkontraksi sebesar 1,8% secara tahunan (year on year/YoY).

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh maka tampak posisi ULN swasta sebesar US$191,4 miliar itu merupakan titik terendah baru dalam delapan tahun terakhir. Terakhir kali, posisi ULN swasta yang lebih rendah dari itu tercatat di level US$191,0 miliar pada Desember 2018.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Indrayana menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 3,6% YoY dan 1,3% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," kata Denny dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

ULN Pemerintah Tumbuh

Sebaliknya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% YoY. Bank sentral menjelaskan perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Denny menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Total, ULN Indonesia (swasta dan pemerintah) mencapai US$433,4 miliar per Maret 2026 atau sekitar Rp7.366,37 triliun (kurs JISDOR 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999 per dolar AS).

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,5% pada kuartal I/2026. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,4% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$434,7 miliar pada Januari 2026 atau sekitar Rp7.301,2 triliun (kurs JISDOR 30 Januari 2026 sebesar Rp16.796 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu tumbuh 1,7%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

"Seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,3 miliar atau naik 5,6% secara tahunan (year on year/YoY).

Denny menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta menurun dari US$194 miliar pada Desember 2025 menjadi sebesar US$193 miliar pada Januari 2026. Secara bulanan, terjadi penurunan 0,2%; sementara secara tahunan, terjadi penurunan lebih tajam sebesar 0,7%.

Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,1% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,6% pada Januari 2026, turun sedikit dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 29,9%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,6% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 mencapai US$423,8 miliar. Posisi ULN itu menurun atau lebih rendah dari posisi Oktober 2025 yakni US$424,9 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mencatat bahwa ULN Indonesia secara keseluruhan itu tumbuh 0,2% secara tahunan atau year-on-year (YoY) dari posisi November 2024 yakni US$423,1 miliar.

Pertumbuhan secara tahunan pada November 2025 juga melambat dari pertumbuhan pada Oktober 2025 sebesar 0,5% (YoY).

Menurut Ramdan, perkembangan ULN pada November 2025 itu dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, dia menyebut BI dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," terangnya melalui siaran pers, Kamis (15/1/2026).

Secara terperinci, porsi ULN pemerintah turun pada November 2025 menjadi US$209,8 miliar atau lebih rendah dari bulan sebelumnya US$210,5 miliar.

Jumlah ULN pemerintah pada November 2025 itu meningkat 3,3% (YoY) dari US$203 miliar pada November 2024, meski pertumbuhannya melambat dari 4,7% (YoY) pada Oktober 2025.

Ramdan menyebut penyebab perkembangan itu dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara (SBN) seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi utang pemerintah juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional," terang Ramdan.

Adapun berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah paling besar dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial atau 22,2% dari total utang.

Kemudian, ULN dimanfaatkan untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,7%; jasa pendidikan 16,4%; konstruksi 11,7%; serta transportasi dan pergudangan 8,6%.

Sementara itu, ULN swasta kian menyusut. Posisi ULN swasta November 2025 tercatat sebesar US$191,2 miliar atau turun dari US$191,7 miliar pada Oktober 2025. Penyusutan juga terjadi secara tahunan atau terkontraksi 1,3% (YoY) dari November 2024 yakni US$193,6 miliar.

Perkembangan itu dipengaruhi oleh lebih rendahnya kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang tercatat sebesar 0,4% (YoY).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5% terhadap total ULN swasta.

Ramdan menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% pada November 2025, dari 29,4% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia turun pada kuartal III 2025. Penurunan ini melanjutkan penurunan pada kuartal sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi utang luar negeri Indonesia sampai dengan akhir kuartal III 2025 sebesar 424,4 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 7.219,41 triliun (kurs Rp 16.700 per dollar AS).

Posisi utang ini turun sekitar 7,9 miliar dollar AS dari kuartal sebelumnya yang sebesar 432,3 miliar dollar AS.

SHUTTERSTOCK/BILLION PHOTOS Ilustrasi utang pemerintah, rasio utang pemerintah.

"Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2025 menurun," ujarnya dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Jika dilihat secara tahunan, posisi utang luar negeri juga tercatat meningkat.

Ramdan menyebutkan, posisi utang luar negeri Indonesia terkontraksi 0,6 persen. Angka ini turun dibandingkan Kuartal II 2025 yang tumbuh 6,4 persen.

Penurunan utang itu bersumber dari melambatnya pertumbuahn ULN pemerintah dan kontraksi pada ULN sektor swasta.

Tercatat posisi utang luar negeri pemerintah sebesar 210,1 miliar dollar AS. Jika dilih at secara tahunan, nilai utang luar negeri pemerintah meningkat 2,9 persen.

Peningkatan utang pemerintah ini melambat dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 10 persen secara tahunan.

"Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi," tutur Ramdan.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7 persen, jasa pendidikan 17 persen, konstruksi 10,7 persen, transportasi dan pergudangan 8,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 7,5 persen.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi utang.

Bank sentral memastikan, posisi ULN pemerintah masih terjaga. Hal ini terefleksikan dari ULN tenor jangka panjang yang mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 191,3 miliar dollar AS pada akhir kuartal III 2025. Ini menurun dari kuartal sebelumnya sebesar 193,9 miliar dollar AS.

Adapun secara tahunan, posisi ULN swasta tercatat terkontraksi pertumbuhannya dari 0,2 persen pada kuartal sebelumnya menjadi 1,9 persen.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 3 persen (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7 persen (yoy)," jelasnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81 persen terhadap total ULN swasta.

Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 29,5 persen, dari 30,4 persen pada kuartal sebelumnya.

ULN Indonesia juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,1 persen dari total nilai utang.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucap Ramdan.