Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menggerus pelaku usaha yang lebih dulu berkembang.

Gibran menekankan, keberadaan KDMP harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” ujar Gibran di Ende, NTT, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan penentuan lokasi KDPM pun perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat. Sebab, pembangunan KDMP jangan sampai menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.

Eks Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar penentuan lokasi KDMP mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.

“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” imbuhnya.

Adapun, arahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.

Oleh karenanya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program Presiden berjalan optimal.

“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatra Barat untuk mendata seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan jembatan gantung.

Pendataan ini sejalan dengan program pemerintah tahun 2026 yakni membangun sebanyak 300.000 jembatan di wilayah Indonesia. Dia menyampaikan program 300.000 jembatan gantung sebaiknya bisa dimanfaatkan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat akses antar desa yang layak dan aman, sehingga bisa mendorong peningkatan kemajuan di pedesaan.

“Pengusulan untuk pembangunan jembatan gantung ini, tidak hanya bagi jembatan yang rusak akibat bencana alam. Namun, bisa bagi kawasan yang selama ini harus rela menyeberangi sungai, dan belum memiliki jembatan, maka kondisi yang demikian juga bisa diusulkan dalam program 300.000 jembatan gantung itu,” katanya dalam rapat bersama kepala daerah di Padang, Selasa (13/1/2026).

Tito mengatakan jembatan gantung yang akan dibangun melalui program dimaksud ini, merupakan kondisi infrastruktur yang layak untuk dilalui pejalan kaki maupun aman untuk dilintasi kendaraan sepeda motor. Apabila adanya jembatan gantung ini, maka secara perlahan perekonomian desa pun akan ikut tumbuh dengan baik.

“Di pedesaan ini kalau jalan dan jembatannya sudah dan layak untuk dilalui, Dampaknya pasti ke perekonomian. Misalnya ada jembatan yang menghubungkan antar perkebunan, maka hasil kebun akan mudah diangkut untuk dijual. Jadi, Presiden Prabowo ingin program 300 ribu jembatan gantung ini hadir di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, Mendagri meminta kepada kepala daerah, baik itu kewenangan provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk bisa memberikan data secara detail. Lokasi desanya dimana, seperti apa kondisi di lapangan, harap segera berikan ke gubernur, nanti gubernur akan menyampaikan ke Mendagri, kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara.

“Gunakan peluang program jembatang gantung ini, data di lapangan, serah ke gubernur. Karena Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak yang pergi ke sekolah harus mengambil resiko untuk melintasi sungai, dan begitupun kepada kondisi petani di pedesaan,” sebutnya.

Tito menyatakan program jembatan gantung ini telah disampaikan juga oleh Presiden Prabowo pada November 2025 lalu, dan memang direncanakan realisasinya pada tahun 2026 ini.

“Saya harap kepala daerah bersungguh-sungguh untuk mendata, jangan sampai ada kondisi desa yang sebenarnya butuh jembatan gantung, malah tidak terdata. Jangan sampai hal itu terjadi, pastikan di tinjau ke lapangan,” ungkapnya.

Menurutnya, program jembatang gantung ini sebenarnya telah berjalan di tahun 2025, tetapi realisasi lebih besarnya ditargetkan dapat dibangun di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2026 ini.

Sebelumnya dalam situs resmi Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan di berbagai daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang aman bagi seluruh anak Indonesia.

Kemudian Prabowo juga telah mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan yang akan memfokuskan pembangunan hingga 300 ribu jembatan di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG-- Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menginstruksikan seluruh camat untuk mempercepat proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya strategis memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Instruksi tegas ini disampaikan Bupati dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) yang membahas kesiapsiagaan bencana, pelaksanaan Pilkades serentak 2026, dan penguatan KDMP di Ruang Rapat Bupati, belum lama ini.

“Tidak boleh berjalan lambat. Koperasi ini akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Saya minta para camat memastikan proses pembangunan, pendataan anggota, hingga penguatan kelembagaan koperasi berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Dony, KDMP yang merupakan program pemerintah pusat itu menjadi salah satu upaya menciptakan motor baru pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dia menjelaskan, kehadiran KDMP harus berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang efektif, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat rantai distribusi produk lokal, serta mendorong kemandirian desa.

Untuk menjamin kelancaran di lapangan, bupati meminta para camat agar berkoordinasi intensif dengan kepala desa, dinas terkait, serta pendamping desa.

Hal ini penting untuk mencegah timbulnya hambatan administratif maupun teknis. Menanggapi potensi kendala operasional awal, ia menegaskan dukungan dari Pemerintah Kabupaten.

"Pemerintah kabupaten siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk pendampingan maupun fasilitasi kebutuhan awal operasional koperasi," ujarnya.

Bupati mengharapkan setiap wilayah kecamatan dapat menuntaskan tahapan pembentukan koperasi sesuai target waktu yang sudah ditentukan. Ia mendesak agar KDMP dapat segera memberikan kontribusi nyata bagi warga.

“KDMP harus aktif dan bisa memberikan manfaat nyata bagi warga sesegera mungkin,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa seluruh aset bangunan termasuk gerai dan pergudangan dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dimiliki penuh pemerintah desa.

Alhasil, sebagian dari pendapatan Kopdes Merah Putih akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang nantinya dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat desa.

“Kemudian akan ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu 20% untuk APBD desa. Jadi ini sangat bermanfaat buat pemerintah desa,” ujar Yandri di Bekasi, Jumat (17/10/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, Kopdes Merah Putih akan mendorong perekonomian masyarakat desa. Yandri pun menjamin bahwa dalam pelaksanaannya, Kopdes Merah Putih tidak akan merugi.

“Oleh karena itu, saya minta betul ini disukseskan oleh para kepala desa, dan pasti Insya Allah ini Kopdes tidak akan rugi,” jelasnya.

Alhasil, Yandri meminta para kepala desa untuk mengikuti arahan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan Kopdes Merah Putih. Dia menegaskan agar tidak terjadi perbedaan pandangan di antara pemerintah desa mengenai keberadaan dan mekanisme pengelolaan koperasi tersebut.

"Jadi tidak perlu ada silang pendapat lagi. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan termasuk sumber dananya. Insya Allah ini akan menjadikan pusat ekonomi di desa akan semakin baik," katanya.

Pada saat yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menambahkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk Kopdes Merah Putih berkisar antara 1.000-2.000 meter persegi, sesuai yang disyaratkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Adapun, setiap Kopdes Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

“Agrinas pangan mensyaratkan minimal tadi ada ada yang 1.000 ada yang bahkan tadi rata-rata di 2.000 meter,” pungkas Ferry.