Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menggerus pelaku usaha yang lebih dulu berkembang.

Gibran menekankan, keberadaan KDMP harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” ujar Gibran di Ende, NTT, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan penentuan lokasi KDPM pun perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat. Sebab, pembangunan KDMP jangan sampai menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.

Eks Wali Kota Solo ini juga mengingatkan agar penentuan lokasi KDMP mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.

“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” imbuhnya.

Adapun, arahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.

Oleh karenanya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program Presiden berjalan optimal.

“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Toko kelontong menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah perubahan pola belanja masyarakat, ekspansi ritel modern, hingga percepatan digitalisasi sektor perdagangan. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha kecil untuk beradaptasi agar tetap bertahan dan menjaga keberlangsungan usaha.

Sampoerna Retail Community (SRC) menjalankan pendampingan terhadap pemilik toko kelontong melalui penguatan manajemen usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan komunitas usaha.

Selain aspek bisnis, perhatian terhadap kesehatan pelaku usaha juga mulai menjadi perhatian. Pada pekan lalu, SRC menggelar program cek kesehatan gratis yang diikuti sekitar 500 pemilik toko di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, serta Direktur PT SRC Indonesia Sembilan Romulus Sutanto.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan kegiatan kesehatan bagi pelaku UMKM dapat membantu menjaga produktivitas masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepedulian SRC kepada masyarakat melalui kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat,” kata Uus berdasarkan siaran pers SRC, Kamis (28/5/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia menilai kesehatan pelaku UMKM, khususnya perempuan pemilik usaha, memiliki kaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga.

“Kontribusi para ibu sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga ibu-ibu pemilik toko kelontong SRC harus tetap sehat,” ujar Indah.

Di sisi lain, transformasi digital juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha toko kelontong. SRC menyebut sebagian besar toko dalam ekosistemnya telah memanfaatkan layanan digital untuk transaksi dan pengelolaan usaha.

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi mengatakan SRC yang dimulai dari 57 toko pada 2008 kini berkembang menjadi jaringan ritel tradisional dengan lebih dari 250 ribu toko di berbagai daerah.

Menurut Ivan, pendampingan dilakukan melalui penguatan keterampilan usaha dan pemanfaatan teknologi digital agar pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Berdasarkan hasil riset KG Media 2026, total omzet ekosistem SRC mencapai Rp251 triliun per tahun atau setara 9,5 persen Produk Domestik Bruto ritel nasional 2025.

Selain menjual produk kebutuhan harian, sebagian toko SRC juga menjadi saluran distribusi produk UMKM lokal melalui program Pojok Lokal. Pendekatan tersebut dinilai membantu memperluas akses pemasaran bagi usaha kecil di sekitar lingkungan toko.

Pendampingan usaha dan penguatan komunitas dinilai menjadi salah satu strategi agar toko kelontong tetap mampu bersaing di tengah perubahan lanskap perdagangan ritel nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan toko kelontong memiliki kekuatan ekonomi yang turut berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.

Kendati demikian, toko kelontong yang juga merupakan UMKM masih menghadapi tantangan klasik yakni akses pada permodalan.

Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) Romulus Sutanto menjelaskan, sebanyak 250.000 toko SRC memiliki omzet sekitar Rp 251 triliun.

Angka tersebut setara dengan 9,5 persen dari PDB ritel nasional non mobil dan sepeda motor.

"Ini sangat strategis toko kelontong dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata dia dalam Talkshow bertajuk Bukti Nyata Transformasi dan Akselerasi untuk UMKM Indonesia, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan, hasil tersebut adalah bukti ketika toko kelontong yang mendapatkan pendampingan secara konsisten, akses ke teknologi, dan didukung ekosistem dapat memberikan dukungan ekonomi nasional untuk tumbuh.

Selain itu, Romulus berujar, pihaknya telah bekerja sama dengan perbankan untuk dapat membuka akses permodalan kepada toko kelontong SRC.

"Membantu tidak hanya KUR, tentunya dengan insentif daripada bunga yang lebih rendah akan sangat menguntungkan dan membantu Bapak/Ibu toko kelontong," ucap dia.

Selain itu, toko kelontong juga menghadapi tantangan di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, toko kelontong SRC dan paguyubannya perlu untuk melakukan inovasi.

"Inovasi produk mana yang relevan saat ini, sering juga membuat bundle-bundle paket, atau apa pun itu, sehingga menarik konsumen dan trafiknya bisa lebih meningkat," ucap dia.

Romulus mengungkapkan sebanyak 66 persen dari 250.000 toko SRC menghadirkan produk lokal.

Toko kelontong ini membantu untuk menjual produk tetangga sekitar.

Dengan demikian, distribusi produk UMKM juga meningkat hingga 24 persen dengan inisiatif tersebut.

Omzet toko SRC tersebut meningkat lebih daripada 2 kali lipat atau 128 persen dari sekitar Rp 5,6 triliun menjadi Rp 12,9 triliun per tahun.

Romulus bilang, SRC juga membantu meningkatkan kapasitas toko melalui pendampingan melalui SRC Coach. Upaya ini termasuk membantu toko mengatur tampilan yang lebih rapi, bersih, dan terang. "Tentunya lewat digitalisasi juga melalui aplikasi Ayo by SRC untuk memesan produk," terang dia.

Utamakan pembinaan kualitas

Saat ini SRC memiliki sekitar 250.000 toko di seluruh Indonesia dalam usianya yang mencapai 18 tahun.

Romulus menjabarkan, upaya yang dimulai dari 57 toko di Medan, Sumatera Utara.

"Jadi kalau dihitung dibagi 18 tahun itu kan running rate-nya sekitar 13.000 (toko). Tentunya kalau kita akselerasi cepat yang kita butuhkan saat ini itu adalah penataan supaya quality daripada akselerasinya itu lebih bagus," ucap dia.

Romulus menambahkan, saat ini pihaknya akan lebih mengutamakan kualitas dari 250.000 toko tersebut.

Harapannya, semua toko SRC tersebut memiliki pertumbuhan yang solid.

"Kita harus memastikan bahwa 250.000 toko kelontong ini benar-benar berkualitas. Itu prioritas utama kami sebelum berpikir untuk scale up yang lebih besar lagi," ucap dia.

SRC mengakselerasi usaha toko kelontong

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen.

Dari jumlah tersebut sebanyak 54,36 persen di antaranya merupakan kontribusi dari konsumsi rumah tangga.

Jumlah tersebut termasuk sumbangsih industri ritel baik yang tradisional maupun toko kelontong.

"Yang dilakukan SRC selama 18 tahun ini tidak hanya mengakselerasi, tetapi juga scale up usahanya," ucap dia.

Iqbal menuturkan, dalam kaitan meningkatkan skala bisnisnya, toko kelontong diajak untuk meningkatkan kualitas misalnya dengan penataan barang dagangan, manajemen keuangan, hingga menyusun laporan keuangan.

"Serta memfasilitasi penyaluran dari prinsipal maupun dari distribusi kepada toko-toko kelontong," ucap dia.

Rantai pasok ini membuat toko kelontong mendapatkan harga yang bagus.

Dengan demikian, terdapat margin usaha yang dapat dinikmati oleh toko kelontong.

"Saya pikir lebih dari 40 persen toko kelontong ini membuat lini usaha yang baru, apakah warung makan, jualan token atau pulsa dan segala macam," ungkap dia.

UMKM tetap tumbuh di tengah kredit yang turun

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, UMKM justru menunjukkan pertumbuhan produktivitas.

"Ini berkebalikan sebenarnya dengan penyaluran kredit ke UMKM yang merosot," ujar dia.

Berdasarkan data Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK), pelaku UMKM mikro dan kecil terlihat masih tumbuh positif.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor.

Perlambatan penyaluran kredit dapat dipengaruhi oleh peningkatan besaran risiko yang dimiliki UMKM.

Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh industri perbankan yang melakukan pengetatan terhadap penyaluran pembiayaan ke industri UMKM.

Nailul berpandangan, UMKM yang tetap tumbuh tersebut juga pernah terjadi di masa pandemi Covid-19.

Jauh sebelum periode tersebut, industri UMKM juga menunjukkan resiliensi di tengah krisis moneter 1998 dan krisis keuangan pada 2008-2009.

"Karena apa? Karena ekonomi yang ada di UMKM itu adalah ekonomi riil," ungkap Nailul.

Permodalan jadi masalah klasik

Nailul menjelaskan, saat ini permodalan masih menjadi masalah klasik untuk UMKM.

Fenomena ini juga menjadi perhatian Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak 2016 hingga-2020, UMKM mengaku masalah permodalan masih menjadi faktor yang paling tinggi dan berpengaruh pada industri.

Salah satu yang membuat permodalan jadi masalah UMKM adalah karena persyaratan yang sulit.

Selain itu, UMKM juga umumnya tidak memiliki agunan dalam mengajukan pinjaman perbankan.

Sebagian UMKM juga mengaku tidak mengerti cara mengajukan pinjaman perbankan hingga faktor usulan yang ditolak.

Nailul menjelaskan, sistem permodalan di Indonesia memang masih belum dapat menjangkau akar rumput, terutama UMKM yang dijalankan oleh seorang perempuan.

Nailul menjelaskan, sebagian besar pelaku UMKM masih kesulitan menghadapi permasalahan ini, padahal permodalan menjadi salah satu cara untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan.

“Bagi banyak UMKM, termasuk perempuan di akar rumput, akses terhadap permodalan masih menjadi tantangan utama. Fintech, termasuk P2P lending, dapat menjembatani kebutuhan ini dengan cara yang lebih cepat dan tepat. Namun, pembiayaan digital perlu diarahkan untuk kegiatan produktif dan didukung tata kelola yang baik agar dapat membantu UMKM memperluas pasar serta menjaga keberlanjutan usahanya,” urai Nailul.

Ia menambahkan, tantangan ini menjadi semakin relevan bagi UMKM perempuan, yang kerap memegang peran ganda sebagai pengelola usaha sekaligus pengatur keuangan keluarga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

Salah satu program yang berfokus pada pengembangan UMKM dijalankan melalui jaringan toko kelontong Sampoerna Retail Community (SRC).

Dikutip dari siaran pers, Senin (18/5/2026), program yang berada di bawah inisiatif keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia oleh PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) itu berfokus pada peningkatan daya saing toko tradisional melalui digitalisasi dan pendampingan usaha.

Sebagai jaringan toko kelontong masa kini, SRC dibentuk untuk membantu toko tradisional beroperasi lebih rapi dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui penerapan digitalisasi dan integrasi layanan seperti Pojok Bayar, program tersebut turut mendukung transformasi pengelolaan usaha para pelaku UMKM.

Hingga kini, perseroan telah membina lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh Indonesia melalui program SRC.

Tidak hanya melalui pengembangan jaringan toko, komitmen pemberdayaan UMKM juga diperkuat lewat program Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC).

Program inkubasi yang telah berjalan lebih dari 17 tahun itu menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Melalui SETC, lebih dari 108.000 pelaku wirausaha telah diberdayakan. Sejumlah UMKM binaan bahkan disebut telah berhasil mengekspor produk dan bersaing di pasar global.

Fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha

Program pemberdayaan UMKM juga dijalankan melalui berbagai kegiatan komunitas dan penguatan jejaring antarpelaku usaha.

Salah satunya diwujudkan lewat kegiatan Halal Bihalal Paguyuban SRC yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia.

Di Kabupaten Cirebon, kegiatan tersebut dihadiri 150 perwakilan toko anggota SRC dari tiga paguyuban besar SRC di wilayah tersebut.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga diisi dengan sejumlah agenda untuk meningkatkan kapasitas anggota paguyuban.

Acara kemudian ditutup dengan berbagai aktivitas yang bertujuan mempererat kekompakan antarpelaku usaha.

Wabup Cirebon apresiasi kontribusi SRC

Kehadiran paguyuban SRC di Cirebon mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi SRC yang ke-18.

"Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk SRC. Semoga semakin memberikan manfaat bagi perkembangan Cirebon baik bagi ekonomi maupun masyarakat banyak," ujar Agus.

Ia juga mengapresiasi kontribusi program pembinaan UMKM yang dinilai telah memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi lokal di wilayahnya.

"Saya sangat berterima kasih kepada PT HM Sampoerna Tbk karena begitu peduli dengan UMKM di Kabupaten Cirebon. Tadi disampaikan ada kurang lebih 2.000 UMKM. Ini angka yang luar biasa. Dan seperti yang disampaikan SRC ini bisa menjadi standard UMKM yang sudah naik kelas dan modern di Cirebon," kata Agus.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Peristiwa toko kelontong diacak-acak di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Dalam video viral yang diunggah akun Instagram, terlihat toko kelontong tersebut sudah berantakan.

Tampak beberapa orang pria menyerang seorang pria berkaus merah yang sedang menggunakan helm. Ada pula sebuah motor matic tergeletak tidak jauh dari kardus-kardus air mineral tersebut. Warga yang melihat kejadian itu berusaha melerai. Warga juga terlihat membawa beberapa orang menjauh dari lokasi.

Terkait peristiwa itu, TNI AD memberikan penjelasan dugaan keterlibatan prajuritnya dalam peristiwa itu. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan keributan itu melibatkan prajuritnya bernama Sertu AW.

“Menanggapi pertanyaan terkait video yang beredar tentang dugaan penganiayaan dan perusakan warung di wilayah Kemayoran, dapat kami sampaikan bahwa memang benar telah terjadi insiden keributan antara seorang prajurit TNI AD dengan warga sipil di lokasi tersebut,” kata Donny, Selasa (5/5/2026).

Donny menjelaskan, kejadian itu berawal adanya kesalahpahaman saat transaksi di warung yang kemudian berkembang menjadi cecok. “Dalam peristiwa itu, justru prajurit TNI AD atas nama Sertu AW mengalami luka akibat penusukan oleh pemilik warung dan saat ini yang bersangkutan sedang mendapatkan penanganan medis di RS Hermina Kemayoran,” ujarnya.

Lihat video: Aksi Tawuran Remaja di Cilincing Akibatkan Kerugian Material pada Warung Kelontong



Donny melanjutkan, kerusakan warung yang terjadi setelahnya merupakan bagian dari rangkaian kejadian di lokasi yang situasinya sudah memanas.

“Namun demikian, seluruh peristiwa ini saat ini telah ditangani oleh Polres Jakarta Pusat dan juga didalami oleh pihak terkait untuk memastikan fakta secara utuh,” ungkapnya.

Donny mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan video yang beredar di media sosial yang belum tentu menggambarkan kejadian secara lengkap. Donny memastikan setiap prajurit yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Saat ini situasi di lapangan sudah aman dan kondusif, serta kami juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar penanganan berjalan dengan baik,” jelas dia.

Bisnis.com, MALANG—Bea Cukai Malang menyisir dan menggagalkan peredaran rokok ilegal di toko kelontong dan perusahaan jasa ekspedisi.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengemukakan bahwa penindakan tersebut berbekal informasi yang diterima dari masyarakat. Hasilnya, otoritas menyita ribuan batang rokok ilegal yang disimpan dan diperjualbelikan di wilayah Kota Malang.

Adapun kronologi penindakan terjadi pada Rabu (4/3/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, Tim Bea Cukai Malang melaksanakan kegiatan operasi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan pada sebuah toko yang berlokasi di Jalan Halmahera, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di lokasi tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati adanya rokok ilegal yang disimpan dan disediakan untuk dijual,” ujarnya, Sabtu (7/3/2026).

Barang tersebut merupakan BKC hasil tembakau (HT) jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dari berbagai merek, di antaranya Get New, Rama, dan beberapa merek lainnya yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Total barang yang ditemukan sebanyak 731 bungkus dengan jumlah keseluruhan 14.540 batang rokok ilegal. Dari hasil penindakan tersebut, diperkirakan total nilai barang mencapai Rp21.759.900 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp10.947.649 yang seharusnya menjadi penerimaan negara melalui sektor cukai.

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan tindakan penegahan terhadap seluruh barang bukti dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan proses penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

“Keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang peduli terhadap peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Malang akan terus meningkatkan pengawasan serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat,” ujarnya.

Patroli Darat Rokok Ilegal

Sebelumnya, pada Kamis (26/2/2026), sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang melaksanakan patroli darat yang difokuskan pada pemeriksaan jasa pengiriman barang di wilayah Kota Malang.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pemeriksaan pada salah satu jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan terhadap potensi peredaran BKC ilegal yang kerap memanfaatkan jalur distribusi pengiriman barang.

Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati adanya paket kiriman yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa barang tersebut merupakan BKC HT jenis SKM dan SPM dari berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Total barang yang ditemukan sebanyak 20 koli dengan jumlah 1.300 bungkus atau setara dengan 25.920 batang rokok ilegal. Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan penindakan dengan mengamankan seluruh barang bukti dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Malang.

Dari hasil penindakan tersebut, diperkirakan total nilai barang mencapai Rp38.523.200 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp19.355.520 yang seharusnya menjadi penerimaan negara melalui sektor cukai. Nilai penerimaan negara tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, seperti pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.

“Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Malang dalam melindungi masyarakat serta menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Kami juga mengimbau kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk tidak memperjualbelikan maupun mendistribusikan rokok ilegal karena selain melanggar ketentuan, juga merugikan negara,” ujar Johan. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal keluhan pedagang kaki lima terkait dugaan penurunan omzet warung kelontong hingga penutupan pasar tradisional akibat ekspansi ritel modern Indomaret—Alfamart Cs.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah sebelumnya telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dengan toko kelontong agar tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan.

Budi menjelaskan kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebenarnya telah berjalan melalui skema kemitraan yang diterapkan sejak 2015.

“Kan dulu ketika Alfamart Indomaret ada tahun 2015-an, kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart Indomaret itu memasok toko kelontong. Kan sudah jalan dari tahun 2015. Nah itu pembinaan terus dilakukan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menambahkan, pola kemitraan tersebut kini tidak hanya sebatas kerja sama pasokan barang dari distributor ritel modern kepada toko kelontong. Menurutnya, ritel modern juga memberikan pembinaan yang lebih luas, mulai dari manajemen usaha hingga penataan tampilan produk di toko.

“Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi bahkan manajemennya terus tampilan produknya itu selalu dibantu oleh retail modern. Jadi sebenarnya pola kerjasama dengan UMKM itu berjalan terus,” ujarnya.

Dia menilai keluhan terkait penurunan omzet warung kelontong belum tentu disebabkan langsung oleh keberadaan ritel modern. Menurutnya, selama ini program kemitraan tersebut berjalan tanpa kendala berarti.

“Saya pikir ini ya, karena selama ini sebenarnya nggak ada masalah, berjalan aja dengan baik. Program pola kemitraan itu,” terangnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut ekspansi agresif ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang telah menjangkau hingga wilayah pedesaan berdampak pada menurunnya omzet hingga memicu kebangkrutan sejumlah warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyampaikan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, jumlah warung kelontong di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan.

Ali menjelaskan, saat aturan tersebut mulai diberlakukan, jumlah warung kelontong di Tanah Air tercatat mencapai sekitar 6,1 juta unit. Namun, pada 2015 jumlahnya menyusut menjadi sekitar 5,1 juta unit. Dalam kurun waktu yang sama, sekitar 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan berhenti beroperasi.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap warung kelontong semakin besar setelah pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga memungkinkan ekspansi ke berbagai wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern yang memiliki izin resmi disebut telah mencapai sekitar 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Untuk itu, APKLI meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 serta Paket Kebijakan September 2015. Meski demikian, Ali menegaskan pihaknya tidak memusuhi keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan ekonomi masyarakat tetap berputar di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan jumlah warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Namun demikian, Ferry mengakui kehadiran ritel modern juga memberikan kontribusi positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah anggapan bahwa ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret menjadi penyebab utama merosotnya jumlah toko kelontong dan pasar tradisional di Indonesia.

Ia menyebut pemerintah sejak lama telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dan usaha kecil agar keduanya dapat berkembang bersama.

Menurut Budi, kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha kecil sebenarnya sudah berjalan sejak sekitar 2015 melalui skema kemitraan distribusi dan pemasaran.

"Kan dulu ketika Alfamart dan Indomaret ada, sekitar tahun 2015-an kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart dan Indomaret untuk memasok toko kelontong," kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan program tersebut tak hanya bertujuan memperkuat pasokan barang bagi toko kelontong, tetapi juga membuka peluang pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui jaringan ritel modern.

"Nah, itu sudah jalan dari tahun 2015 dan terus dilakukan. Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi juga bagaimana memasarkan produk-produk UMKM," ujarnya.

Budi menilai pola kemitraan tersebut menjadi salah satu cara agar pelaku usaha kecil tetap terlibat dalam rantai distribusi ritel modern.

"Jadi sebenarnya pola kemitraan dengan UMKM ini sudah berjalan cukup lama," katanya.

Terkait keluhan sebagian pedagang yang merasa penjualannya menurun akibat kehadiran ritel modern, Budi mengatakan pemerintah akan melihat lebih jauh kondisi di lapangan. Namun ia menilai selama ini program kemitraan yang dijalankan tidak menimbulkan persoalan berarti.

"Ya, mungkin selama ini enggak ada masalah dengan program pola kemitraan itu," ujar Budi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyatakan jumlah warung kelontong di Indonesia terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyebut jumlah warung kelontong yang pada 2007 mencapai sekitar 6,1 juta unit kini tinggal sekitar 3,9 juta pada awal 2025. Artinya, sekitar 2,2 juta warung kelontong disebut telah tutup dalam periode tersebut.

"Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," ujar Ali di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (26/2), melansir Detikfinance.

Ia juga mencatat setidaknya sekitar 3.500 pasar tradisional dilaporkan tidak lagi beroperasi.

Menurut Ali, salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut adalah ekspansi ritel modern hingga ke tingkat desa setelah adanya paket kebijakan deregulasi pada September 2015 yang mempermudah perizinan ritel modern.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 42 ribu ritel modern berizin resmi yang beroperasi di berbagai daerah.

APKLI pun meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta kebijakan deregulasi yang dinilai mempercepat ekspansi ritel modern ke daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal tudingan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang menyebabkan toko kelontong dan pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menegaskan pihaknya tidak ingin berpolemik terkait klaim tersebut dan memilih fokus pada kepatuhan aturan usaha ritel.

“Enggak, saya enggak ingin masuk ke sana ya [ritel modern yang diduga membuat toko kelontong dan pasar tradisional menyusut]. Karena saya kan fokus dengan bisnis saya, nih. Jadi anggota saya sudah kita ingatkan semuanya untuk setiap membuka gerai harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan setiap pembukaan gerai ritel selalu melalui proses perizinan resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena kenapa? Bahwa anggota saya selalu mengurus izin. Kalau enggak izin kan kita, masa kita perusahaan yang merek ada, kita mau buka [gerai ritel] enggak ada izin kan masalah nantinya,” terangnya.

Untuk itu, Solihin menyatakan bahwa prinsip Aprindo adalah setiap pembukaan gerai harus mengikuti regulasi daerah setempat.

“Saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, selama ini sudah taat terhadap aturan yang berlaku di satu daerah kalau kita mau membuka toko. Jadi kalau daerah itu punya aturan, ya kita ikutin, gitu aja prinsipnya,” jelasnya.

Adapun, Solihin menyebut jumlah peritel yang tergabung dalam Aprindo saat ini mencapai lebih dari 90.000 anggota di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan total anggota Aprindo dan belum termasuk peritel di luar asosiasi, yang menurutnya kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut masifnya ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga ke wilayah pedesaan berdampak langsung terhadap kebangkrutan warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jumlah warung kelontong mengalami penurunan yang signifikan.

Pada saat aturan tersebut mulai berlaku, jumlah warung kelontong tercatat mencapai 6,1 juta unit di seluruh Indonesia. Namun, pada 2015 jumlahnya turun menjadi 5,1 juta unit. Dalam periode yang sama, sebanyak 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan tutup.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut semakin menekan setelah terbit Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga dapat berekspansi ke seluruh wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern berizin resmi disebut telah mencapai 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, APKLI meminta pemerintah mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan September 2015. Namun, Ali menegaskan pihaknya bukan menentang keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Meski demikian, dia mengakui ritel modern juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan aspek kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di seluruh Indonesia terus menyusut, yang hingga akhir 2025, tersisa sekitar 3,9 juta unit.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan angka ini menurun drastis dari 6,1 juta pada 2007, yang berarti lebih dari 2,2 juta warung kelontong gulung tikar akibat pesatnya ekspansi ritel modern dan kebijakan perizinan yang lebih longgar.

Dalam audiensi dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Kamis (26/2/2026), Ali menegaskan bahwa kebijakan ritel modern tidak boleh mengorbankan keberadaan usaha rakyat.

"Kami tidak bermusuhan dengan ritel modern, tapi kita ingin ekonomi rakyat berputar, kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh. Ekonomi desa berputar untuk desa, ekonomi kecamatan untuk kecamatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, APKLI mengusulkan penerapan peraturan pemerintah tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diperkuat kembali.

Ali menyoroti pentingnya penegakan aturan klasifikasi toko modern atau minimarket dengan luasan kurang dari 400 m2, supermarket 400-5.000 m2, dan hipermarket yang lebih dari 5.000 m2, serta penerapan zonasi yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pedagang kecil.

Penataan pusat perbelanjaan, swalayan, atau toko modern itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Dalam PP 29/2021 ditegaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta UMKM di wilayah tersebut.

Lokasi pendirian juga wajib mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten/kota. Selain itu, toko modern diwajibkan bermitra dengan UMKM dalam pemasaran produk.

Ali juga menyoroti semangat Paket Kebijakan Ekonomi 2015 yang bertujuan menyederhanakan perizinan ritel modern tidak boleh mengorbankan daya saing usaha kecil.

Menurutnya, sejak kebijakan itu diberlakukan, lebih dari 2 juta warung kelontong gulung tikar akibat penyederhanaan izin usaha yang juga membuka jalan bagi ekspansi ritel modern.

Dalam audiensi tersebut, APKLI juga mendukung langkah pemerintah memperkuat program 83.000 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) merah putih sebagai hub ekonomi lokal.

"Ekosistem kopdes merah putih dengan warung kelontong dan kuliner akan menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat besar," ucap Ali.

Dalam kesempatan itu, Menkop menyatakan Kemenkop akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan serta penegakan aturan penataan ritel modern.

"Usulan APKLI akan kita sampaikan menjadi kajian dengan teman-teman dari asosiasi pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia dan kepala daerah untuk bisa mendudukkan masalah ini sebijaksana mungkin," ujar Ferry.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih bukan untuk mematikan ritel modern maupun toko kelontong, melainkan mendorong kolaborasi distribusi dan pemberdayaan ekonomi desa.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku telah bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk membahas kekhawatiran pelaku ritel dan toko kelontong atas keberadaan KopDes/Kel Merah Putih.

Budi menegaskan KopDes Merah Putih pada dasarnya bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat desa serta memperpendek rantai distribusi ke konsumen.

“Koperasi Desa [Merah Putih] itu kan memang tujuannya adalah untuk memberdayakan ekonomi di desa. Jadi koperasi desa atau koperasi desa yang sudah ada di daerah-daerah itu sebenarnya ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kesempatan ini justru membuka peluang kolaborasi bagi ritel modern maupun distributor untuk menyalurkan produk melalui KopDes/Kel Merah Putih.

Dia menjelaskan bahwa praktik kemitraan serupa selama ini sudah berjalan, termasuk antara ritel modern dengan toko kelontong yang disuplai distributor.

Selain itu, Budi menuturkan KopDes/Kel Merah Putih memiliki cakupan fungsi yang lebih luas dibanding gerai ritel. Dalam hal ini, KopDes Merah Putih dapat berfungsi layaknya minimarket dengan variasi produk yang lebih banyak, termasuk alat pertanian, pupuk, obat-obatan, apotek, klinik, hingga eksportir.

“Kalau ngomongin KDMP [KopDes Merah Putih] cakupannya lebih luas. Tetapi tadi terkait dengan ritel, ritel atau distributor ini bisa mensuplai produk-produknya melalui KDMP,” imbuhnya.

Dari sisi regulasi, Budi menjelaskan perizinan ritel modern sejatinya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dia meyakini pemerintah daerah akan bersikap bijak dalam mengembangkan KopDes Merah Putih tanpa merugikan pelaku usaha lain. Terlebih, hasil usaha koperasi tersebut nantinya akan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ke depan, Budi berharap kehadiran KopDes/Kel Merah Putih bisa menjadi lembaga yang kuat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi desa.

“Kami nanti mengharapkan KDMP itu menjadi lebih proporsional, sehingga menjadi lembaga yang memang kuat, dan lembaga yang mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi di desa,” pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG—Bea Cukai Malang menggandeng Pemkab Malang melakukan operasi gabungan untuk menekan peredaran rokok ilegal dengan menyasar toko kelontong di daerah tersebut.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Kamis (11/12/2025), pihaknya Malang kembali melaksanakan rangkaian operasi pengawasan melalui operasi gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan menyasar toko-toko ritel di wilayah Kecamatan Pagak dan Kecamatan Bantur guna menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal,” katanya, Selasa (23/12/2025).

Operasi diawali pada pukul 10.26 WIB di Kecamatan Pagak dengan pemeriksaan terhadap toko yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Sumberejo. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek seperti SB, JB, Marbol, Apollo, dan lainnya yang tidak dilekati pita cukai, sebanyak 39 bungkus atau setara 780 batang dengan perkiraan nilai barang Rp1.171.100 dan potensi kerugian negara sebesar Rp589.560.

Selang beberapa menit kemudian, pukul 10.33 WIB, pemeriksaan dilanjutkan di toko yang berada di lokasi yang sama. Pada toko tersebut, tim kembali mendapati rokok ilegal berbagai merek tanpa pita cukai sebanyak 40 bungkus atau 800 batang dengan perkiraan nilai barang Rp1.188.000 dan potensi kerugian negara Rp596.800.

Seluruh barang hasil penindakan di Kecamatan Pagak diamankan ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kegiatan pengawasan kemudian berlanjut ke wilayah Kecamatan Bantur. Pada pukul 11.15 WIB, pemeriksaan dilakukan di Toko yang beralamat di Dusun Wotogalih, Desa Rejoyoso.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya peredaran BKC HT jenis SKM dan SPM tanpa pita cukai sebanyak 17 bungkus atau 340 batang dengan perkiraan nilai barang Rp504.900 dan potensi kerugian negara Rp253.640.

Pukul 11.40 WIB, tim melakukan pemeriksaan di toko yang juga berlokasi di Desa Rejoyoso dan menemukan 93 bungkus rokok ilegal atau setara 1.860 batang dengan perkiraan nilai barang Rp2.797.300 dan potensi kerugian negara sebesar Rp1.408.680.

Selanjutnya, pada pukul 11.45 WIB, pemeriksaan dilakukan di Toko di wilayah yang sama, dengan temuan BKC HT tanpa pita cukai sebanyak 241 bungkus atau 4.820 batang dari berbagai merek dengan perkiraan nilai barang Rp7.189.700 dan potensi kerugian negara Rp3.614.920.

Sebelumnya, pada Rabu (10/12/2025), Kantor Bea Cukai Malang melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan sebagai wujud nyata realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), melalui operasi gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Malang.

Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar toko-toko ritel di sejumlah wilayah guna menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Pada pukul 10.17 WIB, operasi gabungan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bululawang. Dalam pemeriksaan terhadap toko yang beralamat di Jalan Al Hidayah, Krebet, tim menemukan BKC Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek, seperti ZA, JB, Balveer, Apollo, dan lainnya, yang tidak dilekati pita cukai.

Barang ilegal yang diamankan berjumlah 383 bungkus atau setara dengan 7.660 batang rokok dengan perkiraan nilai barang Rp11.782.000 dan potensi kerugian negara Rp5.920.800 dan selanjutnya dibawa ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Masih pada hari yang sama, pukul 11.03 WIB, operasi gabungan kembali dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gondanglegi. Pemeriksaan dilakukan di toko yang berlokasi di Desa Ganjaran.

Dari hasil pemeriksaan, tim kembali menemukan BKC Hasil Tembakau jenis SKM dan SPM berbagai merek, di antaranya SB, GA, Joss, Apollo, dan lainnya, tanpa dilekati pita cukai yang disediakan untuk dijual. Total barang hasil penindakan mencapai 698 bungkus atau 13.960 batang rokok, dengan perkiraan nilai barang Rp20.874.600 dan potensi kerugian negara Rp10.500.560, yang kemudian diamankan ke KPPBC TMC Malang untuk proses penelitian lebih lanjut.

Selain itu, pada pukul 15.30 WIB, Bea Cukai Malang melaksanakan operasi mandiri terhadap Tempat Penjualan Eceran (TPE) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Operasi ini diawali dengan pengumpulan informasi guna mengidentifikasi TPE MMEA yang belum memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dalam pemeriksaan terhadap Toko yang berlokasi di kawasan Ruko Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tim mendapati penjualan BKC MMEA golongan B dan C berbagai merek tanpa dilengkapi NPPBKC dengan total perkiraan nilai barang Rp388.061.000.

Atas temuan tersebut, seluruh barang dilakukan penyegelan di tempat untuk selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Melalui rangkaian kegiatan ini, Bea Cukai Malang terus berkomitmen melaksanakan pengawasan secara konsisten dan terukur sebagai upaya melindungi penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menekan peredaran BKC ilegal di wilayah Malang Raya,” ucapnya.

Perlindungan Masyarakat

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penindakan BKC ilegal juga upaya melindungi masyarakat dari konsumsi produk ilegal yang tidak melewati uji mutu.

Hal ini perlu penguatan sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Pajak dan Bea Cukai karena pemerintah daerah juga memperoleh DBH cukai, dimana salah satu penggunaannya untuk memerangi rokok ilegal.

Wilayah distribusi dan wilayah pemasaran, dia menegaskan, perlu diperkuat pengawasannya untuk meminimalkan peredaran rokok ilegal dan BKC ilegal, sembari mensinergikan seluruh sumber daya dalam rangka melangkah pada penguatan penindakan pada wilayah produsen rokok ilegal.

“Sosialisasi dan pengawasan secara berkelanjutan pada toko kelontong juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan jaminan perlindungan pada market rokok dan BKC legal,” ucapnya.(K24)