REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena perang antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran mewarnai momentum Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Hal itu dinilai akan mempengaruhi momen musiman yang biasanya menjadi puncak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,05 persen berkat faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriyah. “Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 diperkirakan sebesar 5,05 persen dipengaruhi faktor musiman Ramadhan-Lebaran,” ujar Bhima di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pada dasarnya, kata Bhima, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2026 mampu melampaui angka proyeksinya di 5,05 persen. Hanya saja, ia melihat terdapat beberapa tantangan yang membuat konsumsi rumah tangga relatif lebih terbatas.

Pemicu pertama yaitu keputusan masyarakat yang cenderung menahan uang tunjangan hari raya (THR) untuk dibelanjakan dan memilih mengalokasikannya sebagai tabungan. Kecenderungan itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh kekhawatiran melonjaknya harga energi dan pangan usai Lebaran.

Sementara itu, belanja masyarakat yang tertahan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi. Atas tantangan itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pengendalian inflasi pada periode mudik sehingga masyarakat lebih percaya diri membelanjakan THR mereka.

Faktor penghambat berikutnya yaitu arus balik masyarakat yang diperkirakan belum optimal lantaran lapangan pekerjaan di kota yang masih terbatas.

Biasanya, jelas Bhima, para pencari kerja memanfaatkan momen Idul Fitri untuk merantau ke kota. Oleh karena itu, Bhima mendorong pemerintah untuk lebih menggencarkan penciptaan lapangan kerja agar jumlah pemudik tumbuh lebih tinggi dan berkualitas.

Selain kedua tantangan tersebut, Bhima juga berpendapat pemerintah dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada musim Ramadhan dan Idul Fitri melalui dukungan terhadap sektor pariwisata.

“Secara musiman, mudik memberi dorongan ke sektor pariwisata. Namun, ke depan perlu promosi lebih gencar lagi ke destinasi wisata baru sehingga durasi tinggal lebih lama,” tutur dia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 tumbuh di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy).

Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya di tengah periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I 2026.

Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman memperkirakan momen Ramadhan dan Idul Fitri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1–5,2 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026.

“Secara agregat, momentum Lebaran diperkirakan menambah sekitar 0,2–0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I,” kata Rizal.

Ia menjelaskan momentum Lebaran yang jatuh di awal tahun menciptakan efek front-loading, sehingga akselerasi pertumbuhan terkonsentrasi pada kuartal I.

Menurutnya, peningkatan belanja masyarakat didukung oleh pencairan tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial (bansos), serta stimulus mobilitas yang secara langsung mendorong konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB).

“Lonjakan konsumsi ini juga menghasilkan efek pengganda yang cukup luas, terutama pada sektor ritel, transportasi, akomodasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong redistribusi aktivitas ekonomi ke daerah selama periode mudik,” tambahnya.

Namun, Rizal menyoroti bahwa karakter dorongan pertumbuhan pada kuartal I relatif bersifat jangka pendek. Pasalnya, dorongan tersebut tidak diiringi peningkatan kapasitas produksi, sehingga lebih mencerminkan peningkatan utilisasi ekonomi dibandingkan perbaikan fundamental.

“Meski pertumbuhan kuartal I berpotensi terlihat kuat, terdapat risiko normalisasi pada periode berikutnya. Konsumsi Lebaran cenderung temporer dan berbasis faktor musiman, sehingga berpotensi diikuti perlambatan pascahari raya, khususnya pada kelompok menengah bawah,” jelas Rizal.

Oleh karena itu, kata dia, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sumber pertumbuhan yang lebih struktural, terutama dari sisi investasi dan ekspor, agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.

“Penguatan sumber pertumbuhan yang lebih struktural menjadi krusial agar kinerja ekonomi tidak hanya kuat secara siklikal, tetapi juga solid dalam jangka menengah,” tuturnya.

Jika dikelola dengan baik, Lebaran dapat menjadi pijakan untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Idul Fitri 1447 H hadir dalam situasi yang tidak sepenuhnya bersahabat. Lanskap global masih dibayangi ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang memicu gejolak harga energi sekaligus menggerus kepercayaan pelaku pasar dunia.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia menyambut Lebaran 2026 dengan sikap yang lebih terukur, bukan dalam bayang-bayang pesimisme, melainkan dalam kerangka realisme yang matang dan penuh kehati-hatian.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, Lebaran tetap menjadi kekuatan yang unik dalam perekonomian Indonesia.

Selama puluhan tahun, Idul Fitri berfungsi sebagai mesin redistribusi ekonomi yang paling organik. Aktivitas mudik bukan hanya perpindahan manusia, tetapi juga pergerakan ekonomi yang menjangkau hingga ke lapisan paling bawah.

Kajian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mudik berkontribusi sekitar 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga meningkat 15 hingga 20 persen dibandingkan bulan normal.

Angka ini memperlihatkan betapa besar dampak ekonomi dari momentum sosial yang selama ini dianggap sebagai tradisi.

Perputaran ekonomi ini terasa nyata di berbagai daerah. Dari pedagang kaki lima hingga pengusaha UMKM, Lebaran menjadi momen yang membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

Aktivitas ekonomi meningkat, transaksi bertambah cepat, dan sektor informal mendapatkan ruang untuk tumbuh.

Dalam banyak kasus, Lebaran bahkan menjadi titik penopang bagi ekonomi rumah tangga yang selama setahun penuh berada dalam tekanan.

Namun, kekuatan ini tidak hadir tanpa catatan kritis. Lebaran 2026 datang dengan tekanan yang lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengalaman Idul Fitri 2025 menunjukkan bahwa pelemahan daya beli akibat pemutusan hubungan kerja dapat menggerus potensi ekonomi Lebaran.

Pada saat itu, perputaran uang diperkirakan turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelajaran ini menjadi pengingat bahwa momentum musiman tidak akan bekerja optimal tanpa fondasi daya beli yang kuat.

Pada tahun ini, tekanan hadir dalam bentuk yang berbeda, tetapi sama seriusnya. Indonesia menghadapi kombinasi tantangan yang sering disebut sebagai perfect storm, yaitu gejolak geopolitik global, tekanan nilai tukar, serta potensi kenaikan harga energi setelah Lebaran.

Di tingkat domestik, kenaikan harga pangan kembali menjadi fenomena yang berulang. Harga cabai meningkat hingga 25–40 persen, daging ayam 15–20 persen, dan telur ayam 10–15 persen menjelang Lebaran.

Kenaikan ini paling dirasakan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, yang justru sangat bergantung pada momentum Lebaran untuk mendapatkan sedikit ruang ekonomi.

Dalam konteks ini, inflasi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Inflasi tahunan pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen, dengan inflasi pangan bergejolak sebesar 4 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa tekanan harga sudah muncul bahkan sebelum puncak konsumsi terjadi.

Euforia THR

Ketika harga meningkat lebih cepat daripada pendapatan, nilai riil dari Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi tereduksi.

Apa yang tampak sebagai tambahan pendapatan dalam angka nominal, dalam praktiknya tidak sepenuhnya mampu menjaga daya beli masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan adanya jebakan inflasi Lebaran yang sering luput dari perhatian. Lonjakan konsumsi yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru berpotensi memicu tekanan inflasi yang lebih tinggi setelah hari raya.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan penting yang perlu dijawab bukan hanya berapa besar perputaran uang selama Lebaran, tetapi juga siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya dan seberapa lama dampak tersebut bertahan.

Pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah untuk merespons situasi ini. Stimulus fiskal senilai lebih dari Rp12,8 triliun telah dialokasikan, disertai penyaluran bantuan sosial sebesar Rp11,92 triliun kepada lebih dari lima juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, diskon tarif transportasi juga diberikan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Kebijakan ini memberikan bantalan yang penting bagi masyarakat dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Lebaran.

Namun, langkah-langkah tersebut masih bersifat reaktif dan musiman. Ia efektif dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan jangka panjang. Di sinilah pentingnya mengubah cara pandang terhadap Lebaran.

Momentum ini seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa tahunan, tetapi menjadi titik masuk untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peran pengusaha UMKM menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Mereka adalah tulang punggung ekonomi Lebaran di daerah, sekaligus kelompok yang paling rentan.

Ketika permintaan meningkat, mereka sering kali menghadapi keterbatasan modal. Sebaliknya, ketika permintaan menurun setelah Lebaran, mereka menjadi kelompok pertama yang terdampak.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih sistematis, termasuk akses pembiayaan mikro yang cepat dan terjangkau serta penguatan ekosistem usaha di daerah.

Selain itu, stabilisasi harga pangan harus menjadi prioritas utama. Ketersediaan cadangan pangan yang memadai dan sistem distribusi yang efisien akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Tanpa itu, setiap momentum Lebaran akan selalu diiringi oleh tekanan harga yang berulang.

Pertumbuhan Inklusif

Lebaran juga membuka peluang untuk mendorong digitalisasi ekonomi di tingkat lokal. Pergerakan masyarakat yang masif dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar bagi pengusaha UMKM.

Dengan dukungan teknologi, transaksi ekonomi dapat diperluas tidak hanya selama periode Lebaran, tetapi juga berlanjut setelahnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, momentum ini relevan dengan upaya Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Target pertumbuhan delapan persen yang dicanangkan pemerintah membutuhkan fondasi yang kuat dan berkelanjutan.

Momentum Lebaran harus dimanfaatkan sebagai pengungkit, bukan sekadar peristiwa yang berulang setiap tahun.

Maka, Idul Fitri pun menjadi cermin yang memantulkan kondisi nyata ekonomi masyarakat. Momen ini juga menunjukkan seberapa kuat daya beli, seberapa merata distribusi manfaat, dan seberapa siap sistem ekonomi menghadapi tekanan global.

Aktivitas ekonomi yang meningkat memang memberikan optimisme, tetapi optimisme tersebut perlu dijaga dengan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi euforia sesaat.

Lebaran bukanlah solusi, melainkan momentum. Nilainya akan ditentukan oleh sejauh mana bangsa ini mampu mengelolanya.

Jika dikelola dengan baik, Lebaran dapat menjadi pijakan untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan.

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk memanfaatkan momentum seperti ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus bergerak maju dengan percaya diri.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Hingga H-3 Lebaran, posko pengaduan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Timur sudah menerima 84 pengaduan masyarakat terkait tunjangan hari raya (THR).

"Sampai tiga hari sebelum (h-3) Lebaran, hari ini, total sudah ada 84 pelaporan atau pengaduan masyarakat terkait THR. Kita secepatnya akan tindaklanjuti," kata Kepala Suku Bagian TU Sudin Nakertransgi Jakarta Timur, Aldino Septa Anugrah, di Jakarta, Rabu (18/3), mengutip Antara.

Posko pengaduan THR ini sudah dibuka sejak 2 Maret dan akan melayani pengaduan hingga 27 Maret mendatang.

Aldino mengatakan, posko ini merupakan upaya pemerintah agar hak pekerja terpenuhi, terutama jelang Lebaran 2026.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Adapun seluruh laporan disampaikan masyarakat secara daring.

Sebelumnya, Sudin Nakertransgi Jakarta Timur melakukan pemonitoran langsung ke perusahaan. Salah satunya di PT Soho Global Health di kawasan industri Pulo Gadung pada Senin (16/3).

Inspeksi mendadak tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta Syaripudin, Kasudin Nakertransgi Jakarta Timur Sunjaya, dan sejumlah pejabat terkait.

Tim Nakertransgi DKI Jakarta mengecek pelaksanaan pembayaran THR kepada karyawan. Hasilnya, perusahaan farmasi tersebut dinyatakan sudah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan THR kepada seluruh pekerja.

Nakertransgi DKI Jakarta berharap, perusahaan lain dapat mengikuti kepatuhan tersebut. Jadi, tidak ada lagi pelanggaran hak pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri.

Di sisi lain, masyarakat diimbau agar tak ragu melapor apabila menemukan kendala dalam penerimaan THR melalui posko pengaduan yang sudah disediakan.

Layanan di posko pengaduan beroperasi setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00-15.00 WIB, serta Jumat pukul 08.00-15.30 WIB. Pengaduan bisa disampaikan melalui nomor layanan 0823-5370-1464 dan 0821-8501-7080.

Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses informasi terkait layanan posko tersebut melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di poskothr.kemnaker.go.id.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan, sudah ada lebih dari 500 pekerja yang berkonsultasi terkait THR di posko layanan yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kita sedang monitor sekarang, tapi selama ini, posko kita juga menerima konsultasi. Di Kemenaker sendiri, sudah ada lebih dari 500 konsultasi. Jadi, mulai H-14 sampai H-7, kita menerima konsultasi, misalnya kasusnya seperti apa, bagaimana perhitungan THR-nya dan seterusnya," tutur Yassierli di Jakarta, Senin (16/3).

Sebagian besar pertanyaan yang masuk berkaitan dengan perhitungan besaran THR yang seharusnya diterima.

Posko tersebut tidak sekadar melayani pengaduan, tetapi juga menjadi sarana informasi terkait hak pekerja sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum hari raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap mengenakan pajak terhadap besaran tunjangan hari raya (THR) yang diterima oleh pekerja swasta pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menanggapi usulan berbagai pihak agar THR tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, dia menyebut usulan itu masih memerlukan kajian, sehingga THR swasta tetap dipotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Harus kita kaji lagi, ya. Iya [THR dipastikan belum bebas pajak], sesuai dengan peraturan,” kata Yassierli saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026) lalu.

Adapun, pemerintah menetapkan pengenaan pajak THR melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja.

Mengutip unggahan Instagram Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Kemnaker pada Minggu (15/3/2026), THR tetap dikenakan pajak karena merupakan bentuk tambahan penghasilan yang didapatkan oleh karyawan atau pegawai.

Perhitungan pajak tersebut dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023.

Dengan menggunakan tarif efektif bulanan, perhitungan PPH Pasal 21 atas THR menggunakan rumus berikut: penghasilan bruto x TER bulanan.

Sebagai contoh, Argi merupakan karyawan tetap PT BGM yang bekerja selama satu tahun penuh 2025 dengan gaji sebulan Rp5.800.000, tanpa penghasilan sampingan, serta menikah tanpa tanggungan (status K/0).

Argi menerima tambahan penghasilan berupa THR 1x gaji pada Maret; uang lembur yang nilainya bervariasi pada Februari, Mei, dan November; bonus 2x gaji pada Oktober; serta premi JKK dan JKM sebesar Rp80.000 per bulan.

Dengan demikian, total penghasilan bruto Argi menjadi Rp11.680.000 pada Maret 2025, yang diperoleh dari gaji bulanan, THR, dan premi JKK-JKM.

Menggunakan tarif TER kategori A sebesar 4%, maka pajak yang dipotong dari penghasilan Argi dihitung menggunakan rumus berikut: Rp11.680.000 × 4% = Rp467.200.

Besaran PPh Pasal 21 bulan Maret inilah yang nanti akan diperhitungkan kembali di akhir tahun untuk menentukan sisa PPh Pasal 21 bulan Desember yang harus dipotong atau dikembalikan, dengan memperhitungkan tambahan penghasilan lainnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak pernah melarang perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons tudingan di media sosial yang menyebut dirinya melarang pemberian THR.

Menurutnya, pemerintah provinsi justru mewajibkan perusahaan membayarkan THR kepada para pekerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sampai saat ini Gubernur Jawa Barat tidak melarang perusahaan memberikan THR bagi karyawannya. Bahkan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membayarkan THR pada karyawannya tepat waktu,” katanya dikutip Minggu (15/3/2026).

Menurutnya yang dilarang adalah praktik meminta THR kepada perusahaan atau lembaga yang tidak memiliki kewajiban memberikannya.

Dedi menilai menjelang Lebaran sering muncul permintaan THR dari berbagai pihak yang tidak berkaitan dengan hubungan kerja atau kewajiban institusi.

“Yang dilarang oleh Gubernur adalah memberikan THR pada berbagai kalangan yang tidak ada relevansinya dengan kewajiban perusahaan. Sehingga pada waktu menjelang Lebaran ini banyak sekali orang yang tiba-tiba datang ke perusahaan minta THR, tiba-tiba datang ke kantor pemda minta THR, datang ke rumah sakit minta THR,” ujarnya.

Menurutnya permintaan seperti itu tidak memiliki dasar kewajiban bagi perusahaan maupun instansi pemerintah untuk memenuhinya.

“Ini kan tidak ada relevansi dengan kewajiban perusahaan, kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta untuk memberikan THR. Karena kalau diberikan itu namanya pungli,” katanya.

Karena itu, ia pun melarang seluruh aparat pemerintahan di Jawa Barat meminta THR kepada lembaga swasta maupun perusahaan. Larangan tersebut berlaku bagi aparatur pemerintah provinsi hingga tingkat paling bawah.

“Termasuk Gubernur melarang seluruh aparat dan jajarannya, baik aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah RT, RW, kelurahan untuk meminta THR ke berbagai lembaga swasta termasuk ke pabrik-pabrik, kami larang,” ucapnya.

Dedi menambahkan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap dapat memperoleh bantuan melalui mekanisme resmi.

“Andai kata ada masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, maka mereka berhak untuk diberi bantuan hak dari mustahik zakat, dari badan amil zakat,” ujar Dedi.

Penyaluran bantuan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga zakat di berbagai tingkatan, mulai dari RT hingga pemerintah provinsi.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah menerima 13 laporan dari karyawan swasta yang belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan seluruh perusahaan wajib menuntaskan pembayaran THR paling lambat pada H-7 Idul Fitri 1447 H.

"Untuk pengaduan THR, sampai hari ini sudah ada 13 laporan yang kami terima," ujarnya Sabtu (14/3/2026).

Jamal menjelaskan, seluruh aduan yang masuk sudah mulai ditindaklanjuti. Tahap awal, tim Disnaker melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan yang dilaporkan agar segera membayarkan THR karyawan sesuai batas waktu yang ditentukan.

"Kami ingatkan supaya yang belum berikan THR agar cepat dibayarkan. H-7 Lebaran itu tidak ada lagi perusahaan yang belum membayar THR karyawan," ujarnya.

Perusahaan yang tetap tidak membayarkan THR hingga batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Bagi karyawan yang belum menerima THR, Disnaker Kota Pekanbaru telah membuka dua jalur pengaduan. Pertama, laporan langsung ke kantor Disnaker di Jalan Samarinda, Kelurahan Tangkerang Tengah. Kedua, pengaduan secara online melalui laman https://s.id/PoskoPengaduanTHR2026.

"Pengaduan THR ini kita buka sampai hari H Idul Fitri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mencatat sekitar 6 juta pengemudi ojek online (ojol) tidak mendapatkan bonus hari raya (BHR) ojol menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Ketua SPAI Lily Pujiati menjelaskan bahwa pemberian BHR oleh aplikator yang disertai sejumlah kriteria tidak sesuai dengan imbauan pemerintah, serta jauh dari nilai tunjangan hari raya (THR) pekerja pada umumnya.

Sejumlah kriteria itu mencakup syarat minimal pengantaran yang diselesaikan sebanyak 90%, minimal 100–300 jam aktif, hingga batas minimal 200-300 order yang harus dipenuhi dalam sebulan.

“Akibatnya, sekitar 6 juta pengemudi ojol tidak mendapat BHR. Kalaupun mendapat BHR, terjadi selisih nilai dengan imbauan pemerintah yang akhirnya merugikan pendapatan pengemudi ojol,” kata Lily kepada Bisnis, Sabtu (14/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa hal ini berakar dari status pengemudi ojol sebagai mitra dari perusahaan platform, alih-alih sebagai pekerja.

Oleh karena itu, SPAI mendesak agar hak-hak pengemudi ojol dapat terpenuhi melalui kepastian regulasi oleh pemerintah. Tak hanya THR, dia menyebut hak ini mencakup upah minimum layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, jaminan sosial, hingga hak berserikat dan berunding.

“Maka kami menuntut agar segera dikeluarkan Peraturan Presiden [Perpres] yang sudah sejak September tahun lalu kami desak, isinya mengakui pengemudi ojol sebagai pekerja,” ujar Lily.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemberian Bonus Hari Raya (BHR) harus diterima oleh pekerja transportasi online yang meliputi pengemudi ojek hingga kurir online.

Prabowo mengklaim pemberian bonus bagi pekerja transportasi online mendapatkan BHR mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,6 juta baru terjadi pada era pemerintahannya.

"Yakinkan yang kita tentukan harus sampai ke mereka. Antara Rp400.000 sampai Rp1,6 juta per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita, pengemudi online dapat tunjangan hari raya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Pemerintah telah mengumumkan pemberian BHR ojol pada 3 Maret 2026 lalu. Jumlah nominal total yang digelontorkan aplikator mencapai Rp220 miliar dan diperkirakan menjangkau sekitar 850.000 mitra pengemudi.

Tunjangan Hari Raya (THR) sering menjadi momen yang dinanti pekerja menjelang Lebaran.

Namun, tanpa perencanaan yang baik, dana tambahan ini bisa cepat habis untuk memenuhi berbagai kebutuhan hari raya mulai dari mudik, belanja, hingga zakat.

Perencana keuangan mengingatkan pentingnya mengatur THR dengan bijak agar tetap bisa memenuhi kewajiban ibadah sekaligus menjaga kondisi keuangan setelah Lebaran.

Berikut beberapa cara menyisihkan THR untuk mudik dan zakat agar tidak 'boncos', menurut perencana keuangan:

Perencana Keuangan Andi Nugroho menjelaskan bahwa zakat yang wajib dibayarkan saat Ramadan adalah zakat fitrah.

Besaran zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras per orang, atau dapat dikonversi ke dalam bentuk uang sesuai harga beras yang biasa dikonsumsi.

Sebagai contoh, jika harga beras Rp20 ribu per kilogram, maka zakat fitrah per orang sekitar Rp50 ribu.

"Atau bila mau dikonversi dalam bentuk uang, maka juga bisa nominal sama dengan besaran kilogram atau liter makanan pokok tadi. Jadi semisal per kilogram berasnya adalah Rp20 ribu, maka total per individu zakat fitrahnya adalah Rp50 ribu. Bila satu keluarga ada ayah ibu dan dua anak, maka total zakat fitrahnya adalah Rp100 ribu," kata Andi.

Karena sifatnya wajib, dana zakat sebaiknya menjadi salah satu alokasi pertama dari THR.

Sebelum mengalokasikan THR untuk mudik atau belanja Lebaran, Andi melihat penting untuk menyisihkan terlebih dahulu kebutuhan setelah libur Idulfitri.

Menurut Andi, kebutuhan tersebut bisa berupa tagihan bulanan, cicilan, hingga biaya makan dan transportasi sehari-hari setelah Lebaran. Dengan cara ini, kondisi keuangan tetap stabil dan tidak terganggu setelah masa libur panjang selesai.

"Agar tidak boncos, maka yang perlu dilakukan adalah justru mengamankan dan menyisihkan dulu kebutuhan-kebutuhan pasca libur lebaran semisal ada tagihan atau cicilan yang harus dibayar. Termasuk juga untuk makan dan biaya transportasi kita sehari-sehari pasca lebaran. Bila sudah disisihkan semua, baru deh selebihnya bisa kita gunakan untuk mudik berlebaran," terangnya.

Menurut Andi, mudik sering menjadi pengeluaran terbesar dari THR, terutama jika perjalanan jauh atau melibatkan banyak anggota keluarga. Kebutuhan biaya mudik bisa berbeda-beda tergantung destinasi dan jumlah orang yang ikut.

Bahkan kata Andi, dalam beberapa kasus, THR saja tidak cukup untuk menutupi biaya mudik sehingga perlu ditopang dengan tabungan yang disiapkan sejak beberapa bulan sebelumnya.

"Untuk pengalokasian THR sendiri sebenarnya tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Karena itu, dana mudik sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan keuangan agar tidak mengganggu kebutuhan lain," katanya.

Perencana Keuangan OneShildt Consulting Budi Rahardjo menyarankan agar dana THR dan bonus dipisahkan dalam rekening yang berbeda. Cara ini dinilai dapat membantu memantau penggunaan uang dan mencegah godaan belanja impulsif.

Menurutnya, dana yang besar dalam satu rekening sering membuat seseorang lebih mudah mengeluarkan uang tanpa perencanaan.

"Mudah sekali bagi kita untuk tergoda dalam mengkonsumsi uang apabila masih tergabung dalam 1 rekening yang sama," ujar Budi.

Langkah berikutnya adalah menyusun daftar kebutuhan hari raya berdasarkan prioritas. Dengan perencanaan rinci, penggunaan THR menjadi lebih terkontrol.

Daftar tersebut dapat mencakup:

* Zakat fitrah dan zakat mal* Biaya mudik* Belanja kebutuhan Lebaran* Uang THR untuk keluarga* Bantuan sosial atau sedekah* Biaya open house atau silaturahmi.

"Mulai dari kebutuhan untuk membayar zakat fitrah dan mal, belanja kebutuhan hari raya, biaya mudik, bantuan kerabat, open house dan sebagainya," imbuhnya.

Budi juga menyarankan pembagian sederhana dalam mengalokasikan THR, yaitu:

-40 persen untuk kebutuhan utama seperti zakat, pakaian Lebaran, dan biaya mudik-30 persen untuk amal dan sosial seperti bantuan keluarga atau amplop THR-20 persen untuk dana darurat selama perjalanan mudik-10 persen untuk tabungan, investasi, atau melunasi utang.

"Alokasi ini hanyalah acuan sederhana, setiap keluarga dapat menentukan sendiri alokasinya yang penting tetap mengacu kepada prioritas kebutuhan," sebut Budi.

Menurut Budi, jika masih ada sisa dana setelah semua kebutuhan terpenuhi, sebaiknya tidak langsung dihabiskan untuk konsumsi.

Dana tersebut bisa digunakan untuk menambah dana darurat, melunasi cicilan konsumtif, menambah investasi atau menyiapkan kebutuhan tahunan seperti pajak dan kurban.

Dengan pengelolaan yang tepat, THR tidak hanya menjadi uang tambahan sesaat, tetapi juga dapat membantu memperkuat kondisi keuangan setelah Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara menyampaikan bahwa Bonus Hari Raya (BHR) harus dipastikan diterima oleh pekerja transportasi online yang meliputi pengemudi ojek dan kurir online.

Prabowo menyampaikan rasa syukurnya bahwa pekerja di sektor transportasi online mendapatkan BHR mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,6 juta baru terjadi pada era pemerintahannya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo awalnya meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Investasi memastikan tunjangan hari raya bagi semua aparatur sipil negara (ASN) agar tepat waktu serta tidak ada kendala. Presiden kemudian menyinggung BHR untuk mitra transportasi online.

"Yakinkan yang kita tentukan harus sampai ke mereka. Antara Rp400.000 sampai Rp1,6 juta per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita, pengemudi online dapat tunjangan hari raya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). SKP tersebut membahas terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi Lebaran.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait dengan pemberian BHR Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi ojek online dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian BHR ojek online senilai total Rp220 miliar pada tahun ini. Pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 lebaran Idulfitri 2026.

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar, dan ini [nilainya] dua kali dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan.

Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.

Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi. “Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

KOMPAS.com - Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kesempatan bagi karyawan swasta maupun ASN untuk menambah pundi-pundi keuangan.

Bagi yang sudah berkeluarga, THR 2026 bisa jadi 'napas kedua' untuk mencukupi belanja rumah tangga saat Ramadan dan menjelang hari raya keagamaan.

Sifatnya yang datang setahun sekali membuat THR spesial maka pengelolaannya harus cermat supaya tak habis begitu saja.

Ada perencanaan sederhana untuk mengelola THR agar digunakan lebih bijak sehingga aspek ekonomi jangka panjang tercapai, seperti membagi THR untuk beberapa pos kebutuhan.

Kemudian menyisihkan sebagian lainnya untuk investasi, tabungan, hingga melunasi utang.

"Dengan pendekatan ini, THR tidak hanya memberikan kebahagiaan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan di masa depan," jelas Dosen Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika Surabaya, Rudi Santoso, dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/3/2026).

Rumus mengatur THR

Rudi menjelaskan, ada rumus untuk mengatur THR supaya tak lekas habis dan bermanfaat hingga setidaknya setahun kedepan.

Yakni menggunakan rumus 40-30-30. Pembagiannya 40 persen dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, 30 persen untuk kebutuhan sosial seperti zakat dan sedekah, 30 persen sisanya diinvestasikan ke instrumen saham, emas, atau reksadana.

Rumus ini bisa diubah-ubah tergantung kebutuhan, namun garis besarnya seperti pos untuk investasi harus tetap tersedia.

"Tentu saja proporsi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing rumah tangga," kata Rudi.

Selain itu pos pengeluaran bisa ditambah, misal mempunyai utang konsumtif. Bagaimana pun, utang harus segera dilunasi ketika punya dana segar dan THR salah satunya.

“Pengelolaan THR yang paling ideal bukan sekadar memilih antara menghabiskan atau menyimpan, tetapi mengoptimalkan manfaatnya melalui alokasi yang seimbang dan terencana," kata Rudi.

Telat bayar THR kena sanksi

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) memberi peringatan kepada seluruh pemberi kerja di Indonesia agar membayar THR tepat pada waktunya.

Menaker Yassierli mengeluarkan surat edaran bernomor M/3/HK.04.00/III/2026 pada 2 Maret 2026 sebagai landasan hukum mengenai pembayaran THR.

Ada tujuh poin tertulis dalam isi surat. Poin pertama menjelaskan THR keagamaan diberika kepada pekerja yang mempunyai minimal masa kerja satu bulan, baik itu pekerja berstatus kontrak atau karyawan tetap.

Poin kedua, perusahaan diimbau membayarkan THR lebih awal sebelum tujuh hari menjelang hari raya keagamaan.

Poin ketiga, untuk pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih wajib diberikan sebesar satu kali upah, sementara bagi yang kurang 12 bulan penghitungannya ialah masa kerja dibagi 12 bukan dikali satu bulan upah.

Poin keempat, pekerja harian lepas dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir bekerja.

Poin kelima, pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir.

Poin keenam, THR dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama antara pekerja dan pemberi kerja di awal kontrak.

Poin ketujuh, THR Keagamaan wajib dibayar 100 persen di awal, tak boleh dicicil.

Apabila perusahaan atau pemberi kerja melanggar salah satu poin, Kemnaker bisa mengenakan sanksi.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Agar THR Tidak Sekadar Lewat, Ini Cara Mengelolanya Menurut Dosen Ekonomi" dan "Aturan Pembayaran THR, BHR Ojol, dan Sanksi Bagi Pelanggarnya"

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menerima tunjangan hari raya (THR) sebagaimana pejabat negara lainnya. Pajak atas THR Presiden dan Wakil Presiden juga ditanggung oleh negara karena pendanaannya bersumber dari APBN.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun, atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya, untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara.

Kelompok penerima antara lain terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta para pensiunan.

“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga.

THR ini disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri, serta 4,3 juta ASN daerah dan 3,8 juta pensiunan. Pencairan THR dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan.

“THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara,” kata Airlangga.

Besaran THR Prabowo dan Gibran

Sebagai informasi, besaran THR Presiden dan Wakil Presiden dihitung berdasarkan komponen gaji pokok dan tunjangan jabatan yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji pokok Presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain Presiden dan Wakil Presiden.'

Sementara itu, gaji pokok Wakil Presiden sebesar empat kali gaji pokok pejabat tertinggi negara.

Gaji pokok pejabat tertinggi negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan bagi pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua DPR, MPR, dan Mahkamah Agung.

Dengan acuan tersebut, gaji pokok Presiden mencapai Rp 30.240.000 per bulan atau enam kali Rp 5.040.000. Sementara itu, gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp 20.160.000 per bulan atau empat kali Rp 5.040.000.

Selain gaji pokok, Presiden dan Wakil Presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Tunjangan jabatan Presiden sebesar Rp 32.500.000 per bulan, sedangkan Wakil Presiden sebesar Rp 22.000.000 per bulan.

Berdasarkan komponen tersebut, total THR Presiden diperkirakan mencapai Rp 62.740.000. Adapun THR Wakil Presiden diperkirakan sebesar Rp 42.160.000.

Jumlah tersebut berpotensi lebih besar karena belum memasukkan tunjangan melekat lainnya yang mungkin turut diperhitungkan dalam kebijakan THR tahun berjalan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menyalurkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada Kamis (11/3/2026).

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan keputusan pencairan dilakukan mengingat petunjuk dari pemerintah pusat soal pencairan uang THR sudah turun. Pihaknya menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan peraturan gubernur.

"Peraturan Gubernur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ini sudah kita buatkan dan sekarang sedang dalam proses penandatanganan. Insyaallah malam ini tuntas, dan insyaallah besok mulai baik untuk PNS, PPPK paruh waktu cair,”katanya di Bandung, Rabu (11/3/2026).

Rencananya uang THR ini diberikan sekaligus dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga gaji ke-13 dengan nilai anggaran mencapai Rp433 miliar lebih.

"Untuk ASN, PPPK ada Rp433 miliar lebih yang di dalamnya ada gaji, TPP kemudian yang kedua untuk PPPK paruh waktu kita sudah siapkan Rp60,8 miliar. Ya, Kamis Insyaallah mulai pencairan," katanya.

Menurutnya, seluruh sumber pendanaan THR bagi ASN dan juga PPPK ini bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

"Itu seluruhnya Rp433 miliar lebih dari APBD. Demikian juga yang Rp2,8 miliar untuk PPPK dari APBD. Mulai besok disalurkan. Malam ini Insyaallah tuntas," kata dia.

Herman meminta agar THR bisa digunakan ASN dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri.

"Tentu ini otoritas masing-masing ASN, ya, dan PPPK paruh waktu hanya saja kami menghimbau agar dimanfaatkan dengan bijak. Tentu untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak di hari raya Idul Fitri,” tuturnya.

Dia juga meminta agar pegawai yang menerima THR tidak menggunakan uang untuk hal yang berpotensi merugikan secara pribadi, sehingga harus benar-benar disalurkan ke hal positif lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan perlakuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu.

"Tidak ada perbedaan. Bahkan Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan dana sebesar Rp60,8 miliar untuk THR PPPK Penuh Waktu," kata Dedi.