Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan, regulasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

“Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” kata Yassierli.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” imbuhnya.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli mengatakan, Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi ini secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga seluruh pekerja/buruh dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan program ini tidak hanya menemani pekerja saat kehilangan pekerjaan, tapi juga mendampingi mereka saat menghadapi masa transisi untuk kembali masuk ke pasar kerja.

"Negara harus hadir saat pekerja menghadapi masa sulit. Program JKP menjadi bukti bahwa pelindungan pekerja tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, tetapi berlanjut melalui dukungan nyata agar mereka bisa segera kembali bekerja," kata dia.

Menurut Yassierli, penguatan JKP sangat relevan di tengah dinamika dunia kerja yang berlangsung cepat.

Transformasi teknologi hingga penyesuaian struktur industri dinilai menuntut sistem pelindungan yang mampu memberi kepastian sekaligus membantu pekerja bangkit kembali.

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan JKP dirancang sebagai bantalan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja selama masa pencarian kerja baru.

Melalui program ini, peserta berhak memperoleh manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan, dengan batas atas upah yang menjadi dasar perhitungan sebesar Rp5 juta.

Selain bantuan tunai, peserta juga memperoleh akses layanan ketenagakerjaan yang komprehensif, di antaranya informasi lowongan kerja, bimbingan karier, asesmen kompetensi, hingga konseling ketenagakerjaan agar peserta lebih cepat kembali terserap di pasar kerja.

Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, peserta JKP juga mendapat manfaat pelatihan kerja dengan biaya satuan sebesar Rp2,4 juta.

Fasilitas ini ditujukan untuk memperbarui keterampilan (reskilling) atau meningkatkan keterampilan (upskilling) agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Sejalan dengan itu, Kemnaker terus mengoptimalkan platform SIAPKerja sebagai sarana layanan ketenagakerjaan digital yang terintegrasi.

Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses pelatihan vokasi, layanan karier, dan informasi lowongan kerja dengan lebih mudah dan transparan.

Yassierli menekankan pelindungan sosial harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, tenaga kerja Indonesia harus dipersiapkan agar tetap adaptif dan tangguh di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

Untuk mendukung efektivitas program, pemerintah mengingatkan perusahaan agar tertib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepatuhan ini krusial agar hak-hak pekerja untuk mendapatkan pelindungan penuh tetap terjaga saat terjadi kehilangan pekerjaan.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan daerah, serta mitra pelatihan kerja untuk memastikan layanan JKP berjalan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisik. Kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan lingkungan kerja tidak cukup hanya aman secara fisik, tetapi juga harus mampu menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental para pekerja.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja.

“Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisik. Kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya,” kata Yassierli.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perhatian terhadap kesehatan mental menjadi semakin penting karena besarnya risiko psikososial di tempat kerja, seperti tekanan kerja berlebihan, jam kerja panjang, konflik di lingkungan kerja, hingga kurangnya dukungan.

Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2026 menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkontribusi terhadap sekitar 840 ribu kematian per tahun secara global, hilangnya 12 miliar hari kerja produktif, serta kerugian ekonomi setara 1,37 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Di Indonesia, tantangan serupa juga terjadi. Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2018 mencatat lebih dari 19 juta angkatan kerja mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta mengalami depresi.

Pekerja di sektor informal, seperti buruh, sopir, dan pekerja rumah tangga, menjadi kelompok yang paling rentan.

Oleh karena itu, Menaker menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian penting dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ia meminta jajaran pengawas ketenagakerjaan memperkuat pengawasan penerapan SMK3 di perusahaan.

Pengawasan tersebut, lanjutnya, tidak hanya mencakup aspek keselamatan fisik, tetapi juga beban kerja, jam kerja, dan kondisi psikososial pekerja.

Selain itu, Kemnaker juga mengoptimalkan peran enam Balai K3 di berbagai wilayah sebagai pusat sosialisasi, promosi, dan sertifikasi SMK3, sekaligus sebagai tempat uji untuk memperkuat penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di dunia usaha.

Menaker Yassierli juga mendorong dinas ketenagakerjaan di seluruh daerah untuk mempercepat penerapan SMK3 di perusahaan dan instansi pemerintah, termasuk melalui peningkatan jumlah dan kapasitas asesor K3.

“Kami ingin memastikan setiap tempat kerja tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan nyaman bagi pekerja,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pekerja untuk menjadi kian adaptif dan meningkatkan kompetisi demi menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat dinamis.

Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai perubahan dunia kerja saat ini berlangsung sangat cepat, didorong dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang menggeser kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri.

“Kondisi ini menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif di pasar kerja,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tidak hanya berperan dalam advokasi, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Dalam konteks tersebut, ia menilai serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan anggotanya menghadapi perubahan tersebut, termasuk melalui dorongan peningkatan keterampilan dan produktivitas.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujar Menaker.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini, lanjut dia, serikat pekerja berperan sebagai jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan industri.

Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penguatan produktivitas kerja.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” kata dia.

Selain penguatan kompetensi, Menaker Yassierli juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja.

“Upaya ini dilakukan melalui penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta dorongan perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, termasuk pengemudi dan kurir daring,” ujarnya.

Ia juga mengajak serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

“Hubungan industrial yang sehat hanya dapat dibangun melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” kata Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadilah pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk membekali diri dengan sejumlah kesiapan untuk menghadapi disrupsi teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI) di tengah pasar kerja yang dinamis.

“Jadilah pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) yang siap beradaptasi dengan segala perubahan bisnis dan teknologi,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menaker memaparkan data yang menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif.

Mengutip data LinkedIn, ia menyebutkan bahwa 80 persen judul pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun yang lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

“Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen," ujar Yassierli.

Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti green economy, digital platform, dan care economy.

Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep “Triple Readines”.

Pertama, Technical Skills Readiness. Ia menjelaskan, lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs).

Kedua, Human Skills Readiness. Di tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama.

“AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” kata dia.

Ketiga, Market Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri.

Oleh karenanya, ia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

Selain itu, Menaker juga menyoroti urgensi penguasaan AI. Hal ini sejalan dengan peningkatan permintaan pekerjaan dengan AI skills di Asia Tenggara yang melonjak hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pengembangan kompetensi bagi seluruh anak bangsa.

“Melalui 44 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Kemnaker terus menggencarkan program reskilling dan upskilling,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak para peserta yang sudah menyelesaikan program Magang Nasional 2025 Tahap I untuk melanjutkan dengan sertifikasi kompetensi.

“Interaksi antara adik-adik para peserta Magang Nasional Batch I dengan Kemnaker belum selesai. Jadi walaupun sudah selesai magangnya di perusahaan, fase selanjutnya adalah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memberikan hadiah kepada adik-adik semua, yaitu sertifikat kompetensi,” kata Menaker di Jakarta, Jumat.

Ia menilai, tahap sertifikasi kompetensi merupakan salah satu bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

Untuk itu, ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan BNSP.

Selain itu, Yassierli mengatakan, Kemnaker juga terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

“Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform,” kata dia.

Melalui platform tersebut, ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, proses sertifikasi akan dimulai pada awal Mei 2026.

Ia berharap, seluruh peserta program Magang Nasional Tahap I bisa ikut serta pada program sertifikasi gratis tersebut guna memberikan nilai tambah di pasar kerja.

“Harapan kami tentunya dengan adanya sertifikasi kompetensi ini akan menjadi tambahan modal bagi adik-adik semuanya untuk meniti karir yang lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang,” ujar Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan tengah mengkaji usulan terkait kontribusi uang saku untuk peserta Magang Nasional yang dibagi antara pemerintah dengan perusahaan mitra penyelenggara program.

“Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Menaker di sela penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan pertimbangan ini menyusul pembinaan intens dari perusahaan kepada para peserta, yang ia nilai cukup terukur.

“Ini sedang kita kaji, sedang kita siapkan, karena beberapa perusahaan yang memang intens dalam membina adik-adik kita yang magang, serius beri proyek, ada progres harian, ada progres mingguan. Itu luar biasa,” kata Menaker.

“Dan komitmen seperti itu akan semakin baik kalau kita juga minta dari awal ada komitmen perusahaan terkait dengan kontribusinya, dan kewajiban untuk memberikan sertifikat kompetensi di akhir program nantinya,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Koordinator Nasional Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepala Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pelaksanaan program Magang Nasional Tahap I menunjukkan perkembangan yang positif.

“Baik dari sisi keterlibatan peserta, komitmen mitra industri, maupun capaian pembelajaran yang diperoleh,” kata Anwar.

Dalam pelaksanaan tahap selanjutnya, ia mengatakan Kemnaker dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan, perluasan kemitraan dengan industri, serta penyesuaian dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

“Sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi lulusan perguruan tinggi ini,” ujar dia.

Adapun sebanyak 14.952 orang peserta telah menyelesaikan Magang Nasional Tahap I pada 19 April 2026.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerataan dalam pelaksanaan program Magang Nasional penting agar kesempatan memasuki dunia kerja bagi lulusan perguruan tinggi di daerah semakin terbuka.

“Kita sudah harus mulai menjadikan program Magang (Nasional) ini merata sebarannya sehingga menjadi kesempatan buat putra daerah untuk mereka bisa berkarya juga di daerah mereka masing-masing,” kata Menaker di sela penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait Magang Nasional Tahap I adalah rancangan agar program ini memiliki sebaran peserta yang lebih merata secara geografis.

“Mungkin tahun 2025 sebagian besar masih di Pulau Jawa karena kesempatan juga bagi adik-adik magang kita untuk merasakan pengalaman bekerja di Jawa yang dari daerah-daerah,” ujar Yassierli.

Selain sebaran daerah, Menaker menilai dari segi kejuruan dan program studi juga harus lebih inklusif dan terbuka.

Hal ini, lanjut dia, penting agar semakin banyak lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi yang ikut serta mendapatkan pengalaman kerja sesuai bidang atau studi yang telah dipelajari.

“Ini adalah minimal beberapa hal yang nanti akan menjadi agenda kita untuk perbaikan ke depan, sehingga kita tahun ini memang fokusnya tahun yang pertama bagaimana memberikan pengalaman kerja,“ kata Yassierli.

“Lalu tahun kedua, nanti kalau ini bergulir, tidak hanya pengalaman kerja, tapi kita juga ingin memastikan mereka memiliki sertifikat dan mereka bisa diserap oleh perusahaan. Ini tentu butuh kerja keras kita semua,” imbuhnya.

Sementara itu, saat ini, program Magang Nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, sebanyak 14.952 peserta telah menyelesaikan masa magang pada 19 April 2026.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perluasan jaminan sosial harus mampu menjangkau pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja formal.

Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun turut mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja,” kata Menaker.

Yassierli yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Data terintegrasi pun ia sebut penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

“Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata,” ujar Syaiful.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan untuk menyesuaikan penugasan peserta program magang nasional dengan latar belakang pendidikan masing-masing.

"Penyesuaian ini agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara optimal," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, masih terdapat peserta dengan latar belakang sarjana yang belum memperoleh penugasan sesuai tingkat pendidikannya.

Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kompetensi yang dimiliki.

Sebagai contoh, Yassierli menemukan peserta magang lulusan S1 yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan latar belakang pendidikannya.

Menurutnya, peserta dengan jenjang pendidikan sarjana seharusnya dapat diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

"Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya," ujar Yassierli.

Selain kepada perusahaan, Menaker juga mengingatkan para peserta magang nasional agar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Ia menegaskan masa magang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja peserta.

Yassierli berharap program magang nasional dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kesiapan peserta dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Sementara itu, saat ini, program magang nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga.

Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026.

Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan, tapi jika kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan.

Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perluasan akses pelatihan vokasi terutama melalui balai-balai pelatihan Kemnaker untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Meminta seluruh balai pelatihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan agar terus memperluas akses pelatihan sehingga manfaatnya dapat dirasakan banyak masyarakat,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu hal yang pemerintah kini dorong adalah program Pelatihan Vokasi Nasional sebagai langkah konkret untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

“Inilah langkah konkret bagaimana Kemnaker dapat menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi,” ujar dia.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa target peserta Pelatihan Vokasi Nasional pada 2026 mencapai 70 ribu orang.

Pada tahap I, jumlah peserta yang mengikuti program ini tercatat sebanyak 10.405 orang. Mereka tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Ia mencontohkan Pelatihan Vokasi Nasional 2026 tahap I yang dilaksanakan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Sumatera Utara, yang mencakup 10 program pelatihan dari 8 kejuruan.

Program tersebut meliputi Teknisi AC dari kejuruan Refrigerasi; Practical Office dari kejuruan IT; Barista, Kitchen Management, dan Housekeeping Management dari kejuruan Pariwisata; Surveyor dari kejuruan Bangunan; Operator Forklift dari kejuruan Otomotif; Las 6G dari kejuruan Las; Instalasi Tenaga Listrik dari kejuruan Listrik; serta Menjahit dari kejuruan Menjahit.

Lebih lanjut, Yassierli menilai, keterbatasan anggaran pun tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan jumlah peserta pelatihan. Karena itu, ia meminta seluruh kepala balai agar aktif menjalin kerja sama dengan dunia industri.

“Kalau dana kita terbatas, saya minta kepada kepala balai agar menjalin kerja sama dengan industri. Dari situlah nanti kita bisa menyuplai tenaga kerja yang memiliki kompetensi vokasi sesuai kebutuhan industri,” ujar dia.

Ia pun berharap pelatihan vokasi tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memperluas peluang kerja dan mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor industri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya dukungan pemulihan jangka menengah dan panjang pascabencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara.

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) mempersiapkan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pascabencana, serta peningkatan keterampilan kerja dan kewirausahaan.

"Selain itu, juga penguatan produktivitas agar masyarakat kembali mandiri secara ekonomi," kata Yassierli.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemulihan tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi harus berlanjut hingga masyarakat benar-benar pulih dan berdaya.

"Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan semangat. Kita jadikan musibah ini sebagai titik untuk bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan," ujar dia.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, hingga masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di Sumatera Utara dan Aceh.

Sementara itu, Kemnaker menyalurkan bantuan Kemnaker Peduli senilai Rp32.252.643.000 untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta membantu masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh.

Adapun bantuan tersebut dialokasikan untuk beberapa program sebagai berikut. Pertama adalah pelatihan vokasi untuk Sumatera Utara sebanyak 4.516 orang dengan anggaran Rp16.531.704.000 dan Aceh sebanyak 2.438 orang dengan anggaran Rp8.918.439.000.

Lebih lanjut, ada program Padat Karya dengan 40 paket kegiatan senilai Rp4.000.000.000 untuk menciptakan lapangan kerja sementara dan menggerakkan ekonomi lokal di wilayah terdampak.

Kemnaker juga memiliki program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sebanyak 400 paket bantuan senilai Rp2.000.000.000 untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil baru di masyarakat.

Selain itu, terdapat pula santunan pekerja terdampak senilai Rp52.500.000, dan dukungan wirausaha yang meliputi pelatihan dan modal usaha dengan total Rp750.000.000.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026