Bisnis.com, JAKARTA — Momen Idulfitri bisa menjadi saat yang membahagiakan bagi para pekerja, termasuk dengan penerimaan tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2026. Banyak jenis pekerja yang bisa menerima THR pada tahun ini, termasuk mereka yang akan menerima THR proporsional.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan bahwa THR Keagamaan, atau THR yang diberikan sebelum hari besar keagamaan, harus dibayarkan penuh kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum suatu hari besar/raya keagamaan.

Apabila 1 Syawal 1447 H atau lebaran jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, maka THR Lebaran 2026 harus dibayarkan paling lambat pada Sabtu, 14 Maret 2026.

“THR Keagamaan Tahun 2026 wajib dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Karena ini hak pekerja yang harus dipenuhi, bukan sekadar formalitas,” tulis Kemnaker di akun Instagram resminya, seperti dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Selain pekerja tetap, Kemnaker menyebut bahwa pekerja kontrak dengan masa kerja tertentu juga termasuk yang berhak THR.

Secara rinci, yang berhak mendapat THR adalah pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias kontrak atau berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) alias tetap yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha maksimal 30 hari sebelum hari raya keagamaan juga berhak mendapat THR. Selanjutnya, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut juga berhak menerima THR, apabila dari perusahaan lama belum mendapat THR.

Aturan Penghitungan THR Proporsional

Peraturan mengenai penghitungan THR, termasuk aturan THR proporsional, diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berikut merupakan aturan penghitungan THR berdasarkan waktu seorang pekerja bekerja di suatu perusahaan, termasuk cara hitung THR proporsional:

1 Bulan Upah

Pekerja/buruh yang telah bekerja di perusahaan selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih berhak mendapat THR sebesar upah dalam 1 bulan.

THR Proporsional

Pekerja/buruh yang telah bekerja di perusahaan selama 1 bulan secara terus menerus, tetapi belum mencapai 12 bulan berhak mendapatkan THR proporsional dengan rumus: (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × 1 bulan upah.

1 bulan upah yang dimaksud dalam aturan tersebut merupakan upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok yang termasuk dengan tunjangan tetap.

Jumlah THR pun dapat ditentukan sesuai penetapan setiap perusahaan, yaitu jika THR yang ditetapkan perusahaan lebih tinggi jumlahnya dibanding dengan jumlah THR yang diatur oleh pemerintah.

THR Proporsional bagi Pekerja dalam Masa Percobaan dan Pekerja Lepas

Skema THR proporsional juga diberlakukan bagi pekerja yang masih dalam masa percobaan atau probation, apabila masa percobaan tersebut telah dilakukan selama lebih dari 1 bulan. Kemudian, THR proporsional, dengan rumus yang berbeda, juga akan diterima oleh para pekerja dengan perjanjian harian kerja lepas.

Bagi pekerja lepas yang sudah mempunyai masa kerja selama 12 bulan atau lebih, jumlah THR yang diterima adalah upah 1 bulan, yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sementara itu, bagi pekerja lepas yang belum bekerja selama 12 bulan, upah 1 bulan yang diterima adalah upah yang dihitung dari rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

THR bagi ASN dan Ketentuan-Ketentuan Khusus

Tidak ketinggalan, THR proporsional juga diterapkan bagi para aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Meski begitu, terdapat ketentuan khusus dalam pemberian THR bagi beberapa kelompok aparatur sipil negara (ASN).

Berikut merupakan beberapa aturan khusus THR tersebut:

• Guru ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan maksimal setara satu bulan.
• Dosen ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor sesuai ketentuan.
• Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): Menerima 80% gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja, jika tersedia.
• PPPK: Dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, menerima THR secara proporsional sesuai bulan kerja.
• PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak menerima THR.

Melansir situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, pada masa Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara. Sementara itu, pemerintah memperkirakan bahwa jumlah THR yang dibayarkan untuk pekerja sektor swasta adalah senilai Rp124 triliun. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya. Sebanyak 13.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada pertengahan Maret ini.

"THR kita pastikan H-7 sudah dibagikan untuk (karyawan) perusahaan-perusahaan di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Jawa Tengah bagi PPPK paruh waktu dapat THR," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (09/03/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai di Jawa Tengah. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut mencapai angka Rp6,023 miliar.

Luthfi menjelaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Berdasarkan beleid tersebut, PPPK paruh waktu secara hukum merupakan komponen yang berhak menerima hak keuangan serupa dengan aparatur negara lainnya.

Luthfi menegaskan bahwa jadwal pencairan telah ditetapkan secara spesifik untuk memastikan ketepatan waktu distribusi dana.

"Nanti tanggal 13 Maret akan kita bagikan kepada PPPK paruh waktu," ungkapnya.

Adapun perhitungan THR akan ditentukan menggunakan formula proporsional, berdasarkan masa kerja sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah bulan bekerja dengan 12, kemudian dikalikan dengan total penghasilan satu bulan.

"Dapatnya sesuai dengan pengangkatannya, terhitung 1 Januari kemarin. Jadi kalau yang sudah 1 tahun lebih berarti dapat penuh, kalau terhitung 1 Januari kemarin dihitung sesuai dengan proporsinya. Kalau kerjanya belum satu bulan ya ora oleh (tidak mendapatkan)," jelas Gubernur Jawa Tengah.

Selain memastikan hak bagi pegawai internal pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga memperketat pengawasan terhadap sektor swasta. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pengawasan berupa posko konsultasi dan pengaduan THR.

Posko ini tersebar di Kantor Disnakertrans Provinsi serta enam wilayah Satwaker, meliputi Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang. Langkah ini bertujuan untuk memediasi potensi sengketa antara pemberi kerja dan buruh terkait keterlambatan atau ketidaksesuaian nilai tunjangan.

Layanan pengaduan ini beroperasi mulai tanggal 2-31 Maret 2026. Selain melalui tatap muka, masyarakat dapat mengakses kanal digital seperti LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta layanan WhatsApp khusus untuk konsultasi dan aduan.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, terdapat 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan total sekitar 2.497.000 pekerja yang berhak menerima THR. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker No.6/2016.

Sanksi administratif yang tegas telah disiapkan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan batas waktu pembayaran H-7 lebaran. Aziz mengingatkan bahwa sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis, sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan pengawasan terhadap penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idulfitri.

Posko THR didirikan di 7 lokasi, yaitu Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Pekalongan.

"Posko THR beroperasi pada 2-31 Maret 2026. Selain layanan langsung di kantor di kantor pada jam kerja, pengajuan juga dapat disampaikan melalui kanal daring, yaitu LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta WhatsApp di nomor 081919524945 (aduan), dan 082230376218 (konsultasi)," jelas Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, dikutip Kamis (5/3/2026).

Aziz memastikan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, berupaya hadir untuk menjamin kesejahteraan pekerja di momen Hari Raya Idulfitri.

Penyaluran THR tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dan ditindaklanjuti oleh Permenaker No.6/2026 tentang THR. Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga telah memberikan imbauan kepada pelaku usaha untuk menuaikan kewajiban penyaluran THR sesuai jadwal.

"Sesuai ketentuan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali gaji.

Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional," jelas Aziz. Adapun pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap berhak menerima THR apabila PHK tersebut dilakukan 30 hari sebelum hari raya.

Per Februari 2026, Aziz mengungkapkan bahwa tercatat ada 263.832 perusahaan dengan 2.497.000 pekerja yang bakal menerima THR. Sanksi administratif telah disiapkan bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan penyaluran THR tersebut. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga tertulis.

Pada 2025 silam, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menerima 100 aduan terkait penyaluran THR. Dari laporan tersebut, 92 kasus telah diselesaikan dan masih ada 8 kasus yang belum tuntas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR yang dibayarkan itu juga akan dipotong pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Secara umum, pembayaran THR untuk 2026 tertuang pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) No.M/3/HK.04.00//III/2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” terang Menaker Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

THR diberikan kepada pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap, serta perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Selain harus dibayarkan tujuh hari paling lambat sebelum hari raya keagamaan, THR senilai satu bulan upah diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari itu diberikan secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

THR Tetap Dipotong Pajak

Adapun THR menjadi bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek pajak penghasilan (PPh) 21. Tata cara dan ketentuan pemungutan pajak itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168/2023.

Pemotongan pajak berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER). Pada pasal 2 ayat (4) PP No.58/2023, diatur bahwa terdapat tiga kategori tarif efektif dimaksud, yakni:

Kategori A

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP):

1. Tidak kawan tanpa tanggungan

2. Tidak kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

3. Kawin tanpa tanggungan

Kategori B

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang;

2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang;

3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau

4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang

Kategori C

Kategori ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawan dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.

Masing-masing dari kategori tersebut memiliki tarif dengan rentang sampai dengan 0% sampai dengan 34%.

Bagaimana Simulasinya?

Sebagai contoh saja, Budi merupakan PKWTT atau karyawan tetap di PT BS. Dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dia menerima gaji 15 juta per bulannya. Budi sudah menikah tanpa tanggungan, dan dia menerima THR jelang Lebaran sebesar Rp3 juta.

Untuk itu, berdasarkan PP No.58/2023, Budi masuk ke dalam penghitungan tarif efektif (TER) bulanan kategori A. PPh yang dipotong selain masa pajak Maret (tanpa THR) yakni: Rp15 juta x tarif efektif (6%) = Rp900.000

Kemudian, PPh dipotong untuk masa pajak Maret (dengan THR) yakni: Rp18 juta x tarif efektif (8%) = Rp1,44 juta. Dengan demikian, terdapat selisih Rp540.000 di antara potongan pajak tanpa THR dan potongan pajak dengan THR.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.

"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.

Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.

"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.

"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.

Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.

"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam momentum hari besar keagamaan nasional, tak terkecuali menjelang hari raya lebaran Idulfitri.

Namun demikian, status pekerjaan dan masa kerja karyawan turut menentukan hak seseorang untuk menerima THR, sama halnya dengan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Aturan mengenai pemberian THR termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pasal 7 Permenaker No. 6/2016 secara spesifik menjelaskan perihal hak menerima THR bagi pekerja yang terdampak PHK menjelang hari raya keagamaan.

Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya, maka mereka berhak atas THR.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa THR itu berlaku untuk tahun berjalan pada saat dilakukannya PHK oleh pengusaha.

Kendati demikian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa ketentuan pemberian THR itu tak berlaku bagi buruh dengan status kerja kontrak alias perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berakhir sebelum hari raya.

Sejumlah ketentuan penting lainnya terkait pemberian THR bagi karyawan adalah bahwa THR keagamaan wajib diberikan bagi karyawan yang telah bekerja 1 bulan atau lebih, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2.

Besaran THR yang diberikan bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih sama dengan besaran upah 1 bulan, sedangkan bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional yang dimaksud adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

Di samping itu, Permenaker No. 6/2016 juga mengatur denda dan sanksi bagi perusahaan yang tak membayar THR sesuai ketentuan.

Perusahaan akan didenda 5% dari total THR yang harus dibayar apabila terdapat keterlambatan pembayaran THR pekerja, hingga dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.