#30 tag 24jam
Tok! THR Swasta Wajib Cair Selambat-lambatnya H-7 Lebaran, Tak Boleh Dicicil
Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta membayar THR penuh selambatnya H-7 Lebaran 2026, sesuai aturan, tanpa dicicil, untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan. [279] url asal
#thr-swasta #thr-wajib #thr-lebaran #thr-pekerja #thr-penuh #thr-dicicil #thr-2026 #thr-h-7 #thr-proporsional #thr-peraturan #thr-kemnaker #thr-permenaker #thr-keagamaan #thr-pembayaran #thr-perusahaan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/03/26 10:57
v/152977/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.
"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).
Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.
Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.
Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.
"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.
Tok! THR 2026 Wajib Cair Selambat-lambatnya H-7 Lebaran, Tak Boleh Dicicil
Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta membayar THR penuh selambatnya H-7 Lebaran 2026, sesuai aturan, tanpa dicicil, untuk pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan. [279] url asal
#thr-swasta #thr-wajib #thr-lebaran #thr-pekerja #thr-penuh #thr-dicicil #thr-2026 #thr-h-7 #thr-proporsional #thr-peraturan #thr-kemnaker #thr-permenaker #thr-keagamaan #thr-pembayaran #thr-perusahaan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/03/26 10:57
v/152960/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.
"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).
Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.
Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.
Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.
"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.
Disnaker Pekanbaru Minta THR 2026 Dibayar Paling Lambat 8 Maret, Tak Boleh Dicicil
Disnaker Pekanbaru mewajibkan pembayaran THR 2026 paling lambat 8 Maret, tidak boleh dicicil, sesuai aturan Kemenaker. [157] url asal
#thr-2026 #pembayaran-thr #thr-pekanbaru #disnaker-pekanbaru #thr-tidak-dicicil #batas-pembayaran-thr #thr-8-maret #thr-perusahaan #thr-pekerja #thr-lebaran #thr-penuh #thr-kementerian-ketenagakerjaan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/03/26 08:01
v/152762/
Bisnis.com, PEKANBARU—Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, Riau, mengingatkan seluruh perusahaan agar segera memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026.
Berbeda dari tahun sebelumnya yang batas pembayarannya H-7 Lebaran, tahun ini THR harus sudah dibayarkan paling lambat pada 8 Maret 2026.
Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menegaskan pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus dilunasi sepenuhnya sesuai ketentuan.
"[THR] Harus dibayar penuh tanpa dicicil," ujarnya Senin (2/3/2026).
Dia menjelaskan bahwa percepatan batas waktu pembayaran THR tahun ini mengacu pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016.
Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, Jamal mengakui masih terdapat laporan perusahaan yang terlambat membayar THR. Namun, setelah ditindaklanjuti oleh pihaknya, perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya tetap memenuhi kewajibannya sebelum IdulFitri.
"Setelah kami hubungi perusahaannya, ternyata hanya masalah keterlambatan pembayaran saja," ujarnya.
Jamal berharap kejadian serupa tidak terulang pada tahun ini dan meminta seluruh perusahaan di Pekanbaru untuk tidak menunda pembayaran THR kepada pekerja.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)