#30 tag 24jam
Disnaker Pekanbaru Minta THR 2026 Dibayar Paling Lambat 8 Maret, Tak Boleh Dicicil
Disnaker Pekanbaru mewajibkan pembayaran THR 2026 paling lambat 8 Maret, tidak boleh dicicil, sesuai aturan Kemenaker. [157] url asal
#thr-2026 #pembayaran-thr #thr-pekanbaru #disnaker-pekanbaru #thr-tidak-dicicil #batas-pembayaran-thr #thr-8-maret #thr-perusahaan #thr-pekerja #thr-lebaran #thr-penuh #thr-kementerian-ketenagakerjaan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 03/03/26 08:01
v/152762/
Bisnis.com, PEKANBARU—Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, Riau, mengingatkan seluruh perusahaan agar segera memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026.
Berbeda dari tahun sebelumnya yang batas pembayarannya H-7 Lebaran, tahun ini THR harus sudah dibayarkan paling lambat pada 8 Maret 2026.
Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menegaskan pembayaran THR tidak boleh dicicil dan harus dilunasi sepenuhnya sesuai ketentuan.
"[THR] Harus dibayar penuh tanpa dicicil," ujarnya Senin (2/3/2026).
Dia menjelaskan bahwa percepatan batas waktu pembayaran THR tahun ini mengacu pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016.
Berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya, Jamal mengakui masih terdapat laporan perusahaan yang terlambat membayar THR. Namun, setelah ditindaklanjuti oleh pihaknya, perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya tetap memenuhi kewajibannya sebelum IdulFitri.
"Setelah kami hubungi perusahaannya, ternyata hanya masalah keterlambatan pembayaran saja," ujarnya.
Jamal berharap kejadian serupa tidak terulang pada tahun ini dan meminta seluruh perusahaan di Pekanbaru untuk tidak menunda pembayaran THR kepada pekerja.
DPR Minta Kemnaker Atur THR Swasta Cair 2 Minggu Sebelum Lebaran
DPR mendesak Kemnaker untuk mewajibkan THR swasta dibayar dua minggu sebelum Lebaran 2026. [264] url asal
#thr-swasta #thr-lebaran #thr-lebaran-2026 #kapan-thr-cair #jadwal-pencairan-thr #pembayaran-thr #thr-pekerja #thr-sebelum-lebaran #thr-idul-fitri #thr-2026 #thr-kementerian-ketenagakerjaan #thr-sektor
(Bisnis.Com - Ekonomi) 19/02/26 15:11
v/140875/
Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan jika pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.
Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan telah dikomunikasikan kepada Komisi IX.
"THR paling lambat harus dibayarkan 2 minggu sebelum hari raya. Ini yang harus ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, siapa yang melanggar harus diberikan sanksi," kata Irma di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari situs web DPR RI, Kamis (19/2/2026).
Dia lantas menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku tegas, khususnya bagi sektor swasta. Hal ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana mekanisme pemberian THR bersumber dari anggaran pemerintah.
Irma pun kembali menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan perlu berperan agar pemberian THR kepada pekerja dapat berlangsung sesuai ketentuan.
Dia menyebut bahwa Dewan akan turut melakukan pengawasan agar tidak ada lagi perusahaan yang menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.
“Kalaupun paling lambat-lambatnya pun 1 minggu itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Toleransinya sudah jelas, 2 minggu sebelum hari raya,” pungkas Irma.
Dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah akan menggelontorkan THR Idulfitri bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun. Rencananya, THR disalurkan pada awal Ramadan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.
“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan,” kata Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)