Bisnis.com, MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara (Disnaker Sumut) mewanti-wanti seluruh perusahaan swasta agar membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum lebaran.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan ketentuan ini wajib dipatuhi sesuai regulasi yang berlaku sehingga ada konsekuensi bagi yang tidak taat.

"Maksimal H-7 Lebaran. Ada Permenaker [Peraturan Menteri Tenaga Kerja] sehingga sifatnya wajib. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan THR kepada pekerja dapat dikenakan sanksi dan denda," ujar Yuliani, Rabu (11/3/2026).

Apabila lebaran atau idulfitri jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 maka pembayaran THR paling lambat adalah Sabtu, 14 Maret 2026. Jika lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 maka pembayaran THR paling lambat adalah Jumat, 13 Maret 2026 atau besok.

Dia menjelaskan ketentuan pemberian THR mengacu pada Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dalam beleid itu diatur secara jelas mengenai kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerja. Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja maupun buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan, baik secara terus menerus atau lebih.

Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, lanjutnya, berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya.

“Nanti dihitung dulu, masa kerjanya dikalikan satu bulan upah lalu dibagi dua belas. Tapi kalau masa kerjanya masih di bawah satu bulan dia tidak menerima THR,” jelas Yuliani.

Adapun besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan yakni senilai satu bulan upah dengan komponen berupa upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Dia menambahkan, sesuai Permenaker pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.

Selain denda, pengusaha yang terlambat membayar THR juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengaduan persoalan THR dapat disampaikan pekerja secara daring melalui laman resmi Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id.

Yuliani pun menyebut Kemnaker telah menginstruksikan pembentukan Posko Pengaduan THR di seluruh daerah, termasuk di Sumatra Utara guna memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

"Kami buka posko pengaduan di semua UPT Disnaker dan di kantor Disnaker sendiri. Ada enam UPT dan satu dinas," tambahnya.

Posko pengaduan THR di Sumut dibuka mulai tanggal 13 Maret 2026 hingga dua pekan setelah Lebaran. (240)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.

"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.

Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.

"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.

"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.

Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.

"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah akan mencairan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi ASN, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan dilakukan dalam waktu dekat.

THR Lebaran biasanya menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi, khususnya pada masa-masa Hari Raya Idulfitri. Sebelumnya, DPR mengusulkan THR karyawan swasta dibayarkan H-14 sebelum Idulfitri guna menjaga daya beli dan kelancaran mudik Lebaran 1447 H.

Di sisi lain, aturan pembayaran THR swasta yang saat ini masih mengacu H-7 sebelum Lebaran dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih efektif mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) jelang dan sesudah Lebaran.

“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/2/2026).

Jadwal dan Ketentuan THR ASN dan PNS 2026

Pemerintah menargetkan pencairan THR ASN dilakukan pada awal Ramadan 2026.

Perkiraan Jadwal Pencairan

- Pola tahun sebelumnya: sekitar 10–15 hari sebelum Idulfitri.

- Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026.

- Dengan asumsi H-15 hingga H-10, THR berpotensi cair pada 6–15 Maret 2026.

Namun, kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi melalui Peraturan Pemerintah.

Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri

- Total anggaran 2026: sekitar Rp55 triliun.

- Naik dibanding tahun sebelumnya sekitar Rp49,9 triliun.

Kenaikan anggaran ini diarahkan sebagai stimulus konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Komponen THR ASN

Mengacu PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen meliputi:

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau umum

- Tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan

Jadwal dan Usulan THR Karyawan Swasta 2026

Aturan saat ini masih mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni pembayaran paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Jika Idulfitri jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran diperkirakan 13–14 Maret 2026.

Namun, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran dilakukan H-14 sebelum Lebaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar Edy, Rabu (25/2/2026).

Menurut Edy, percepatan pembayaran akan membantu pekerja menghindari kenaikan harga bahan pokok serta memperlancar arus mudik.

Cara Perhitungan THR Karyawan Swasta

Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016:

Komponen Upah

- Upah tanpa tunjangan (sistem tunggal), atau

- Upah pokok + tunjangan tetap

Masa Kerja ≥ 12 Bulan

Berhak menerima 1 bulan upah penuh.

Masa Kerja < 12 Bulan

Rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

Pekerja Harian Lepas

- ≥12 bulan: rata-rata 12 bulan terakhir.

- <12 bulan: rata-rata masa kerja.

Pemerintah memastikan THR aparatur negara cair lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mendorong percepatan pembayaran THR swasta menjadi H-14 sebelum Lebaran.

Kedua langkah tersebut sama-sama ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kelancaran mudik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Idulfitri 2026.