Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaporkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, salah satu pernyataan yang disampaikan adalah memerintahkan para bank menurunkan suku bunga untuk rakyat miskin.

Selanjutnya, dia memberikan atensi terhadap iklim bisnis perusahaan swasta. Menurutnya, pemerintah juga perlu andil mendorong ekosistem perusahaan swasta

"Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semua, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Besar tapi benar, jangan besar tapi tidak benar," jelasnya.

Dia mengakui bahwa banyak prestasi perusahaan swasta yang dapat bersaing di tingkat global. Dia mencontohkan perusahaan mie instan dan permen kopi yang berhasil ekspansi ke luar negeri.

Di sela-sela pidatonya, dia menyebut gemar minum kopi yang kemudian disusul gerakan seperti mencari kopi di sekitar mimbar pidato. Prabowo tampak melihat ke bawah dan ke samping.

Aksi tersebut sontak mengundang tawa para anggota rapat yang hadir, disusul tepuk tangan dari peserta sidang. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gelas.

"Saya mohon izin, boleh saya minum ibu ketua?" tanyanya kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan-perusahaan di dalam negeri harus unggul. Dia menekankan, pemerintah perlu perbaiki semua institusi agar iklim usaha berjalan baik.

"Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dua Minggu, kenapa kia dua tahun. Memalukan," ucapnya.

Dia juga meminta kepada jajaran agar membuat mekanisme yang sederhana dan tidak merumitkan para pengusaha.

REPUBLIKA.CO.ID,Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perusahaan swasta dapat menentukan sendiri hari pelaksanaan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan secara fleksibel sesuai kebutuhan operasional dan kebijakan masing-masing. Yassierli mengatakan pihak swasta memiliki keleluasaan menentukan hari pelaksanaan WFH sesuai kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga dapat berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang melaksanakan WFH pada hari Jumat.

"Masalah hari (pelaksanaan WFH) untuk pekerja swasta sifatnya ketika banyak pilihan hari (perusahaan bisa memilih). (Namun), ketika ingin in line dengan teman-teman ASN, itu pilihannya bisa hari Jumat," katanya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, ketika terdapat banyak pilihan hari pelaksanaan, perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebijakan aparatur sipil negara, termasuk memilih hari Jumat apabila dianggap sejalan dan relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Namun demikian, dia mengakui setiap perusahaan memiliki karakteristik serta kekhasan tersendiri, sehingga pengaturan teknis pelaksanaan WFH tetap diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan sesuai kondisi dan kebutuhan yang berlaku.

"Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik, kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perusahaan swasta dapat menentukan sendiri hari pelaksanaan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu secara fleksibel sesuai kebutuhan operasional dan kebijakan masing-masing.

Yassierli mengatakan pihak swasta memiliki keleluasaan menentukan hari pelaksanaan WFH sesuai kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga dapat berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang melaksanakan WFH pada hari Jumat.

"Masalah hari (pelaksanaan WFH) untuk pekerja swasta sifatnya ketika banyak pilihan hari (perusahaan bisa memilih). (Namun) ketika ingin in line dengan teman-teman ASN itu pilihannya, itu bisa hari Jumat," katanya di Jakarta, Rabu (1/4).

Menurut dia, ketika terdapat banyak pilihan hari pelaksanaan, perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebijakan aparatur sipil negara termasuk memilih hari Jumat apabila dianggap sejalan dan relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Namun demikian, dia mengakui jika setiap perusahaan memiliki karakteristik serta kekhasan tersendiri sehingga pengaturan teknis pelaksanaan WFH tetap diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan sesuai kondisi dan kebutuhan yang berlaku.

"Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik, kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," ujar dia.

Ia menegaskan penentuan hari pelaksanaan WFH tidak diatur secara baku oleh pemerintah karena kebijakan tersebut bersifat imbauan sehingga fleksibilitas menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan. Keputusan akhir tetap berada pada masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut Yassierli menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan WFH bagi pekerja swasta, termasuk BUMN, dan BUMD akan mengikuti mekanisme yang sama seperti penerapan pada ASN, yaitu dilakukan dalam jangka waktu dua bulan.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan satu paket, sehingga evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan imbauan WFH.

"Yang akan dievaluasi adalah terkait nanti dengan himbauan WFH-nya," katanya.

Sebelumnya, Yassierli mengimbau pemimpin perusahaan swasta, BUMN hingga BUMD untuk menerapkan kegiatan WFH kepada karyawan sehari dalam seminggu. Penerapan WFH berlaku efektif per 1 April 2026.

"Kami ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi imbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," ujar dia.

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja, perusahaan tetap wajib memberikan hak-hak para pekerja meskipun dilakukan WFH, seperti gaji harus tetap penuh hingga cuti tahunan.

Selain itu, pemberlakuan WFH terdapat pengecualian bagi perusahaan yang bergerak di sektor energi, kesehatan, infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, hingga keuangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau para pemimpin perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kegiatan work from home (WFH) kepada pekerja selama satu hari dalam seminggu. 

"Pimpinan swasta, BUMN dan bumd diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," kata Menaker dalam konferensi pers yang diselenggarakan, Selasa (1/4). 

Adapun untuk pelaksanaan WFH nantinya diterapkan sesuai ketentuan perusahaan baik terkait ketentuan upah gaji dan hak-hak lainnya. Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

"Pelaksanaan WFH tidak kurangi cuti tahunan, pekerja buruh yang jalani WFH tetap jalankan pekerjaan ,

Aturan menerapkan WFH sekali dalam seminggu bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak ekonomi global. Selain itu, WFH diharapkan mampu mendorong pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah-langkah sistematis. 

Ke depan, bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH Tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya. Di samping itu, perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga.

Selanjutnya, Menaker mengatakan bahwa pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi Sektor energi, bahan bakar minyak, gas, dan listrik. Begitu juga untuk sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah. 

Sektor lain yang dikecualikan lainnya yakni sektor retail atau perdagangan bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat pembelanjaan. 

"Ada juga sektor industri dan produksi pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik," ujar Yassierli.

Selanjutnya ada sektor operasional mesin dan produksi, serta sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality. Selain itu dari sektor makanan dan minuman, restoran, kafe, dan usaha kuliner juga dikecualikan dari WFH.

Sektor transportasi dan logistik, serta angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman juga dikecualikan dari aturan WFH. Berikutnya ada sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi pasar modal, dan bursa efek. 

"Terakhir, teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara (Disnaker Sumut) mewanti-wanti seluruh perusahaan swasta agar membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum lebaran.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan ketentuan ini wajib dipatuhi sesuai regulasi yang berlaku sehingga ada konsekuensi bagi yang tidak taat.

"Maksimal H-7 Lebaran. Ada Permenaker [Peraturan Menteri Tenaga Kerja] sehingga sifatnya wajib. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan THR kepada pekerja dapat dikenakan sanksi dan denda," ujar Yuliani, Rabu (11/3/2026).

Apabila lebaran atau idulfitri jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 maka pembayaran THR paling lambat adalah Sabtu, 14 Maret 2026. Jika lebaran 2026 jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026 maka pembayaran THR paling lambat adalah Jumat, 13 Maret 2026 atau besok.

Dia menjelaskan ketentuan pemberian THR mengacu pada Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dalam beleid itu diatur secara jelas mengenai kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerja. Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja maupun buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan, baik secara terus menerus atau lebih.

Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, lanjutnya, berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerjanya.

“Nanti dihitung dulu, masa kerjanya dikalikan satu bulan upah lalu dibagi dua belas. Tapi kalau masa kerjanya masih di bawah satu bulan dia tidak menerima THR,” jelas Yuliani.

Adapun besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan yakni senilai satu bulan upah dengan komponen berupa upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Dia menambahkan, sesuai Permenaker pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.

Selain denda, pengusaha yang terlambat membayar THR juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengaduan persoalan THR dapat disampaikan pekerja secara daring melalui laman resmi Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id.

Yuliani pun menyebut Kemnaker telah menginstruksikan pembentukan Posko Pengaduan THR di seluruh daerah, termasuk di Sumatra Utara guna memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

"Kami buka posko pengaduan di semua UPT Disnaker dan di kantor Disnaker sendiri. Ada enam UPT dan satu dinas," tambahnya.

Posko pengaduan THR di Sumut dibuka mulai tanggal 13 Maret 2026 hingga dua pekan setelah Lebaran. (240)

Pemerintah mengingatkan perusahaan swasta agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum (H-7) Lebaran 2026. Pengusaha juga dilarang mencicil pembayaran tunjangan kepada karyawan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan THR wajib dibayar penuh kepada pekerja.

Ia menjelaskan pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.

"Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Merujuk data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja. Nilai THR sektor swasta diperkirakan mencapai Rp124 triliun. Airlangga berharap pencairan THR dapat mendorong konsumsi nasional selama periode Lebaran secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh gubernur terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun ini.

"Surat edaran ini kami tujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia," kata Yassierli.

Ia menjelaskan ketentuan THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Ia menjelaskan THR diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. THR juga diberikan kepada pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

"Perusahaan kita imbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut," ujar Yassierli.

Yassierli pun meminta para gubernur mengupayakan agar perusahaan di wilayah masing-masing untuk membayar THR Lebaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu, dalam rangka mengantisipasi keluhan, pemerintah daerah diminta membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan 2026. Posko ini akan terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons persepsi publik yang menilai pemerintah terlalu jauh masuk ke ranah sektor swasta melalui keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menegaskan kehadiran negara dalam kegiatan ekonomi bukan sesuatu yang bertentangan dengan peran swasta dan justru dapat berjalan beriringan.

Prasetyo menilai anggapan negara dan swasta saling menyingkirkan dalam aktivitas ekonomi merupakan persepsi yang keliru. Selama ini negara melalui BUMN juga berperan di berbagai sektor ekonomi yang sama dengan swasta, tanpa harus menutup ruang bagi pelaku usaha lain.

"Salahnya ada di mana? Kan sama juga banyak kegiatan ekonomi yang kemudian negara atau pemerintah yang diwakili oleh institusi-institusi, dalam hal ini misalnya BUMN, juga masuk ke sektor-sektor swasta. Enggak ada masalah, kita jalan semua beriringan," ujarnya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Ia menjelaskan masing-masing pihak memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Pemerintah, kata Prasetyo, tetap berkewajiban mendorong sektor swasta agar tumbuh dan berdaya saing melalui berbagai kebijakan pendukung.

Negara hadir untuk menyiapkan regulasi, memberikan kemudahan, serta memastikan iklim usaha berjalan sehat, sementara swasta tetap menjadi motor utama aktivitas ekonomi.

"Masing-masing memainkan peranannya sendiri-sendiri. Swasta harus kita dorong, kita fasilitasi, regulasi yang diperlukan kita siapkan, bahkan harus dibantu untuk dipermudahkan," katanya.

Dalam konteks ini, Prasetyo menegaskan tidak ada larangan bagi BUMN untuk bergerak di sektor-sektor yang juga digeluti swasta selama dilakukan sesuai aturan dan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi antara negara dan swasta justru dibutuhkan agar perekonomian nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Selain itu, Prasetyo menyinggung pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berlangsung pada Senin (9/2) malam di kediaman pribadi Sang Kepala Negara di Hambalang Bogor.

Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pandangan terkait arah pembangunan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden membuka ruang komunikasi dengan semua pihak, dan tadi malam beliau berdiskusi dengan para pengusaha serta mendapatkan banyak masukan," ujarnya.

Masukan yang diterima, lanjut Prasetyo, mencakup penguatan sektor padat karya, peningkatan daya saing industri nasional seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga strategi menghadapi persaingan global.

Pemerintah dan pelaku usaha, kata dia, sepakat bahwa ekonomi nasional tidak bisa hanya bergantung pada pasar domestik, melainkan harus mampu bersaing di pasar internasional.

Prasetyo menegaskan konsep Indonesia Incorporated menempatkan pemerintah dan swasta sebagai mitra yang saling melengkapi.

"Indonesia Incorporated itu disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju terus harus kita bantu, kita dorong. Karena salah satu kunci ekonomi adalah di teman-teman swasta, di teman-teman pengusaha ini," jelas dia lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia memastikan strategi investasinya di pasar saham tidak hanya terkonsentrasi pada emiten BUMN, melainkan juga menyasar saham perusahaan swasta berfundamental kuat.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa dalam menyusun portofolio investasi, pihaknya tetap mengedepankan kualitas fundamental perusahaan ketimbang status kepemilikannya.

“Kami tidak pilih-pilih. Kami melihat saham fundamental, bukan berarti hanya saham BUMN. Saham perusahaan private juga banyak yang bagus, kami harus lihat mereka juga,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pandu mengungkapkan Danantara telah mulai melakukan berinvestasi di pasar modal secara rutin. Kendati demikian, dia enggan merinci nominal dana yang telah disiapkan maupun yang telah digelontorkan untuk masuk ke bursa.

Langkah merahasiakan nilai investasi tersebut diambil guna menjaga stabilitas pasar dan mencegah terjadinya guncangan yang tidak diinginkan.

“Sudah [ada dananya], tapi tidak bakal disebut. Karena nanti dianggap market distorsi dan hal-hal yang lain, tapi kami investasi setiap hari,” ungkapnya.

Sebagai lembaga pengelola investasi negara, Danantara menyatakan komitmennya untuk tetap aktif di lantai bursa setiap hari. Langkah ini merupakan bagian dari strategic asset allocation perseroan yang mencakup penempatan dana pada instrumen obligasi maupun ekuitas publik.

Namun, Danantara memilih tidak mengumumkan target angka pembelian harian secara terbuka. Hal tersebut bertujuan menjaga kerahasiaan pola transaksi agar tidak terbaca pelaku pasar lainnya yang dapat memicu spekulasi berlebih.

“Kami tidak ada target. Kami melihat dari market ya kami pasti membeli, yang penting kami beli terus. Kalau kami bilang target, nanti pemain-pemain bursa pada tahun semua nanti kan,” pungkas Pandu beberapa waktu lalu.

Di tengah kondisi pasar yang dinamis, Danantara juga tetap berpegang pada kriteria investasi yang ketat, yakni memilih perusahaan dengan fundamental solid, valuasi menarik, serta likuiditas memadai. Pandu menekankan bahwa strategi ini merupakan kunci untuk menghadapi volatilitas jangka pendek.

Selain strategi investasi, Danantara juga memberikan dukungannya terhadap rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Berkaca pada kesuksesan bursa di Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, transformasi BEI dianggap sebagai langkah lazim untuk memperkuat institusi pasar modal.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor private equity menghadapi masa sulit. Sekitar 80% perusahaan swasta ini berpotensi menjadi "perusahaan zombi"

Hal ini akan terjadi dalam dekade mendatang. Laporan dikeluarkan EQT, salah satu firma ekuitas swasta terbesar asal Swedia.

"Lebih dari 15.000 perusahaan modal swasta yang ada, hanya sekitar 5.000 yang berhasil mengumpulkan dana dalam tujuh tahun terakhir," ujar Chief Executive EQT mengungkapkannya ke Financial Times, Per Franzén, dikutip Senin (3/11/2025).

"Berapa banyak yang akan bisa melakukannya lagi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan? Mungkin kurang dari setengahnya. Jumlah perusahaan zombi akan bertambah beberapa ribu lagi," tambahnya.

Istilah perusahaan zombi merujuk pada manajer dana yang masih bertahan hanya untuk mengelola investasi lama tanpa kemampuan menggalang modal baru. Fenomena ini meningkat karena industri ekuitas swasta kesulitan mengembalikan dana ke investor akibat minimnya transaksi dan peluang keluar (exit).

Sebagai respons, banyak perusahaan kini mencoba meningkatkan biaya dari dana yang sudah ada atau menggunakan continuation fund, yakni instrumen yang memungkinkan mereka menjual aset kepada diri sendiri untuk memperoleh biaya manajemen baru. Namun, Franzén menilai strategi itu tidak berkelanjutan.

"Memeras biaya dari dana lama dan secara oportunistik menggunakan instrumen berkelanjutan bukanlah model bisnis jangka panjang," tegasnya.

"Itu tidak akan membantu Anda menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan ini akan berhenti beroperasi."

Menurutnya, hanya 50 hingga 100 perusahaan besar yang terdiversifikasi secara global akan menguasai 90% modal yang mengalir ke pasar swasta dalam siklus penggalangan dana berikutnya. Data Preqin mencatat, jumlah dana ekuitas swasta yang mencapai penutupan akhir (final close) pada 2025 berada di jalur terendah dalam sembilan tahun terakhir.

Meski begitu, sebagian pelaku industri masih optimistis. Rob Lucas, CEO grup modal swasta CVC, mengatakan permintaan terhadap investasi alternatif masih akan tumbuh.

"Jika Anda melihat permintaan modal swasta selama satu atau dua dekade mendatang, skalanya sangat besar," ujarnya.

"Akan ada perusahaan baru yang muncul dan perusahaan kecil yang berkembang... Industri ini tidak akan mati, hanya akan berubah bentuk."

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menambah sebanyak 80.000 kuota baru untuk program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi, sebagai bagian dari stimulus ekonomi keempat yang juga mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara MensesnegPrasetyo Hadi saat meninjau kesiapan Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurut Prasetyo, program magang tambahan ini akan mulai dijalankan pada November 2025 dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Dengan penambahan tersebut, total peserta program magang kini mencapai 100.000 orang di seluruh Indonesia.

“Ini bagian dari upaya kita mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi adik-adik lulusan baru. Selama ini, untuk melamar pekerjaan biasanya disyaratkan pengalaman, padahal kalau tidak punya pengalaman akan sulit diterima. Jadi ide program magang ini supaya mereka punya pengalaman kerja,” jelas Prasetyo.

Dia menambahkan, peserta magang juga berpeluang langsung direkrut menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka ditempatkan, apabila menunjukkan kinerja yang baik.

“Kalau kemudian pekerjaannya bagus, mungkin bisa langsung dipekerjakan di perusahaan tersebut,” katanya.

Program magang ini terbuka untuk seluruh sektor industri dan profesi, termasuk perusahaan swasta, BUMN, hingga badan usaha daerah. Berdasarkan data pendaftaran sementara, minat tertinggi datang dari lulusan psikologi, dengan jumlah pendaftar yang jauh melebihi kuota yang tersedia.

Adapun wilayah dengan peminat terbanyak berasal dari Jakarta dan Jawa, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan tinggi nasional. Pemerintah berharap, program magang ini dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus menekan tingkat pengangguran lulusan baru yang masih tinggi.

“Hampir semua sektor diminati. Kami lihat di data, ada rasio di mana kebutuhannya dua tapi pendaftarnya lebih dari seratus, terutama dari lulusan psikologi,” tandas Prasetyo Hadi.