Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang V Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anthony Leong mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis dan terukur guna menghadapi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang terus memberi tekanan terhadap rupiah.

Menurutnya, situasi nilai tukar yang mendekati level Rp17.900 per dolar AS tidak boleh hanya disikapi dengan menjaga sentimen pasar, tetapi harus direspons melalui kebijakan nyata yang mampu menjaga stabilitas dunia usaha dan daya beli masyarakat.

"Pemerintah perlu menghadirkan insentif sementara agar pelaku usaha tetap mampu menjaga operasional dan tidak tertekan oleh lonjakan biaya akibat penguatan dolar," kata Anthony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Anthony menilai bahwa sektor usaha nasional, khususnya industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, saat ini menghadapi tekanan cukup berat akibat meningkatnya biaya produksi.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan perlindungan jangka pendek bagi sektor-sektor produktif seperti makanan dan minuman, tekstil, elektronik, serta UMKM berbasis impor bahan baku.

Menurut Anthony, bentuk dukungan tersebut dapat berupa pengurangan pajak, subsidi bunga kredit, relaksasi pembayaran pinjaman, hingga insentif logistik bagi sektor yang terdampak langsung oleh pelemahan rupiah.

Ia mengingatkan, banyak pelaku usaha berpotensi mengalami tekanan margin yang dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja apabila pemerintah tidak mengambil langkah cepat.

Di sisi lain, menurutnya, kondisi ini juga harus dijadikan momentum untuk mempercepat substitusi impor dan memperkuat struktur industri nasional. Ia mengatakan, Indonesia terlalu lama bergantung pada bahan baku impor sehingga gejolak kurs selalu berdampak langsung terhadap biaya produksi dalam negeri.

Anthony pun mendorong pemerintah mempercepat industrialisasi, membangun rantai pasok lokal yang kuat, memberi prioritas pada penggunaan produk dalam negeri, serta memberikan insentif kepada perusahaan yang meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Kalau bahan baku lokal kuat, tekanan dolar tidak langsung mengguncang biaya produksi nasional. Ini momentum untuk memperkuat industri nasional secara serius," kata Anthony.

Selain itu, ia melihat bahwa kondisi saat ini dapat menjadi peluang bagi peningkatan ekspor nasional. Dalam hal ini, Anthony meminta pemerintah agar mendorong lebih banyak UMKM masuk ke pasar global dengan memberikan pembiayaan ekspor yang lebih murah, pelatihan digital export, bantuan sertifikasi internasional, serta membuka akses marketplace global bagi pelaku usaha lokal.

Menurut dia, pengusaha Indonesia harus mulai diarahkan agar memiliki sumber pendapatan berbasis dolar sehingga tidak hanya bergantung pada pasar domestik.

Anthony juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas energi dan pangan nasional. Ia meminta pemerintah menjaga harga BBM, listrik, dan bahan pangan pokok agar inflasi tidak semakin tinggi dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Ia mengingatkan bahwa konsumsi domestik masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, sehingga stabilitas harga kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah di tengah tekanan global.

Selain itu, Anthony juga mengingatkan agar kebijakan stabilisasi rupiah tidak sepenuhnya dibebankan melalui kenaikan suku bunga yang terlalu agresif. Menurutnya, bunga tinggi justru berisiko membuat kredit usaha melambat, investasi tertahan, dan konsumsi masyarakat melemah.

"Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara stabilitas rupiah dan keberlangsungan dunia usaha. Jangan sampai dunia usaha justru kehilangan ruang untuk tumbuh akibat tekanan biaya dan bunga yang terlalu tinggi," kata Anthony.

Anthony pun optimistis Indonesia tetap mampu menghadapi tekanan ekonomi global apabila pemerintah fokus memperkuat sektor produktif nasional, memperluas ekspor, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau (BBNI) menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% sebagai langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Corporate Secretary Okki Rushartomo mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan respons proaktif otoritas moneter dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan sektor keuangan nasional.

“BNI memandang keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebagai langkah yang terukur dan diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat daya tahan sektor keuangan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, kenaikan suku bunga acuan menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia di tengah volatilitas pasar keuangan global.

BNI juga menilai kebijakan moneter tersebut dapat membantu menjaga iklim usaha dan keberlanjutan fungsi intermediasi perbankan agar tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Okki mengatakan perseroan akan terus mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan secara prudent guna memastikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah tetap berjalan optimal.

Selain itu, BNI akan melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap portofolio kredit serta menjaga kualitas aset di tengah dinamika kebijakan moneter, baik global maupun domestik.

“Kami akan terus menjaga keseimbangan antara memberikan nilai tambah bagi nasabah dan menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan. Di saat yang sama, BNI tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang sehat dan berkelanjutan,” kata Okki.

Kenaikan BI Rate dilakukan di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global, mulai dari ketidakpastian arah suku bunga global, volatilitas nilai tukar, hingga tensi geopolitik yang memengaruhi arus modal dan stabilitas pasar keuangan negara berkembang.

Di level domestik, langkah Bank Indonesia dinilai penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan sektor perbankan tetap memiliki fundamental yang kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya usaha mikro, untuk segera melaporkan apabila mengalami gangguan dalam menjalankan kegiatan usaha di lapangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga iklim usaha agar tetap kondusif, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti toko kelontong dan usaha mikro lainnya.

Menurut dia, pelaku usaha pada dasarnya menginginkan kepastian dalam menjalankan usaha tanpa adanya gangguan yang muncul secara tiba-tiba.

“Bagi pelaku usaha secara umum, yang mereka inginkan itu sebenarnya sudah lah, jangan diutak-atik usaha saya. Ini tiba-tiba 17 Agustus datang proposal, yang seperti ini nih yang bikin repot,” ujar Iqbal.

Ia menilai gangguan dalam bentuk tekanan maupun pungutan liar yang datang dapat mengganggu aktivitas usaha dan menghambat perkembangan pelaku usaha kecil.

Iqbal menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan iklim usaha tetap terjaga, terutama bagi usaha mikro agar dapat tumbuh secara berkelanjutan.

“Bagaimana usaha mikro kita bisa tumbuh dalam mengembangkan usahanya, baru maju sedikit sudah terganggu,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto juga sudah jelas agar masyarakat melaporkan berbagai tindakan yang dinilai mengganggu pelaku usaha, termasuk oleh oknum tertentu.

Menurutnya, pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Silakan kami mendorong dan mengimbau kepada kita semua untuk ayo kita menyadarkan diri kita, ini enggak benar nih. Potret, rekam, sebarkan,” ujarnya.

Iqbal menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan praktik yang mengganggu iklim usaha, sekaligus memperkuat kesadaran untuk menjaga ekosistem usaha yang sehat.

Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong koordinasi lintas pihak agar pelaku usaha mikro dapat menjalankan usaha tanpa hambatan yang tidak semestinya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaporkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, salah satu pernyataan yang disampaikan adalah memerintahkan para bank menurunkan suku bunga untuk rakyat miskin.

Selanjutnya, dia memberikan atensi terhadap iklim bisnis perusahaan swasta. Menurutnya, pemerintah juga perlu andil mendorong ekosistem perusahaan swasta

"Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semua, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Besar tapi benar, jangan besar tapi tidak benar," jelasnya.

Dia mengakui bahwa banyak prestasi perusahaan swasta yang dapat bersaing di tingkat global. Dia mencontohkan perusahaan mie instan dan permen kopi yang berhasil ekspansi ke luar negeri.

Di sela-sela pidatonya, dia menyebut gemar minum kopi yang kemudian disusul gerakan seperti mencari kopi di sekitar mimbar pidato. Prabowo tampak melihat ke bawah dan ke samping.

Aksi tersebut sontak mengundang tawa para anggota rapat yang hadir, disusul tepuk tangan dari peserta sidang. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gelas.

"Saya mohon izin, boleh saya minum ibu ketua?" tanyanya kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan-perusahaan di dalam negeri harus unggul. Dia menekankan, pemerintah perlu perbaiki semua institusi agar iklim usaha berjalan baik.

"Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dua Minggu, kenapa kia dua tahun. Memalukan," ucapnya.

Dia juga meminta kepada jajaran agar membuat mekanisme yang sederhana dan tidak merumitkan para pengusaha.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi klarifikasi terkait dengan berita yang beredar soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia.

Dalam berita yang beredar, pernyataan Purbaya itu disebut sebagai respons atas surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia

PPID Kemenkeu melalui situs resmi mereka menyatakan berita tersebut merupakan hoaks.

Dalam situs resmi mereka, terlampir tangkapan layar dari akun TikTok @viralinbae yang ditempel cap hoaks berwarna merah dengan logo Kementerian Keuangan.

"Berita yang beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya yang mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia, merupakan berita hoaks," tulis PPID Kemenkeu dalam situs resminya yang dilihat pada Minggu (17/5).

PPID Kemenkeu pun meminta masyarakat waspada terhadap penyebaran berita hoaks yang mengatasnamakan Purbaya.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya," tulis PPID Kemenkeu.

Dalam surat yang dilayangkan Kamar Dagang China ke Prabowo, mereka menyoroti perusahaan Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di Indonesia menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan itu seperti regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

"Masalah-masalah itu telah mengganggu kegiatan usaha secara normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta memicu kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi asal China terhadap iklim usaha dan prospek pengembangan mereka di Indonesia," tulis surat tersebut.

Ada enam hal yang disoroti oleh Kamar Dagang China. Pertama, terjadi kenaikan pajak dan pungutan yang signifikan.

Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, disebut naik berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin ketat bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dinilai menimbulkan ketidakpastian tinggi bagi eksportir sumber daya alam.

Eksportir diwajibkan menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN Indonesia minimal selama satu tahun, yang disebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Ketiga, kuota bijih nikel disebut dipangkas drastis. Sejak tahun ini, kuota penambangan bijih nikel disebut turun tajam, dengan pengurangan di tambang besar mencapai lebih dari 70 persen atau total sekitar 30 juta ton, sehingga mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja nirkarat.

Keempat, penegakan hukum kehutanan dinilai terlalu diperketat. Satuan Tugas Khusus Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut menjatuhkan denda rekor sebesar 180 juta dolar AS kepada perusahaan investasi asal China dengan alasan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sah.

Kelima, sejumlah proyek besar disebut dihentikan. Otoritas disebut melakukan intervensi terhadap operasional perusahaan dengan menuduh proyek PLTA besar yang dibangun dan dibiayai perusahaan China merusak kawasan hutan dan memperparah banjir, sehingga proyek diperintahkan berhenti dan dikenakan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja disebut diperketat. Proses persetujuan visa kerja dinilai semakin rumit, dengan biaya lebih tinggi, persyaratan lebih ketat, serta pembatasan yang dianggap tidak masuk akal seperti penentuan lokasi kerja tertentu, sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajerial.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim kian mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis serta penyelesaian berbagai hambatan investasi secara efektif, praktis, dan transparan.

Langkah penguraian hambatan aliasdebottleneckingini bertujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah, salah satunya, melalui KanalDebottleneckingSatuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Penguraian hambatan itu juga dikatakan akan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih ada.

Skema penguraian hambatan investasi dan bisnis yang dilakukan pemerintah kini mencakup penyelesaian berbagai kendala, mulai dari perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, infrastruktur, akses energi hingga koordinasi lintas sektor, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada Selasa (12/5/2026) bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan partisipasi sektor swasta dalam perekonomian.

“Oleh karena itu, iklim usaha yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya menyebut bahwa implementasi hal-hal tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan. Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan para investor dalam menjalankan usaha dan berinvestasi di Indonesia.

Dia pun mengatakan bahwa pembentukan KanalDebottleneckingmenjadi salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi itu.

Purbaya melihat bahwa mekanisme KanalDebottleneckinglebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi. Hal itu disebabkan oleh perbaikan regulasi yang langsung berasal dari permasalahan nyata yang memang dihadapi dunia usaha di Indonesia.

Dia dan pihaknya mengaku telah mendengar langsung permasalahan dari sektor swasta dan telah menyelesaikannya. Tidak lupa, dia menyebut bahwa peraturan yang ada akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno juga menegaskan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung peningkatan investasi nasional.

Dia menggarisbawahi dinamika ekonomi global saat ini, termasuk adanya fenomena penggunaan hubungan ekonomi sebagai senjata. Tren itu kemudian yang mengharuskan negara-negara untuk makin adaptif dan cerdik dalam menjaga daya saing ekonominya.

Havas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak sekadar bersaing dalam aspek lahan, insentif pajak, maupun fasilitas investasi semata dengan negara-negara lain. Namun, persaingan juga terjadi dalam hal pembangunan kepercayaan, kapasitas, efisiensi, ketahanan, kepastian hukum dan strategi investasi yang kredibel serta berkelanjutan.

Berhubungan dengan itu, upayadebottleneckingdisebut sebagai aspek penting untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Havas menekankan bahwa isu investasi, perdagangan, serta hubungan ekonomi internasional kini telah menjadi bagian penting dari kekuatan diplomasi Indonesia. Isu-isu itu pun turut dibahas dalam berbagai proses negosiasi internasional.

Dia pun menyatakan bahwa para Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi investasi, baik menuju (inboundmaupun dari Indonesia (outbound). Para wakil juga menjadi pihak penerima pengaduan hambatan investasi serta menjadi fasilitator penyelesaian masalah investasi.

Maka, dia menilai bahwa Satgas P3-MPPE dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dalam menemukan, memantau, dan menindaklanjuti potensi investasi dari berbagai aktor internasional lain secara terarah dan terkoordinasi.

Pemerintah pun menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat fasilitasi investasi, kepastian hukum, serta kemitraan antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah juga menekankan komitmen Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi. (Laurensius Katon Kandela)

BONTANG - Kinerja investasi di Kota Bontang sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan. Berdasarkan data resmi DPMPTSP Kota Bontang, realisasi investasi berhasil mencapai Rp3,08 triliun.

Angka tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun atau mencapai 123,23 persen. Capaian ini juga mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 13,66 persen dibandingkan realisasi investasi tahun 2024.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspian Nur mengatakan, capaian ini menjadi indikator kuat meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Bontang. “Realisasi investasi tahun 2025 yang melampaui target ini menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin dipercaya oleh investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah hasil kerja bersama dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian layanan,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Dari total realisasi tersebut, investasi masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai sebesar Rp3,026 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencatatkan nilai Rp54,11 miliar.

Jika dilihat dari sisi kontribusi, PMDN menjadi tulang punggung utama pertumbuhan investasi di Bontang, meskipun PMA tetap memberikan peran strategis dalam pengembangan sektor tertentu.

Capaian investasi ini bersumber dari 323 proyek yang direalisasikan oleh 81 pelaku usaha non-UMKM. “Hal ini menunjukkan aktivitas investasi yang cukup dinamis serta adanya keberlanjutan proyek-proyek strategis di daerah,” ucapnya.

Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal tahun 2025 tercatat sebesar 43,69 persen. Melihat ini, tentu akhirnya menjadi salah satu fokus evaluasi pemerintah untuk terus ditingkatkan ke depannya.

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), terdapat dua sektor utama yang mendominasi realisasi investasi tahun 2025, yaitu perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.

Kedua sektor ini menjadi indikator bahwa Bontang tidak hanya berkembang sebagai kota industri, tetapi juga mulai menunjukkan daya tarik pada sektor jasa dan hospitality.

Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), struktur investasi didominasi oleh sektor industri pengolahan, khususnya Industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi (85,96 persen). Disusul sektor perdagangan dan reparasi (5,18 persen), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin (3,16 persen), usaha jasa lainnya (2,32 persen), hotel dan restoran (1,12 persen).

Dari sisi wilayah, distribusi investasi di Bontang masih belum merata, mayoritas realisasi investasi terkonsentrasi:

- Bontang Utara, Rp1,17 triliun (98,94 persen)

- Bontang Barat, Rp9,36 miliar (0,79 persen)

- Bontang Selatan, Rp3,20 miliar (0,27 persen)

Aspian Nur menyatakan pihaknya terus mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah. Didukung oleh potensi sektor industri, jasa, serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bontang dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah tujuan investasi unggulan di Kaltim.

Menurut dia, penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data investasi daerah. Dengan capaian yang melampaui target dan struktur investasi yang semakin kuat, Pemerintah Kota Bontang optimistis tren positif ini terus berlanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah memastikan tidak akan menambah beban pajak baru dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan fiskal saat ini masih difokuskan pada penguatan ekonomi domestik, terutama dari sisi konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan.

“Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam dialog di Lembang, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Bagi masyarakat, kepastian tidak adanya kenaikan pajak menjadi ruang bernapas di tengah tekanan harga dan kebutuhan yang terus meningkat. Pemerintah memilih memperbaiki kepatuhan pajak dan menutup kebocoran ketimbang menaikkan tarif.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti pentingnya iklim usaha yang kondusif hingga ke daerah. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum diperkuat untuk mengurangi hambatan investasi yang kerap dikeluhkan pelaku usaha.

Purbaya menyebut masyarakat maupun pelaku usaha dapat melaporkan kendala yang dihadapi agar segera ditindaklanjuti. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih menahan langkah pengetatan fiskal. Fokus utama diarahkan pada menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran enam persen sebelum mempertimbangkan perubahan tarif pajak.

Dengan kondisi tersebut, ruang konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga, sementara sektor usaha mendapat kepastian untuk terus berekspansi.

Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) mencatat sebanyak 63 dari 127 aduan pelaku usaha terkait hambatan usaha dan investasi telah diselesaikan hingga 22 April 2026.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking) Satgas P2SP sekaligus Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Satya Bhakti Parikesit mengatakan aduan tersebut ditangani melalui Kanal Debottlenecking sebagai sistem penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga.

“Dari 127 pengaduan ini, 63 aduan sudah diselesaikan,” kata Satya dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Kanal Debottlenecking dibentuk untuk menerima, memetakan, memvalidasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Dari total aduan tersebut, sebanyak 50 aduan masih dalam proses, sementara 14 aduan tidak diproses.

Hingga 22 April 2026, tingkat penyelesaian aduan mencapai 56 persen, sementara 44 persen sisanya masih dalam proses penanganan.

Berdasarkan jenis isu, mayoritas aduan berkaitan dengan perizinan usaha sebanyak 64 aduan atau 50 persen, diikuti lahan dan tata ruang 18 aduan atau 14 persen.

“Pengaduan selama ini yang kita terima hampir 50 persen lebih berkaitan dengan perizinan. Kemudian 14 persen ini berkaitan dengan lahan dan tata ruang,” ujarnya.

Satya mengatakan aduan lain mencakup persoalan syarat ekspor-impor, ketersediaan energi, listrik, serta hambatan teknis lainnya.

Ia menuturkan Kanal Debottlenecking juga dirancang agar proses penyelesaian aduan pelaku usaha berjalan transparan dan dapat dipantau.

“Pelaku usaha yang memasukkan pengaduan melalui kanal tersebut dapat melihat progres penyelesaiannya,” ungkap dia.

Satya menjelaskan Pokja Debottlenecking merupakan bagian dari Satgas P2SP untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Menurut dia, satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, melakukan pengawasan dan evaluasi, serta menyelesaikan hambatan strategis dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ia menambahkan penyelesaian hambatan usaha penting untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan mendorong sektor riil bergerak.

“Pertumbuhan ekonomi tidak akan tumbuh kalau sektor riilnya tidak bergerak,” ucap dia.

Satya menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan implementasi program prioritas pemerintah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ekonom menilai pemerintah perlu menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

Salah satu langkah yang disoroti adalah menunda kebijakan yang berpotensi menambah beban industri, seperti kenaikan tarif pajak air tanah (PAT).

Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Prof. Ida Bagus Raka Suardana, mengatakan saat ini hampir seluruh sektor industri di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat.

Konflik global telah mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta bahan baku impor, yang berdampak langsung pada biaya produksi.

“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya menghadirkan kebijakan yang mendukung industri, bukan justru menambah beban seperti kenaikan pajak air tanah yang signifikan,” ujarnya dikutip, Selasa (21/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kepekaan pemerintah terhadap situasi yang dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, industri justru membutuhkan insentif untuk meringankan beban operasional, bukan tambahan tekanan fiskal.

“Apalagi kenaikan pajak air tanah dilakukan sekaligus dengan nilai besar. Jika memang harus diterapkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi industri,” tambahnya.

Raka juga mengingatkan risiko yang bisa timbul jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Industri berpotensi mengalami tekanan berat yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Ini yang perlu diwaspadai. Jika daya beli masyarakat ikut turun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan,” katanya.

Dia mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan koordinasi lintas instansi dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Ia menilai kenaikan PAT memang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah, namun efek lanjutannya bisa kontraproduktif.

“Jika harga produk naik akibat kenaikan biaya produksi, daya beli masyarakat akan turun. Dampaknya, penjualan menurun dan setoran pajak penghasilan perusahaan juga ikut turun. Ini bisa menjadi bumerang bagi penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Tauhid, kenaikan pajak yang signifikan hampir pasti akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Kondisi ini berisiko menekan permintaan dan mengganggu target penjualan industri.

Ia menyarankan agar pemerintah melakukan dialog dengan pelaku usaha sebelum menetapkan kebijakan.

“Kalau memang harus naik, perlu dibahas berapa besaran yang masih terjangkau bagi industri, dan sebaiknya dilakukan secara bertahap,” tegasnya.

Tauhid juga menekankan bahwa dalam situasi sulit seperti saat ini, pemerintah seharusnya fokus melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif kepada sektor yang terdampak kenaikan harga BBM dan bahan baku impor.

“Pemerintah perlu mengajak pelaku usaha berdialog agar kebijakan yang diambil adil dan tidak memberatkan salah satu pihak,” katanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, menilai rencana kenaikan PAT tidak lepas dari upaya pemerintah daerah mengatasi keterbatasan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pusat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang tengah tertekan.

“Dengan kenaikan BBM dan mahalnya bahan baku impor, pelaku usaha sudah menghadapi beban berat. Jika ditambah kenaikan pajak air tanah, tekanan akan semakin besar, terutama bagi industri yang bergantung pada air tanah seperti makanan dan minuman serta air minum dalam kemasan,” jelasnya.

Faisal menambahkan, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, perusahaan kemungkinan akan menurunkan kapasitas produksi untuk menekan biaya. Hal ini berisiko menurunkan daya saing industri.

“Jika daya saing turun, penjualan ikut merosot. Pada akhirnya, perusahaan bisa melakukan efisiensi tenaga kerja atau PHK. Ini justru bisa menjadi bumerang bagi perekonomian,” katanya. (Penulis: Eko Sutriyanto | Editor: Choirul Arifin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Berpotensi Picu PHK, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Pajak Air Tanah

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penentu arus investasi dan keberlanjutan usaha di Indonesia. Perbaikan tata kelola administrasi badan hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan notaris untuk menopang kebutuhan tersebut. Ia mengatakan notaris menjadi satu-satunya profesi yang memiliki akses ke sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum.

“Saya berharap ada sinergitas antara Kementerian Hukum bersama notaris karena notaris satu-satunya profesi yang diberi kewenangan mengakses sistem administrasi badan hukum di kementerian,” kata Supratman saat pembekalan notaris se-Indonesia di Batam, Rabu (15/4/2026).

Supratman menjelaskan, seluruh perubahan data perusahaan hanya dapat dilakukan melalui notaris. Peran ini membuat notaris menjadi simpul penting dalam menjaga akurasi data korporasi yang berdampak langsung pada kepastian berusaha.

Transformasi digital melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) turut meningkatkan kebutuhan integrasi layanan hukum. Kolaborasi antara pemerintah dan notaris dinilai krusial agar sistem tetap adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.

“Kementerian Hukum dan INI memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dan anggotanya. Oleh karena itu, sinergi ini harus terus berjalan,” kata Supratman.

Supratman juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas notaris sebagai bagian dari ekosistem layanan hukum yang mendukung aktivitas ekonomi.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai notaris berperan dalam memperkuat ekosistem investasi daerah. Ia menyebut notaris terlibat dalam proses pendirian perusahaan hingga transaksi bisnis yang membutuhkan kepastian hukum.

“Notaris adalah mitra penting pemerintah daerah. Mereka berperan dalam pendirian perusahaan, perjanjian, hingga transaksi lainnya yang membutuhkan kepastian hukum,” kata Ansar.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 notaris dari seluruh Indonesia. Materi yang diberikan mencakup OSS, KUHP dan KUHAP baru, hingga aspek perbankan dan syariah.

“Kami siap mendukung kebutuhan pemerintah pusat, terutama dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Irfan.

Penguatan peran notaris dan integrasi sistem hukum dinilai menjadi bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha. Kepastian hukum yang terjaga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi serta memperkuat stabilitas ekonomi domestik.

Bisnis.com, BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyebut kondusivitas iklim usaha untuk mendorong perekonomian.

Ning mengatakan, peran ini harus diambil oleh semua pihak tidak hanya asosiasi, tapi juga pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) juga media untuk membentuk persepsi publik mengenai kondusivitas iklim usaha di tatar pasundan.

"Perannya sangat besar ya, apa lagi media merupakan salah satu pilar fundamental," ucap Ning, Kamis (18/2/2026).

Hal ini, kata dia, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat kompleks, bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, percepatan penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan investasi.

Pasalnya, dunia usaha memerlukan kepastian hukum, stabilitas keamanan dan iklim sosial yang tenang dan rasional.

Ia menilai Jawa Barat memiliki tantangan iklim usaha yang kompleks, mulai dari persoalan upah, investasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga restrukturisasi industri.

Sehingga, perlu adanya peran bersama untuk menjawab tantangan ini melalui kolaborasi antarpihak. Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bisa diakselerasi.

Ning juga mengingatkan dengan kondisi geopolitik yang tidak berpihak pada sektor usaha domestik, dia berharap ada keberpihakan market Tanah Air terhadap produk lokal.

"Potensinya sangat besar, jika ceruk itu bisa dioptimalkan bisa jadi industri kita bisa tetap tumbuh meski diterpa masalah politik global," ungkapnya.