ekBis

Momen Prabowo Tiba-tiba Ngopi saat Pidato RAPBN 2027 di DPR

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melaporkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, salah satu pernyataan yang disampaikan adalah memerintahkan para bank menurunkan suku bunga untuk rakyat miskin.

Selanjutnya, dia memberikan atensi terhadap iklim bisnis perusahaan swasta. Menurutnya, pemerintah juga perlu andil mendorong ekosistem perusahaan swasta

"Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semua, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Besar tapi benar, jangan besar tapi tidak benar," jelasnya.

Dia mengakui bahwa banyak prestasi perusahaan swasta yang dapat bersaing di tingkat global. Dia mencontohkan perusahaan mie instan dan permen kopi yang berhasil ekspansi ke luar negeri.

Di sela-sela pidatonya, dia menyebut gemar minum kopi yang kemudian disusul gerakan seperti mencari kopi di sekitar mimbar pidato. Prabowo tampak melihat ke bawah dan ke samping.

Aksi tersebut sontak mengundang tawa para anggota rapat yang hadir, disusul tepuk tangan dari peserta sidang. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gelas.

"Saya mohon izin, boleh saya minum ibu ketua?" tanyanya kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Dia melanjutkan bahwa perusahaan-perusahaan di dalam negeri harus unggul. Dia menekankan, pemerintah perlu perbaiki semua institusi agar iklim usaha berjalan baik.

"Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dua Minggu, kenapa kia dua tahun. Memalukan," ucapnya.

Dia juga meminta kepada jajaran agar membuat mekanisme yang sederhana dan tidak merumitkan para pengusaha.

Bank Dunia Ungkap Alasan RI Susah Jadi Negara Maju Karena Hal Ini

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mewanti-wanti Indonesia berpotensi terus terjebak dalam kutukan negara pendapatan menengah (middle income trap) jika tidak memperbaiki iklim bisnisnya.

Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight menilai meskipun Indonesia telah mencatatkan progres pembangunan yang baik, kualitas iklim bisnis di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan indikator-indikator makro lainnya.

Menurutnya, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera beralih ke mesin pertumbuhan baru yang bersifat endogen alias fokus pada produktivitas dan inovasi, bukan sekadar akumulasi faktor produksi.

"Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini, tidak akan dan tidak bisa membawanya ke status negara berpendapatan tinggi," ujar Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Salah satu sorotan tajam Bank Dunia tertuju pada struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data level perusahaan yang menunjukkan anomali dalam ekosistem bisnis RI.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah korporasi raksasa, ekosistem perusahaan besar dinilai jauh kurang dinamis dan kurang produktif dibandingkan negara-negara sepadan yang telah naik kelas.

Masalahnya, sambung Knight, data menunjukkan bahwa semakin besar dan tua sebuah perusahaan di Indonesia, tingkat produktivitasnya justru cenderung menurun. Padahal secara teoritis, skalabilitas seharusnya mendorong efisiensi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

"Ketika Anda membandingkan perusahaan kecil dengan yang lebih besar saat mereka tumbuh di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan," ungkap Knight.

Kondisi ini, lanjutnya, mengindikasikan adanya masalah dalam iklim kompetisi. Knight meyakini hambatannya bukan sekadar regulasi, melainkan ketiadaan level playing field atau kesetaraan perlakuan yang ditegakkan secara adil, baik di sektor keuangan, jasa, maupun pasar produk.

Distorsi dalam lingkungan sektor swasta ini disebut Knight sebagai biang kerok tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Mengacu pada definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja di Indonesia berstatus informal alias salah satu angka tertinggi di antara negara-negara ekonomi besar dunia.

Tingginya informalitas ini menciptakan efek domino pada kesehatan fiskal negara. Knight menjelaskan bahwa basis pajak yang sempit akibat sektor informal menyebabkan rendahnya rasio penerimaan negara, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah untuk melakukan investasi produktif, pengembangan sektor keuangan, dan sistem inovasi.

Di samping itu, Knight menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mungkin dicapai. Kuncinya bukan sekadar menambah investasi, melainkan reformasi struktural.

Bank Dunia mengestimasi, jika pemerintah sukses menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terkerek hingga 10% lebih tinggi dalam periode implementasi lima tahun.

"Jika dilihat dalam periode implementasi lima tahun, itu bisa diterjemahkan menjadi 2% pertumbuhan lebih tinggi per tahun. Jadi, ini benar-benar sangat signifikan," ungkap Knight.

Bank Dunia Ingatkan RI Bisa Gagal Jadi Negara Maju, Ini Alasannya