JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menerbitkan imbauan penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sehari dalam sepekan bagi sektor swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Imbauan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, kebijakan WFH (work from home) diberlakukan sebagai bagian dari upaya penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah meningkatnya volatilitas harga minyak dunia akibat konflik Iran dan Israel.

"Kami diminta untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Berikut beberapa ketentuan penerapan WFH (work from home) sehari dalam sepekan bagi sektor swasta, BUMN, dan BUMD yang diatur dalam Surat Edaran Menaker tersebut:

Berlaku Mulai 1 April 2026

Yassierli menyatakan, imbauan WFH (work from home) sehari sepekan bagi sektor usaha ini mulai berlaku per 1 April 2026.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi malam, kita ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi imbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," kata dia.

Penentuan Hari WFHDiserahkan ke Pelaku Usaha

Dalam surat edaran tersebut, perusahaan diimbau menerapkan WFH (work from home) selama satu hari kerja dalam satu minggu.

Artinya, kebijakan ini tidak diwajibkan untuk diterapkan.

Terkait hari pelaksanaan WFH (work from home), pemerintah tidak menetapkan secara khusus.

Perusahaan dapat menentukan sendiri hari yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan operasional.

"Jadi sifatnya adalah imbauan. Masing-masing perusahaan tentu memiliki kekhasan tersendiri sehingga teknis terkait dengan work from home itu kita serahkan kepada perusahaan," ucap Yassierli.

Namun demikian, Yassierli menyebutkan bahwa perusahaan dapat memilih hari Jumat apabila ingin selaras dengan kebijakan aparatur sipil negara (ASN).

"Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," imbuhnya.

Tidak Boleh Potong Gaji dan Cuti Tahunan Pekerja

Menaker juga menegaskan, penerapan WFH (work from home) tidak boleh mengurangi hak-hak pekerja.

Upah, gaji, dan hak lainnya tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"(WFH (work from home) dilaksanakan) dengan ketentuan upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Pelaksanaan WFH (work from home) tidak mengurangi cuti tahunan," tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut tidak dilanggar, Kemenaker membuka kanal pengaduan bagi pekerja yang mengalami pelanggaran, termasuk praktik pemotongan upah saat WFH (work from home).

Laporan dapat disampaikan melalui layanan Lapor Menaker di laman resmi https://lapormenaker.kemnaker.go.id/.

Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas terkait.

Namun terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar, Yassierli mengaku pemerintah belum dapat memastikannya.

"Nanti kalau ada terjadi (pelanggaran) silakan dilaporkan kepada kami, kita punya kanal Lapor Menaker dan nanti para pengawas kita yang akan menindaklanjuti," ungkapnya.

GENERATED BY GEMINI AI (Ilustrasi) Pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat. Tapi diimbau ASN tidak bekerja dari kafe.

Sektor Usaha yang Dikecualikan

Dalam Surat Edaran yang sama juga disebutkan sektor-sektor yang dikecualikan untuk diberlakukan WFH (work from home) karena membutuhkan kehadiran fisik pekerja.

Berikut rinciannya:

• Sektor kesehatan seperti rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.
• Sektor energi seperti penyedia BBM, gas, dan listrik.
• Sektor infrastruktur dan layanan publik seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah.
• Sektor ritel dan perdagangan seperti bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat pembelanjaan.
• Sektor industri dan produksi seperti pabrik-pabrik.
• Sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, keamanan, serta hospitality.
• Sektor makanan dan minuman termasuk restoran, kafe, dan perusahaan kuliner.
• Sektor transportasi dan logistik termasuk angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman.
• Sektor keuangan termasuk perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan perusahaan efek.

"Jadi bagi mereka WFH (work from home) itu dikecualikan," ucapnya.

Hemat Energi di Tempat Kerja

Selain WFH (work from home), surat edaran tersebut juga mewajibkan perusahaan menjalankan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

Langkah ini meliputi penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi;

pemanfaatan budaya penggunaan listrik, BBM, dan energi lainnya secara bijak;

serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi.

Dalam rangka optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja ini, pemerintah mengimbau perusahaan melibatkan pekerja atau serikat pekerja untuk merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi.

"Lalu membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak dan mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID,Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perusahaan swasta dapat menentukan sendiri hari pelaksanaan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan secara fleksibel sesuai kebutuhan operasional dan kebijakan masing-masing. Yassierli mengatakan pihak swasta memiliki keleluasaan menentukan hari pelaksanaan WFH sesuai kebijakan perusahaan masing-masing, sehingga dapat berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang melaksanakan WFH pada hari Jumat.

"Masalah hari (pelaksanaan WFH) untuk pekerja swasta sifatnya ketika banyak pilihan hari (perusahaan bisa memilih). (Namun), ketika ingin in line dengan teman-teman ASN, itu pilihannya bisa hari Jumat," katanya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, ketika terdapat banyak pilihan hari pelaksanaan, perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebijakan aparatur sipil negara, termasuk memilih hari Jumat apabila dianggap sejalan dan relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Namun demikian, dia mengakui setiap perusahaan memiliki karakteristik serta kekhasan tersendiri, sehingga pengaturan teknis pelaksanaan WFH tetap diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan sesuai kondisi dan kebutuhan yang berlaku.

"Tapi masing-masing perusahaan tentu memiliki karakteristik, kekhasan masing-masing sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja akan dikenakan denda tambahan sebesar 5% dari besaran THR yang seharusnya diberikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa setiap tahunnya selalu terdapat aduan mengenai pemberian THR oleh perusahaan, baik yang tidak membayar, terlambat membayar, maupun membayar tidak sesuai ketentuan.

“Tiap tahun itu pasti ada aduan dan kita tindak lanjuti. Setelah kita tindak lanjuti, mereka harus membayar. Nanti masuk ke nota pemeriksaan. Mereka harus membayar ditambah dendanya 5%,” kata Yassierli usai pelepasan mudik bersama di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, setiap pengaduan terkait THR akan ditindaklanjuti Kemnaker melalui sejumlah proses, diawali dengan verifikasi berupa mendatangi maupun memanggil perusahaan terkait untuk memberikan keterangan.

Apabila pelanggaran pemberian THR oleh perusahaan dinyatakan benar, maka pengawas ketenagakerjaan akan mengambil tindak lanjut dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga Selasa pukul 10.00 WIB, Posko THR Kemnaker telah mencatat aduan terhadap 1.121 perusahaan. Sebanyak 975 perusahaan diadukan karena tidak membayar THR, 378 perusahaan karena membayar tidak sesuai ketentuan, serta 302 lainnya karena terlambat membayarkan THR.

Yassierli menambahkan bahwa sejak H-14 hingga H-7 Lebaran Idulfitri 2025, pihaknya telah melayani ribuan konsultasi mengenai THR. Saat ini, Posko THR Kemnaker fokus melayani aduan terkait pemberian THR, mengingat batas waktu pembayaran adalah paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

“Sekarang posko-posko kami dijaga oleh para pengawas yang akan menindaklanjuti aduan. Jadi silakan sampaikan aduan jika mereka seharusnya mendapatkan THR. Posko ini juga ada di daerah dan ini terus kita monitor,” ujar Yassierli.

Adapun, Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR Keagamaan. Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Salah satu poin yang termaktub dalam surat edaran tersebut adalah THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan diimbau untuk dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi melanjutkan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi Ojek Online (ojol) dan kurir platform menjelang hari raya Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Ketentuan pemberian BHR oleh perusahan aplikator kepada mitra pengemudi ini bersifat imbauan.

“Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Dalam surat tersebut, Menaker menjelaskan bahwa BHR keagamaan 2026 diberikan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Poin kedua, pemberian BHR dilakukan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi atau kurir selama 12 bulan terakhir.

Berikutnya, perusahaan aplikasi diimbau agar transparan dalam perhitungan besaran BHR, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi,” lanjut poin ke-5.

Selain itu, Menaker juga meminta gubernur di masing-masing provinsi untuk melakukan sejumlah langkah terkait pemberian BHR ojol dan kurir.

Pertama, gubernur diminta untuk menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah masing-masing agar memberikan BHR ojol sesuai surat edaran tersebut, dan kedua agar pemberian BHR diberikan lebih awal sebelum batas waktu akhir.

Ketiga, Menaker juga menginstruksikan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan surat edaran tersebut.

“Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta bantuan Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur,” tulis paragraf terakhir SE Menaker ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) akan kembali mendapat bonus hari raya (BHR) untuk Lebaran Idulfitri 2026.

BHR tersebut nominalnya ditetapkan sebesar 25% dari rerata pendapatan yang didapatkan pengemudi selama 1 tahun terakhir.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/4/HK.04.00/3/2026 tentang Pemberian BHR Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

“BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Kemudian ketentuan lainnya yakni pengemudi dan kurir online harus terdaftar secara resmi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir untuk mendapatkan BHR.

Pemerintah juga mengimbau agar perusahaan aplikasi dapat transparan dalam perhitungan besaran BHR keagamaan kepada para pengemudi dan kurir platform daring.

“BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari, tetapi kami mengimbau untuk bisa dibayarkan lebih cepat dari batas waktu itu,” lanjut Yassierli.

Di samping itu, dia menegaskan bahwa pemberian BHR ojol bersifat imbauan kepada perusahaan. Yassierli juga menginstruksikan kepada gubernur dan dinas ketenagakerjaan di daerah untuk turut memantau pelaksanaan pemberian BHR ini di wilayah masing-masing.

Besaran BHR Ojol Lebaran 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemberian BHR tahun ini dapat menjangkau 850.000 mitra pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar.

“Dan ini [nilainya] dua kali lipat dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Airlangga menjabarkan bahwa Grab dan Gojek menyiapkan dana agregat senilai Rp100 miliar—110 miliar untuk BHR 2026. Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan dana BHR 2025 masing-masing platform sekitar Rp50 miliar.

Apabila dihitung berdasarkan dana agregat dan jumlah pengemudi aktif, maka rata-rata BHR 2026 yang akan diterima setiap driver Gojek dan Grab adalah sekitar Rp250.000—275.000.

Sementara itu, nilai BHR 2026 dari Maxim dan InDrive belum bisa dihitung karena Airlangga tidak mengumumkan nilai dana agregat dari kedua perusahaan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Lisadarti mengatakan, pihaknya sedang menyusun Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait pemberian bantuan hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol). Lisa menyampaikan, besaran BHR sendiri masih menunggu hasil keputusan bersama antara Kemenaker dan perusahaan aplikator ojol.

"BHR ini harus ada kesepakatan dan persetujuan dari para aplikator. Kalau seandainya pemerintah menetapkan langsung, ada penolakan, nanti malah ramai lagi karena yang akan membayar aplikator, bukan kami Kementerian Ketenagaan Kerja," ujar Lisa dalam acara Iftar & Media Gathering inDrive Indonesia 2026 di Restoran Aroem, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lisa mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan memanggil seluruh aplikator untuk membahas nominal BHR kepada para pengemudi ojol pada Kamis (26/2/2026). Lisa berharap nominal dan surat edaran Menaker terkait BHR sudah bisa terbit usai pertemuan tersebut.

Lisa menyampaikan, pertemuan besok juga akan membahas waktu pemberian BHR. Berkaca pada Lebaran tahun lalu, BHR untuk ojol diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya sih tujuh hari sebelum Lebaran, tapi ada skema untuk 14 hari sebelum hari Lebaran," kata Lisa.

Lisa mengatakan, keputusan mengenai besaran BHR, penerima, hingga waktu pemberian BHR akan diputuskan usai pertemuan tersebut. Lisa mengatakan Kemenaker akan mendengar masukan dari para aplikator terkait hal tersebut.

"Ada sebagian aplikator yang belum siap kalau 14 hari. Tapi ada juga yang sudah siap juga untuk 14 hari tersebut. Jadi kita tunggu saja pengumumannya seperti apa," kata Lisa.