Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) melonjak signifikan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Adapun, kasus THR yang tidak dibayarkan menjadi keluhan paling dominan dari para pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan selama periode 13–18 Maret 2026 hingga pukul 15.00 WIB, Posko THR dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 menerima 2.113 aduan yang melibatkan 1.388 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.273 laporan merupakan kasus THR tidak dibayarkan. Selain itu, terdapat 474 laporan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan dan 366 laporan terkait keterlambatan pembayaran.

“Kami tegaskan, setiap aduan yang masuk, terutama terkait THR yang tidak dibayarkan, menjadi prioritas pengawasan kami. Kami minta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan agar hak pekerja dapat diterima tepat waktu,” kata Ismail dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Ismail mengimbau perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menunggu hingga batas akhir pembayaran.

Berdasarkan sebaran wilayah, aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 573 laporan dari 461 perusahaan. Disusul Jawa Barat dengan 461 aduan dari 173 perusahaan, serta Banten dengan 173 aduan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 tetap beroperasi selama libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Lebaran. Langkah ini diambil untuk menjamin akses layanan pengaduan tetap terbuka di tengah meningkatnya kebutuhan pekerja.

“Pekerja/buruh yang ingin mengadukan THR maupun pengemudi dan kurir online yang ingin berkonsultasi seputar BHR tetap bisa menggunakan layanan yang kami sediakan, baik secara tatap muka maupun daring,” jelas Yassierli.

Dia menegaskan pengawasan juga diperketat dengan menyiagakan pengawas ketenagakerjaan guna mempercepat penanganan laporan.

“Khusus untuk aduan THR, kami juga menyiagakan Pengawas Ketenagakerjaan agar setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, jadi penanganannya akan lebih cepat,” terangnya.

Adapun, layanan ini tetap tersedia baik secara tatap muka maupun daring selama periode libur. Layanan langsung dibuka setiap hari pukul 08.00–15.00 WIB di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker.

Sementara itu, layanan online dapat diakses melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id dan WhatsApp di nomor 081280001112. Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 Kemnaker direncanakan tetap dibuka hingga H+7 Idulfitri.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa selama periode 4–17 Maret 2026, Posko THR dan BHR Kemnaker telah menerima 2.488 layanan konsultasi. Dari jumlah tersebut, 1.993 konsultasi terkait THR dan 495 konsultasi terkait BHR.

Menurut Indah, kanal live chat pada situs poskothr.kemnaker.go.id menjadi layanan yang paling banyak digunakan masyarakat, yakni sebanyak 2.246 layanan, terdiri atas 1.752 konsultasi THR dan 494 konsultasi BHR.

Selain itu, Pusat Bantuan Kemnaker pada situs bantuan.kemnaker.go.id menerima 222 konsultasi yang seluruhnya terkait THR, sedangkan layanan tatap muka mencatat 20 layanan.

Bisnis.com, PALEMBANG— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan (Disnakertrans Sumsel) melaporkan terdapat sebanyak 20 pengaduan yang masuk ke dalam Posko Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Lebaran 2026.

Kepala Disnakertrans Sumsel Indra Bangsawan mengatakan bahwa total pengaduan tersebut merupakan laporan yang masuk dari tanggal 12 hingga 15 Maret 2026.

“Laporan yang diterima baik itu pengaduan yang disampaikan melalui layanan online maupun secara tatap muka,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Dia menuturkan bahwa laporan tersebut berasal dari pekerja di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumsel, dengan jumlah terbanyak dari Kota Palembang.

Persoalan yang diadukan juga cukup beragam, antara lain THR tidak dibayar, THR tidak sesuai ketentuan, dan THR terlambat bayar.

“Sampai sekarang dari total 20 pengaduan, sebanyak 18 masih dalam proses dan 2 telah selesai,” jelasnya.

Secara rinci pengaduan terkait THR melalui kanal pusat, meliputi Kota Palembang 8 pengadu dengan rincian 4 THR tidak dibayarkan, 3 THR tidak sesuai ketentuan dan 1 pengadu THR terlambat bayar.

Kabupaten Ogan Ilir 1 pengadu dengan keterangan THR tidak dibayarkan, Banyuasin 2 pengadu dengan aduan THR terlambat bayar, Musi Banyuasin dan Lahat masing-masing 1 aduan karena THR tidak dibayarkan.

Selanjutnya Ogan Komering Ilir 3 aduan dengan persoalan dua THR tidak dibayarkan dan 1 terlambat bayar, Kabupaten Muara Enim satu pengaduan karena THR tidak sesuai ketentuan, OKU 1 aduan dengan kasus THR tidak dibayarkan.

“Kemudian terdapat dua pengaduan yang disampaikan melalui posko kabupaten/kota, antara lain Ogan Ilir 1 pengaduan dengan persoalan THR terlambat bayar dan dari Musi Rawas 4 pengaduan dengan keluhan yang sama THR tidak dibayarkan,” tutur dia.

Indra menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat penanganan kasus dari pengaduan yang telah disampaikan oleh para pekerja.

“Pemprov Sumsel melakukan upaya percepatan penanganan kasus terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR maupun THR tidak sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima aduan terhadap 1.121 perusahaan terkait dugaan pelanggaran pemberian tunjangan hari raya (THR) 2026.

Data Posko Pengaduan THR Kemnaker 2026 per Selasa (17/3/2026) pukul 10.00 WIB mencatat bahwa dari jumlah tersebut, pengaduan terhadap THR yang tidak dibayar mencapai 975 perusahaan, THR tidak sesuai ketentuan sebanyak 378 perusahaan diadukan, serta 302 lainnya karena THR terlambat diberikan.

Seluruh aduan tersebut sedang dalam tindak lanjut pengawas ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mempersilakan pekerja yang belum menerima haknya untuk mengadu ke posko THR ini.

“Jadi silakan sampaikan aduan kalau mereka seharusnya mendapatkan THR, tapi tidak. Posko ini juga ada di daerah. Ini terus kita monitor,” kata Yassierli usai pelepasan mudik bersama di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Dia menegaskan, batas waktu pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja adalah H-7 hari raya keagamaan. Dalam konteks hari raya Idulfitri 2026, batas waktu tersebut telah terlewati.

Yassierli menjamin bahwa setiap aduan yang disampaikan pekerja akan ditindaklanjuti Kemnaker melalui sejumlah proses, mulai dari verifikasi hingga pemberian sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, dia menerangkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pemberian THR sesuai ketentuan akan menanggung tambahan denda 5% dari besaran THR yang seharusnya diberikan.

“Sesudah kita tindaklanjuti, mereka [perusahaan] harus membayar. Nanti masuk ke nota pemeriksaan. Mereka harus membayar THR ditambah dendanya 5%,” tegas Yassierli.

Adapun, Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR Keagamaan. Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Salah satu poin yang termaktub dalam surat edaran tersebut adalah THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, tetapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja akan dikenakan denda tambahan sebesar 5% dari besaran THR yang seharusnya diberikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa setiap tahunnya selalu terdapat aduan mengenai pemberian THR oleh perusahaan, baik yang tidak membayar, terlambat membayar, maupun membayar tidak sesuai ketentuan.

“Tiap tahun itu pasti ada aduan dan kita tindak lanjuti. Setelah kita tindak lanjuti, mereka harus membayar. Nanti masuk ke nota pemeriksaan. Mereka harus membayar ditambah dendanya 5%,” kata Yassierli usai pelepasan mudik bersama di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, setiap pengaduan terkait THR akan ditindaklanjuti Kemnaker melalui sejumlah proses, diawali dengan verifikasi berupa mendatangi maupun memanggil perusahaan terkait untuk memberikan keterangan.

Apabila pelanggaran pemberian THR oleh perusahaan dinyatakan benar, maka pengawas ketenagakerjaan akan mengambil tindak lanjut dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga Selasa pukul 10.00 WIB, Posko THR Kemnaker telah mencatat aduan terhadap 1.121 perusahaan. Sebanyak 975 perusahaan diadukan karena tidak membayar THR, 378 perusahaan karena membayar tidak sesuai ketentuan, serta 302 lainnya karena terlambat membayarkan THR.

Yassierli menambahkan bahwa sejak H-14 hingga H-7 Lebaran Idulfitri 2025, pihaknya telah melayani ribuan konsultasi mengenai THR. Saat ini, Posko THR Kemnaker fokus melayani aduan terkait pemberian THR, mengingat batas waktu pembayaran adalah paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

“Sekarang posko-posko kami dijaga oleh para pengawas yang akan menindaklanjuti aduan. Jadi silakan sampaikan aduan jika mereka seharusnya mendapatkan THR. Posko ini juga ada di daerah dan ini terus kita monitor,” ujar Yassierli.

Adapun, Menaker telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR Keagamaan. Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Salah satu poin yang termaktub dalam surat edaran tersebut adalah THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan diimbau untuk dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru telah menerima 13 laporan dari karyawan swasta yang belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan seluruh perusahaan wajib menuntaskan pembayaran THR paling lambat pada H-7 Idul Fitri 1447 H.

"Untuk pengaduan THR, sampai hari ini sudah ada 13 laporan yang kami terima," ujarnya Sabtu (14/3/2026).

Jamal menjelaskan, seluruh aduan yang masuk sudah mulai ditindaklanjuti. Tahap awal, tim Disnaker melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan yang dilaporkan agar segera membayarkan THR karyawan sesuai batas waktu yang ditentukan.

"Kami ingatkan supaya yang belum berikan THR agar cepat dibayarkan. H-7 Lebaran itu tidak ada lagi perusahaan yang belum membayar THR karyawan," ujarnya.

Perusahaan yang tetap tidak membayarkan THR hingga batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Bagi karyawan yang belum menerima THR, Disnaker Kota Pekanbaru telah membuka dua jalur pengaduan. Pertama, laporan langsung ke kantor Disnaker di Jalan Samarinda, Kelurahan Tangkerang Tengah. Kedua, pengaduan secara online melalui laman https://s.id/PoskoPengaduanTHR2026.

"Pengaduan THR ini kita buka sampai hari H Idul Fitri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai membuka layanan aduan terkait tunjangan hari raya (THR) pada Jumat (14/3/2026) menjelang lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pembukaan layanan aduan ini menyusul layanan konsultasi THR dan bonus hari raya (BHR) ojek/kurir online yang telah dibuka sejak 2 Maret 2026 lalu.

“Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 memiliki 2 layanan, yaitu konsultasi dan aduan. Mulai hari ini, layanan aduan sudah kami buka," kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).

Dia menjelaskan, layanan konsultasi tersebut melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak penerimaan THR bagi pekerja dan BHR bagi mitra ojek daring, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, melalui layanan pengaduan, pekerja atau buruh dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau yang dibayarkan secara dicicil.

"Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di posko. Jadi, kami harapkan masyarakat yang mengalami kendala terkait pembayaran THR atau BHR silahkan lakukan pengaduan di posko," tutur Yassierli.

Sejauh ini, Kemnaker telah mencatat 1.134 konsultasi baik secara daring, tatap muka, hingga melalui pusat bantuan sepanjanga 2 Maret hingga 12 Maret 2026.

Masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi dan pengaduan seputar THR dan BHR secara daring melalui situs web poskothr.kemnaker.go.id dan layanan WhatsApp di nomor 081280001112.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian terkait untuk meninjau kembali penyaluran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Dalam sambutannya pada Rapat Kabinet Paripurna terkait kesiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo juga memerintahkan agar seluruh hak pekerja tersebut dapat diterima sesuai ketentuan.

"Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu," kata Prabowo.

Bisnis.com, MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara (Sumut) membuka tujuh posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) mulai Jumat (13/3/2026) untuk memastikan hak pekerja jelang Idulfitri 1447 Hijriah dipenuhi oleh perusahaan.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan ketujuh posko yang berlokasi di unit pelaksana teknis (UPT) di kabupaten/kota serta kantor Disnaker Sumut tersebut akan dibuka h-7 Idulfitri hingga setelah Lebaran.

"Posko nanti aktif mulai tanggal 13 Maret sampai dua minggu setelah lebaran. Lokasinya di 6 UPT kami dan kantor Disnaker Provinsi Sumut sendiri," ujar Yuliani, Rabu (11/3/2026).

Dijelaskan Yuliani pembentukan posko pengaduan THR di daerah merupakan instruksi langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

Posko-posko tersebut nantinya akan menerima laporan dari pekerja terkait pembayaran THR. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.

"Jika nanti ditemukan perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan," tegasnya.

Adapun perusahaan ditekankan untuk membayar THR kepada pekerja paling lama h-7 Idulfitri.

Besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan senilai satu bulan upah dengan komponen berupa upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Yuli mengatakan pengusaha bisa dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran jika terlambat membayar THR kepada para pekerja. Pengusaha juga bisa dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pelaporan langsung ke posko, pengaduan persoalan THR juga dapat disampaikan pekerja secara daring melalui laman resmi Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id.

Yuliani berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi ketentuan pembayaran THR yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016 ini.

"Kami harap perusahaan-perusahaan patuh sehingga hubungan kerja yang harmonis di Sumut tetap terjaga dan hak pekerja menjelang hari raya keagamaan terpenuhi," ujarnya. (240)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Banten membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 yang dipusatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten.

Posko dibuka sebagai bentuk pelayanan kepada pekerja/buruh dan Perusahaan di wilayah Provinsi Banten. Pembentukan posko berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04.00/III/2026 tentang THR dan No M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi.

Nomor kontak yang bisa dihubungi oleh warga Banten untuk aduan THR yaitu:

• Rizal (085715357372)
• Rossi (087774642265)

Posko THR ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsultasi maupun menyampaikan aduan terkait kendala pembayaran THR oleh perusahaan. Posko dibuka untuk memastikan setiap hak pekerja/buruh terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri/Hari Raya Keagamaan.

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 sektor Swasta

• Wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil
• THR paling lambat dibayarkan H-7 Idul Fitri (Sebelum lebaran)
• THR dibayarkan dengan masa kerja minimal 1 tahun dan THR dibayar 1 bulan gaji
• Masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional sesuai ketentuan UU

Panduan pemberian THR dan BHR Idul Fitri 2026 untuk Pengemudi dan Kurir online

• Diberikan kepada sekitar 850 ribu mitra penerima/pengemudi atas kesepakatan pemerintah dan Perusahaan aplikator transportasi online
• Penyaluran mulai H-14 dan paling lambat H-7 lebaran.
• Adanya posko THR diharapkan dapat menciptakan hubungan industri yang harmoni antara pekerja dan pengusaha di Provinsi Banten.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak segan untuk menindak perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.

"THR dan BHR adalah hak pekerja yang wajib dipenuhi. Kami tidak akan segan menindak pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban ini. Negara hadir untuk memastikan setiap pekerja dapat merayakan hari raya dengan tenang dan bergembira bersama keluarga," kata Yassierli dikutip dari keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pekerja atau buruh yang mengalami permasalahan terkait dengan THR atau BHR dapat menyampaikan aduan ke Posko THR yang berlokasi di Kantor Kemnaker. Posko THR berlokasi di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker, Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layanan konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari para pekerja di Posko ini terkait dengan hak dan mekanisme penghitungan THR, termasuk dalam situasi PHK.

"Yang biasanya ditanyakan itu, apakah saya layak mendapatkan THR ketika saya bekerja tapi tiba-tiba ada kasus PHK dan seterusnya. Kemudian cara menghitungnya seperti apa. Posko ini hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu," ujarnya.

Selain layanan konsultasi, Posko juga menyediakan layanan pengaduan yang mulai diaktifkan pada H-7 sebelum Hari Raya, sesuai dengan batas waktu pembayaran THR yang ditetapkan pemerintah. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, termasuk Sabtu, Minggu, bahkan saat hari raya sekalipun. Melalui layanan ini, pekerja dapat melaporkan berbagai permasalahan pembayaran THR, seperti THR yang belum dibayar atau dibayarkan secara dicicil.

Setiap pengaduan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan yang berjaga setiap hari di Posko. Dengan mekanisme ini, Kemnaker memastikan setiap laporan dari pekerja mendapatkan respons cepat dan penanganan yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan THR

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian tunjangan hari raya (THR) menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026. Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih,” kata Yassierli saat membacakan poin pertama SE tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, SE tersebut menegaskan bahwa THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak.

Poin kedua, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, tetapi perusahaan diimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Berikutnya, Menaker juga memerinci bahwa THR senilai satu bulan upah diberikan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari ketentuan tersebut diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional yang dimaksud adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

Aturan BHR

Selain itu, pemerintah melalui Kemnaker juga telah menerbitkan aturan BHR untuk ojek online dan kurir online. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Ketentuan pemberian BHR oleh perusahan aplikator kepada mitra pengemudi ini bersifat imbauan.

“Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Dalam surat tersebut, Menaker menjelaskan bahwa BHR keagamaan 2026 diberikan dengan memperhatikan sejumlah hal. Pertama. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada dalam jangka waktu 12 bulan terakhir.

Poin kedua, pemberian BHR dilakukan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih pengemudi atau kurir selama 12 bulan terakhir. Berikutnya, perusahaan aplikasi diimbau agar transparan dalam perhitungan besaran BHR, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Aulia Hakim, meminta perusahaan-perusahaan di Jateng agar tidak mencicil pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran kepada para pegawainya. Menurut Aulia, kasus pencicilan THR kerap berulang setiap tahunnya dan seharusnya dapat ditindak tegas sesuai aturan.

Dia menerangkan, pemberian THR kepada pekerja telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. "Dalam aturan itu, tak ada satu pun pasal yang menyebutkan boleh mencicil. THR harus dibayar secara penuh," kata Aulia saat diwawancarai, Jumat (6/3/2026).

Aulia menambahkan, pembayaran THR harus dilakukan maksimal H-7 Lebaran. Ia mengungkapkan, per 2 Maret 2026 lalu, KSPI Jateng sudah membuka posko pengaduan bagi pekerja yang menghadapi masalah pembayaran THR. Posko tersebut dibuka di sejumlah daerah basis pekerja seperti Cilacap, Karanganyar, Demak, Jepara, Brebes, Tegal, dan Kota Semarang.

“Nanti yang bukan basis-basis, seperti Temanggung, Purbalingga, Banjarnegara, kita akan hubungkan untuk pendampingannya dari kabupaten terdekat yang menjadi basis,” ujar Aulia.

Dia pun berharap Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng dapat melakukan penindakan tegas jika menerima laporan soal perusahaan yang tidak memenuhi prosedur pembayaran THR kepada pekerja.

"Selalu jadi persoalan klasik, mencicil, mengaku tak sanggup bayar, padahal kondisi perusahaan baik-baik saja. Harusnya tegas. Ini yang melanggar hukum, bukan cuma sanksi administrasi, tapi pidana. Tegakkan aturan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan pihaknya telah membuka posko konsultasi dan pengaduan THR. Posko tersebut beroperasi pada 2-31 Maret 2026. "Untuk konsultasinya tanggal 2-13 Maret. Sementara pengaduannya tanggal 14-31 Maret. Untuk konsultasi dilakukan kurang dari H-7 atau maksimal H-8," ujar Aziz ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Kota Semarang, Senin (2/3/2026).

Dia mengatakan, selain di Kantor Disnakertrans Jateng, posko konsultasi dan pengaduan soal THR juga dibuka di enam kantor Satuan Pengawas Ketenagakerjaan di Jateng, yakni di Surakarta, Magelang, Pati, Banyumas, Pekalongan, dan Semarang. Posko tersebut beroperasi Senin-Jumat pukul 07.30-14.30 WIB.

Aziz mengungkapkan, Disnakertrans Jateng juga menerima aduan melalui surat dan situs website resminya. Selain itu, mereka turut menyediakan layanan telepon bagi pekerja yang hendak mengadukan isu terkait THR di nomor 0819 1952 4945.

"Jadi untuk pengaduan Sabtu-Ahad itu online. Ada petugas yang memang bertanggung jawab untuk itu," kata Aziz.

Menurut Aziz, pekerja juga dipersilakan jika hendak melapor dan mengadu langsung ke kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pelaporan itu nantinya akan tetap dikoordinasikan ke Disnakertrans Jateng.

Aziz mengungkapkan, tahun lalu Disnakertrans Jateng menerima lebih dari 100 aduan terkait pembayaran THR pekerja. Bentuk kasusnya antara lain THR tidak dibayarkan dan pembayaran THR dengan cara dicicil.

Menurut Aziz, sebagian besar laporan yang masuk akhirnya dapat diselesaikan. "Tapi ada beberapa yang belum selesai, misalnya seperti Sritex. Sritex itu belum selesai kewajibannya karena pemberian THR menunggu penjualan atau lelang dari budel pailit," ujarnya.

Menurut Aziz, terdapat sekitar lima perusahaan di Jateng yang menghadapi persoalan pembayaran THR seperti Sritex pada tahun lalu.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) membuka posko layanan konsultasi dan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sumsel Eki Zakiyah mengatakan posko mulai beroperasi sejak 2 Maret hingga 27 Maret 2026, untuk memberikan layanan konsultasi sekaligus menerima pengaduan terkait pembayaran THR.

“Melalui posko ini, pekerja yang memiliki kendala terkait pembayaran THR dapat menyampaikan pengaduan agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Eki menerangkan layanan posko dapat diakses para pekerja melalui dua pilihan cara. Pertama, yaitu secara tatap muka di Kantor Disnakertrans Provinsi Sumsel pada hari Senin hingga Jumat selama jam kerja.

Selain itu, pengaduan dapat dilakukan online melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://poskothr.kemnaker.go.id yang dibuka setiap hari pukul 08.00–15.00 WIB.

“Layanan juga tersedia di kantor dinas yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota yang ada di Sumsel,” imbuhnya.

Menurutnya, pekerja yang mengadukan masalah THR secara langsung harus mengisi formulir pengaduan. Selanjutnya, petugas akan melakukan konfirmasi sekitar tujuh hari sebelum hari raya untuk memastikan apakah perusahaan sudah membayarkan THR atau belum.

Jika hingga batas waktu tersebut THR belum dibayarkan, maka laporan akan ditindaklanjuti oleh tim pengawas ketenagakerjaan.

“Pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum hari raya, namun kami mengimbau perusahaan untuk membayarkannya lebih awal,” tuturnya.

Pihaknya juga mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan.

Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. Sedangkan perusahaan yang tidak membayarkan THR dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

“Setiap pengaduan yang masuk akan kami klarifikasi terlebih dahulu. Jika terbukti, tim pengawas Disnakertrans Sumsel akan turun ke perusahaan sesuai wilayah tugasnya,” katanya.

Eki menambahkan, selain dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya, THR juga harus dibayarkan penuh dalam bentuk uang dan tidak boleh dicicil.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan sejumlah masalah tunjangan hari raya (THR) pekerja swasta yang berulang dari tahun ke tahun, khususnya terkait ketidakpatuhan pengusaha hingga kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan.

Presiden KSPN Ristadi menyoroti bahwa tidak adanya jaminan realisasi pemberian THR oleh pengusaha berdampak besar terhadap pekerja.

“Untuk THR pekerja swasta, tidak ada jaminan semua pekerja menerimanya. Hal ini berbeda dengan ASN dan TNI-Polri yang sudah terjamin THR-nya dengan dana APBN,” kata Ristadi dalam keterangannya kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, buruh swasta kerap kali tidak menerima THR lebaran Idulfitri lantaran berbagai sebab. Beberapa di antaranya yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum Ramadan, arus kas perusahaan buruk yang menyebabkan THR tak bisa diberikan penuh, hingga pengusaha ‘nakal’ yang sengaja tak memberikan THR.

Di samping itu, Ristadi menyebut bahwa pengaduan pelanggaran THR di posko-posko pemerintah maupun serikat pekerja hanya sebagian kecil yang terselesaikan.

Dia menilai pemerintah perlu membuat regulasi yang diimbangi dengan pengawasan teknis di lapangan, sehingga terdapat kepastian penerimaan THR oleh pekerja.

“Data Kemnaker menyebutkan ada sekitar 1.700 pengawas ketenagakerjaan, bahkan mungkin sekarang sudah berkurang karena mutasi atau pensiun. Sementara, data sistem informasi industri nasional menyebutkan jumlah perusahaan ada lebih dari 250.000,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ristadi menyebut bahwa serikat pekerja hanya berwenang mendorong proses perumusan kebijakan THR dan implementasinya, sedangkan keputusan dan pengawasan utama tetap ada di tangan pemerintah.

Dia pun memberikan apresiasi atas penjelasan teknis besaran dan waktu pemberian THR untuk ASN, TNI-Polri, dan pekerja swasta oleh pemerintah pada Selasa (3/3/2026) kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian THR menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam SE Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026.

Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“Kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kita imbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut,” kata Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).