Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal peringatan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai lima sektor industri dalam tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan akan mempelajari lebih lanjut isu tersebut, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Menurutnya, dinamika perusahaan yang tumbuh dan tumbang merupakan hal wajar dalam dunia usaha.

"Saya akan dorong lagi pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat, tapi kalau masalah perusahaan jatuh bangun akan selalu ada," katanya ketika ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia menekankan pentingnya melihat kondisi secara seimbang, tidak hanya perusahaan yang turun, tetapi juga yang tumbuh.

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan seharusnya mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya perusahaan baru.

"Lima (perusahaan) jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda enggak lihat kan perusahaan yang baru? Berapa, tahu enggak jumlahnya berapa? Enggak kan? Kita harus lihat balance-nya," ujar Purbaya.

"Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul," jelasnya.

Walau begitu, ia menegaskan dalam kompetisi bisnis akan selalu ada perusahaan yang tidak bertahan. Pemerintah akan memastikan likuiditas tetap terjaga, stimulus cukup, serta iklim usaha terus diperbaiki.

Purbaya mencontohkan insentif untuk sektor otomotif pada Juni 2026, yang ditargetkan menyasar 200 ribu kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu motor listrik dan 100 ribu mobil listrik. Untuk sektor tekstil yang dinilai sulit tumbuh karena kerap dianggap sebagai sunset industry, pemerintah menambah dukungan pembiayaan.

"Tekstil enggak bisa tumbuh karena dianggap sunset industry itnudstri, (jadi) dia susah sekali dapet pinjaman utang," ujar Purbaya.

Purbaya telah menambahkan alokasi kredit untuk sektor furnitur hingga tekstil dari Rp200 miliar menjadi Rp2 triliun. Pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga sekitar 6 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

Kedua, industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak dan membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

Ketiga, industri elektronik. Said menyebut tekanan di industri plastik berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

Keempat, industri otomotif. Industri ini juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

Terakhir, industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut Said, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja, PHK," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," ujarnya.

Selain tekstil, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.

Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nau, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.

Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.

Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

"Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pakai plastik," katanya.

Selain empat sektor tersebut, Said menyebut industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut dia, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PJK," kata dia.

Said mengatakan hingga saat ini buruh belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait peringatan potensi PHK massal tersebut.

Menurut dia, belum ada pula forum pembahasan khusus antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengantisipasi ancaman gelombang pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

Peringatan KSPI ini muncul di tengah tekanan global yang kembali meningkat akibat konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Buruh menilai kondisi tersebut membuat banyak industri padat karya dan manufaktur kembali masuk fase bertahan, sehingga opsi efisiensi tenaga kerja mulai dibicarakan di internal perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan buruh dan masyarakat kecil saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Dalam pidatonya di hadapan ribuan pekerja, Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh hingga petani dan nelayan.

"Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya, sekian kali dan saya merasa jadi Presiden karena dukungan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia," katanya dalam forum tersebut.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi dasar tekadnya untuk memimpin pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, khususnya mereka yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

"Saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang dalam kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yan hidupnya masih sulit, itu adalah tugas saya dan itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin dan itu adalah tekad kami, kami tidak akan gentar. Kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak publik untuk menilai langsung berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam satu tahun terakhir, yang menurutnya berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan buruh.

"Saya kira dalam satu tahun ini, saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia terutama kaum buruh," tandas Prabowo.

Peringatan May Day 2026 di Monas dihadiri oleh ribuan buruh dari berbagai daerah, yang datang untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mendengarkan langsung arah kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.

Kesejahteraan buruh di Indonesia masih jadi isu yang terus disorot. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja belum benar-benar berhenti, terlebih sejak pandemi covid-19 mengguncang perekonomian pada 2020.

Krisis datang bergelombang dan berganti bentuk, tetapi dampaknya hampir selalu sama: perusahaan menahan produksi, melakukan efisiensi, lalu buruh kembali menjadi pihak yang paling dulu merasakan pukulan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 88.519 pekerja terkena PHK, naik dibanding 2024 yang tercatat 77.965 pekerja.

Memasuki 2026, serikat pekerja kembali memperingatkan ancaman gelombang PHK baru di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan biaya industri.

Dalam enam tahun terakhir, setidaknya ada empat momentum besar yang terus membuat posisi buruh berada dalam tekanan. Berikut daftarnya:

Gelombang tekanan pertama datang saat covid-19 meledak pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat pusat perbelanjaan tutup, hotel kosong, restoran sepi, ekspor tersendat, dan pabrik mengurangi jam operasi. Dalam situasi itu, jutaan pekerja langsung terdampak.

Sebagian buruh dirumahkan tanpa kepastian, sebagian dipotong gajinya, dan banyak yang langsung kehilangan pekerjaan.

Perusahaan saat itu menghadapi penjualan yang anjlok sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi jalan tercepat untuk menahan kerugian.

Sejak pandemi itulah pola efisiensi lewat pemangkasan pekerja mulai menjadi respons yang berulang setiap kali ekonomi terguncang.

Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, buruh kembali dihadapkan pada perubahan aturan ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lewat aturan ini, perusahaan mendapat fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perluasan outsourcing, penyesuaian formula pengupahan, hingga mekanisme PHK yang dinilai lebih sederhana.

Dampaknya, status kerja makin banyak berbentuk kontrak pendek dan pekerja lebih mudah diganti ketika perusahaan ingin menekan biaya.

Artinya, ancaman PHK tidak selalu hadir dalam bentuk pemecatan massal sekaligus, tetapi melalui situasi kerja yang makin tidak pasti dan posisi tawar pekerja yang makin lemah saat industri mengalami tekanan.

Ketika dunia mulai pulih, perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 dan kembali memukul industri global. Konflik ini mendorong harga minyak, gas, pupuk, logam, gandum, hingga ongkos logistik internasional naik tajam.

Bagi industri Indonesia, terutama yang masih bergantung pada impor bahan baku, kenaikan itu membuat biaya produksi ikut melonjak. Pabrik tekstil, makanan, kimia, plastik, dan manufaktur harus menghadapi bahan baku mahal sementara daya beli masyarakat belum pulih penuh.

Dalam kondisi itu, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, mengurangi shift, tidak memperpanjang kontrak pekerja, dan membatasi perekrutan baru.

Pasar kerja masuk ke fase rapuh karena industri lebih fokus bertahan daripada menambah tenaga kerja.

Tekanan terbaru datang dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada 2026. Konflik ini kembali memanaskan harga minyak dunia, menekan rupiah, dan membuat ongkos impor bahan baku industri membengkak.

Sektor padat karya menjadi yang paling cepat merasakan imbas karena biaya energi dan bahan baku adalah komponen penting produksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 10 perusahaan mulai memberi sinyal efisiensi dengan sekitar 9.000 buruh berada dalam posisi terancam PHK, terutama di industri tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif.

Polanya masih sama, ketika ongkos produksi naik dan pasar sedang tidak pasti, biaya tenaga kerja menjadi salah satu pos pertama yang ditekan, baik lewat pengurangan lembur, pemangkasan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK langsung.

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan Yasierli mengatakan saat ini baru sekitar 27 persen pekerja di Indonesia yang punya keterampilan digital. Angka ini jauh dibawah standar global yang mencapai 60 persen.

Menaker memaparkan data yang menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif.

Mengutip data LinkedIn, dia menyebutkan bahwa 80 persen pekerjaan saat ini tidak seperti 20 tahun yang lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

"Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen," kata Yasriel dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti green economy, digital platform, dan care economy.

Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness.

Pertama, Technical Skills Readiness. Lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs).

Dia mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kemudian, Human Skills Readiness. Di tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama.

"AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI," tambahnya.

Ketiga, Market Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri.

Oleh karenanya, dia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

"Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan tidak boleh mengorbankan produktivitas tenaga kerja maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menginginkan kinerja industri dan pekerja berjalan optimal di tengah fleksibilitas pola kerja.

“Intinya, kita tidak ingin kebijakan ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dikutip dari Antara.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mengatur penerapan WFH sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan energi di lingkungan kerja.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar.

Menurut Yassierli, edaran tersebut juga bertujuan membentuk pola kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Namun, ia mengakui bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga implementasi kebijakan tidak bisa diseragamkan.

Sejumlah sektor pun dikecualikan dari skema WFH, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional vital. Sektor-sektor tersebut meliputi layanan kesehatan, energi, infrastruktur, ritel, industri manufaktur, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, hingga keuangan.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat imbauan, khususnya bagi sektor swasta. Pemerintah tidak menetapkan hari tertentu untuk WFH, melainkan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing.

“Untuk swasta kita tidak ada spesifik menuliskan, atau menentukan harinya. Jadi sekali lagi, work from home tadi saya sampaikan juga kepada Komisi IX DPR Itu sifatnya imbauan,” ujar dia.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com – Tekanan finansial masih menjadi tantangan nyata bagi pekerja Indonesia.

Hampir separuh responden di Tanah Air mengaku mengalami tekanan ekonomi dalam pekerjaan mereka, di tengah dinamika perubahan dunia kerja yang dipengaruhi teknologi dan ketidakpastian global.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 yang dirilis oleh PricewaterhouseCoopers (PwC).

Survei ini melibatkan hampir 50.000 pekerja di 48 negara, termasuk 812 responden dari Indonesia.

Hampir separuh pekerja Indonesia alami tekanan finansial

Secara global, 55 persen pekerja melaporkan mengalami tekanan finansial, meningkat dari 52 persen pada tahun sebelumnya.

Di kalangan Gen Z secara global, 42 persen bahkan mengaku merasa kewalahan secara finansial.

Di Indonesia, angkanya sedikit lebih rendah, namun tetap signifikan. Sebanyak 49 persen pekerja Indonesia mengaku mengalami tekanan finansial dalam pekerjaan mereka.

Dari jumlah tersebut, 25 persen menyatakan merasa kewalahan, sementara 41 persen melaporkan mengalami kelelahan yang berkaitan dengan kondisi kerja mereka.

Data ini menunjukkan, meskipun kondisi di Indonesia berada sedikit di bawah rata-rata global, tekanan finansial tetap menjadi isu besar bagi tenaga kerja domestik.

Dalam konteks kompensasi, 53 persen pekerja Indonesia melaporkan menerima kenaikan gaji dalam 12 bulan terakhir. Namun, hanya 10 persen yang mendapatkan promosi dalam periode yang sama.

Di sisi lain, ekspektasi pekerja terhadap peningkatan kesejahteraan masih cukup tinggi.

Sebanyak 32 persen responden berencana meminta kenaikan gaji, 31 persen berharap mendapatkan promosi, dan 18 persen mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru.

Angka-angka ini menggambarkan adanya kesenjangan antara peningkatan pendapatan jangka pendek dan mobilitas karier jangka panjang, yang turut memengaruhi persepsi pekerja terhadap stabilitas ekonomi mereka.

Kenyamanan berpendapat lebih tinggi dari global

Di tengah tekanan finansial tersebut, survei juga mencatat sisi positif dari lingkungan kerja di Indonesia.

Sebanyak 76 persen responden pekerja Indonesia mengatakan merasa nyaman mengungkapkan pendapat dan ide mereka terkait pekerjaan kepada tim. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang berada di 62 persen.

Namun demikian, terdapat perbedaan antar kelompok generasi dan level jabatan. Gen X yang berada di posisi manajerial mencatat tingkat kenyamanan tertinggi, yakni 89 persen.

Sebaliknya, Gen Z non-manajer mencatat angka terendah di Indonesia, yakni 68 persen, meskipun masih lebih tinggi dibanding rata-rata global untuk kelompok yang sama sebesar 55 persen.

Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika pengalaman kerja antar generasi.

Kelompok yang lebih senior dan berada di posisi manajerial cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri lebih tinggi dalam menyuarakan pandangan, sementara pekerja muda masih berada dalam fase adaptasi.

Adopsi GenAI dan dampaknya terhadap persepsi kerja

Salah satu temuan penting dalam survei adalah peran generative AI (GenAI) dalam membentuk persepsi pekerja terhadap produktivitas, keamanan kerja, dan kompensasi.

Secara global, 54 persen pekerja telah menggunakan AI dalam 12 bulan terakhir, tetapi hanya 14 persen yang menggunakannya setiap hari.

Di Indonesia, tingkat adopsi relatif lebih tinggi. Sebanyak 69 persen pekerja Indonesia menyatakan telah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka dalam setahun terakhir, meskipun hanya 16 persen yang menggunakan GenAI setiap hari.

Perbedaan frekuensi penggunaan ini berkorelasi dengan persepsi terhadap manfaat yang dirasakan.

Sebanyak 96 persen pekerja Indonesia yang menggunakan GenAI setiap hari melaporkan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, di antara pengguna yang tidak rutin, angka tersebut sebesar 75 persen.

Dalam aspek keamanan kerja, 82 persen pengguna harian GenAI merasa lebih aman dalam pekerjaan mereka, dibandingkan 63 persen di kelompok pengguna tidak rutin.

Dari sisi finansial, 72 persen pengguna harian GenAI melaporkan peningkatan gaji, dibandingkan 52 persen pada kelompok yang tidak menggunakan GenAI secara rutin.

PwC Global Workforce Leader Pete Brown menyatakan, karyawan yang menggunakan AI setiap hari menuai hasilnya, yaitu produktivitas yang lebih tinggi, keamanan kerja yang lebih baik, dan gaji yang lebih tinggi.

"Tetapi untuk meningkatkan manfaat ini, bisnis harus melampaui pelatihan. Pekerjaan itu sendiri perlu dirancang ulang dan kemitraan manusia-mesin perlu didefinisikan ulang," kata Brown, dikutip dari pernyataan resmi PwC Indonesia, Jumat (27/2/2026).

Ini menekankan bahwa manfaat penggunaan AI tidak hanya bergantung pada pelatihan teknis, melainkan juga pada bagaimana organisasi merancang ulang proses kerja dan kemitraan antara manusia dan teknologi.

Kesenjangan akses pembelajaran masih terlihat

Survei ini juga menyoroti aspek pengembangan keterampilan atau upskilling.

Secara global, hanya 51 persen pekerja non-manajer yang merasa memiliki akses terhadap sumber daya pembelajaran yang memadai, dibandingkan 66 persen manajer dan 72 persen eksekutif senior.

Di Indonesia, tingkat akses relatif lebih tinggi di semua level. Sebanyak 64 persen non-manajer merasa memiliki sumber daya pembelajaran yang memadai.

Angka ini meningkat menjadi 78 persen di tingkat manajer dan 89 persen untuk eksekutif senior.

Meski demikian, perbedaan antar level tetap terlihat.

Akses yang lebih besar di tingkat manajerial dan senior menunjukkan adanya kesenjangan pembelajaran yang dapat memengaruhi peluang pengembangan karier, khususnya bagi pekerja di level awal.

Budaya pembelajaran di Indonesia juga tercermin dalam persepsi terhadap kegagalan. Sebanyak 72 persen responden Indonesia mengatakan tim mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar.

Secara global, angka ini berada di 54 persen.

Dinamika tekanan dan harapan

Data dalam laporan ini memperlihatkan gambaran dunia kerja Indonesia yang berada dalam fase transisi.

Di satu sisi, hampir separuh pekerja masih menghadapi tekanan finansial dan kelelahan terkait pekerjaan.

Harapan terhadap kenaikan gaji dan promosi jabatan tetap tinggi, sementara sebagian pekerja mempertimbangkan mobilitas kerja.

Di sisi lain, terdapat indikator positif seperti tingginya kenyamanan menyampaikan pendapat, budaya pembelajaran yang relatif kuat, serta manfaat nyata yang dirasakan oleh pengguna aktif GenAI.

Survei ini menggambarkan persepsi pekerja terhadap kondisi kerja mereka dipengaruhi oleh kombinasi faktor finansial, budaya organisasi, peluang pengembangan, serta adopsi teknologi.

Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 menjadi potret empiris mengenai bagaimana pekerja Indonesia memandang situasi kerja mereka di tengah perubahan yang berlangsung cepat, baik dari sisi ekonomi maupun transformasi digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam dunia kerja menunjukkan dampak nyata terhadap produktivitas, keamanan kerja, hingga tingkat penghasilan pekerja.

Namun, tingkat adopsi dan akses terhadap manfaat AI tersebut masih belum merata.

Hal itu terungkap dalam Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 yang dirilis PwC Indonesia.

Survei ini melibatkan 49.843 responden di 48 negara dan 28 sektor industri, serta dilakukan pada 7 Juli hingga 18 Agustus 2025.

Hasil survei menunjukkan, pekerja yang menggunakan generative AI setiap hari melaporkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang jarang atau tidak menggunakan teknologi tersebut.

Secara global, 92 persen pengguna harian AI menyatakan produktivitas mereka meningkat.

Sebanyak 58 persen merasa keamanan kerja mereka lebih kuat, dan 52 persen melaporkan peningkatan gaji.

Sebaliknya, di antara pekerja yang hanya menggunakan AI secara sporadis, hanya 58 persen yang merasakan peningkatan produktivitas.

Sebanyak 36 persen merasa lebih aman secara profesional, dan 32 persen melihat kenaikan gaji.

Pete Brown, Global Workforce Leader PwC, menyatakan, karyawan yang menggunakan AI setiap hari menuai hasilnya, yakni produktivitas yang lebih tinggi, keamanan kerja yang lebih baik, dan gaji yang lebih tinggi.

"Tetapi untuk meningkatkan manfaat ini, bisnis harus melampaui pelatihan. Pekerjaan itu sendiri perlu dirancang ulang dan kemitraan manusia-mesin perlu didefinisikan ulang," tutur Brown, dikutip dari pernyataan resmi PwC Indonesia, Jumat (27/2/2026).

"Keberhasilan dalam hal ini akan menentukan apakah GenAI menjadi mesin pertumbuhan dan inklusi yang sesungguhnya, atau hanya peluang yang terlewatkan," imbuh Brown.

96 persen pekerja Indonesia yang menggunakan AI melaporkan peningkatan produktivitas

Di Indonesia, tren serupa terlihat dengan intensitas yang bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.

Sebanyak 96 persen pekerja Indonesia yang menggunakan AI setiap hari melaporkan peningkatan produktivitas.

Kemudian, 82 persen merasa keamanan kerja mereka meningkat, dan 72 persen mengaku memperoleh kenaikan kompensasi alias gaji.

Untuk pekerja yang tidak menggunakan AI setiap hari, 75 persen tetap melaporkan peningkatan produktivitas.

Sebanyak 63 persen merasa aman dalam pekerjaan mereka, dan 52 persen menyatakan memperoleh kenaikan gaji.

Dari sisi adopsi, 69 persen responden di Indonesia menyatakan telah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka selama 12 bulan terakhir.

Namun demikian, hanya 16 persen yang menggunakan generative AI setiap hari, dan 8 persen yang menggunakan agentic AI secara harian.

Secara global, 54 persen responden menyatakan telah menggunakan AI dalam setahun terakhir. Akan tetapi, hanya 14 persen yang menggunakannya setiap hari.

Untuk agentic AI, pengguna harian secara global hanya mencapai 6 persen.

Temuan ini menunjukkan, meskipun manfaat penggunaan AI cukup jelas, tingkat pemanfaatan intensif masih terbatas.

Perubahan yang diperkirakan terjadi

Survei tersebut juga menyoroti ekspektasi pekerja terhadap perubahan besar dalam beberapa tahun ke depan.

Lita Dewi, Workforce Transformation Leader PwC Consulting Indonesia, mengatakan, perubahan-perubahan ini akan menentukan masa depan pekerjaan, yakni regulasi, teknologi, geopolitik, serta preferensi pelanggan.

Lita menjabarkan, di Indonesia, hampir separuh pekerja yang disurvei memperkirakan dampak besar dari pergeseran regulasi (49 persen), dan 45 persen mengantisipasi transformasi teknologi, meningkat menjadi 74 persen di antara pengguna GenAI harian.

"Sementara itu, 44 persen pekerja yang disurvei percaya bahwa konflik geopolitik dan perubahan preferensi pelanggan juga berdampak pada pekerjaan mereka dalam tiga tahun ke depan," tutur dia.

Data menunjukkan 49 persen pekerja Indonesia memperkirakan perubahan regulasi akan berdampak besar terhadap pekerjaan mereka.

Sebanyak 45 persen mengantisipasi transformasi teknologi, dan angka ini meningkat menjadi 74 persen di kalangan pengguna harian GenAI.

Selain itu, 44 persen pekerja Indonesia percaya bahwa konflik geopolitik dan perubahan preferensi pelanggan juga akan memengaruhi pekerjaan mereka dalam tiga tahun ke depan.

Ketimpangan akses pengembangan keterampilan

Survei PwC juga mengidentifikasi adanya upskilling divide atau kesenjangan akses terhadap peluang pembelajaran dan pengembangan keterampilan.

Secara global, hanya 51 persen non-manajer yang merasa memiliki sumber daya yang cukup untuk belajar dan berkembang.

Angka ini meningkat menjadi 66 persen di kalangan manajer dan 72 persen di tingkat eksekutif senior.

Di Indonesia, kesenjangan tersebut tetap terlihat, meskipun persentasenya lebih tinggi.

Sebanyak 64 persen non-manajer merasa memiliki akses terhadap sumber daya pembelajaran. Angka ini meningkat menjadi 78 persen di tingkat manajer dan 89 persen di kalangan eksekutif senior.

Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pengembangan keterampilan cenderung meningkat seiring dengan jenjang jabatan.

Budaya belajar di tempat kerja

Budaya organisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan.

Secara global, 54 persen responden menyatakan bahwa tim mereka memperlakukan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Namun, terdapat perbedaan antar sektor.

Di sektor teknologi, angka tersebut mencapai 65 persen. Sebaliknya, di sektor transportasi dan logistik, hanya 47 persen responden yang menyatakan hal serupa.

Di Indonesia, 72 persen pekerja menyatakan bahwa kegagalan diperlakukan sebagai peluang belajar. Angka ini bahkan mencapai 88 persen di sektor jasa keuangan.

Selain itu, 76 persen pekerja Indonesia menyatakan merasa nyaman berbagi ide dan saran di tempat kerja. Secara global, angka tersebut berada di 62 persen.

Berdasarkan kelompok generasi, manajer Gen X di Indonesia mencatat tingkat kenyamanan tertinggi dalam menyampaikan pandangan, yakni 89 persen.

Sementara itu, non-manajer Gen Z berada pada angka 68 persen, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata global untuk kelompok serupa, yaitu 55 persen.

Secara keseluruhan, Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 menggambarkan dinamika dunia kerja yang dipengaruhi percepatan adopsi teknologi, perubahan regulasi, kondisi geopolitik, serta tekanan finansial yang masih dirasakan sebagian pekerja.

Survei ini melibatkan hampir 50.000 pekerja di berbagai sektor industri dan negara, dengan penyesuaian data berdasarkan distribusi usia dan gender di masing-masing populasi tenaga kerja.

Temuan tersebut menunjukkan perbedaan pengalaman dan persepsi yang cukup signifikan antara pekerja yang menggunakan AI secara intensif dan mereka yang belum mengadopsinya secara rutin, serta adanya kesenjangan akses terhadap pengembangan keterampilan di berbagai jenjang organisasi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendorong pemerintah untuk bersikap tegas melawan modus pengusaha merumahkan karyawan. Hal ini merespons kasus dirumahkannya puluhan buruh pabrik Mie Sedaap jelang hari raya Lebaran.

KSPI dan Partai Buruh menilai kasus buruh pabrik Mie Sedaap sebagai puncak gunung es dari persoalan serius terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan praktik "dirumahkan" tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan modus baru untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.

"Perusahaan memang tidak melakukan PHK. Itu benar. Tapi buruh dirumahkan, tidak dibayar gajinya menjelang Lebaran, dan tidak dibayarkan THR. Ini modus," tegas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Menurut laporan yang masuk ke Posko Orange Partai Buruh di Gresik, sedikitnya 20 buruh Mie Sedap mengadu karena belum dipanggil kembali bekerja, padahal kontrak mereka masih berlaku. Status mereka bukan di-PHK, melainkan dirumahkan.

"Kalimatnya harus hati-hati. Bukan PHK. Dirumahkan. Kontrak masih ada, tapi gaji tidak dibayar dan THR dihindari," ujarnya.

KSPI juga menerima laporan adanya pemutusan kontrak secara sepihak melalui pesan WhatsApp terhadap pekerja kontrak dan outsourcing di sejumlah perusahaan padat karya. Cara ini dinilai sebagai upaya menghindari pertemuan langsung dengan buruh dan menghindari kewajiban THR.

Berkaca dari kondisi tersebut, Said mendesak pemerintah dan DPR RI agar pembayaran THR dilakukan paling lambat H-21 sebelum Lebaran, bukan H-14 atau H-7 seperti selama ini. Menurutnya, pembayaran lebih awal akan mempersempit ruang manipulasi.

"THR harus dibayar tiga minggu sebelum Lebaran. Dan upah satu bulan sebelum Lebaran juga wajib dibayar penuh. Jangan beri celah bagi pengusaha untuk memainkan status buruh," kata Said.

Ia juga menilai sanksi administratif tidak lagi cukup. KSPI dan Partai Buruh mengusulkan agar pelanggaran pembayaran THR dikategorikan sebagai dugaan penggelapan hak buruh sehingga dapat dikenakan sanksi pidana ringan (tipiring) untuk memberikan efek jera.

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh mendesak agar THR dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21).

"Percuma buruh menerima THR kalau langsung dipotong pajak. Apalagi THR sering digabung dengan gaji bulanan, sehingga terkena pajak progresif. Ini memberatkan," ujar Said.

Ia menjelaskan bahwa di banyak kota industri dengan upah minimum di atas Rp5 juta, penggabungan gaji dan THR membuat penghasilan tampak melonjak sehingga terkena potongan pajak lebih besar.

Sebagai solusi jangka panjang, KSPI dan Partai Buruh telah memasukkan pengaturan THR dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi mereka yang telah diserahkan ke DPR, termasuk pengenaan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar THR.

Di sisi lain, Human Resources and General Affairs Karunia Alam Segar (produsen Mie Sedaap) Peter Sindaru membantah PHK massal 400 karyawan saat Ramadan tersebut dalam rangka menghindari kewajiban pembayaran THR Lebaran.

Peter menegaskan langkah PHK bukan diambil karena momen tertentu, tetapi kebijakan pemangkasan itu dilakukan karena dinamika permintaan pasar dan kebutuhan produksi.

"Sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar. Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan," ujar Peter dikutip CNBC Indonesia, Senin (23/2).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah tenaga kerja asing di Jepang kembali mencatatkan rekor baru.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia yang dikutip pada Rabu (4/2/2026), data terbaru dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan, jumlah pekerja asing di negara tersebut mencapai 2.571.037 orang pada 2025.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak pengumpulan data dimulai pada 2008. Untuk pertama kalinya, jumlah tenaga kerja asing di Jepang melampaui 2,5 juta orang.

Secara tahunan, jumlah tenaga kerja asing di Jepang tumbuh 11,7 persen pada 2025.

Meski laju pertumbuhan pekerja asing di Jepang itu sedikit melambat 0,7 poin persentase dibandingkan 2024, pertumbuhan dua digit ini menandai tahun ketiga berturut-turut peningkatan di atas 10 persen.

Saat ini, pekerja asing menyumbang sekitar 4 persen dari total tenaga kerja Jepang.

Vietnam terbesar, Indonesia tumbuh signifikan

Dari sisi kewarganegaraan, Vietnam menjadi negara asal dengan jumlah pekerja terbanyak di Jepang, yakni sekitar 600.000 orang atau setara 23,6 persen dari total tenaga kerja asing.

Posisi berikutnya ditempati pekerja asal Tiongkok sebanyak sekitar 430.000 orang, disusul Filipina sekitar 260.000 orang.

Sementara itu, peningkatan tertinggi secara persentase dicatatkan oleh pekerja asal Myanmar yang melonjak 42,5 persen. Pekerja dari Indonesia dan Sri Lanka juga mencatatkan kenaikan signifikan, masing-masing sebesar 34,6 persen dan 28,9 persen.

“Meskipun Jepang menghadapi persaingan dari negara tujuan lain, seperti Korea Selatan dan Taiwan, beberapa pekerja asing masih memilih Jepang karena faktor-faktor seperti keamanan negara secara keseluruhan dan daya tarik budayanya," kata Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang.

Sektor perawatan lansia dan jasa tumbuh pesat

Dari sisi industri, peningkatan terbesar terjadi di sektor perawatan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk perawatan lansia, dengan pertumbuhan 25,6 persen.

Sektor hotel dan restoran mencatat kenaikan 17,1 persen, sementara sektor konstruksi tumbuh 16,1 persen.

Namun secara total jumlah pekerja, sektor manufaktur masih menjadi penyerap tenaga kerja asing terbesar, dengan sekitar 630.000 orang.

Program baru gantikan skema magang

Pemerintah Jepang berencana meluncurkan sistem baru bagi pekerja asing yang disebut “Program Pengembangan Keterampilan Kerja”.

Program ini akan menggantikan Program Pelatihan Magang Teknik yang selama ini berlaku.

Program baru tersebut dijadwalkan mulai pada April 2027 dan ditargetkan dapat menampung hingga 426.200 pekerja dalam dua tahun.

Transisi kebijakan ini bertujuan mengatasi kekurangan tenaga kerja di 17 sektor, termasuk hotel, restoran, dan perawatan lansia.

Selain itu, program Pekerja Terampil Khusus Jepang juga terus dioptimalkan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja berketerampilan tinggi.

Secara keseluruhan, kedua program tersebut diproyeksikan memungkinkan Jepang menampung hingga 1,23 juta pekerja asing.

Target terima 1,23 juta pekerja asing hingga 2028

Sementara itu, pemerintah Jepang pada 23 Januari 2026 lalu menyatakan akan menerima hingga 1.231.900 pekerja asing selama lima tahun hingga akhir tahun fiskal 2028 melalui program residensi pekerja terampil dan pengembangan keterampilan tertentu.

Pemerintah Jepang juga menambahkan sektor pasokan linen, distribusi dan pergudangan, serta daur ulang sumber daya ke dalam daftar bidang pekerjaan yang dapat mempekerjakan pekerja asing.

Di bawah skema keterampilan tertentu, Jepang akan menerima hingga 805.700 pekerja asing dengan status residensi tipe 1 di 19 bidang. Status ini memungkinkan warga negara asing (WNA) tinggal di Jepang maksimal selama lima tahun.

Selain itu, melalui program pengembangan keterampilan dan pekerjaan baru yang dijadwalkan diluncurkan pada tahun fiskal 2027, yang dimulai pada April tahun depan, Jepang akan mengizinkan hingga 426.200 warga negara asing masuk di 17 bidang.

Batasan jumlah tersebut ditetapkan dengan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di setiap bidang, kemudian menguranginya dengan jumlah tenaga kerja, yang diperkirakan dapat dipenuhi dari dalam negeri serta melalui peningkatan produktivitas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerja Indonesia tercatat sebagai yang paling bahagia di kawasan Asia Pasifik.

Namun di balik capaian tersebut, persoalan kelelahan kerja (burnout) masih menghantui hampir separuh karyawan di Tanah Air.

Temuan ini terungkap dalam riset terbaru Jobstreet by SEEK yang melibatkan 1.000 responden dari kalangan pekerja Indonesia usia 18-64 tahun.

Survei yang sama juga dilakukan di 7 negara Asia Pasifik lainnya.

Acting Managing Director Jobstreet by SEEK Indonesia, Wisnu Dharmawan, menyatakan sebanyak 82 persen responden dari Indonesia menyatakan bahagia saat di tempat kerja.

Selain kebahagiaan umum, sebanyak 86 persen pekerja Indonesia merasa dihargai dan 75 persen merasa pekerjaan mereka memberikan kepuasan batin.

"Jadi orang Indonesia ini emang happy-happy banget ya dimana happiness index kita ada di 82 persen," ujar Wisnu saat media briefing di kantornya, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Pekerja Indonesia Bahagia

Indeks Kebahagiaan itu menjadi yang paling tinggi di antara negara kawasan Asia Pasifik.

Setelah Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan New Zealand memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi sebesar masing-masing 77 persen, 70 persen, 67 persen, dan 65 persen.

Tidak hanya itu, Indeks Kebahagiaan pekerja Indonesia juga berhasil melampaui negara-negara dengan pasar kerja yang lebih kompetitif seperti Hong Kong sebesar 47 persen, Singapura sebesar 56 persen, dan Australia sebesar 57 persen.

Menurutnya, masyarakat Indonesia cenderung memiliki respons yang lebih positif dalam menghadapi dinamika di tempat kerja.

Sementara negara-negara dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi dan tekanan biaya hidup besar menghadapi tantangan berbeda.

"Kemungkinannya bisa saja mengenai bahwa Indonesia ini kulturnya cukup positif dalam respons. Jadi ini yang mungkin menyebabkan indeks kebahagiaan pekerja itu menjadi lebih tinggi di Indonesia," ucap Wisnu.

Sumber Kebahagiaan Pekerja Indonesia

Riset yang sama mengungkapkan, faktor utama yang membuat pekerja Indonesia merasa bahagia dalam pekerjaan mereka saat ini ialah hubungan dengan rekan kerja atau kolega sebesar 77 persen.

Kemudian disusul oleh faktor lokasi kerja sebesar 76 persen, tujuan bekerja yang bermakna sebesar 75 persen, komitmen perusahaan pada ESG sebesar 75 persen, dan keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) sebesar 74 persen.

"Jadi mungkin bahagia tidak bahagia kalau temannya asyik di kantor, jadi senang," kata Wisnu.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pekerja Indonesia untuk bisa lebih bahagia.

Namun riset ini mengungkapkan bukan gaji yang menjadi keinginan utama pekerja untuk merasa bahagia di tempat kerja.

Data dari riset tersebut menunjukkan bahwa pendorong kebahagiaan yang sebenarnya adalah work-life balance, tujuan kerja, senior leadership, job security, dan teman kerja atau kolega.

"Gaji yang kompetitif memang penting untuk menarik kandidat, namun kebahagiaan jangka panjang lebih mungkin tercapai ketika karyawan merasa pekerjaan mereka memiliki makna dan mereka memiliki keseimbangan untuk menikmati hidup di luar pekerjaan," jelas Wisnu.

Ironi di Balik Kebahagiaan Pekerja

Meski indeks kebahagiaan tinggi, riset ini juga mengungkap ironi besar dimana sebanyak 43 persen responden mengaku mengalami lelah secara mental (burnout) atau kehabisan tenaga.

Bahkan dari 82 persen responden yang mengaku bahagia, sebanyak 40 persennya juga merasakan burnout.

Itu artinya, kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan tingkat stres yang rendah di kalangan pekerja.

Selain itu, isu keamanan kerja turut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pekerja Indonesia.

Sekitar 42 persen responden menyatakan cemas terhadap dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap masa depan pekerjaan mereka, terutama di sektor teknologi.

"Bahkan kalau untuk teman-teman yang bekerja di bidang teknologi, itu malah lebih dari separuh (54 persen) yang khawatir someday mungkin pekerjaan saya akan menjadi bertambah risikonya, mengenai eksistensi dari pekerjaannya. Jadi itu mungkin hal yang sekarang sedang menjadi concern bagi karyawan," tuturnya.

Oleh karena itu, Wisnu menuturkan, pihaknya mendorong perusahaan untuk fokus pada tiga strategi utama yaitu membangun makna kerja bagi setiap level karyawan, mendukung batasan kehidupan pribadi melalui fleksibilitas, serta mendengarkan kebutuhan spesifik antar-generasi.

Penting bagi perusahaan serta jajaran manajemen untuk menjadi garda terdepan dalam meruntuhkan sekat komunikasi dan menciptakan lingkungan yang inklusif agar kandidat terbaik tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.

Pasalnya, sebanyak 90 persen karyawan yang merasa bahagia mengaku termotivasi untuk bekerja go above and beyond atau melakukan lebih dari tuntutan pekerjaan.

Sebaliknya, motivasi tersebut jauh lebih rendah pada kelompok karyawan yang kurang bahagia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Laporan World Economic Forum (WEF) bertajuk Global Risks Report 2026 melaporkan minimnya peluang ekonomi atau lack of economic opportunity menjadi sebagai salah satu dari sepuluh risiko global terbesar dalam jangka pendek.

Risiko ini berkaitan dengan kondisi pengangguran, masalah gaji, hingga sulitnya mobilitas pekerja muda.

Berdasarkan laporan tersebut, secara umum dunia digambarkan tengah menghadapi ancaman krisis iklim, konfrontasi geopolitik, hingga bayang-bayang krisis ketenagakerjaan yang serius.

Laporan tersebut memberikan sinyal peringatan bagi negara-negara berkembang atau kerap disebut global south, termasuk Indonesia.

Pasalnya, transformasi teknologi dan tekanan makroekonomi berpotensi memperlebar jurang ketimpangan tenaga kerja.

Global south atau belahan bumi selatan sendiri merupakan istilah geopolitik yang digunakan untuk menyebut negara-negara berkembang yang mencakup beberapa negara di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin.

Adapun, salah satu sorotan utama dalam laporan ini adalah dampak ganda dari adopsi akal imitasi (AI) terhadap pasar kerja.

Meskipun beberapa pihak optimistis AS akan menciptakan efisiensi, tetapi AI diprediksi akan mendisrupsi struktur pekerjaan secara masif.

"Sekitar 54 persen eksekutif bisnis memperkirakan bahwa AI akan menggantikan pekerjaan yang ada, sementara hanya 24 persen yang memperkirakan akan ada penciptaan pekerjaan baru," tulis laporan WEF tersebut, dikutip Minggu (25/1/2026).

Dengan demikian, kondisi ini menuntut adaptasi cepat dari angkatan kerja yang ada. WEF memperingatkan adanya risiko kemajuan yang tersendat (stalled progress).

Hal ini ditandai dengan laju adopsi teknologi berlari jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem pendidikan untuk mencetak talenta yang relevan.

Ancaman kesenjangan keterampilan bagi pekerja Indonesia

Bagi Indonesia yang tengah menikmati bonus demografi, temuan ini menjadi sebuah peringatan.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa hampir separuh, atau tepatnya 44 persen, dari keterampilan inti (core skills) pekerja saat ini diprediksi akan terganggu atau tidak lagi relevan pada 2027.

Adapun, ketika hal tersebut tidak dapat diantisipasi dengan program pelatihan ulang (reskilling) yang masif, kesenjangan keterampilan (skills gap) ini dapat memicu tingkat pengangguran struktural.

Di sisi lain, pada negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah, persepsi terhadap dampak AI cenderung skeptis.

Tercatat, hanya sepertiga responden di kelompok negara ini yang yakin teknologi tersebut akan membawa dampak positif, di tengah kekhawatiran hilangnya mata pencaharian tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.

Tekanan ekonomi makro

Selain faktor teknologi, pasar tenaga kerja juga diproyeksikan akan dihantui oleh risiko ekonomi makro. Laporan WEF menyoroti bahwa inflasi yang persisten dan penurunan ekonomi (economic downturn) menjadi risiko baru yang mengancam stabilitas pekerjaan.

Tekanan biaya hidup dan perlambatan pertumbuhan dapat memaksa perusahaan melakukan efisiensi ketat.Hal ini berpotensi berujung pada pembekuan rekrutmen atau pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada akhirnya memperburuk risiko kurangnya peluang ekonomi bagi masyarakat.

Laporan ini menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat untuk menciptakan peluang kerja yang layak, krisis ekonomi ini dapat memicu dampak sosial turunan.

"Seperti meningkatnya aktivitas ekonomi ilegal sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat yang terdesak," ungkap laporan tersebut.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang