Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga Satgas PHK yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 masih belum ada kejelasan.

Kalangan pekerja hingga pengusaha menantikan terobosan pemerintah dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pencegahan PHK besar-besaran tersebut, kendati masih terjadi tarik ulur menjelang Hari Buruh tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa struktur DKBN akan diumumkan dalam waktu dekat, begitu pula dengan kepastian pembentukan Satgas PHK. Ditemui usai rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (20/4/2026), dia meminta seluruh pihak menunggu pernyataan resmi mengenai pembentukan dua kelembagaan tersebut.

"Tunggu saja, ya. Ditunggu saja sampai nanti pemerintah mengumumkan pada waktunya," kata Yassierli.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa perayaan May Day tahun ini disinyalir menjadi momentum pengumuman struktur resmi DKBN oleh pemerintah. Dia menyebut bahwa unsur DKBN sejatinya telah disepakati dalam forum musyawarah antara pemerintah, DPR RI, serta sejumlah konfederasi serikat pekerja sekitar 1 bulan lalu.

Selain KSPI, dia menyebut, unsur buruh yang hadir dalam persamuhan itu mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said mengeklaim bahwa pertemuan tersebut sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh perwakilan KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI. Namun, dia menyebut bahwa dalam perkembangan berikutnya, keputusan tersebut tak dijalankan.

Maka dari itu, dia menyatakan bahwa KSPI memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN usai menggelar konsolidasi internal. Dia lantas mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sikap serupa juga diambil atas pembentukan Satgas PHK. Namun, Said menyatakan siap bilamana KSPI dimintai pandangan atau bantuan di luar dua struktur tersebut.

Dari kacamata pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang bahwa pembentukan DKBN perlu diiringi kepastian adanya harmonisasi peran antarlembaga agar tidak terjadi duplikasi fungsi dengan entitas yang sudah ada. Dia mengacu pada keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional maupun Dewan Pengupahan Nasional.

“Kami memandang penting agar DKBN diarahkan untuk memperkuat kualitas dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha sehingga proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif dan berbasis data,” kata Shinta kepadaBisnis, dikutip Rabu (22/4/2006).

Lebih jauh, dia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan Tanah Air saat ini tidak hanya pada aspek hubungan industrial, tetapi juga pada isu yang lebih struktural seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi transformasi ekonomi ke depan. Oleh karena itu, Apindo melihat peran DKBN perlu dioptimalkan sebagai ruang strategis untuk membahas solusi yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut.

Terkait Satgas PHK, Shinta menyampaikan bahwa dunia usaha memahami langkah ini sebagai respons terhadap kekhawatiran meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, serta upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menghadirkan mekanisme yang dapat membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat dan solutif.

Namun, dia menekankan bahwa PHK kerap dipicu tekanan ekonomi yang lebih luas, mulai dari pelemahan permintaan hingga kenaikan biaya produksi. Menurutnya, pendekatan yang diambil tidak dapat semata bersifat administratif, tetapi juga perlu menyentuh akar persoalan melalui penguatan iklim usaha, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan sektor-sektor padat karya.

Pihaknya pun berharap bahwa Satgas PHK nantinya dapat berfungsi sebagai forum yang mendorong dialog bipartit yang konstruktif, membantu mediasi yang adil dan tepat waktu, serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

“Penting juga untuk memastikan bahwa dalam implementasinya, keberadaan Satgas ini tidak menimbulkan persepsi sebagai instrumen yang menghambat operasional dunia usaha dalam melakukan penyesuaian bisnis yang sah dan diperlukan,” imbuhnya.

Shinta pun menjelaskan bahwa Apindo juga akan berperan aktif sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan, mendukung upaya pencegahan PHK melalui penguatan sektor-sektor yang terdampak, maupun dalam mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif.

Tak Menjawab Persoalan Buruh

Sementara itu, kalangan akademisi menilai pembentukan DKBN tidak serta-merta menjawab persoalan kesejahteraan buruh.

Pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada tidak adanya wadah untuk menyampaikan kepentingan buruh, melainkan lemahnya fungsi lembaga yang sudah ada.

Menurutnya, saat ini telah terdapat LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan yang memiliki fungsi untuk menjalankan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun, efektivitas keduanya dinilai belum optimal.

“Pembentukan dewan baru tidak akan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara substantif, karena masalahnya bukan di representasi dewan,” kata Nabiyla kepadaBisnis.

Apabila tidak ada kejelasan fungsi dasar yang membedakan antara LKS Tripnas, Dewan Pengupahan, dan DKBN kelak, dia mengkhawatirkan potensi terjadinya tumpang tindih. Kondisi ini dinilai berisiko memperburuk koordinasi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, dia juga menyoroti unsur buruh yang akan menjadi representasi di DKBN. Nabiyla menilai bahwa lembaga tripartit yang telah ada cenderung direpresentasikan oleh pekerja sektor formal, sedangkan pekerja informal yang jumlahnya besar justru kurang terwakili.

“Sementara kalau kita lihat dari kondisi pasar kerja Indonesia sekarang, justru ada banyak isu yang dialami oleh teman-teman pekerja informal yang jarang sekali kemudian bisa terdengar representasinya,” ujarnya.

Dia juga memiliki pandangan serupa terkait Satgas PHK. Menurutnya, pencegahan dampak PHK massal dan sepihak merupakan tujuan mulia, tetapi celah justru terbuka dari ketentuan PHK dalam perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air saat ini.

Nabiyla menyebut bahwa yang menjadi krusial untuk dilakukan saat ini adalah mengevaluasi ketentuan PHK dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja, alih-alih sebatas membentuk satuan tugas. Program yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja juga dinilai patut menjadi prioritas.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (21/4/2026) akan menjadi kado peringatan Hari Kartini dan Hari Buruh (May Day).

“Hadiah May Day, hadian Hari Kartini untuk besok,” kata Dasco usai memimpin rapat kerja antara Baleg DPR dengan pemerintah terkait RUU PPRT di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026) malam.

Dasco menyampaikan bahwa pengesahan RUU PPRT di DPR ini dalam rangka untuk menuntaskan janji kepada masyarakat setelah proses pembahasannya memakan waktu panjang, yakni 22 tahun.

Selain RUU PPRT, Dasco menyebut jika DPR juga berkomitmen untuk merampungkan sejumlah revisi undang-undang lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaganya tahun ini.

“Masih ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Masyarakat Adat yang juga sudah 20 tahun, sedang kami dengan teman-teman Baleg dan pemerintah juga akan selesaikan,” tuturnya.

“Dan masih ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tenaga Kerja yang kita juga sudah mulai bahas, dan Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, sehingga insyaallah tahun ini, mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh berharap dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 untuk mengingatkan sederet janjinya pada tahun lalu.

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menegaskan bahwa tanpa pertemuan tersebut, pihaknya tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

KSPI bersama Partai Buruh, jelasnya, hanya akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“Bila mana tidak ada upaya-upaya tersebut [pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto], ya, maka kami tetap melaksanakan aksi May Day di DPR RI yang dilanjutkanlong marchdan May Day Fest di Istora Senayan,” kata Said dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Said menjelaskan, pihak pemerintah dan DPR sendiri sebenarnya sudah melakukan pendekatan untuk mengajak KSPI dan Partai Buruh untuk ikut serta dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas. Pihaknya pun mengapresiasi ajak tersebut.

Namun, dia menegaskan bahwa partisipasi dalam acara di Monas akan sangat bergantung pada adanya ruang dialog langsung dengan Presiden sebelum 1 Mei 2026. Dia menekankan bahwa pertemuan tersebut penting untuk mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan Presiden dalam pidato May Day 2025.

Menurutnya, tidak tepat apabila pidato Presiden Prabowo pada May Day 2026 kembali mengulang janji yang sama tanpa realisasi konkret.

“Sepanjang kami bisa bertemu langsung dengan Presiden sebelum May Day, untuk memastikan dan menjelaskan enam isu utama yang hingga kini belum dijalankan, tentu kami akan mempertimbangkan untuk hadir di Monas,” kata Said.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menegaskan tidak akan ikut dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di Monas. Rencananya, perayaan May Day di Monas bakal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI Said Iqbal sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar rangkaian aksi peringatan May Day 2026 di depan Gedung DPR RI, sebelum dilanjutkan dengan kegiatan May Day Fest di Istora Senayan.

“KSPI dan Partai Buruh kembali menegaskan bahwa hanya akan melakukan aksi May Day pada 1 Mei 2026 di depan gedung DPR,” kata Said dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, KSPI dan Partai Buruh tidak ikut ke dalam perayaan May Day di Monas lantaran dipandang lebih kepada aksi seremonial belaka. Sementara aksi yang digelar KSPI dan Partai Buruh berfokus pada penyampaian tuntutan konkret atas sejumlah janji pemerintah yang dinilai belum terealisasi.

“Perayaan di Monas lebih kepada seremonial,” tegas Said.

KSPI mencatat terdapat enam isu utama yang sebelumnya telah dijanjikan pemerintah pada peringatan May Day tahun lalu, tetapi hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga diangkat dalam aksi kali ini.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa rencana aksi ini terpisah dari peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menurut rencana dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan pihaknya bersama federasi serikat pekerja lain di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bersepakat untuk menagih komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.

“KSPI sudah memutuskan [tuntutan] May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga, KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi melakukan aksi di depan DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dia menyebut bahwa Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Khusus RUU Ketenagakerjaan, dia menyebut belum ada progres signifikan dari pembahasan di DPR yang berlangsung saat ini. Hal ini ditandai dengan ketiadaan naskah akademik dalam pembahasan RUU.

Suparno menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja pada Oktober 2024 telah mengamanatkan pembentukan regulasi baru dalam tenggat waktu 2 tahun. Artinya, tersisa kurang dari 6 bulan lagi sebelum batas waktu tersebut berakhir.

Di samping itu, terdapat pula tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan penolakan upah murah. Isu ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Tanah Air.

Terkait perkiraan jumlah massa aksi di DPR RI pada 1 Mei mendatang, Suparno memperkirakan akan terdapat puluhan ribu buruh dari KSPI, sementara FSPMI akan mengerahkan sekitar 25.000 orang.

Tak hanya di Jakarta, dia juga menyebut bahwa aksi digelar di sejumlah provinsi di kawasan Pulau Jawa, Sumatra, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya dengan tuntutan serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2026). Massa aksi membawa sejumlah tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan hingga sederet janji pemerintah menjelang hari buruh atau May Day tahun ini.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa aksi ini menjadi langkah awal untuk menekan parlemen agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut hasil uji formil UU Cipta Kerja.

“Mahkamah Konstitusi jelas, agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat perkembangan konkret dari pembahasan rancangan beleid tersebut, seperti belum tersusunnya naskah akademik.

Padahal, putusan MK tersebut memberikan tenggat waktu pembentukan aturan baru hingga Oktober 2026 mendatang.

Selain itu, pihaknya juga menagih komitmen pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2025.

Prabowo sebelumnya menyampaikan sejumlah agenda prioritas terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru.

Namun, menurut Suparno, implementasi dari komitmen tersebut belum terlihat hingga saat ini, termasuk dari DPR RI sebagai pembentuk kebijakan.

“Realitasnya sampai hari ini pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suparno menyebut bahwa serikat buruh akan melanjutkan aksi hingga puncak peringatan May Day pada 1 Mei 2026.

Selain itu, tekanan juga akan terus dilakukan pihaknya hingga mendekati batas waktu pengesahan UU Ketenagakerjaan yang ditetapkan MK pada Oktober 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kemarin, rekrutmen manajer kopdes hingga ‘kado’ jelang Hari Buruh 2026

Berita tentang pembukaan rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempersiapkan ‘kado’ bagi para pekerja menjelang Hari Buruh 2026 mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Rabu (15/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Rabu (15/4) yang menarik dibaca kembali pada Kamis pagi ini.

1. Pemerintah buka rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih

Pemerintah melalui panitia seleksi nasional resmi membuka rekrutmen untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan rekrutmen tahap pertama itu menyediakan 30 ribu formasi.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. KAI hadirkan WiFi 5G untuk kereta jarak jauh mulai Juni 2026

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menargetkan WiFi 5G tersedia untuk digunakan oleh penumpang kereta api jarak jauh mulai Juni 2026, bertepatan dengan musim liburan.

“Sekarang itu banyak keluhan bahwa internet di dalam kereta kurang bagus, kalau streaming kurang bagus. Makanya, kalau bisa jaringan 5G itu, layanan internet lebih oke coba kami hadirkan di bulan Juni-Juli,” ujar Bobby ketika ditemui setelah acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) strategis tripartit yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. KKP catat PNBP tembus Rp50 miliar dari penindakan pelanggaran di 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan mencapai lebih dari Rp50 miliar pada 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan di Jakarta, Rabu, penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pelanggaran, tidak hanya dari aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. BGN: Investasi masyarakat untuk bangun dapur MBG mencapai Rp54 triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat investasi masyarakat mencapai Rp54 triliun telah digunakan untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Kurang lebih sudah Rp54 triliun uang investor bergerak di sektor pembangunan SPPG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat peresmian SPPG Cijujung 03 di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menaker siapkan ‘kado’ bagi pekerja jelang May Day 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan ‘kado’ bagi para pekerja/buruh menjelang Hari Buruh atau May Day 2026 yang jatuh pada 1 Mei mendatang.

Hal ini ia ungkapkan menyusul pertanyaan terkait antisipasi dan langkah mitigasi pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tercatat sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang.

“Tunggu nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Tunggu nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan “kado” bagi para pekerja/buruh menjelang Hari Buruh atau May Day 2026 yang jatuh pada 1 Mei mendatang.

Hal ini ia ungkapkan menyusul pertanyaan terkait antisipasi dan langkah mitigasi pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tercatat sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang.

“Tunggu nanti akan ada pengumuman dari pemerintah. Kita akan bentuk sesuatu nanti, tunggu saja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Yassierli enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait “hadiah” bagi pekerja/buruh bulan depan itu.

“Menjelang 1 Mei nanti banyak hal, menjelang 1 Mei nanti kita ada banyak surprise, lah,” ujar dia singkat.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh akan membawa sejumlah isu utama dalam peringatan Hari Buruh 2026 nanti.

Pertama adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan menyusul perintah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu maksimal dua tahun.

Ia menekankan bahwa undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang baru, bukan revisi atau tambal sulam dari aturan yang sudah ada.

“Kedua, menolak outsourcing dan upah murah (HOSTUM), yang dinilai merugikan buruh dan menghilangkan kepastian kerja. Lalu, reformasi pajak dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta serta menghapus pajak untuk THR, pesangon, JHT, dan pensiun,” kata Said.

Lebih lanjut, permintaan keempat adalah menghentikan ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor.

Said Iqbal mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur yang mulai membahas efisiensi tenaga kerja.

“Kelima, mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Keenam, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi. Ketujuh, menetapkan potongan tarif ojek online maksimal 10 persen, dan kedelapan, mendesak ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, khususnya terhadap perempuan,” jelas dia.

KSPI juga menyoroti ancaman PHK akibat kenaikan biaya produksi, terutama dari sektor energi. Ia menjelaskan bahwa BBM industri yang tidak disubsidi telah mengalami kenaikan, sehingga berdampak langsung pada biaya produksi perusahaan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 50.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026. Aksi ini menjadi bagian dari mobilisasi nasional yang melibatkan ratusan ribu buruh di berbagai daerah dengan membawa sejumlah tuntutan strategis.

"Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, aksi akan digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Khusus di wilayah Jabodetabek, demonstrasi dipusatkan di depan DPR RI mulai pukul 10.00 WIB, sementara daerah lain akan berlangsung di kantor gubernur maupun DPRD setempat.

Said Iqbal menegaskan aksi ini merupakan konsolidasi internal KSPI bersama Partai Buruh dan tidak digabung dengan elemen serikat pekerja lainnya. Dalam aksi tersebut, buruh akan menyuarakan enam tuntutan utama yang dinilai belum mendapat respons serius dari pemerintah.

Tuntutan pertama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Buruh menilai hingga kini belum ada kemajuan signifikan, meski batas waktu penyusunan regulasi tinggal beberapa bulan.

Selain itu, buruh juga menolak praktik outsourcing dan kebijakan upah murah yang dinilai merugikan pekerja. Mereka menilai sistem tersebut menciptakan ketidakpastian kerja dan meningkatkan kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).

Isu PHK juga menjadi perhatian utama di tengah tekanan ekonomi global. Kenaikan biaya energi akibat konflik geopolitik dinilai mendorong perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Selanjutnya, buruh mendorong reformasi perpajakan yang lebih berpihak kepada pekerja, termasuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan serta penghapusan pajak atas tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua (JHT), dan dana pensiun.

Selain itu, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Perampasan Aset juga masuk dalam daftar tuntutan. Buruh menilai kedua regulasi tersebut penting untuk perlindungan kelompok rentan dan penguatan upaya pemberantasan korupsi.