Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) berencana akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat (1/4/2026) di GOR Astaka Jalan Williem Iskandar Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Yuliani Siregar mengatakan peringatan tersebut akan mengusung konsep dialog untuk menampung aspirasi buruh secara damai.

"Kami ingin May Day ini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang dialog yang benar-benar dimanfaatkan untuk menyampaikan dan mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan," ujar Yuliani, Kamis (30/4/2026).

Yuliani menilai pendekatan dialog tersebut penting untuk membangun komunikasi yang sehat dengan para buruh dan saling memahami antar pihak. Diperkirakan akan ada sekitar 2.000 massa dari 77 serikat pekerja akan hadir dalam peringatan May Day di Sumut besok Jumat.

Lebih jauh terkait kesejahteraan buruh, Yuliani menyampaikan Pemprov Sumut akan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan berupa jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan di 33 kabupaten/ kota pada pelaksanaan May Day 1 Mei besok.

Sasaran program tersebut antara lain pekerja di sektor perkebunan mulai dari penggerek dan pendodos (pemanen), dengan anggaran yang bersumber dari dana hibah sawit. Pekerja rentan di Kepulauan Nias juga menjadi target sasaran program dengan anggaran dari APBD Sumut.

Yuliani menjelaskan penentuan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumut. Ada sekitar 20.000 tenaga kerja rentan yang akan mendapat jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Sumut yang masuk ke dalam desil 1 dan 2. "Ini adalah salaj satu program strategis Provinsi Sumut,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemprov Sumut saat ini tengah merehabilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

BLK tersebut diharapkan mampu memberikan pelatihan keterampilan secata gratis guna meningkatkan kompetensi masyarakat, memperluas akses ke pasar kerja, serta mendorong wirausaha.

Demi menyukseskan peringatan May Day 2026 besok Jumat, Yuliani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Polda Sumut, Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan Sumut dan Kota Medan, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, hingga sejumlah rumah sakit disebutnya akan terlibat dalam peringatan tahunan ini.

"Kegiatan besok akan dirangkaikan dengan sejumlah agenda lain seperti pembuatan KTP dan SIM, pemeriksaan kesehatan, dan donor darah. Kami ingin kegiatan ini berjalan lancar, kondusif, dan yang paling penting menghasilkan kesepahaman bersama untuk perbaikan ketenagakerjaan di Sumut,” jelasnya. (240)

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengoreksi arah pengelolaan sumber daya alam nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Hal itu disampaikan saat agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti kondisi petani, nelayan, dan buruh yang menurutnya terlalu lama belum menikmati kesejahteraan yang layak, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

"Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia, buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.

Ia juga mengkritik praktik pengelolaan sumber daya ekonomi yang selama ini dinilai dikuasai oleh pihak-pihak yang diragukan komitmen nasionalismenya.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas, mulai dari konsesi tambang dan perkebunan hingga akses pembiayaan dari bank milik negara, namun hasil usaha tersebut tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.

"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan. Kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut. Ia menyebut masyarakat Indonesia menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola kekayaan nasional agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

"Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan," tegasnya.

Sebagai pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat, Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan pola lama yang dinilai merugikan kepentingan nasional.

Dia menekankan pentingnya penguasaan sumber daya oleh bangsa sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.

"Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia," lanjutnya.

Dalam konteks itu, Prabowo memberikan penekanan khusus kepada para pelaku di sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas investasi nasional seperti Danantara, untuk menjadi motor penggerak perubahan.

Ia menyebut para pelaku di sektor tersebut sebagai harapan bangsa dan patriot ekonomi yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita kemandirian dan kesejahteraan nasional.

"Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita," katanya.

Prabowo juga menegaskan peran aparat pertahanan dan keamanan sebagai pelindung negara, namun menekankan bahwa realisasi kesejahteraan rakyat berada di tangan para pelaku ekonomi nasional.

"Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bhayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu," ujarnya.

Groundbreaking 13 proyek hilirisasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong nilai tambah industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan batal menggelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di depan Gedung DPR RI. Giat aksi tersebut akan dipusatkan di Silang Monas, Jakarta Pusat bersama dengan konfederasi buruh lainnya.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa keputusan ini diambil usai pihaknya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (25/4/2026) kemarin.

Menurutnya, KSPI telah meminta pertemuan khusus dengan Prabowo sebelum 1 Mei, dan baru terlaksana kemarin. Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut Prabowo telah menegaskan komitmen untuk mewujudkan harapan dan isu terkait kesejahteraan buruh.

“Maka KSPI memutuskan memindahkan rencana aksi 1 Mei 2026 di DPR RI ke Monas, yang mana perayaan May Day dilakukan bersama dengan Presiden Prabowo,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa KSPI akan menerjunkan sekitar 50.000 buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Subang, hingga Purwakarta untuk giat May Day di Jakarta tahun ini.

Selain itu, Said menjelaskan bahwa unjuk rasa juga akan digelar KSPI di 38 provinsi, terutama di kota besar masing-masing daerah.

Sejumlah isu yang akan disuarakan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini adalah pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing, penolakan terhadap upah murah, hingga pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terdapat pula tuntutan reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga perbaikan kesejahteraan pekerja platform seperti ojek online (ojol).

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) mendatang akan dihadiri sekitar 400.000 orang.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri giat tersebut seperti tahun sebelumnya. Dia juga menyebut hampir seluruh konfederasi buruh di Tanah Air akan mengerahkan massa.

“Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Jadi, perkiraan massa akan mencapai 400.000 buruh, seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga Satgas PHK yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 masih belum ada kejelasan.

Kalangan pekerja hingga pengusaha menantikan terobosan pemerintah dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pencegahan PHK besar-besaran tersebut, kendati masih terjadi tarik ulur menjelang Hari Buruh tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa struktur DKBN akan diumumkan dalam waktu dekat, begitu pula dengan kepastian pembentukan Satgas PHK. Ditemui usai rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (20/4/2026), dia meminta seluruh pihak menunggu pernyataan resmi mengenai pembentukan dua kelembagaan tersebut.

"Tunggu saja, ya. Ditunggu saja sampai nanti pemerintah mengumumkan pada waktunya," kata Yassierli.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa perayaan May Day tahun ini disinyalir menjadi momentum pengumuman struktur resmi DKBN oleh pemerintah. Dia menyebut bahwa unsur DKBN sejatinya telah disepakati dalam forum musyawarah antara pemerintah, DPR RI, serta sejumlah konfederasi serikat pekerja sekitar 1 bulan lalu.

Selain KSPI, dia menyebut, unsur buruh yang hadir dalam persamuhan itu mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said mengeklaim bahwa pertemuan tersebut sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh perwakilan KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI. Namun, dia menyebut bahwa dalam perkembangan berikutnya, keputusan tersebut tak dijalankan.

Maka dari itu, dia menyatakan bahwa KSPI memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN usai menggelar konsolidasi internal. Dia lantas mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sikap serupa juga diambil atas pembentukan Satgas PHK. Namun, Said menyatakan siap bilamana KSPI dimintai pandangan atau bantuan di luar dua struktur tersebut.

Dari kacamata pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang bahwa pembentukan DKBN perlu diiringi kepastian adanya harmonisasi peran antarlembaga agar tidak terjadi duplikasi fungsi dengan entitas yang sudah ada. Dia mengacu pada keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional maupun Dewan Pengupahan Nasional.

“Kami memandang penting agar DKBN diarahkan untuk memperkuat kualitas dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha sehingga proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif dan berbasis data,” kata Shinta kepadaBisnis, dikutip Rabu (22/4/2006).

Lebih jauh, dia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan Tanah Air saat ini tidak hanya pada aspek hubungan industrial, tetapi juga pada isu yang lebih struktural seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi transformasi ekonomi ke depan. Oleh karena itu, Apindo melihat peran DKBN perlu dioptimalkan sebagai ruang strategis untuk membahas solusi yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut.

Terkait Satgas PHK, Shinta menyampaikan bahwa dunia usaha memahami langkah ini sebagai respons terhadap kekhawatiran meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, serta upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menghadirkan mekanisme yang dapat membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat dan solutif.

Namun, dia menekankan bahwa PHK kerap dipicu tekanan ekonomi yang lebih luas, mulai dari pelemahan permintaan hingga kenaikan biaya produksi. Menurutnya, pendekatan yang diambil tidak dapat semata bersifat administratif, tetapi juga perlu menyentuh akar persoalan melalui penguatan iklim usaha, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan sektor-sektor padat karya.

Pihaknya pun berharap bahwa Satgas PHK nantinya dapat berfungsi sebagai forum yang mendorong dialog bipartit yang konstruktif, membantu mediasi yang adil dan tepat waktu, serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

“Penting juga untuk memastikan bahwa dalam implementasinya, keberadaan Satgas ini tidak menimbulkan persepsi sebagai instrumen yang menghambat operasional dunia usaha dalam melakukan penyesuaian bisnis yang sah dan diperlukan,” imbuhnya.

Shinta pun menjelaskan bahwa Apindo juga akan berperan aktif sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan, mendukung upaya pencegahan PHK melalui penguatan sektor-sektor yang terdampak, maupun dalam mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif.

Tak Menjawab Persoalan Buruh

Sementara itu, kalangan akademisi menilai pembentukan DKBN tidak serta-merta menjawab persoalan kesejahteraan buruh.

Pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada tidak adanya wadah untuk menyampaikan kepentingan buruh, melainkan lemahnya fungsi lembaga yang sudah ada.

Menurutnya, saat ini telah terdapat LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan yang memiliki fungsi untuk menjalankan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun, efektivitas keduanya dinilai belum optimal.

“Pembentukan dewan baru tidak akan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara substantif, karena masalahnya bukan di representasi dewan,” kata Nabiyla kepadaBisnis.

Apabila tidak ada kejelasan fungsi dasar yang membedakan antara LKS Tripnas, Dewan Pengupahan, dan DKBN kelak, dia mengkhawatirkan potensi terjadinya tumpang tindih. Kondisi ini dinilai berisiko memperburuk koordinasi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, dia juga menyoroti unsur buruh yang akan menjadi representasi di DKBN. Nabiyla menilai bahwa lembaga tripartit yang telah ada cenderung direpresentasikan oleh pekerja sektor formal, sedangkan pekerja informal yang jumlahnya besar justru kurang terwakili.

“Sementara kalau kita lihat dari kondisi pasar kerja Indonesia sekarang, justru ada banyak isu yang dialami oleh teman-teman pekerja informal yang jarang sekali kemudian bisa terdengar representasinya,” ujarnya.

Dia juga memiliki pandangan serupa terkait Satgas PHK. Menurutnya, pencegahan dampak PHK massal dan sepihak merupakan tujuan mulia, tetapi celah justru terbuka dari ketentuan PHK dalam perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air saat ini.

Nabiyla menyebut bahwa yang menjadi krusial untuk dilakukan saat ini adalah mengevaluasi ketentuan PHK dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja, alih-alih sebatas membentuk satuan tugas. Program yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja juga dinilai patut menjadi prioritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan tidak akan terlibat dalam struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

Keputusan tersebut diambil lantaran KSPI menilai hasil musyawarah yang telah disepakati bersama dalam proses pembentukan DKBN justru tidak dijalankan.

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat internal dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurut Said, pembentukan DKBN sejatinya telah lebih dahulu dibahas dan bahkan disepakati dalam forum bersama sekitar satu bulan lalu. Forum itu melibatkan berbagai konfederasi serikat pekerja, unsur pemerintah, serta pimpinan DPR.

Dalam forum tersebut, jelasnya hadir sejumlah organisasi buruh seperti KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said Iqbal menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI.

“Kesepakatan itu sudah diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri unsur pemerintah dan pimpinan DPR. Namun dalam perjalanannya, hasil tersebut tidak dijalankan,” kata Said.

Lebih lanjut, Said Iqbal juga mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Bagaimana lembaga ini bisa berjalan baik jika hasil musyawarah antara serikat pekerja, pemerintah, dan DPR tidak dihormati,” ujarnya.

Dengan demikian, KSPI menegaskan sikap menolak bergabung dalam DKBN serta tidak akan ambil bagian dalam struktur kelembagaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Said, Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan agenda khusus dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 yakni pembentukan DKBN serta Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebagai catatan, pembentukan DKBN merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan langsung dalam peringatan May Day 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa rencana aksi ini terpisah dari peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menurut rencana dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan pihaknya bersama federasi serikat pekerja lain di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bersepakat untuk menagih komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.

“KSPI sudah memutuskan [tuntutan] May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga, KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi melakukan aksi di depan DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dia menyebut bahwa Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Khusus RUU Ketenagakerjaan, dia menyebut belum ada progres signifikan dari pembahasan di DPR yang berlangsung saat ini. Hal ini ditandai dengan ketiadaan naskah akademik dalam pembahasan RUU.

Suparno menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja pada Oktober 2024 telah mengamanatkan pembentukan regulasi baru dalam tenggat waktu 2 tahun. Artinya, tersisa kurang dari 6 bulan lagi sebelum batas waktu tersebut berakhir.

Di samping itu, terdapat pula tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan penolakan upah murah. Isu ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Tanah Air.

Terkait perkiraan jumlah massa aksi di DPR RI pada 1 Mei mendatang, Suparno memperkirakan akan terdapat puluhan ribu buruh dari KSPI, sementara FSPMI akan mengerahkan sekitar 25.000 orang.

Tak hanya di Jakarta, dia juga menyebut bahwa aksi digelar di sejumlah provinsi di kawasan Pulau Jawa, Sumatra, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya dengan tuntutan serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2026). Massa aksi membawa sejumlah tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan hingga sederet janji pemerintah menjelang hari buruh atau May Day tahun ini.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa aksi ini menjadi langkah awal untuk menekan parlemen agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut hasil uji formil UU Cipta Kerja.

“Mahkamah Konstitusi jelas, agar segera dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tetapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda dari DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat perkembangan konkret dari pembahasan rancangan beleid tersebut, seperti belum tersusunnya naskah akademik.

Padahal, putusan MK tersebut memberikan tenggat waktu pembentukan aturan baru hingga Oktober 2026 mendatang.

Selain itu, pihaknya juga menagih komitmen pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2025.

Prabowo sebelumnya menyampaikan sejumlah agenda prioritas terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru.

Namun, menurut Suparno, implementasi dari komitmen tersebut belum terlihat hingga saat ini, termasuk dari DPR RI sebagai pembentuk kebijakan.

“Realitasnya sampai hari ini pembantu-pembantu Pak Prabowo termasuk DPR RI tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, Suparno menyebut bahwa serikat buruh akan melanjutkan aksi hingga puncak peringatan May Day pada 1 Mei 2026.

Selain itu, tekanan juga akan terus dilakukan pihaknya hingga mendekati batas waktu pengesahan UU Ketenagakerjaan yang ditetapkan MK pada Oktober 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara perihal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) hingga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar beberapa kali pertemuan terkait pembentukan dua elemen ketenagakerjaan tersebut.

“Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa kali pertemuan dan masih akan digelar beberapa kali lagi,” kata Dasco usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, pertemuan tersebut digelar baik bersama perwakilan serikat buruh maupun dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dasco lantas menyebut bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi inisiator berjalannya perundingan tersebut.

Namun, dia tak menjelaskan kapan pertemuan lanjutan akan dilaksanakan kembali, maupun terkait dengan target rampungnya pembentukan DKBN dan Satgas PHK.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas PHK akan mempermudah penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

“Terkait dengan Satgas [PHK], yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Pemerintah disebutnya juga menyiapkan sistem online yang memungkinkan setiap perusahaan melaporkan secara langsung permasalahan yang menyangkut tenaga kerja, PHK, maupun isu lain.

“Jadi company per company, jadi kami sudah menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral tetapi detail, ini yang kami akan dorong ke depan,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gambaran susunan DKBN hingga Satgas PHK yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pertemuan terbatas dengan pimpinan serikat buruh telah dilakukan sebanyak 2-3 kali terkait pembentukan DKBN. DKBN disebutnya akan dipimpin kepala organisasi setingkat menteri, meskipun keputusan akhir ada di tangan presiden.

“Sudah ada pertemuan, dua atau tiga kali pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan komposisi personalia DKBN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Terkait Satgas PHK, dia menyatakan bahwa satu orang menteri akan ditugaskan sebagai ketua. Meskipun demikian, dia enggan membocorkan namanya. Menurutnya, Satgas PHK akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, rencana pembentukan Satgas PHK dan DKBN mencuat saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada Kamis (1/5/2025) yang dihadiri oleh ribuan buruh. Saat menghadiri aksi May Day, Prabowo melontarkan sejumlah janji di hadapan para buruh.

Prabowo menyebut sejumlah rencana kebijakan yang akan diterapkan pemerintah sebagai kado bagi buruh. Dia memerinci kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri May Day di kawasa Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

“Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indra mengatakan, adanya paradigma baru dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada upaya memajukan dunia industri dengan komitmen mensejahterakan pekerja.

“Kemajuan industri harus selalu diiringi dengan kesejahteraan para pekerjanya,” ujar Indra dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Indra, paradigma baru ketenagakerjaan Indonesia berpijak pada tagline Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, “maju industrinya, sejahtera pekerjanya”, yang tidak boleh dipahami secara terpisah.

Ia mengatakan, tugas Kementerian Ketenagakerjaan tidaklah mudah. Dengan jumlah pekerja sekitar 146 juta orang, beban yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari persoalan administratif hingga isu-isu substantif.

Salah satu pekerjaan rumah besar adalah persoalan kompetensi atau link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

Harus ada penataan kompetensi dan relasi dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan pendidikan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.

Dalam setahun kepemimpinan Prof Yassierli di Kementerian Ketenagakerjaan, Indra menyampaikan sudah banyak legasi yang dihadirkan dan perubahan paradigma yang mewarnai berbagai kebijakan ketenagakerjaan.

Kebijakan pengupahan yang lebih baik, pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan transformatif, penguatan law enforcement, upaya masif dan sistemik dalam pembudayaan K3, program pemagangan nasional bagi fresh graduate dengan uang saku setara upah minimum, berbagi program skilling, upskilling, dan re-skilling, serta reformasi birokrasi dalam rangka menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional.

Selain itu, dengan semangat meaningful participation, Yassierli memposisikan kantor Kementerian Ketenagakerjaan sebagai rumah bersama bagi buruh, pengusaha, dan rakyat secara umum.

“Berbagai audiensi, beliau mendengarkan langsung aspirasi dan memahami cara pandang serikat buruh, serikat pekerja, dan juga berbagai stakeholder Kemnaker lainnya,” kata Indra.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2025 menjadi titik awal bergulirnya sejumlah kebijakan di sektor ketenagakerjaan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usai dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Di bawah nakhoda Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sejumlah kebijakan digulirkan pemerintah sepanjang tahun ini, utamanya terkait kesejahteraan buruh dan penyiapan tenaga kerja.

Yassierli juga mengeklaim bahwa kebijakan lainnya seperti pemberian sejumlah bantuan bagi buruh hingga berbagai insentif jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi terobosan pemerintah pada tahun ini.

“Itu semua adalah bentuk perhatian dan komitmen yang luar biasa dari Pak Presiden dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (17/12/2025) lalu.

Namun demikian, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah hingga tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan dalam akselerasi kebijakan sektor ketenagakerjaan Tanah Air tahun ini.

Bisnis telah merangkum sejumlah peristiwa penting di sektor ketenagakerjaan sepanjang 2025. Berikut di antaranya.

PP Pengupahan dan UMP 2026

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026 cenderung alot pada tahun ini, seiring langkah pemerintah merumuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025.

Sebelum adanya beleid tersebut, tenggat pengumuman UMP berlaku pada 21 November. Namun, dengan adanya PP 49/2025, gubernur pun diberi waktu mengumumkan UMP paling lambat pada 24 Desember.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam aturan tersebut, yakni tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Kendati demikian, rentang variabel alfa diperlebar menjadi 0,5 sampai dengan 0,9, lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Hal ini memicu terjadinya tarik-menarik antara kalangan pengusaha dan buruh. Dinamika masih bergulir meski pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran UMP dan UMK di masing-masing daerah.

Kalangan buruh bahkan menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil sebagai respons atas ketidakpuasan para buruh terhadap besaran kenaikan upah minimum yang dinilai tidak merepresentasikan kebutuhan hidup layak di lapangan.

"KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat, dan nanti akan ada sidang-sidang untuk menguji validitas dari kebijakan tersebut," kata Said di sekitar Kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Salah satu poin krusial yang ditegaskan akan dilayangkan ke PTUN yakni mengenai narasi pemerintah yang menyatakan bahwa aksi penolakan ini hanya dilakukan oleh segelintir elemen buruh saja.

Magang Lulusan Baru (Maganghub)

Dalam upaya mengatasi masalah kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah menyelenggarakan program untuk lulusan sarjana baru (fresh graduate) di bawah satu tahun dengan kuota 100.000 peserta. Hingga pertengahan Desember, perekrutan telah dilakukan dalam tiga gelombang dan menjaring 97.972 orang.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan bahwa pada gelombang 1, jumlah peserta magang tercatat sebanyak 13.552 orang, kemudian bertambah 59.512 orang pada gelombang kedua, serta 24.908 orang lagi pada gelombang 3.

Pemerintah pun memberikan sinyal positif bahwa program magang nasional ini akan kembali berlanjut pada tahun depan, kendati belum terdapat kepastian jumlah kuota peserta.

"Untuk program magang di 2025 yang kami sediakan 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 terpenuhi, tetapi kalau masih ada tetap ingin kami realisasikan," kata Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Kemnaker tercatat menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 15,25 juta orang pada Juni dan Juli 2025 lalu. Namun, tidak ada pencairan tahap kedua pada akhir tahun.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh menjadi landasan program ini, yang berupa bantuan senilai Rp600.000 untuk dua bulan dan diberikan kepada pekerja dengan syarat tertentu.

Syarat itu antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, serta menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

Insentif Ojol/Kurir

Terdapat sejumlah kebijakan yang diberikan untuk pengemudi transportasi daring atau driver ojol dan kurir pada tahun ini, salah satunya bonus hari raya (BHR) melalui masing-masing perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi.

Imbauan agar perusahaan aplikator transportasi online memberikan BHR ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Beleid tersebut mengatur tentang besaran bonus yang diterima pengemudi dan kurir. Bagi pengemudi dan kurir yang produktif, bonus hari raya diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Kendati demikian, pemberian BHR tak terlepas dari polemik. Pasalnya, besaran bantuan bergantung pada performa pengemudi, sedangkan aplikator dapat menerapkannya berdasarkan kemampuan perusahaan.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online, antara lain pengemudi ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, hingga logistik selama 6 bulan.

Di sisi lain, kalangan driver ojol beberapa kali melakukan aksi demo sepanjang 2025. Aksi demo dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya ialah soal tingginya potongan komisi yang diberlakukan aplikator ojol.

Jumlah PHK & Pengangguran

Tahun perdana pemerintahan Prabowo masih dibayangi oleh masalah penganguran hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 7,46 juta pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2025. Meskipun demikian, terjadi penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara tahunan dari 7,47 juta jiwa.

“Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, data Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK nyaris menembus 80.000 orang atau tepatnya mencapai 79.302 orang sepanjang Januari–November 2025.

Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi, yakni sebanyak 17.234 orang sepanjang sebelas bulan 2025, disusul Jawa Tengah dengan jumlah 14.005 orang, dan Banten dengan 9.216 pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPRIASI) menyatakan menghormati penetapan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Kendati demikian, Presiden ASPRIASI Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hidup nyata para buruh dan pekerja.

“Secara substantif, kenaikan upah yang ditetapkan masih tertinggal dibandingkan dengan laju kenaikan biaya hidup,” ucapnya lewat rilisnya, Jumat (26/12/2025)

Dia menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi buruh saat ini bukan hanya terletak pada besaran upah, tetapi pada lemahnya pengendalian biaya hidup oleh pemerintah.

“Kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh dan pekerja. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan terus meningkat, sementara pengendaliannya masih sangat lemah,” ujar Mirah.

Menurut Mirah, tanpa kebijakan pengendalian harga yang serius dan berkelanjutan, kenaikan UMP berpotensi hanya habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari akibat naiknya biaya hidup, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun daya beli buruh.

“Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menghadirkan kebijakan pendukung yang konkret, seperti stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta penyediaan transportasi publik yang layak bagi pekerja.

“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna agar kebijakan UMP di masa mendatang benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia,” pungkasnya.