Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengoreksi arah pengelolaan sumber daya alam nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Hal itu disampaikan saat agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti kondisi petani, nelayan, dan buruh yang menurutnya terlalu lama belum menikmati kesejahteraan yang layak, meski Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
"Sudah terlalu lama petani-petani Indonesia, nelayan-nelayan Indonesia, buruh-buruh Indonesia tidak menikmati kesejahteraan yang layak,” ujarnya.
Ia juga mengkritik praktik pengelolaan sumber daya ekonomi yang selama ini dinilai dikuasai oleh pihak-pihak yang diragukan komitmen nasionalismenya.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas, mulai dari konsesi tambang dan perkebunan hingga akses pembiayaan dari bank milik negara, namun hasil usaha tersebut tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.
"Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan. Kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut. Ia menyebut masyarakat Indonesia menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola kekayaan nasional agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas.
"Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan," tegasnya.
Sebagai pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat, Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan pola lama yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
Dia menekankan pentingnya penguasaan sumber daya oleh bangsa sendiri sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi.
"Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia," lanjutnya.
Dalam konteks itu, Prabowo memberikan penekanan khusus kepada para pelaku di sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas investasi nasional seperti Danantara, untuk menjadi motor penggerak perubahan.
Ia menyebut para pelaku di sektor tersebut sebagai harapan bangsa dan patriot ekonomi yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita kemandirian dan kesejahteraan nasional.
"Saudara-saudara sekarang adalah harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita," katanya.
Prabowo juga menegaskan peran aparat pertahanan dan keamanan sebagai pelindung negara, namun menekankan bahwa realisasi kesejahteraan rakyat berada di tangan para pelaku ekonomi nasional.
"Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bhayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu," ujarnya.
Groundbreaking 13 proyek hilirisasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong nilai tambah industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.