Jakarta (ANTARA) - ​Sepekan terakhir, ruang publik dipenuhi kegaduhan narasi tentang Dana Desa, TNI, dan istilah "pemotongan" atau "pemangkasan" 58%.

Opini liar itu memicu spekulasi sebagai "kehilangan besar," potensi desa. Mulai otonomi terancam, swadaya desa hilang sampai fasilitas umum mangkrak. Frasa pembangunan infrastruktur pedesaan dikesankan bakal terhenti total.

​Dengan lensa optimisme, kebijakan rekayasa finansial strategis yang akan dilakukan pemerintah, menjadi langkah berani. Transmutasi dana "habis konsumsi" diubah menjadi "investasi produktif", bergulir cepat.

"Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) motor penggerak utamanya."

​Bukan Pemangkasan

​Potret keuangan Dana Desa bertahun-tahun mengalir triliunan rupiah. Hasilnya? Wajah kemiskinan perdesaan hanya berubah secara kosmetik. Jalan setapak disemen, gapura dipercantik, gedung pertemuan direhab rutin. Namun kedaulatan ekonomi rakyat tetap hilang. Petani tetap terbelenggu tengkulak, terbebani rantai pasok pangan tidak sehat.

​Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil keputusan krusial. Alokasi 58% Dana Desa 2026 atau sekitar Rp40 triliun masuk ekosistem KDMP.

Ini semacam fenomena "Big Bang" ekonomi desa. Bukan dana hilang tanpa bekas, secara harfiah ini cicilan modal.

Tujuannya membangun 80.000 unit koperasi, menjadikan KDMP benteng ekonomi rakyat paling kokoh.

​Desa tidak kehilangan dana, tetapi sedang mengalihkan aset bertumbuh di sektor lain. Kelak menjadi penopang ekonomi pedesaan mandiri. Purbaya mengalihkan anggaran rutin secara terfragmentasi. Jenis kegiatan tak berdampak dan tak berbekas dihapus. Sebuah jaringan kekuatan ekonomi raksasa dibentuk di desa, terintegrasi secara nasional.

Multiplier effect

​Angka Rp 40 triliun secara matematis menunjukkan signifikansi besar. Artinya, rata-rata tiap desa menginvestasikan Rp500 juta per tahun. Dana tersebut bertumbuh, membiayai pembangunan fisik dan modal kerja KDMP. Bukan hangus lewat pengaspalan jalan pendek, atau tersumbat di gorong-gorong desa, yang selama ini menjadi kemewahan semu.

Proyek infrastruktur desa dengan depreciation rate atau tingkat penyusutan tinggi, dihentikan.

​Maka pengalihan dana ke koperasi menciptakan multiplier effect nyata. Pembangunan 80.000 unit koperasi bernilai Rp1,6 miliar per unit akan menggerakkan sektor riil. Perputaran uang material dan tenaga kerja lokal mencapai Rp128 triliun secara agregat. Ini angka fantastis bagi ekonomi akar rumput.

​Kalkulasi teknis Return on Investment (ROI) KDMP diproyeksikan mencapai 12-15% per tahun. Unit bisnis pergudangan juga distribusi pangan menjadi mesin uang baru. Angka ini jauh lebih tinggi dari sekadar menyimpan dana di bank. Jauh lebih bermanfaat dari proyek fisik tanpa nilai tambah pendapatan bagi desa.

​Charles Gide, pakar koperasi Prancis dalam teorinya sejalan dengan visi ini. Gide menyatakan koperasi alat penghapus keuntungan tidak wajar sekaligus sebagai perantara atau middleman. Konsolidasi modal melalui koperasi mengubah konsumen menjadi pemilik sarana produksi. Begitulah teorinya, KDMP membuat warga desa bukan lagi penonton ekonomi, melainkan pemegang saham berdaulat atas kekayaannya sendiri.

"​TNI-Agrinas: Percepatan Komando Tanpa Sekat."

​Mengapa harus tentara terlibat? Mengapa Babinsa turun tangan mendata tanah? Mengapa militer memantau progres bangunan? Jawabannya sederhana: akselerasi. Program besar butuh percepatan tinggi. Hasil harus segera dinikmati rakyat tanpa tunda.

Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan visi besar ini. Pembangunan puluhan ribu gudang juga gerai butuh kecepatan ekstra. Jalur birokrasi konvensional sering macet, model administratif berbelit menjadi penghambat.

Keterlibatan TNI melalui Agrinas Pangan Nusantara bentuk pengabdian teritorial. Tujuannya memastikan infrastruktur ekonomi berdiri tegak sesuai spesifikasi teknis pusat. ​Sistem kerja komando diadaptasi untuk efektivitas lapangan. TNI hadir bukan mengambil alih hak kepala desa.

Militer berperan sebagai "kontraktor ideologis". Tugasnya memastikan uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk bangunan fisik nyata. Bukan sekadar tumpukan laporan kertas administratif.

​Korporasi desa

​Keluhan kepala desa soal sisa dana infrastruktur minim Rp50 juta terdengar nyaring. Jangka pendek ini memang memaksa pemimpin desa melakukan "akrobatik" prioritas. Gap keuangan akibat pengalihan harus ditutup dengan kreativitas.

​Kebijakan ini memaksa desa berhenti berpikir "proyek tahunan" sempit. Desa mulai dipaksa berpikir "korporasi desa". Apalagi banyak BUMDes mati suri atau jalan di tempat. KDMP membawa standarisasi sistem global. Kepastian pasar tersedia lewat program Makan Bergizi Gratis. Pendampingan profesional pusat menjamin keberlangsungan usaha.

​Tesis Toyohiko Kagawa tokoh koperasi Jepang memperkuat langkah ini.

Filosofi Brotherhood Economics Kagawa terbukti ampuh. Komunitas desa terorganisir dalam koperasi kuat mampu melawan fluktuasi harga pasar yang dinilai kejam. Kagawa melihat koperasi sebagai sistem pertahanan hidup kolektif. Indonesia membangun sistem pertahanan tersebut lewat nama Koperasi Merah Putih.

​Keuntungan KDMP nantinya kembali ke pangkuan masyarakat. Jika sistem operasional koperasi berjalan normal saja, dapat memicu lonjakan Pendapatan Asli Desa (PADes). Angka pertumbuhan diprediksi melampaui alokasi 58% awal. Desa berhasil menerapkan filosofi ‘menanam pohon jati bukan menanam cabai”.

Otonomi Finansial Desa

​Secara makro KDMP menghentikan kebocoran ekonomi desa ke kota. Selama ini 70% perputaran uang desa lari ke kota guna membeli kebutuhan pokok. KDMP menahan uang tersebut berputar di dalam desa. Inilah esensi otonomi finansial sesungguhnya. Bukan sekadar otonomi mengelola dana bantuan pusat.

"​Ingat. Negara tidak merampas hak otonomi desa."

Negara sedang memaksakan sebuah "tabungan wajib" bersifat produktif, agar desa memiliki aset nyata. Koperasi Desa Merah Putih adalah jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045. Mari kawal proses transisi ini penuh optimisme.

Memang kehadiran KDMP bisa jadi ancaman baru bagi ratusan ribu retail "toko-mart" yang sudah eksis di desa-desa. Pertanyaannya: sampai kapan kedaulatan ekonomi kerakyatan dikuasai hanya segelintir orang, lalu rakyat sekadar jadi konsumen?

KDMP hadir memindahkan penguasaan rantai nilai ekonomi hulu hingga hilir yang mereka kuasai ke tangan rakyat.

"Rakyat desa harus menjadi tuan di tanahnya sendiri."

*) Dr Eko Wahyuanto adalah Dosen, Pengamat Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Jika yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini jelas kebocoran ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini mengingatkan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bahwa hilirisasi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Menurut dia, upaya hilirisasi bukan sekadar mengejar target ekspor di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi, yang justru menunjukkan rapuhnya ketergantungan Indonesia pada pasar luar negeri.

"Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Jika yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini jelas kebocoran ekonomi," kata Novita saat rapat dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai keberhasilan hilirisasi selama ini masih diukur secara sempit, sebatas angka produksi dan serapan ekspor, tanpa disertai nilai tambah di dalam negeri, serta dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan industri.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan industri hijau.

Ia pun mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai beralih ke praktik industri hijau, tetapi mengingatkan agar transformasi tersebut tidak dilakukan setengah-setengah.

"Industri hijau memang harus dipaksakan, tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Apakah insentif itu benar-benar terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal, dan penguatan daya saing produk nasional," katanya.

Menurut dia, insentif energi hijau dan insentif hilirisasi harus terintegrasi dengan pembinaan dan kesejahteraan petani.

Lebih lanjut, dia meminta Menteri Perindustrian untuk berpikir lebih strategis dan berjangka panjang, dengan memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.

“Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesepakatan tarif yang dicapai Malaysia dan Amerika Serikat (AS) di sela-sela KTT ASEAN menimbulkan kritik. Negeri Jiran disebut telah menyerahkan "kedaulatan ekonominya" ke Paman Sam.

Kritikan muncul ke pemerintahan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim setelah US Mission to ASEAN merilis "Kesepakatan Antara AS dan Amerika terkait Perdagangan Resiprokal", 26 Oktober. Dokumen tersebut berisi tujuh pasal kesepakatan namun dikatakan sangat memaksa dan melemahkan posisi Malaysia.

Salah satu yang memberikan kritikan keras adalah mantan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, Azmin Ali. Ia mengatakan perjanjian perdagangan terbaru itu "merusak kedaulatan ekonomi negara tersebut karena memaksa Putrajaya untuk mengikuti aturan dan regulasi Washington terkait perdagangan dan investasi".

Salah satu yang sangat mengganggu adalah klausul yang mewajibkan Malaysia untuk meniru pembatasan atau sanksi perdagangan AS terhadap negara lain. Azmi mengatakan ini artinya jika AS memutuskan untuk memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal yang sama.

"Meskipun itu merugikan perekonomian kami," ujar Azmin dalam sebuah pernyataan dikutip Free Malaysia Today, Kamis (30/10/2025).

Iya mengatakan klausul ini berada di pasal 5 poin 1. Pasal ini memaksa Malaysia untuk memihak dalam konflik negara lain dan menghancurkan netralitas yang telah lama menjadi kekuatan kami.

"Dengan menyelaraskan kebijakan Malaysia dengan keputusan AS, perjanjian ini berisiko mengusir investor yang menghargai peran Malaysia sebagai mitra yang netral dan stabil di kawasan ini," katanya lagi.

Mengutip dokumen US Mission to ASEAN, sebenarnya pasal 5 secara garis besar berisi soal "Kemanan Ekonomi dan Nasional". Pasal 5 poin 1 memang berbunyi:

"Jika Amerika Serikat mengenakan bea masuk, kuota, larangan, biaya, pungutan, atau pembatasan impor lainnya atas barang atau jasa negara ketiga dan menganggap bahwa tindakan tersebut relevan untuk melindungi keamanan ekonomi atau nasional Amerika Serikat, Amerika Serikat bermaksud untuk memberitahukan tindakan tersebut kepada Malaysia demi penyelarasan ekonomi dan keamanan nasional. Setelah menerima pemberitahuan tersebut dari Amerika Serikat, Malaysia akan mengadopsi atau mempertahankan tindakan dengan efek pembatasan yang setara dengan tindakan yang diadopsi oleh Amerika Serikat atau menyetujui jangka waktu implementasi yang dapat diterima oleh kedua Pihak, untuk mengatasi masalah ekonomi atau keamanan nasional bersama, yang berpedoman pada prinsip-prinsip itikad baik dan komitmen bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Malaysia".

Bukan Hanya Itu

Sebenarnya bukan hanya itu. Rata-rata seluruh Pasal memang memuat kewajiban Malaysia.

Azmin menyebut perjanjian tersebut juga melucuti kemampuan Malaysia untuk mengatur pasar mereka sendiri. Bahkan memaksa lembaga-lembaga lokal untuk menerima standar Amerika.

Ini pun berlaku bagi makanan, obat-obatan, dan kendaraan. Perjanjian tersebut melemahkan sistem sertifikasi halal Malaysia dengan mengakui lembaga sertifikasi asing.

"Sedikit manfaat jangka pendek tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian jangka panjang," ujarnya.

"Menerapkan perjanjian tersebut tidak akan membuat Malaysia lebih kuat, melainkan akan menandai penyerahan kedaulatan, netralitas, dan masa depan ekonomi kami," tegasnya.

Dari dokumen US Mission to ASEAN, memang ada beberapa aturan yang dibuat AS dan "melarang Malaysia". Di Pasal 2 yang terkait "Hambatan Non-Tarif dan Hal-Hal Terkait" misalnya.

Salah satunya terdapat di dalam Pasal 2 poin 3 soal Pertanian yang berisi "Malaysia tidak boleh membuat perjanjian atau kesepahaman dengan negara ketiga yang memuat standar teknis non-ilmiah, diskriminatif, atau preferensial, atau langkah-langkah SPS negara ketiga yang tidak sesuai dengan standar AS atau internasional; atau merugikan ekspor AS".

Hal sama juga ada di Pasal 2 poin 5 yang berbunyi "Malaysia tidak akan membatasi akses pasar AS hanya karena penggunaan ketentuan keju dan daging individual yang tercantum dalam Lampiran II".

Di pasal 2 poin 12 juga ada klausul yang menyebut "Malaysia tidak boleh mengenakan pajak pertambahan nilai yang mendiskriminasi perusahaan AS, baik secara hukum maupun dalam praktik".

Di Pasal 3 soal Perdagangan Digital dan Teknologi juga muncul larangan ke tetangga RI itu, di mana "Malaysia tidak boleh mengenakan syarat atau menegakkan kewajiban apa pun yang mewajibkan warga negara AS untuk mentransfer atau menyediakan akses ke teknologi, proses produksi, kode sumber, atau pengetahuan kepemilikan lainnya, atau untuk membeli, menggunakan, atau memberikan preferensi pada teknologi tertentu, sebagai syarat untuk menjalankan bisnis di wilayahnya".

Kata Anwar

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim menepis klaim bahwa perjanjian dagang yang ditandatangani Malaysia dengan AS telah memengaruhi kedaulatan negara itu. Ia dmenyatakan bahwa Malaysia dapat mengakhiri perjanjian tersebut jika perlu.

Hal ini disampaikannya ke Dewan Rakyat Malaysia. Menurutnya perjanjian yang ditandatanganinya dengan Presiden AS Donald Trump telah ditinjau secara saksama oleh para pejabat senior pemerintah untuk memastikan kepentingan negara terlindungi.

"Ada klausul keluar dalam perjanjian dagang ini. Semua perjanjian dagang memiliki klausul keluar," kata Anwar.

Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan

Jakarta (ANTARA) - Tanggal 30 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia, sebuah momentum yang mengingatkan bangsa ini pada pentingnya kedaulatan ekonomi.

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal tersebut tahun 1946, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan mata uang sendiri sebagai simbol kemandirian ekonomi pasca-kemerdekaan.

Oeang Republik Indonesia (ORI) bukan sekadar alat transaksi, melainkan lambang kemerdekaan dari penjajahan ekonomi yang selama ratusan tahun membelenggu negeri ini.

Dalam konteks masa kini, semangat itu tetap relevan. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah meneguhkan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian atau prudensi dalam setiap langkah pengelolaan fiskal.

Kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan menekankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Prinsip kehati-hatian ini menjadi landasan moral dan teknokratis dalam setiap keputusan alokasi anggaran.

Pemerintah tidak tergoda untuk mengeluarkan belanja besar tanpa perhitungan yang matang, melainkan menempatkan efisiensi dan dampak nyata bagi masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB dan rasio utang di bawah 40 persen, Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola fiskal yang sehat.

Menjaga stabilitas

Kondisi ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir penuh dengan ketidakpastian. Perang, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi menciptakan tekanan yang kompleks terhadap stabilitas ekonomi dunia. Namun di tengah tantangan itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan baik.

IMF dalam laporannya tahun 2025 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar negara G20 yang berhasil menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap di kisaran 5,1 persen, sementara inflasi terkendali pada tingkat 3 persen sebagai suatu capaian yang jarang ditemui di negara berkembang.

LPEM UI dalam riset terbarunya tahun 2024 menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari disiplin fiskal yang berkesinambungan. Belanja negara diarahkan untuk memperkuat sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan secara konsisten memperbaiki sistem penerimaan negara melalui digitalisasi pajak dan efisiensi administrasi. Reformasi pajak yang dilakukan tidak hanya memperluas basis penerimaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak.

OECD dalam laporan Economic Outlook for Southeast Asia 2025 menilai strategi fiskal Indonesia sebagai salah satu yang paling adaptif di kawasan. Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan.

Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip prudensi dalam kebijakan fiskal tidak berarti menahan pembangunan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dampak nyata bagi rakyat

Kebijakan fiskal yang prudent terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 9,0 persen, terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh bantuan sosial, tetapi juga oleh penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif.

Program padat karya, dukungan UMKM, serta insentif pajak untuk investasi domestik menjadi motor penggerak utama pengurangan kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,8 persen, didorong oleh meningkatnya kegiatan ekonomi digital dan manufaktur.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects yang diterbitkan Bank Dunia pada Mei 2025, disebutkan bahwa disiplin fiskal yang diterapkan Indonesia menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Pengelolaan belanja yang transparan dan terukur membuat ekonomi domestik lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Bahkan, peringkat sovereign credit rating Indonesia tetap stabil di level BBB dengan outlook positif menurut Fitch Ratings dan Standard & Poor’s. Ini mencerminkan keyakinan pasar internasional terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

Pilar utama

Kedaulatan ekonomi tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi barang di dalam negeri, tetapi juga pada kemandirian fiskal. Kementerian Keuangan telah menjalankan reformasi struktural untuk memperkuat fondasi tersebut. Salah satunya adalah penerapan Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) yang memastikan kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan.

Melalui kerangka ini, setiap rencana belanja negara harus disesuaikan dengan proyeksi pendapatan dan kapasitas fiskal jangka menengah, sehingga mengurangi risiko defisit yang tidak terkendali.

Riset yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2025 menemukan bahwa penerapan MTFF meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran hingga 92 persen, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang hanya 80 persen.

Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola fiskal Indonesia semakin kredibel dan terukur. Selain itu, upaya memperkuat penerimaan negara dari sektor digital economy dan green economy menjadi langkah strategis dalam memperluas basis fiskal di masa depan.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam riset internalnya menyebutkan bahwa digitalisasi perpajakan dan integrasi data keuangan lintas sektor mampu menekan kebocoran penerimaan hingga 15 persen dalam dua tahun terakhir. Langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat keadilan fiskal karena wajib pajak besar tidak lagi bisa menghindar dari kewajiban.

Tantangan ke depan

Keberhasilan fiskal yang diraih tidak membuat masyarakat berhenti berharap. Publik menginginkan agar Kementerian Keuangan terus menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap kebijakan.

Survei Katadata Insight Center (2025) menunjukkan bahwa 84 persen responden percaya kebijakan fiskal pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja. Namun, mereka juga berharap agar arah kebijakan ke depan lebih menitikberatkan pada pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi daerah.

Transformasi hijau menjadi tantangan baru. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di kawasan.

Dukungan fiskal terhadap energi terbarukan, insentif bagi industri hijau, dan mekanisme pembiayaan berkelanjutan perlu terus diperkuat. Dalam hal ini, peran Kementerian Keuangan sangat strategis sebagai arsitek utama pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada masa depan.

Sebagaimana diungkapkan dalam riset Asian Development Bank (ADB) tahun 2025, negara-negara yang menerapkan prinsip fiskal berkelanjutan terbukti lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan krisis global. Indonesia, dengan kebijakan fiskal yang prudent dan adaptif, berpeluang besar menjadi contoh bagi negara berkembang lain.

Menatap masa depan

Hari Oeang bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi cermin untuk menatap masa depan. Kementerian Keuangan, sebagai penjaga keuangan negara, diharapkan terus meneguhkan semangat kemandirian dan kehati-hatian dalam setiap kebijakan.

Tantangan fiskal akan selalu ada baik dari dinamika global, tekanan sosial, maupun kebutuhan pembangunan yang meningkat. Namun, dengan tata kelola yang prudent, transparan, dan berbasis data, Indonesia dapat terus melangkah dengan keyakinan.

Kebijakan fiskal yang terukur bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah, investor kepada pasar, dan dunia kepada Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangannya.

Semangat Hari Oeang mengingatkan kita bahwa kedaulatan ekonomi tidak bisa dibeli atau diwariskan, tetapi harus dijaga dengan disiplin, integritas, dan kerja keras bersama. Di tangan Kementerian Keuangan, prudensi bukan sekadar prinsip, tetapi janji untuk masa depan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

*) Dr M Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak-Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025