Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan, PT Primadaya Plastisindo Tbk. (PDPP) berencana memperluas lini bisnisnya dengan menambah kegiatan usaha baru di bidang pemulihan material barang plastik melalui KBLI 38302, yang mencakup aktivitas pengolahan dan daur ulang limbah plastik menjadi bahan baku industri.

Direktur Utama PDPP Kennie Angesty menyampaikan bahwa penambahan kegiatan usaha tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis perseroan untuk memperkuat posisi di industri plastik sekaligus menangkap peluang dari meningkatnya permintaan material daur ulang di pasar domestik maupun global.

“Penambahan kegiatan usaha berupa KBLI 38302 merupakan bagian dari strategi pengembangan kegiatan usaha perseroan untuk memperkuat posisi perseroan di industri plastik serta mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan,” kata Kennie dalam keterbukaan informasi, Senin (22/6/2026).

Kennie menjelaskan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha tersebut akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada 24 Juni 2026, sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 17/2020.

Penambahan kegiatan usaha ini dilakukan melalui KBLI 38302-Pemulihan Material Barang Plastik, yang mencakup aktivitas pengolahan limbah plastik menjadi material dasar seperti serpihan plastik (flakes) dan bijih plastik (pellets) yang dapat digunakan kembali oleh industri hilir.

Dalam rencana pengembangan tersebut, PDPP akan fokus pada pengolahan material plastik seperti Polyethylene Terephthalate (PET) dan Polycarbonate (PC), dengan potensi pengembangan ke jenis material lainnya sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan industri.

Kennie menilai langkah ini sejalan dengan tren global industri plastik yang semakin mengarah pada penerapan prinsip ekonomi sirkular, seiring meningkatnya permintaan material daur ulang dari industri kemasan dan manufaktur.

“Perkembangan industri plastik, baik di Indonesia maupun secara global, menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pengelolaan limbah plastik, pemanfaatan material daur ulang, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dan keberlanjutan,” tambah Kennie.
PDPP juga menyebut bahwa permintaan terhadap material plastik daur ulang terus meningkat, seiring dengan komitmen pelaku industri dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Perseroan saat ini telah memiliki pengalaman dalam penggunaan material daur ulang, khususnya pada produk berbahan Polycarbonate (PC), serta memiliki portofolio produk plastik seperti galon air minum, botol, jeriken, hingga komponen plastik lainnya.

Untuk mendukung pengembangan usaha baru tersebut, PDPP telah menyiapkan kapasitas operasional berupa enam fasilitas pabrik dengan total luas sekitar 8 hektare serta sekitar 35 mesin produksi yang sudah digunakan dalam kegiatan usaha utama.

Dari sisi kapasitas, kegiatan pemulihan material plastik ini diproyeksikan memiliki kemampuan produksi sekitar 5.260 hingga 5.680 ton per tahun, dengan dukungan kontrak pasokan bahan baku yang telah disiapkan perseroan.

Adapun kebutuhan investasi untuk pengembangan kegiatan usaha tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,5 miliar yang akan dilakukan secara bertahap hingga 2028 dan seluruhnya berasal dari dana internal perseroan.

Berdasarkan hasil studi kelayakan, penambahan kegiatan usaha ini diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan PDPP, dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp18,46 miliar serta indikator kelayakan investasi yang dinilai kuat.

Dari sisi proyeksi keuangan, penambahan bisnis ini juga diharapkan meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perseroan seiring dengan bertambahnya sumber pendapatan baru dari lini usaha pemulihan material plastik.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh rencana tersebut masih menunggu persetujuan RUPS, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta penyesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB).

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menargetkan pengalihan (waste diversion) sedikitnya 3.000 ton limbah dari tempat pembuangan akhir (TPA) setiap tahun sebagai bagian dari Agenda Keberlanjutan 2030.

Target tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui peningkatan daur ulang, pengurangan timbulan sampah, dan pemanfaatan kembali limbah agar memiliki nilai ekonomi.

Presiden Direktur LPKR Indra Yuwana mengatakan penerapan prinsip ekonomi sirkular tidak hanya mendukung pencapaian target keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Penerapan prinsip ekonomi sirkular tidak hanya mendukung pencapaian target keberlanjutan perseroan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026).

Pengalihan limbah merupakan upaya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA atau insinerator melalui berbagai metode pemulihan, seperti daur ulang (recycle), pengomposan (composting), serta pengurangan dan penggunaan kembali (reduce and reuse).

Dalam implementasinya, Lippo Karawaci menerapkan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di berbagai lini bisnis. Program tersebut tidak hanya melibatkan karyawan, tetapi juga penghuni kawasan, pengunjung, tenant, hingga mitra pengelolaan limbah dari sektor publik dan swasta.

Di sektor perhotelan, jaringan hotel Aryaduta menerapkan sistem pemilahan sampah yang mencakup limbah kering, basah, dan material yang dapat didaur ulang.

Botol plastik, kardus, hingga minyak jelantah dikumpulkan untuk diproses kembali. Perseroan juga mengganti kemasan sabun dan sampo sekali pakai dengan dispenser isi ulang serta memanfaatkan sistem berbasis QR code guna mengurangi penggunaan kertas.

Selain itu, kelebihan makanan dan minuman dari operasional hotel disalurkan kepada komunitas yang membutuhkan melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat setempat. Langkah tersebut bertujuan menekan limbah makanan sekaligus memperluas dampak sosial program keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, unit bisnis township dan residensial LippoLand mengembangkan berbagai program pengolahan limbah organik, mulai dari pengomposan, budidaya maggot untuk mengolah sisa makanan, hingga pemanfaatan teknologi biopower. Perseroan juga tengah menguji pemanfaatan limbah lanskap menjadi kompos.

Pada skala industri, departemen Wastewater Treatment Plant (WWTP) mengeksplorasi pemanfaatan produk sampingan biodegradable sebagai pupuk organik. Selain itu, sludge cake hasil pengolahan limbah cair juga dikaji untuk digunakan sebagai bahan konstruksi, termasuk pembuatan blok beton.

Di segmen ritel, Lippo Malls mencatat sekitar 18% dari total limbah yang dihasilkan telah berhasil dialihkan dari TPA melalui proses daur ulang. Selain mengelola limbah kertas, plastik, dan aluminium, pengelola pusat perbelanjaan tersebut juga bekerja sama dengan mitra khusus untuk menangani limbah refrigeran dari sistem pendingin berskala besar.

Indra Yuwana menilai pengelolaan limbah kini tidak lagi sekadar kewajiban operasional perusahaan, melainkan bagian dari strategi bisnis berkelanjutan yang dapat menciptakan nilai tambah sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan limbah tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban operasional perusahaan. Bagi banyak korporasi, limbah kini menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan yang dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Kesadaran inilah yang mendorong PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memperkuat berbagai inisiatif pengelolaan limbah di seluruh lini bisnisnya. Presiden Direktur LPKR, Indra Yuwana menekankan, penerapan prinsip ekonomi sirkular tidak hanya mendukung pencapaian target keberlanjutan perseroan. ”Ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya dalam siaran pers, Rabu (17/6/2026). Wamen LH Tekankan Pentingnya Kolaborasi Regional dalam Hadapi Tantangan Pengelolaan Limbah

Melalui Agenda Keberlanjutan 2030, perusahaan menargetkan pengalihan sedikitnya 3.000 ton limbah dari tempat pembuangan akhir (TPA) setiap tahun. Target tersebut menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk mendorong efisiensi sumber daya, meningkatkan tingkat daur ulang, dan mendukung praktik ekonomi sirkular.

Pendekatan yang diterapkan berlandaskan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Tidak hanya melibatkan karyawan, program ini juga mengajak penghuni kawasan, pengunjung, tenant, hingga mitra pengelolaan limbah dari sektor publik maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pengurangan timbulan sampah.

Di sektor perhotelan, Aryaduta menjalankan berbagai langkah untuk meningkatkan sirkularitas sumber daya. Hotel-hotel dalam jaringan tersebut menerapkan sistem pemilahan sampah yang terstandarisasi, termasuk pemisahan limbah kering, basah, dan material yang dapat didaur ulang.

Berbagai material seperti botol plastik, kardus, dan minyak jelantah dikumpulkan untuk diproses kembali. Selain itu, penggunaan botol sabun dan sampo sekali pakai telah digantikan dengan dispenser isi ulang, sementara sistem berbasis QR code membantu mengurangi konsumsi kertas dalam operasional sehari-hari.

Upaya keberlanjutan juga menyentuh aspek sosial. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat setempat, kelebihan makanan dan minuman dari operasional hotel disalurkan kepada komunitas yang membutuhkan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi limbah makanan, tetapi juga memperluas dampak sosial dari program keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, di kawasan residensial dan township, LippoLand mengembangkan berbagai inovasi berbasis pengolahan limbah organik. Program pengomposan dijalankan di sejumlah lokasi, termasuk pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk, budidaya maggot untuk mengolah sampah makanan, hingga penerapan teknologi biopower. Perusahaan juga tengah menguji pemanfaatan limbah lanskap menjadi kompos guna memperluas pemanfaatan kembali material yang sebelumnya berpotensi berakhir di TPA.

Transformasi limbah menjadi sumber daya juga dikembangkan pada skala industri. Departemen Wastewater Treatment Plant (WWTP) mengeksplorasi pemanfaatan produk sampingan biodegradable sebagai pupuk organik, sekaligus mengkaji penggunaan sludge cake sebagai bahan konstruksi, termasuk untuk pembuatan blok beton. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana limbah dapat dipandang sebagai material bernilai yang berpotensi mendukung ekonomi sirkular. Lindungi Seluruh Tenaga Kerja, Lippo Karawaci Perkuat Sistem K3 Terintegrasi

Di sektor ritel, Lippo Malls terus meningkatkan tingkat pengalihan limbah dari TPA. Saat ini sekitar 18 persen dari total limbah yang dihasilkan telah berhasil didaur ulang. Selain kertas, plastik, dan aluminium, perusahaan juga menggandeng mitra khusus untuk menangani limbah refrigeran dari sistem pendingin berskala besar yang membutuhkan pengelolaan khusus. Kebijakan pengurangan kantong plastik sekali pakai yang telah diterapkan di Jakarta dan Bali turut diperkuat melalui kolaborasi dengan tenant di pusat-pusat perbelanjaan.

Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan perubahan cara pandang terhadap limbah. Jika sebelumnya sampah identik dengan biaya dan beban lingkungan, kini limbah semakin dilihat sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui inovasi dan kolaborasi.

Asosiasi Daur Ulang Indonesia (ADUPI) mengingatkan pemerintah agar cermat menghitung kebutuhan bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Perhitungan ini penting untuk menghindari persaingan pasokan sampah antara sektor energi dan industri daur ulang.

Executive Director ADUPI Hadiyan Fariz mengatakan, pemerintah perlu menetapkan jenis sampah yang memang layak digunakan sebagai bahan bakar PLTSa dan BBM, misalnya sampah plastik yang sulit atau tidak ekonomis untuk didaur ulang.

“Jangan sampai dia memakan bahan baku dari industri lain yang secara nilai ekonomi lebih tinggi,” kata Fariz kepada Katadata, dikutip pada Jumat (12/6).

Dia mencontohkan botol plastik jenis polyethylene terephthalate (PET) yang relatif mudah dan efisien untuk didaur ulang, sebaiknya tetap dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang, bukan dialihkan menjadi sumber energi.

Sebagai informasi, pemerintah bersiap merilis aturan untuk mendorong program sampah dari BBM, setelah sebelumnya merilis rangkaian regulasi untuk mendukung program waste to energy atau PLTSa,

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan payung hukum pengolahan sampah menjadi BBM terbarukan.

“Jadi karena BBM naik harganya, nanti sampah plastik itu bisa digunakan untuk BBM terbarukan,” kata Eniya dalam Ministerial Dialogue on Climate Change di Invirotech 2026, Jakarta, Kamis (11/6).

Fariz memperingatkan risiko kekurangan pasokan sampah bila tak ada perhitungan jelas. “Ini (program energi dari sampah) memanfaatkan legacy waste yang kalau dipakai terus akan habis. Kalau sudah habis, mau pakai bahan baku dari mana?” ujarnya.

Kondisi saat ini, industri daur ulang dalam negeri pun menghadapi persoalan kekurangan pasokan. Dari kapasitas daur ulang domestik sekitar 3 juta ton per tahun, yang saat ini terpakai baru sekitar 1,4 juta ton.

“Jadi bisa dibayangkan, kalau ada pabrik daur ulang itu setengahnya menganggur,” kata Fariz. Padahal bila didukung, industri ini mampu mengurangi sekitar 10 persen timbulan sampah plastik di Indonesia.

Fariz menjelaskan sebagian besar bahan baku industri daur ulang berasal dari dalam negeri. Namun, sekitar 200 ribu ton sampah masih harus diimpor setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan industri.

Persoalan pasokan ini berkaitan dengan belum memadainya infrastruktur pengelolaan sampah, terutama fasilitas pemilahan. Akibatnya, pasokan bahan baku masih bergantung pada sektor informal seperti pemulung dan pelapak.

“Efisiensinya rendah, kapasitasnya juga rendah. Itu yang menyebabkan utilisasi kami juga rendah,” ujarnya.

Kondisi ini membuat industri ini tidak tumbuh dengan "proper". Pemulung yang posisinya sebagai pekerja informal di tak mendapatkan perlindungan yang cukup: tanpa pelindung diri dan jaminan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, industri berisiko jadi sumber pencemar baru karena teknis operasi yang tidak sesuai standar keamanan. Dia menyarankan industri daur ulang yang menyerap externalities atau dampak dari kegiatan industri lain bisa didukung dengan insentif agar tumbuh lebih rapi dan sehat.

Bisnis.com, SURABAYA – Regulasi mengenai lingkungan yang tidak akomodatif bagi pengusaha lokal berisiko menyebabkan rencana untuk membangun ekosistem industri daur ulang limbah mineral dan baterai di Tanah Air terganjal. Kondisi tersebut berpeluang menjadi celah bagi dominasi perusahaan asing sekaligus dapat memicu maraknya praktik ilegal.

Wakil Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur Ardi Krisnamurti mengkritisi terkait persoalan perizinan. Sejumlah regulasi yang mengatur mengenai lingkungan dinilai pihaknya sangat membebani para pengusaha lokal.

"Bisnis yang terkait dengan environmental itu di Indonesia mahal. Mahal karena mengurus izin repotnya minta ampun. Itu yang menjadi tantangan kita," ujar Ardi saat seminar "Membangun Dekarbonisasi pada Rantai Pasok Industri Baterai dan EV demi Menjaga Daya Saing dan Komitmen Lingkungan Indonesia" di Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (3/6/2026).

Akibat tingginya biaya tersebut, lanjut dia, limbah yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut terpaksa diekspor kembali oleh para pengusaha dalam negeri ke berbagai negara di belahan dunia, baik negara-negara di kawasan Eropa-Amerika bahkan negara tetangga RI di Asia Tenggara.

"Terutama terkait dengan mineral, kita kalah jauh dengan Thailand, Singapura, Korea, China, Eropa, dan Amerika. Jadi seringkali, limbah-limbah kita yang masih ada kandungan mineralnya itu kita ekspor ulang ke Eropa, ke China, ke Amerika. Ya, padahal sebenarnya itu bisa kita kelola dengan baik, dan memang itu sebenarnya tantangan-tantangan kita," bebernya.

Menurut Ardi, para pemodal dalam negeri sesungguhnya telah mampu untuk melakukan daur ulang atas limbah-limbah tersebut menggunakan peralatan yang tidak melulu berteknologi canggih ataupun mutakhir.

"Nah, satu contoh misalnya industri elektronik. Industri elektronik itu daur ulangnya masih ke Singapura. Padahal, kalau mau jujur kita bisa lakukan industri recycling itu di Batam atau di Jawa misalkan. Ini kan sebenarnya teknologinya sederhana. Kenapa kita enggak bisa, tapi memang tantangannya di regulasi," jelasnya.

Ardi berharap bahwa pemerintah selaku regulator dapat segera membaca situasi dan keadaan yang akan datang dengan menelurkan aturan yang ramah bagi pengusaha lokal.

Menurutnya, ekosistem industri daur ulang limbah mineral tersebut akan segera menjamur dalam waktu dekat. Kadin khawatir jika perbaikan aturan berjalan lambat, maka pasar daur ulang baterai bisa dikuasai oleh asing.

"Kalau regulasinya belum siap, investornya juga harapan saya ini lokal. Nanti kita akhirnya dijajah sama investor asing lagi. Nanti kasusnya kayak IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) lagi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur Anjarwati membenarkan mengenai tingginya biaya perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Situasi tersebut, kata dia, dapat melahirkan ketimpangan di lapangan.

"Regulasinya menjadi sangat ketat sehingga biayanya tinggi. Namun kita kecolongan, banyak usaha kecil yang melakukan daur ulang tanpa standar yang sesuai," ungkapnya.

Anjarwati mengaku bahwa pihaknya kerap kesulitan untuk menindak tegas terhadap keberadaan praktik daur ulang ilegal.

Ia bahkan menyebut bahwa jajaran DLH Provinsi Jawa Timur acapkali menemukan sejumlah orang yang mengambil limbah logam elektronik tanpa menggunakan peralatan yang memadai.

"Jadi, orang-orang itu secara manual dengan tangan mengambil logam-logam dari limbah elektronik itu mereka mau seperti itu. Jadi, pekerjaan rumah kita memang luar biasa besar dan kami juga dari sisi lingkungan tidak selalu bisa melakukan tindakan yang keras begitu karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan," terangnya.

Selain itu, praktik-praktik tersebut juga berkaitan erat dengan urusan perut masyarakat. Maka, Anjarwati mengakui bahwa penegakan hukum sering terkendala oleh realita ekonomi masyarakat marjinal yang tidak mendapat kesempatan bekerja yang layak.

"Jadi mungkin ini harus kita benahi memang ekonominya dulu supaya artinya ketika orang punya pilihan untuk bekerja yang lebih layak, tapi dia tidak mau melakukan itu. Karena ini belum ada pilihan, sehingga mereka masih mau melakukan itu. Ketika kita mau ketat sama regulasi lingkungan, kita dihantam sama masalah sosial dan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok pegiat lingkungan asal Bandung, Pandawara Group, resmi meraih dua penghargaan Guinness World Records sekaligus. Kabar tersebut diumumkan langsung lewat unggahan resmi mereka yang memperlihatkan dua sertifikat Guinness World Records sebagai bukti pencapaian tersebut.

Rekor pertama diberikan untuk kategori pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Saat ini, akun TikTok Pandawara diketahui memiliki lebih dari 12 juta pengikut, hasil dari konsistensi mereka membuat konten edukasi dan aksi bersih-bersih lingkungan sejak mulai viral pada 2022.

Kelompok ini beranggotakan lima pemuda asal Bandung, yakni Muchamad Ikhsan Destian, Rafly Pasya, Mochamad Agung Permana, Gilang Rahma, dan Muhammad Rifqi Sadulloh. Lewat media sosial, mereka dikenal aktif membersihkan sungai, pantai, hingga tumpukan sampah di berbagai daerah sambil mengajak masyarakat ikut peduli terhadap lingkungan.

Selain rekor jumlah pengikut TikTok, Pandawara juga mendapatkan Guinness World Records untuk kategori tercepat melepas label dan tutup dari lima botol plastik. Tantangan tersebut diselesaikan dalam waktu tercepat dan menjadi bagian dari kampanye edukasi mereka soal pentingnya memilah sampah plastik sebelum dibuang.

Rekor kedua itu dinilai cukup merepresentasikan identitas Pandawara selama ini. Mereka memang kerap menyoroti persoalan sampah plastik dan mengajak masyarakat melakukan langkah sederhana seperti memisahkan tutup, label, dan botol agar proses daur ulang lebih mudah dilakukan.

Lewat pencapaian tersebut, Pandawara tidak hanya membawa nama Indonesia ke level internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang kampanye lingkungan yang berdampak luas.

Bank Mandiri melanjutkan sinergi yang terintegrasi lintas sektor antara industri keuangan, teknologi, dan masyarakat dengan Plasticpay melalui program Reverse Vending Machine, yang menyediakan fasilitas daur ulang.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista menyatakan bahwa plastik yang disetorkan kemudian dikonversi menjadi poin yang bisa dirupiahkan. Sehingga, setiap botol yang terkumpul menjadi bagian dari transaksi aktif yang bernilai ekonomi sekaligus mendukung penguatan ekonomi hijau nasional.

"Dalam satu tahun berjalan, program ini membuktikan, pendekatan berbasis teknologi dan insentif ekonomi mampu mengubah perilaku masyarakat secara terukur," ujar Adhika dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5).

Hasilnya, hingga April 2026, satu unit mesin yang beroperasi di satu titik lokasi mencatat pengumpulan 209,53 kg plastik atau setara 11.205 botol. Capaian tersebut berkontribusi pada penurunan jejak karbon sebesar 1.109.295 gram dan penyelamatan 177 meter persegi lahan dari risiko pencemaran.

Dari volume partisipasi itu, sebanyak 627.486 poin terdistribusi kepada pelaku daur ulang sebagai insentif langsung, menjadikan ekonomi sirkular bukan sekadar narasi keberlanjutan, melainkan aktivitas yang nyata menghasilkan nilai bagi masyarakat.

"Dari satu titik kecil, program ini menunjukkan bagaimana dampak lingkungan dapat diakumulasi secara signifikan melalui partisipasi harian masyarakat," tambah Adhika.

Dalam program ini, Bank Mandiri berperan sebagai penyedia ekosistem dan infrastruktur digital, sementara Plasticpay mengoperasikan teknologi pengumpulan dan pengolahan plastiknya. Model kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar adaptif dan dapat direplikasi, sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati dan agenda akselerasi yang bertumbuh sebagai upaya penguatan ekosistem penggerak ekonomi negeri.

"Program ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus membuktikan inisiatif keberlanjutan bisa memberikan dampak nyata tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung," ujar Adhika.

Program ini juga selaras dengan empat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni tujuan nomor 11, 12, 14, dan 17, mulai dari pengurangan dampak lingkungan perkotaan, penguatan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penurunan pencemaran laut, hingga penguatan kemitraan lintas sektor.

Melalui sinergi ekosistem layanan yang dibangun secara bertahap, program ini mendorong peningkatan tingkat daur ulang sekaligus mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di tingkat masyarakat.

"Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperluas implementasi program ini sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perseroan yang berorientasi pada keunggulan berkelanjutan dan akselerasi yang bertumbuh. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen kami dalam membangun sistem ekonomi nasional yang terintegrasi, tangguh, berdaya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkas Adhika.

Perusahaan infrastruktur swasta PT Nusantara Infrastructure Tbk mengolah 951 kg sampah plastik menjadi 17.298 lembar material daur ulang bernilai ekonomi tinggi. Capaian ini dikantongi perusahaan dalam satu tahun program ‘Komunitas Berdaya Nusantara’ di Makassar, Sulawesi Selatan.

Lembaran material daur ulang tersebut telah diubah menjadi 8.649 produk fesyen seperti tas, dompet, dan aksesoris lainnya, yang dijahit oleh para perempuan di pesisir Untia, Makassar. Perusahaan turut menggandeng Rappo Indonesia, salah satu social enterprise di kota tersebut.

Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk Ramdani Basri mengatakan, program ini tak sekadar mengolah limbah plastik menjadi produk fesyen ramah lingkungan. Tapi, sekaligus mendorong keterlibatan aktif perempuan sebagai penggerak utama dalam kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Ramdani menegaskan, hal itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan dampak sosial yang inklusif di wilayah operasional. Pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam membangun komunitas yang mandiri dan berkelanjutan.

“Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak utama dalam rantai ekonomi sirkular ini,” kata Ramdani, dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (12/5).

Dia menjelaskan, seluruh rantai prosesnya melibatkan masyarakat sekitar. Sampah rumah tangga dipilah, kemudian disetorkan ke Bank Sampah Kampung Bersih Nusantara di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo.

Sampah-sampah plastik akan dibeli Rappo Indonesia, untuk dibersihkan dan diolah jadi lembar daur ulang. Bahan ini yang kemudian dijahit menjadi berbagai produk fesyen.

Dari sisi pemberdayaan, komunitas perempuan di Untia telah mendapat pelatihan pengembangan produk dan keterampilan menjahit lanjutan. Di samping untuk meningkatkan kapasitas produksi, hal ini dilakukan untuk membuka peluang penghasilan tambahan dan memperkuat perekonomian masyarakat.

“Meskipun masih dalam skala terbatas, program ini menunjukkan bahwa solusi pengelolaan limbah dapat dimulai dari tingkat komunitas,” ujar Ramdani.

Dia mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemerintah menjadi kunci untuk memperluas dampak ekonomi sirkular berkelanjutan ke depan.

Bisnis.com, BANYUMAS – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) BLE di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, dia menyampaikan kekagumannya terhadap sistem pengolahan sampah yang dinilai efektif, serta membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan lebih lanjut.

Dalam peninjauan itu, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Faisol Nurofiq.

Dia menjelaskan bahwa meskipun fasilitas di TPST tersebut tidak mengandalkan teknologi canggih, hasil yang dicapai tetap optimal. Karena itu, dia mendorong agar model pengelolaan ini dapat direplikasi di daerah lain. Saat ini, disebutkan sudah ada sejumlah wilayah yang mulai mengikuti program serupa.

"Saya dapat laporan dari Gubernur di Jawa Tengah sudah ikut kurang lebih 13 [kabupaten] ya," kata Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan kesiapan pemerintah pusat untuk berkontribusi dalam penguatan teknologi pengolahan sampah di berbagai daerah.

"Jadi ini dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan perbaiki kembangkan agar lebih efektif," kata Prabowo.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, ia juga menyoroti potensi pemanfaatan hasil olahan, khususnya plastik, untuk kebutuhan program pemerintah. Salah satu yang dipertimbangkan adalah penggunaan genteng berbahan daur ulang untuk renovasi rumah.

"Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah dan ini bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah Rp 20 juta jadi ini satu rumah kita perhitungkan Rp 4 - 5 juta," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan mengurangi penggunaan atap seng berkarat, yang dinilai kurang layak dan berdampak pada kenyamanan hidup.

Sementara itu, kunjungan ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular. TPST BLE Banyumas sendiri menjadi contoh penerapan konsep tersebut, dengan mengolah sampah dari hulu ke hilir menjadi berbagai produk bernilai guna.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” tandas Prabowo.

Dia juga menekankan bahwa sistem yang diterapkan memanfaatkan komponen lokal dalam satu rangkaian pengolahan yang terintegrasi.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” tandas Prabowo.

Fasilitas di TPST BLE mencakup berbagai mesin seperti pre shredder, tromol screen, pencacah organik, alat pembersih sampah, serta konveyor untuk menunjang proses pemilahan. Keberadaan fasilitas ini juga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Dari hasil pengolahan tersebut, TPST BLE mampu menghasilkan beragam produk seperti genteng plastik, paving block, maggot, pupuk organik (kasgot), hingga bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau serta mendorong kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dengan mengubah sampah menjadi potensi ekonomi.

Bisnis.com, BANYUMAS — Presiden Prabowo Subianto menilai produk hasil pengolahan sampah seperti genteng dan paving block memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam program perbaikan rumah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan usai meninjau fasilitas pengelolaan sampah modern TPST BLE di Desa Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, Selasa (28/4/2028).

Menurutnya, genteng hasil daur ulang terbukti cukup efektif dan memiliki harga yang relatif terjangkau, sehingga berpeluang masuk dalam skema bantuan pemerintah untuk renovasi rumah.

“Gentengnya lumayan efektif, harganya cukup murah. Mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah mengalokasikan sekitar Rp20 juta untuk perbaikan satu unit rumah.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4 hingga Rp5 juta dapat dialokasikan khusus untuk kebutuhan genteng berbahan daur ulang.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan rencana pemerintah untuk secara bertahap mengurangi penggunaan atap berbahan seng yang mudah berkarat. Selain dinilai kurang sehat bagi penghuni, material tersebut juga dianggap kurang estetis.

“Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat itu. Ujungnya tidak sehat untuk yang huni, dan pandangan juga tidak bagus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala negara menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata nasional.

“Kita akan kembalikan Indonesia jadi benar-benar indah. Pariwisata bagus dan kita juga nyaman tinggalnya,” pungkasnya.

Pemanfaatan produk daur ulang dari fasilitas seperti TPST BLE di Banyumas diharapkan tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Raksasa makanan dan minuman PepsiCo Global melaporkan penurunan penggunaan plastik virgin sebanyak lima persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan menyatakan tengah berupaya untuk beralih ke kemasan berkelanjutan atau daur ulang untuk menekan penambahan sampah plastik.

Penurunan tersebut lebih besar dari target. “Kami mengupayakan pengurangan plastik virgin dalam lingkup operasional kami rata-rata dua persen setiap tahun hingga 2030. Saat ini, kami memiliki sekitar 15 persen bahan daur ulang dalam lingkup operasional kami,” kata Chief Sustainability Officer PepsiCo Global Jim Andrew dalam wawancara di Jakarta, Jumat (24/4).

Plastik virgin adalah plastik yang dibuat dari bahan baku baru alias belum pernah digunakan atau didaur ulang sebelumnya. Plastik virgin atau plastik murni umumnya berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau gas alam. Penggunaan plastik virgin banyak dikritik aktivis lingkungan karena plastik sudah terlalu banyak mencemari lingkungan.

Meski begitu, kata Jim, perusahaan tetap memprioritaskan untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai kemasan, baru kemudian menggunakan plastik daur ulang.

Perusahaan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk program kemasan berkelanjutan. Di level global, PepsiCo menggaet antara lain Ellen MacArthur Foundation, badan amal yang berbasis di Inggris dengan agenda pengembangan ekonomi sirkular.

Di Indonesia, perusahaan menjalin kolaborasi dengan Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) dan Bali Waste Cycle. Keduanya membantu industri penghasil makanan ringan dan minuman kemasan ini untuk mengumpulkan produk pascapakai dan mendaurulang-nya.

Produksi Plastik Global Tembus 400 Juta Ton per Tahun

Mengutip United Nations Environment Programme (UNEP), lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Setengahnya didesain untuk sekali pakai, sedangkan yang didaur ulang tak lebih dari 10 persen.

Diestimasi, sekitar 11 juta ton sampah plastik mengendap di sungai dan danau, bermuara ke laut, atau masuk ke dalam rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik. Benda kecil dari serpihan plastik ini dapat masuk ke tubuh manusia dan menjadi pemicu sejumlah masalah kesehatan.

Data UNEP juga mengungkap, industri kemasan adalah penghasil sampah plastik sekali pakai terbesar di dunia.

JAKARTA - Bagi Blibli , Earth Day bukan sekadar momentum tahunan untuk berbicara tentang lingkungan, melainkan penegasan atas komitmen yang dijalankan setiap hari. Sejalan dengan tema global Earth Day 2026 “Our Power, Our Planet,” Blibli memaknai keberlanjutan sebagai bagian dari cara perusahaan beroperasi, sekaligus mengajak masyarakat melihat bahwa langkah kecil setelah konsumsi juga dapat memberi dampak nyata bagi Bumi.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif berkelanjutan, seperti E-Waste Collection Program dan Take Back Packaging, yang telah dijalankan secara konsisten, sebagai upaya bersama dalam membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan material pascakonsumsi dapat dikelola secara bertanggung jawab. Berdasarkan laporan Global E-waste Monitor, secara global, volume limbah elektronik (e-waste) telah mencapai 62 juta ton pada 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi 82 juta ton pada 2030. Namun hanya 22,3% yang berhasil didaur ulang secara formal, berdasarkan World Health Organization.

Langkah Membumi Bikin Aksi Nyata untuk Bumi yang Lebih Lestari



Di Indonesia, tantangan ini tidak kalah serius. Data Global E-waste Monitor 2024 juga menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah elektronik per tahun, menempatkannya sebagai salah satu kontributor terbesar di Asia Tenggara. Pulau Jawa sendiri menyumbang lebih dari separuh total volume tersebut.

Kesenjangan antara volume dan pengelolaan juga masih signifikan. Di DKI Jakarta, misalnya, dari total e-waste yang dihasilkan, hanya sekitar 165 ton yang berhasil dikelola sepanjang periode 2019 hingga Mei 2024.

Menjawab hal tersebut, Blibli secara konsisten menghadirkan program e-waste collection Gadget for Good dengan menyediakan dropbox pengumpulan limbah elektronik yang dapat diakses sepanjang tahun di lima Blibli Store, yaitu Central Park, Gandaria City, Bintaro Jaya Xchange Mall, Lippo Mall Puri, dan AEON Mall Sentul yang dapat diakses masyarakat sepanjang tahun tanpa perlu menunggu momen khusus.

Seiring berjalannya program, partisipasi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Rata-rata volume e-waste yang terkumpul meningkat sebesar 54%, dari 1,5 item per hari pada Desember 2025 menjadi 2,4 item per hari pada kuartal pertama 2026, dengan 3 produk yang paling banyak dikumpulkan, yaitu charger handphone, mouse, dan juga powerbank. Hal ini mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran untuk mengelola perangkat pascapakai secara lebih bertanggung jawab.

“Sustainability merupakan bagian dari cara kami beroperasi setiap hari—bukan sekadar program yang ‘dinyalakan’ saat Earth Day lalu ‘diredupkan’ setelahnya. Kami terus menghadirkan peluang di setiap kanal transaksi, baik online maupun offline, untuk mendorong dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan,” ujar Head of ESG Blibli, Ignacia Chiara Irawan.

Lebih lanjut, Chiara menambahkan, “Komitmen ini kami jalankan secara konsisten melalui berbagai inisiatif pengelolaan limbah, mulai dari Take Back Packaging hingga E-Waste Collection. Inisiatif ini memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab".

"Ke depan, kami akan terus mengembangkan program ini secara bertahap, baik melalui penambahan titik layanan maupun kolaborasi dengan berbagai mitra, karena kami meyakini bahwa ekosistem sirkular hanya dapat terbangun melalui konsistensi dan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan," sambungnya.

Berangkat dari program yang sudah berjalan, Blibli mulai memperluas jangkauan e-waste collection melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya di dalam Blibli Store, tetapi juga di ruang publik. Melalui program Gadget for Good, Blibli menghadirkan e-waste collection point yang berlangsung pada 14 April hingga 3 Mei 2026 di Eternity Privilege, Lantai 2 AEON Mall Sentul City.

Langkah Membumi 2025: Tempat Seru Belajar Hidup Sehat dan Ramah Bumi



Melalui program ini, pelanggan dapat menyerahkan minimal empat perangkat elektronik kecil, mulai dari charger, earphone, powerbank, hingga game console. Sebagai bentuk apresiasi, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan voucher Rp100.000 untuk pembelian produk Samsung di Blibli Store AEON Mall Sentul City (selama kuota masih tersedia).

Komitmen ini merupakan bagian dari pendekatan berkelanjutan yang telah menjadi DNA Blibli dalam operasional sehari-hari. Sejak 2020, Blibli telah menjalankan Take Back Program Packaging, sebuah inisiatif yang memungkinkan pelanggan mengembalikan kemasan bekas untuk dikelola kembali.

Setiap 150 kemasan bekas yang dikembalikan dikonversi menjadi 1 bibit pohon dan pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan 100 Blibli Tiket Poins setiap 1 kemasan bekas. Program ini diperkuat dengan fitur Misi Tanam Pohon, opsi layanan Green Delivery serta implementasi Green Building di fasilitas warehouse Blibli, sebagai upaya mengurangi jejak karbon di seluruh rantai operasional.

Melalui langkah ini, Blibli percaya bahwa menjaga Bumi tidak selalu harus dimulai dari aksi besar, tapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, dari Earth Day, menjadi Every Day. Mulai dari hal sederhana, seperti mengumpulkan e-waste di AEON Mall Sentul City, memanfaatkan Dropbox e-waste di Blibli Store terdekat, hingga mengembalikan kemasan bekas melalui Take Back Packaging, setiap langkah kecil bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.