JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti pagu anggaran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2026 hampir menyentuh Rp 500 miliar.

“Kami punya pagu hampir Rp 400 miliar yang tidak terpakai sepenuhnya. Jadi, tidak 100 persen terpakai. Akhirnya, karena banyak juga yang meminta, kami lakukan lagi di tahun 2026 ini pagunya menjadi hampir Rp 500 miliar,” ujar Inge dikutip Jumat (17/4/2026).

Kenaikan pagu ini menjadi sinyal penguatan kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja di sektor padat karya yang terdampak dinamika ekonomi.

Peningkatan pagu tersebut didorong tingginya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan insentif pada tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 realisasi pemanfaatan insentif PPh 21 DTP mencapai sekitar 96,96 persen atau senilai Rp 383 miliar dari total pagu yang disediakan.

Tingginya tingkat serapan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk melanjutkan sekaligus memperbesar alokasi insentif di tahun ini.

“Karena memang kemarin belum terinformasikan secara luas ke seluruh pelaku usaha, maka kebijakan ini diperpanjang di 2026,” kata dia.

Insentif PPh 21 DTP merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025.

Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026.

Dalam beleid tersebut kata Inge, pemerintah menegaskan bahwa insentif diberikan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilisasi ekonomi dan sosial.

Adapun penerima insentif difokuskan pada pekerja di sektor padat karya, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta sektor pariwisata.

Secara keseluruhan, terdapat 133 klasifikasi lapangan usaha yang masuk dalam cakupan kebijakan ini.

Insentif diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10 juta per bulan.

Sementara untuk pekerja tidak tetap, batasannya antara lain upah harian maksimal Rp 500.000 atau setara Rp 10 juta per bulan.

Melalui skema ini, pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan pekerja akan ditanggung oleh pemerintah dan diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan tunai.

Insentif tersebut juga tidak diperhitungkan sebagai obyek pajak.

Inge menyebut, peningkatan pagu insentif ini dapat menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha di sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Di sisi lain, Inge menegaskan akan tetap melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan insentif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pembinaan dan pengujian kepatuhan wajib pajak.

Dengan kenaikan anggaran ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal, di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja sektor padat karya tertentu bergaji maksimal Rp10 juta sepanjang 2026.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.

Beleid tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 29 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

Apakah pekerja kontrak berhak mendapatkan insentif tersebut?

Sesuai Pasal 3 (1) PMK 105/2025, insentif tersebut diberikan pada pekerja yang bekerja pada lima sektor padat karya. Rinciannya, industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata.

Mengacu Pasal 4 beleid yang sama, insentif itu diberikan pada pegawai tetap maupun pegawai pekerja tidak tetap yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp10 juta per bulan. Artinya, pekerja kontrak juga berhak menerima insentif tersebut.

Penghasilan bruto itu mencakup gaji dan tunjangan tetap serta imbalan sejenis yang ditetapkan menurut peraturan perusahaan atau kontrak kerja.

Bagi pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah secara harian, mingguan, satuan, atau borongan, berhak menerima insentif bila nilai rata-rata upah dalam satu hari tidak melebihi Rp500 ribu.

Pemerintah mensyaratkan pekerja penerima insentif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Nomor Induk Kependudukan yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, karyawan terkait juga bukan penerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mengacu Pasal 5 PMK 105/2025, insetif pajak ditanggung pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja saat pembayaran gaji pekerja.

"Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk setiap masa pajak," tulis Pasal 6 (1) PMK 105/2025.

Pelaporan pemanfaatan insentif PPh ditanggung pemerintah itu dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2026.

- Pekerja penerima insentif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Nomor Induk Kependudukan yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.- Pekerja terkait bukan penerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.- Pekerja bekerja pada industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata.- Insentif diberikan kepada pekerja tetap maupun karyawan tidak tetap tertentu yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp10 juta per bulan.- Bagi pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah secara harian, mingguan, satuan, atau borongan, berhak menerima fasilitas bila nilai rata-rata upah dalam satu hari tidak melebihi Rp500 ribu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) hanya berlaku bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta. Kebijakan ini diharapkan membuat sektor pariwisata dan perhotelan menjadi bergeliat.

Kebijakan itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (PMK 72/2025) yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025.

Adapun, beleid itu baru ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Oktober 2025 dan diundangkan pada 28 Oktober 2025.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menuturkan kebijakan PMK 72/2025 merupakan insentif bagi karyawan yang bekerja di industri perhotelan dan pariwisata dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Menurutnya, beleid anyar itu telah mencakup perhitungan secara detail terkait insentif PPh 21 DTP.

“Itu [PMK 72/2025] untuk industri perhotelan dan industri pariwisata, untuk karyawan yang gajinya Rp10 juta ke bawah mendapatkan insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah,” kata Widiyanti saat ditemui Bisnis di sela-sela acara Indonesia Tourism Outlook 2026, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Untuk itu, Widiyanti menuturkan insentif pembebasan pajak karyawan ini guna mendukung sektor pariwisata.

“Ini beda dengan promosi, ya, sebenarnya. Ini lebih ke insentif untuk industrinya,” tambahnya.

Di sisi lain, dia juga tak menampik sektor pariwisata dalam negeri masih dipenuhi tantangan di tahun depan, termasuk upaya pemerintah menggenjot jumlah wisatawan, keberlanjutan pariwisata, hingga meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

“Itu tantangannya selalu ada terus, dan kita selalu berkolaborasi dengan semua mitra kita, industri, dan kementerian lain untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas destinasi kita dan layanan kita,” lanjutnya.

Seperti diketahui, PMK 72/2025 menambahkan sektor pariwisata sebagai penerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP, di samping empat sektor padat karya yang sudah diatur sebelumnya, yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit.

Mengacu Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 PMK 72/2025, disebutkan bahwa pemberi kerja di bidang pariwisata kini termasuk dalam kategori yang berhak memanfaatkan insentif tersebut.

Adapun, sektor pariwisata yang dimaksud mencakup hotel, vila, restoran, agen perjalanan, event organizer, taman rekreasi, hingga penyelenggara MICE. Insentif ini berlaku mulai Masa Pajak Oktober—Desember 2025.

Sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025), karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini adalah mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai insentif pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata dapat mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Secara umum, sambung Shinta, insentif PPh 21 DTP memberikan keringanan nyata bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang menanggung PPh 21 karyawan dengan skema upah net, maka insentif ini otomatis mengurangi kewajiban pajak perusahaan sehingga sedikit banyak membantu arus kas perusahaan.

Dengan begitu, insentif pembebasan pajak karyawan ini diharapkan dapat menahan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kondisi cash flow yang lebih sehat tentu akan membantu perusahaan menahan diri dari PHK, yang risikonya muncul saat permintaan melemah. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai bantalan untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus daya beli pekerja,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara terkait pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (PMK 72/2025).

Beleid yang mulai berlaku pada 28 Oktober 2025 itu mengatur tentang insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) atau pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata. Adapun, insentif tersebut berlaku mulai masa pajak Oktober—Desember 2025.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai insentif pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata dapat mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat.

Terlebih, dia menyampaikan sektor pariwisata merupakan salah satu penyerap tenaga kerja yang besar dengan rantai nilai yang panjang, mencakup hotel, restoran, transportasi wisata, biro perjalanan, hingga penyelenggara MICE.

“Insentif ini memungkinkan karyawan menerima gaji utuh tanpa potongan pajak. Dengan demikian, pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Di sisi lain, Shinta menuturkan evaluasi terhadap implementasi PMK 10/2025 memperlihatkan insentif PPh 21 DTP telah dimanfaatkan secara luas pada sektor-sektor yang mendapatkan insentif tersebut.

Berdasarkan survei Apindo pada September, sebanyak 87,5% perusahaan tekstil dan pakaian jadi yang menjadi anggota Apindo menggunakan fasilitas ini. Begitu pula 70% perusahaan anggota Apindo di sektor alas kaki.

Shinta menyampaikan, tingginya tingkat pemanfaatan ini menunjukkan kebijakan tersebut relevan dan bermanfaat dalam meringankan beban perusahaan sekaligus menjaga daya beli pekerja.

“PMK 72/2025 dapat dilihat sebagai langkah yang sejalan dengan advokasi dunia usaha, meski tentu kami berharap cakupan bisa terus diperluas sesuai dengan kebutuhan industri padat karya ke depan,” imbuhnya.

Secara umum, Shinta menambahkan, insentif PPh 21 DTP memberikan keringanan nyata bagi perusahaan.

Bagi perusahaan yang menanggung PPh 21 karyawan dengan skema upah net, dia menyebut, insentif ini otomatis mengurangi kewajiban pajak perusahaan sehingga sedikit banyak membantu arus kas perusahaan. Dengan begitu, insentif ini diharapkan dapat menahan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kondisi cash flow yang lebih sehat tentu akan membantu perusahaan menahan diri dari PHK, yang risikonya muncul saat permintaan melemah. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai bantalan untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus daya beli pekerja,” tuturnya.

Adapun untuk sektor pariwisata, Shinta menyebut dampak dari kebijakan PMK 72/2025 juga diharapkan dapat signifikan. Apalagi, industri pariwisata memiliki karakteristik padat karya dan sensitif terhadap fluktuasi musiman maupun biaya operasional.

“Dengan adanya PPh 21 DTP mulai Oktober–Desember 2025, pelaku usaha pariwisata mendapat ruang untuk mempertahankan tenaga kerja pada musim liburan akhir tahun yang biasanya menjadi puncak aktivitas,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, untuk mendorong perekrutan tenaga kerja baru secara luas dan berkelanjutan, maka kebijakan ini tetap perlu ditopang dengan kebijakan yang lebih komprehensif dari sisi supply dan demand, seperti promosi destinasi, dukungan perbaikan infrastruktur, insentif pembiayaan, hingga diskon tarif transportasi.

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, sektor pariwisata diharapkan bukan hanya bertahan, melainkan juga bisa tumbuh kembali sebagai motor penciptaan lapangan kerja nasional.

Kendati demikian, Apindo mengakui bahwa durasi insentif PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata relatif singkat, yakni hanya berlaku tiga bulan.

Namun, Apindo menilai alasan pemerintah menetapkan periode Oktober–Desember lantaran bertepatan dengan musim liburan akhir tahun yang merupakan peak season pariwisata, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan pekerja maupun pelaku usaha.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara berkala. “Jika terbukti memberi dampak positif dan masih dibutuhkan, maka skema lanjutan sebaiknya dipertimbangkan pada 2026 dengan cakupan waktu yang lebih panjang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) atau pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata.

Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025.

Kebijakan tersebut menambahkan sektor pariwisata sebagai penerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP, di samping empat sektor padat karya yang sudah diatur sebelumnya, yakni alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit.

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 PMK 72/2025, disebutkan bahwa pemberi kerja di bidang pariwisata kini termasuk dalam kategori yang berhak memanfaatkan insentif tersebut.

Adapun sektor pariwisata yang dimaksud mencakup hotel, vila, restoran, agen perjalanan, event organizer, taman rekreasi, hingga penyelenggara MICE sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

“Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata,” tulis dasar pertimbangan beleid tersebut.

Adapun, karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini yaitu mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025).

Berdasarkan Pasal 4A, jangka waktu pemberian insentif berbeda antar sektor. Untuk industri alas kaki, tekstil, furnitur, serta kulit, PPh 21 DTP diberikan selama Masa Pajak Januari–Desember 2025. Sementara bagi sektor pariwisata, insentif berlaku mulai Masa Pajak Oktober—Desember 2025.

PPh 21 DTP sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan insentif yang wajib dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Dalam Pasal 5 ayat (2), ditegaskan nilai pajak yang ditanggung pemerintah tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak.

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak, Pasal 5 ayat (5a) dan (6a) mengatur bahwa kelebihan PPh 21 yang tidak ditanggung pemerintah dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pemberi kerja juga wajib menyusun kertas kerja penghitungan dan bukti pemotongan tambahan, serta menyampaikannya melalui saluran elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (6b) dan (8).

PMK 72/2025 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Oktober 2025 dan diundangkan pada 28 Oktober 2025.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," jelas Pasal II PMK 72/2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan daftar insentif pajak yang telah dikeluarkan selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait dengan berbagai insentif, keringanan, dan fasilitas pajak sudah digulirkan untuk membantu masyarakat dan bisnis," kata Bimo saat media briefing di kantornya, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia mengatakan, insentif pajak yang telah dikeluarkan selama ini di antaranya dalam bentuk pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP karyawan di sektor-sektor padat karya, hingga diskon PPN dalam bentuk DTP untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Untuk insentif PPN DTP itu, Bimo menjabarkan, terdiri dari PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun, PPN DTP atas penyerahan kendaraan bermotor listrik dan hybrid, PPN DTP atas pembelian tiket pesawat, hingga insentif bebas PPh UMKM yang omzetnya sampai dengan Rp 500 juta, dan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% bagi yang omzetnya di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam setahun sampai 2029.

Lantas, bagaimana efek pemberian insentif itu terhadap perbaikan kondisi ekonomi dan penerimaan pajak?

Bimo menjelaskan, realisasi setoran pajak secara bruto yang mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan menunjukkan adanya perbaikan. Tergambar dari naiknya realisasi penerimaan pajak bruto per September 2025 yang mencapai Rp 1.619,2 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp 1.588,21 triliun.

Sementara itu, secara neto atau perhitungan pengumpulan pajak setelah adanya restitusi memang masih mengalami tekanan dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.354,86 triliun menjadi hanya Rp 1.295,28 triliun.

Namun, ia menekankan, laju pertumbuhan penerimaan neto dari bulan ke bualannya terus mengalami perbaikan, dengan angka per September 2025 senilai Rp 159,8 triliun, lebih tinggi dari realisasi yang sama pada tahun lalu Rp 158,3 triliun.

"Kalau kita lihat dari revenue yang neto, setelah kita kurangi pengembalian pajak itu kita masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif month-to-month di September," papar Bimo.

Bila merujuk pada kinerja per jenis pajaknya secara bruto, Bimo menekankan, mayoritas juga mengalami kenaikan. PPh Pasal 21 misalnya tumbuh 1,7% dari Rp 191,8 triliun per Januari-September 2024 menjadi Rp 195 triliun untuk periode Januari-September 2025.

Setoran PPh Badan pun naik dari sebelumnya Rp 287,3 triliun menjadi Rp 309,7 triliun secara bruto didukung oleh profitabilitas perusahaan pertanian tanaman, ketenagalistrikan, industri minyak kelapa sawit, aktivitas penunjang angkutan, dan pertambangan bijih logam.

PPN Impor juga masih mampu tumbuh dari periode Januari-September 2024 senilai Rp 198,9 triliun menjadi Rp 229,8 triliun pada periode yang sama tahun ini.

Sementara itu, untuk kinerja PPN Dalam Negeri secara bruto memang masih mengalami tekanan dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp 505,2 triliun menjadi Rp 497,2 triliun pada periode Januari-September 2025.

Berdasarkan sektor usahanya, Bimo mengatakan, setoran pajaknya juga mayoritas secara bruto masih tumbuh. Misalnya, sektor industri pengolahan mampu naik dari Rp 443,8 triliun menjadi Rp 452,3 triliun terutama disumbang oleh industri minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kendaraan bermotor roda empat, barang kimia lainnya, dan farmasi.

Sektor industri keuangan juga tumbuh dari Rp 181,1 triliun menjadi Rp 190,3 triliun, dan sektor pertambangan dari Rp 181,7 triliun menjadi Rp 185,8 triliun terutama didukung setoran subsektor tembaga, migas, emas dan perak, serta timah.

Adapun sektor yang masih lemah setoran pajaknya ialah untuk perdagangan dari Rp 376,9 triliun menjadi hanya Rp 370,9 triliun. Terutama dipengaruhi penurunan setoran untuk subsektor perdagangan mobil dan perdagangan besar balas jasa.

"Jadi ini kita mulai melemparkan kepada teman-teman bahwa data kinerja perpajakan juga sebenarnya bisa disandingkan untuk memprediksi kinerja sektor. Tentu tergantung kepada bagaimana efektif kita memungut pajak dan di sektor-sektor tertentu pengecualian pajaknya juga bisa kita kualifikasikan yang dalam bentuk tax expenditure," ungkap Bimo.