Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah terus mematangkan reformasi subsidi listrik agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Hal itu disampaikan Luhut saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan kajian reformasi subsidi listrik usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai sejauh mana perkembangan reformasi subsidi listrik yang selama ini masih dalam tahap kajian, Luhut menyebut persiapannya telah berjalan dan akan mengandalkan sistem digital yang terintegrasi.

"Sudah. Jadi nanti semua dengan digital berbasis AI itu, sudah kita teliti dan akan saya kira sangat targeted betul-betul," kata Luhut.

Pernyataan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah melakukan penataan ulang berbagai subsidi energi, termasuk listrik, agar tidak lagi banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan bahwa hasil evaluasi pemerintah menunjukkan sekitar 62,9% subsidi energi masih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan tersebut.

Subsidi energi yang dimaksud mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas, hingga listrik dengan total anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 triliun setiap tahun.

"Ironisnya, sekitar 62,9% justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Jelas ini tidak adil dan perlu ada penataan ulang untuk sasaran subsidi," ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya.

Menurut dia, arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk dalam penyaluran subsidi.

Karena itu, pemerintah berencana mengubah pola subsidi berbasis komoditas atau barang menjadi bantuan yang langsung diberikan kepada individu yang berhak menerima manfaat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Dalam skema baru itu, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan penerima subsidi dan bantuan sosial.

Luhut menjelaskan sistem tersebut akan didukung integrasi berbagai platform digital pemerintah, mulai dari Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga teknologi verifikasi biometrik yang dikembangkan melalui ekosistem GovTech Indonesia.

"Seluruh sistem integrasi ini, mulai dari Portal Perlinsos hingga verifikasi biometrik, menggunakan GovTech yang dirancang sendiri oleh anak-anak muda Indonesia," ujarnya.

Dia menilai digitalisasi menjadi kunci untuk memangkas birokrasi sekaligus menutup celah manipulasi data yang selama ini menyebabkan kebocoran anggaran negara.

Melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, pemerintah memperkirakan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp29,9 triliun per tahun.

Selain meningkatkan akurasi penerima subsidi, pemerintah juga ingin mengubah paradigma bantuan sosial agar tidak sekadar bersifat konsumtif, melainkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Luhut, bantuan pemerintah ke depan harus dapat mendorong penerima manfaat menjadi lebih mandiri dan produktif.

"Saat ini, model digitalisasi tersebut sedang kita perluas uji cobanya di 42 kabupaten/kota sebelum diterapkan secara nasional," katanya.

Luhut menegaskan reformasi subsidi yang sedang disiapkan pemerintah bukan bertujuan mengurangi hak masyarakat miskin, melainkan memastikan anggaran negara benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

"Reformasi subsidi bukan untuk mengurangi hak masyarakat miskin, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran negara sampai kepada mereka yang berhak menerimanya," tandas Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2026), untuk membahas kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Teddy menyatakan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga, meski pemerintah tetap mewaspadai potensi dampak eksternal.
“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan sejumlah skenario kebijakan yang difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat serta pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan digitalisasi pemerintahan atau govtech.

“Penguatan digitalisasi pemerintahan menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas kebijakan, termasuk dalam menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat,” kata Teddy.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menguji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi. Program tersebut direncanakan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota guna meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Menurutnya, digitalisasi bansos diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah melihat peluang untuk menarik arus investasi dari luar negeri, khususnya kawasan Timur Tengah. Upaya ini akan didukung percepatan pembentukan Indonesia Financial Center sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya tarik investasi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari antisipasi pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk mengurangi penggunaan energi.

“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden menjelaskan dinamika geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia. Lonjakan harga energi tersebut dikhawatirkan ikut mendorong kenaikan harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan pokok. Namun di sektor energi, upaya efisiensi tetap diperlukan guna mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM.

Sebagai perbandingan, Presiden mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan Pakistan dalam menghadapi krisis energi. Pemerintah negara tersebut menerapkan berbagai kebijakan penghematan, antara lain WFH hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, Pakistan juga melakukan langkah efisiensi lain seperti pemotongan gaji pejabat negara, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan konsumsi BBM pada kendaraan pemerintah, hingga penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Pemerintah negara tersebut juga membatasi kunjungan luar negeri dengan dana negara serta mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial.

Prabowo menilai berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah efisiensi yang tepat.

“Ini hanya contoh. Maksud saya ini ada beberapa hari kita bisa mengkaji masalah ini. Kita juga harus mengupayakan penghematan konsumsi,” ujar Presiden.

Ia menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari antisipasi pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk mengurangi penggunaan energi.

“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Presiden menjelaskan dinamika geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia. Lonjakan harga energi tersebut dikhawatirkan ikut mendorong kenaikan harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Menurut Prabowo, pemerintah sebenarnya telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan pokok. Namun di sektor energi, upaya efisiensi tetap diperlukan guna mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM.

Sebagai perbandingan, Presiden mencontohkan langkah penghematan yang dilakukan Pakistan dalam menghadapi krisis energi. Pemerintah negara tersebut menerapkan berbagai kebijakan penghematan, antara lain WFH hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, Pakistan juga melakukan langkah efisiensi lain seperti pemotongan gaji pejabat negara, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan konsumsi BBM pada kendaraan pemerintah, hingga penghentian sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Pemerintah negara tersebut juga membatasi kunjungan luar negeri dengan dana negara serta mengurangi anggaran untuk kegiatan seremonial.

Prabowo menilai berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah efisiensi yang tepat.

“Ini hanya contoh. Maksud saya ini ada beberapa hari kita bisa mengkaji masalah ini. Kita juga harus mengupayakan penghematan konsumsi,” ujar Presiden.

Ia menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mulai April hingga Juni pemerintah akan melakukan uji coba Bansos Digital. Upaya tersebut merupakan bagian dari program GovTech Indonesia.

Tahapan pertama uji coba akan berlangsung di Provinsi Bali dan 41 kabupaten/kota lainnya.

"Lewat sistem ini, tidak boleh lagi ada laporan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik di tingkat bawah," kata Luhut dalam postingan di aku Instagram miliknya, Jumat (27/2).

Ke depan, dengan berbekal teknologi facerecognition dan biometrik, masyarakat bisa menyampaikan sanggahannya jika memang terbukti ada hak mereka yang dicerabut.

"Data tidak bisa berbohong, dan AI tidak bisa disuap. Karena itulah, ke depannya ruang untuk "main-main" sudah tertutup," tegasnya.

Integrasi NIK akan membuat laporan harta kekayaan hingga aliran dana bisa dipantau otomatis oleh sistem. Untuk itu, pemerintah sedang membangun sebuah ekosistem yang memaksa semua orang untuk bersikap jujur.

"Kini tugas saya adalah melakukan hilirisasi digital melalui GovTech, dengan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terpisah-pisah," tulisnya.

Ketua DEN juga menegaskan kepada para Kepala Daerah bahwa GovTech adalah game changer bagi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Belajar dari pengalaman, Luhut mengungkapkan saat masa uji coba implementasi di Banyuwangi pihaknya menemukan fakta bahwa 77 persen bansos itu off-target (exclusion error).

[Gambas:Instagram]

"Bayangkan, betapa banyak hak masyarakat kurang mampu yang dicerabut hanya karena ketidaksinkronan data," ungkapnya.

Di sisi lain, Luhut juga merasa bangga lantaran sistem sedalam ini belum tentu dimiliki banyak negara maju. Jika data terintegrasi dengan baik, kebijakan tidak lagi lahir dari asumsi, tetapi dari fakta dan data di lapangan.

"Namun, secanggih apa pun teknologi, semuanya hanya akan berfungsi efektif jika dijalankan dengan kerja sama lintas instansi," ungkapnya.

Luhut menekankan GovTech harus menjadi legacy gotong royong, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, demi mewujudkan stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut ditopang oleh konsolidasi sektor telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital, serta meningkatnya kebutuhan layanan digital pemerintahan atau government technology (GovTech).

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, sektor telekomunikasi menjadi salah satu penopang utama pencapaian target tersebut. Menurutnya, konsolidasi yang dilakukan tiga besar operator telekomunikasi yakni PT Telkom Indonesia Tbk., PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk., dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. di bisnis infrastruktur digital memperkuat fondasi ekonomi digital nasional.

Konsolidasi tersebut mencakup pengembangan jaringan fiber optik, satelit, base transceiver station (BTS), hingga pusat data. Selain itu, Sarwoto menyoroti pergeseran model bisnis operator telekomunikasi yang semakin mengarah ke perusahaan teknologi.

“Mereka juga berlomba-lomba sebagai techco merasuk ke aplikasi IoT [Internet of Things], kecerdasan buatan [artificial intelligence/AI], cloud, dan keamanan siber,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Selain sektor telekomunikasi, Sarwoto menilai penataan regulasi yang lebih seimbang antara layanan over the top (OTT) dan penyelenggara telekomunikasi berperan penting dalam menjaga pertumbuhan nilai tambah ekonomi digital. Penyesuaian beban regulasi di tingkat pusat dan daerah yang lebih rasional dinilai dapat memberikan ruang pertumbuhan yang lebih sehat bagi operator telekomunikasi serta penyedia jaringan dan jasa internet.

Dia juga menyampaikan sumber pertumbuhan baru ekonomi digital berpotensi berasal dari pengembangan teknologi antariksa. Layanan satelit low earth orbit dan non-terrestrial network (LEO/NTN), serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan pemetaan digital (mapping), dinilai dapat memperluas kontribusi sektor digital ke berbagai bidang ekonomi.

“Terakhir tidak kalah meramaikan nilai tambah ekonomi digital adalah GovTech [government technology] atau kebutuhan layanan digital pemerintahan,” ujar Sarwoto.

Secara keseluruhan, Sarwoto menilai target kontribusi ekonomi digital yang ditetapkan Komdigi disusun dengan pendekatan perhitungan yang moderat dan berbasis nilai tambah ekonomi digital. Dia menjelaskan bahwa rentang target kontribusi dari Rp137,89 triliun pada 2025 hingga Rp206,16 triliun pada 2029 mencerminkan asumsi pertumbuhan rata-rata sekitar 10–12% per tahun, atau setara dengan pertumbuhan sektor digital yang diproyeksikan minimal dua kali lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5–8%.

“Pendekatan ini konservatif namun realistik,” katanya.

Adapun target kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital nasional sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga mencapai Rp206,16 triliun pada 2029.

Selain target nilai ekonomi digital, Komdigi juga menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, lalu meningkat menjadi 41,03 pada 2027, 41,37 pada 2028, dan 41,70 pada 2029.

Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang periode 2025–2028, sebelum meningkat menjadi 4,4% pada 2029. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur peran sektor informasi dan komunikasi dalam menopang perekonomian nasional seiring penguatan ekosistem digital.

Dari sisi infrastruktur, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026 dan terus meningkat hingga 57,41 pada 2029.

Sementara itu, pada pilar masyarakat, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, serta meningkat bertahap hingga 53,23 pada 2029. Target tersebut diiringi dengan kenaikan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni mewujudkan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam periode perencanaan lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama lebih dari 54 tahun, masyarakat mengenai PERURI sebagai perusahaan yang bertugas mencetak uang rupiah dan berbagai dokumen penting milik negara. Namun, dibalik deru mesin cetak uang milik PERURI, kini tengah berdenyut semangat baru, yakni semangat transformasi menuju era digital.

Transformasi itu dimulai pada tahun 2019. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, PERURI resmi memiliki bidang usaha untuk menjalankan jasa digital security.

Langkah besar ini menjadi titik awal perubahan besar bagi PERURI. Dari yang sebelumnya hanya berfokus pada percetakan uang dan dokumen sekuriti, PERURI mulai mengembangkan berbagai produk digital seperti tanda tangan digital, stempel digital, track and trace, serta Digital ID.

Transformasi ini bukan hanya perihal adaptasi terhadap zaman, tetapi juga wujud tanggung jawab PERURI untuk menjaga kedaulatan bangsa di ruang digital.

Tahun 2021 menjadi tonggak baru. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI mempercayakan PERURI untuk membuat dan mendistribusikan meterai elektronik (e-Materai). Produk ini adalah simbol konkret digitalisasi penerimaan negara di era baru, untuk mempercepat layanan, menekan potensi penyalahgunaan, sekaligus menjaga keamanan transaksi digital.

Kepercayaan pemerintah ini menjadi bukti bahwa PERURI telah diakui kompeten dan mumpuni dalam menjalankan bisnis digital security secara nasional.

Lompatan berikutnya terjadi pada penghujung tahun 2023. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, pemerintah resmi menunjuk PERURI sebagai Government Technology (GovTech) Indonesia. Peran ini menempatkan PERU RI di jantung transformasi digital pemerintahan Indonesia, mengintegrasikan berbagai layanan digital kementerian dan lembaga agar lebih efisien dan saling terhubung. Dalam konteks ini, PERURI berperan sebagai penyedia ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Sejak penetapan tersebut, PERURI aktif menjalin kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa instansi pemerintahan.

Transformasi PERU RI dari perusahaan percetakan dokumen sekuriti perusahaan teknologi high security membawa dampak nyata bagi negeri. Jika dahulu PERU RI menjaga kedaulatan mata uang, kini PERURI juga menjaga kedaulatan data nasional.

Dengan ekosistem yang semakin terintegrasi dan aman, PERURI berkomitmen menghadirkan solusi yang mendukung pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berdaulat, sejalan dengan visi besar Indonesia menuju era digital yang mandiri dan berdaya saing.