Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Senin (8/6/2026).

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 06.51 WIB dengan episenter berada pada koordinat 6,59 Lintang Utara dan 126,91 Bujur Timur atau sekitar 333 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada kedalaman 64 kilometer.

Wilayah berstatus Siaga meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Minahasa Utara bagian utara, Minahasa bagian utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan bagian utara, Kota Bitung, Bolaang Mongondow bagian utara, Gorontalo bagian utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan, Donggala bagian utara, Kota Ternate, serta Kota Palu bagian barat.

Sementara itu, wilayah yang berstatus Waspada antara lain Halmahera, Halmahera Utara, Minahasa Selatan bagian selatan, Kutai Timur, Berau, Bolaang Mongondow bagian selatan, Kota Tidore, Bone Bolango, Bulungan, Donggala bagian barat, Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan.

BMKG menjelaskan status Siaga mengharuskan pemerintah daerah segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Adapun wilayah berstatus Waspada diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai hingga ada informasi lebih lanjut dari otoritas.

BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang masuk dalam cakupan peringatan dini agar tetap tenang dan menjauhi area pantai hingga ada informasi lebih lanjut dari otoritas.

Guncangan berkekuatan magnitudo 8,2 terjadi di wilayah Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026) waktu setempat dan memicu peringatan tsunami di sejumlah kawasan sekitar Samudra Pasifik.

Peristiwa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 10 kilometer. Pusat Penelitian Geosains Jerman (GFZ) menyatakan pusat guncangan berada di wilayah Mindanao dan sempat memicu peringatan ancaman tsunami dari US Tsunami Warning System.

Aktivitas seismik itu terjadi di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), jalur tektonik yang dikenal memiliki tingkat aktivitas geologi tinggi dan kerap memicu gempa bumi besar serta tsunami di kawasan Asia Pasifik.

BMKG mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses informasi resmi dari BMKG maupun otoritas terkait serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai potensi tsunami maupun dampak bencana tersebut.

Kawasan transmigrasi memiliki lahan, sumber daya manusia dan potensi ekonomi yang sangat besar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengunjungi sejumlah kawasan transmigrasi di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara pada 2-5 Juni 2026 untuk mempromosikan potensi ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penjajakan peluang kerja sama antara Indonesia dan China dalam sektor ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata.

“Kawasan transmigrasi memiliki lahan, sumber daya manusia dan potensi ekonomi yang sangat besar,” kata M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

“Yang kami bangun bukan sekadar kawasan permukiman, tetapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” lanjut dia.

Kunjungan pertama dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional dengan hamparan sawah lebih dari 60 ribu hektare yang menjadi bagian penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Mentrans Iftitah dan Dubes Wang Lutong meninjau lokasi yang direncanakan menjadi pusat kerja sama pembangunan kawasan melalui hibah Pemerintah China.

Pembangunan tersebut antara lain meliputi pusat pengembangan dan riset padi, sekolah vokasi pertanian, serta pusat pengentasan kemiskinan yang diharapkan dapat menjadi model pembangunan berbasis peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi kawasan transmigrasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melihat potensi pengembangan ekonomi kawasan sekaligus menjajaki peluang kerja sama promosi pariwisata kepada wisatawan China, yang merupakan salah satu pasar wisata internasional terbesar di dunia.

Rombongan kemudian beranjak ke Halmahera Utara, Maluku Utara, untuk meninjau kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekspor dan hilirisasi komoditas kelapa.

“Investasi yang masuk harus menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat. Harus membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi maupun masyarakat lokal di sekitarnya,” ucap Iftitah.

Kawasan transmigrasi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi destinasi terakhir dalam rangkaian kunjungan kerja kali ini.

Selain untuk melihat berbagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi kawasan, kunjungan tersebut juga memperkenalkan dan mempromosikan Labuan Bajo kepada masyarakat China sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

Iftitah menekankan bahwa ukuran keberhasilan investasi bukan semata terkait berapa nilainya, tapi juga berapa banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Ia menyatakan, investasi harus menghadirkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat lokal.

“Kami tidak sedang mencari investor untuk kawasan transmigrasi. Kami sedang mencari mitra yang mau tumbuh bersama masyarakat. Karena tujuan akhir dari seluruh pembangunan ini adalah kesejahteraan untuk semua,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami meyakini bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Head of Corporate Secretary PERURI Adi Sunardi menyatakan sinergi 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berhasil mendongkrak pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat sebesar 87,5 persen.

“Kami meyakini bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang,” kata Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dukungan itu merupakan program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan di Kampung Mutus, Raja Ampat.

Pendampingan BUMDes dilakukan kepada delapan anggota yang berhasil mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan dan kenaikan pendapatan.

Di samping itu, juga dilaksanakan penguatan kapasitas kelompok konservasi melalui pelatihan dan sertifikasi selam.

Di kampung yang sama, kolaborasi BUMN ini juga memberikan penguatan ekosistem lingkungan melalui penanaman 2.000 bibit mangrove serta rehabilitasi terumbu karang melalui penanaman 650 fragmen karang dengan cakupan area sekitar 225 meter persegi.

Program ini juga menghadirkan akses listrik bagi 119 rumah yang menjangkau sekitar 500 penerima manfaat.

Pada sektor pendidikan, dukungan diberikan dilakukan di SD YPK Effata Mutus melalui renovasi fasilitas belajar dan penyediaan akses internet, serta di SMPN 11 Raja Ampat melalui dukungan sarana pendidikan berupa komputer, panel surya, dan buku pembelajaran.

Selain di Kampung Mutus, Program Kolaborasi TJSL BUMN juga dilaksanakan di Kampung Manyaifun dengan fokus program yang diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan sosial masyarakat.

Dukungan infrastruktur mencakup akses listrik bagi 59 rumah yang menjangkau 117 penerima manfaat, termasuk fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan layanan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, dilakukan renovasi tiga gedung sekolah di SD YPK Imanuel Manyaifun.

Selain itu, renovasi fasilitas ibadah juga dilakukan untuk mendukung aktivitas sosial dan spiritual masyarakat, dengan manfaat yang dirasakan oleh lebih dari 150 warga setempat.

Adapun BUMN yang terlibat dalam program kolaborasi ini di antaranya PERURI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pegadaian (Persero),

Kemudian, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Indonesia Financial Group (IFG), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), AirNav Indonesia, PT Taspen (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Perum DAMRI.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim terus memperkuat komitmen dalam mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 25 April 2026.

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya melalui pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif tersebut dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasinya terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

“Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat,” ujar Nanik.

Nanik menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

“Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung tersebut berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.

Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

“Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang,” jelas Zakaria.

Menurut Zakaria, program tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

“Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari,” ujarnya.

Zakaria berharap program ini tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini sekaligus menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam.

“Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada,” jelas Rudi.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program CSR ini, Pertamina berharap potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (25/4).

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya lewat pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif ini dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasi terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

"Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat," ujar Nanik.

Ia menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

"Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya," katanya.

Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

"Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang," tutur Zakaria.

Ia menilai, program ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

"Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari," ujarnya.

Lebih jauh, Zakaria berharap program tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Sementara, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini juga menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam.

"Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada," jelas Rudi.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas, serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim, mewujudkan dukungan terhadap pendidikan dan kesejahteraan.

Melalui program CSR ini, Pertamina mendorong potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga selain menjadi daya tarik wisata, juga sebagai sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama 14 badan usaha milik negara (BUMN) menjalankan program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN Konservasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap II di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Program yang berlangsung pada 22 sampai 24 April 2026 itu difokuskan di Kampung Mutus dan Kampung Manyaifun.

Program tersebut mencakup intervensi di bidang lingkungan, sosial, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, keterlibatan perseroan dalam program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Partisipasi ASDP dalam program TJSL BUMN di Raja Ampat merupakan wujud komitmen kami untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang andal, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan dampak berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat,” ujar Heru dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Program ini melibatkan 15 BUMN, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Indonesia Financial Group (IFG), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), AirNav Indonesia, PT Taspen (Persero), Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Perum DAMRI.

Fokus rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan

Di Kampung Mutus, program diarahkan pada rehabilitasi ekosistem melalui penanaman 2.000 bibit mangrove dan 650 fragmen karang, disertai edukasi pelestarian lingkungan kepada masyarakat.

Program tersebut juga mencakup pelatihan dan sertifikasi selam bagi kelompok konservasi, serta pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu, akses listrik disediakan bagi 119 rumah dengan jangkauan sekitar 500 penerima manfaat.

Di bidang pendidikan, program mencakup renovasi fasilitas belajar dan penyediaan sarana pendidikan di SD YPK Effata Mutus dan SMPN 11 Raja Ampat.

Sementara di Kampung Manyaifun, program diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan layanan sosial melalui penyediaan listrik bagi 59 rumah dengan jangkauan 117 penerima manfaat.

Kegiatan tersebut juga meliputi renovasi fasilitas umum, sekolah, dan rumah ibadah.

Direktur TJSL BP BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan, kolaborasi lintas BUMN menjadi langkah strategis untuk menghadirkan program TJSL yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan melalui pendekatan multiintervensi.

Bagian dari kelanjutan program TJSL

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan, program ini melanjutkan berbagai inisiatif TJSL yang sebelumnya dijalankan perusahaan di sejumlah daerah.

Beberapa di antaranya penanaman 3.000 bibit mangrove di Bitung, transplantasi terumbu karang di Labuan Bajo, pemberian beasiswa di Sumbawa, dukungan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga renovasi rumah ibadah di berbagai wilayah Indonesia Timur.

Menurut Windy, berbagai program tersebut juga dikaitkan dengan dukungan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi bersih dan terjangkau, serta perlindungan ekosistem laut.

“Melalui program kolaborasi ini, ASDP ingin memastikan kehadirannya tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Windy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama 14 badan usaha milik negara (BUMN) berkolaborasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Raja Ampat mencakup aspek lingkungan, sosial, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Keterlibatan ASDP dalam program pembangunan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T)," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Pembangunan itu dilakukan melalui program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN Konservasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap 2 guna mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah 3T.

Heru menyampaikan partisipasi ASDP dalam program TJSL BUMN di Raja Ampat merupakan wujud komitmen perusahaan untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang andal, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program yang berlangsung pada 22–24 April 2026 itu difokuskan di Kampung Mutus dan Kampung Manyaifun, Kabupaten Raja Ampat, dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek lingkungan, sosial, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan dampak berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Menurutnya keindahan Raja Ampat bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga menyimpan tanggung jawab besar untuk dijaga bersama.

Di Kampung Mutus, program difokuskan pada rehabilitasi ekosistem melalui penanaman 2.000 bibit mangrove dan 650 fragmen karang yang disertai edukasi pelestarian lingkungan bagi masyarakat.

Program itu juga diperkuat dengan pelatihan dan sertifikasi selam bagi kelompok konservasi, serta pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pendapatan masyarakat.

Selain itu, akses listrik kini dapat dirasakan oleh 119 rumah dengan jangkauan sekitar 500 penerima manfaat. Di sektor pendidikan, program turut mendukung renovasi fasilitas belajar dan penyediaan sarana pendidikan di SD YPK Effata Mutus dan SMPN 11 Raja Ampat.

Sementara itu, di Kampung Manyaifun, program diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan layanan sosial melalui penyediaan listrik bagi 59 rumah dengan jangkauan 117 penerima manfaat.

Kegiatan itu juga dilengkapi renovasi fasilitas umum, sekolah, dan rumah ibadah guna mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan, program itu melanjutkan berbagai inisiatif TJSL ASDP sebelumnya, seperti penanaman 3.000 bibit mangrove di Bitung, transplantasi terumbu karang di Labuan Bajo, pemberian beasiswa di Sumbawa, dukungan pengembangan UMKM, hingga renovasi rumah ibadah di berbagai wilayah Indonesia Timur.

Menurut Windy, berbagai program tersebut turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi bersih dan terjangkau, hingga perlindungan ekosistem laut.

“Melalui program kolaborasi ini, ASDP ingin memastikan kehadirannya tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Windy.

Sementara itu, Direktur TJSL BP BUMN Edi Eko Cahyono menjelaskan kolaborasi lintas BUMN menjadi langkah strategis untuk menghadirkan program TJSL yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan melalui pendekatan multi intervensi.

Adapun program itu menjadi wujud sinergi 15 BUMN, terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Indonesia Financial Group (IFG),

Selanjutnya PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), AirNav Indonesia, PT Taspen (Persero), Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Perum DAMRI.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami membangun komunikasi dengan anggota DPD RI, DPR RI, serta para menteri asal Papua untuk membahas persoalan Papua secara serius, sehingga dapat melahirkan konsep pembangunan yang nyata,

Sorong (ANTARA) - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw mengusulkan, Raja Ampat ditetapkan menjadi kawasan kebijakan khusus nasional guna mendorong percepatan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurut Waterpauw, penetapan status khusus diperlukan agar pengelolaan Raja Ampat tidak berjalan secara parsial, melainkan melalui kerangka kebijakan negara yang lebih komprehensif dan terarah.

Ia menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan Papua yang konkret.

“Kami membangun komunikasi dengan anggota DPD RI, DPR RI, serta para menteri asal Papua untuk membahas persoalan Papua secara serius, sehingga dapat melahirkan konsep pembangunan yang nyata,” ujar Waterpauw di Sorong, Selasa.

Ia menjelaskan, hasil pembahasan tersebut nantinya akan diajukan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Papua.

Waterpauw mencontohkan sejumlah kawasan di Indonesia yang telah memiliki status khusus, seperti Danau Toba dan Batam, yang dinilai berhasil mendorong percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan terintegrasi.

“Saya berharap Raja Ampat ke depan bisa menjadi kawasan kebijakan negara khusus, sehingga pengelolaannya lebih fokus dan terarah,” katanya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa pengembangan Raja Ampat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mengedepankan pariwisata berbasis masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Waterpauw juga mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan permukiman wisata berbasis masyarakat lokal sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan warga.

“Konsep ini sangat baik karena masyarakat menjadi bagian langsung dari pembangunan sektor pariwisata,” ujarnya.

Ia menambahkan, Raja Ampat perlu terus bertransformasi menuju pengelolaan pariwisata yang lebih modern tanpa mengabaikan kearifan lokal serta kelestarian lingkungan.

"Dengan potensi alam yang mendunia, Raja Ampat memiliki peluang besar menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global," katanya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menjadikan Bali sebagai penghubung (hub) Indonesia Timur dengan rute internasional untuk memperkuat sektor ekonomi daerah termasuk pariwisata.

“Kami maksimalkan peran Denpasar sebagai salah satu hub internasional yang terintegrasi dengan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua,” kata Manajer Penjualan Garuda Indonesia Denpasar Dewa Bagus Rendra Maha Putera di Denpasar, Bali, Kamis.

Salah satu upaya maskapai milik negara itu yakni membuka penerbangan rute Denpasar menuju Jayapura melalui pengoperasian rute Jakarta-Denpasar-Timika-Jayapura.

Penerbangan itu dilayani sebanyak empat kali dalam seminggu yakni setiap Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari Jakarta, menggunakan armada Boeing 737-800NG berkapasitas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi.

Penerbangan GA-652 diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan pada pukul 21.25 WIB dan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada pukul 00.20 WITA keesokan harinya.

Selanjutnya, penerbangan dilanjutkan pada pukul 01.05 WITA menuju Bandara Mozes Kilangin Timika dan tiba pada pukul 05.45 WIT, dan kembali diterbangkan menuju Bandara Sentani Jayapura hingga tiba pada pukul 07.55 WIT.

Sementara itu, penerbangan dari Jayapura dilayani melalui GA-653 yang beroperasi setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Penerbangan diberangkatkan dari Bandara Sentani pada pukul 08.50 WIT menuju Timika, kemudian dilanjutkan ke Denpasar, dan selanjutnya ke Jakarta dengan waktu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 15.30 WIB.

“Kehadiran rute itu diharapkan dapat menghadirkan perjalanan yang lebih mulus bagi penumpang, baik wisatawan mancanegara maupun pelaku bisnis,” imbuhnya.

Ia berharap Bali sebagai gerbang utama pariwisata internasional, dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Papua, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah.

Dewa Bagus menambahkan pihaknya akan terus mengevaluasi dan mengembangkan jaringan secara adaptif untuk memastikan rute yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pengamat maritim Indonesia dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mendesak dilakukannya penguatan manajemen navigasi di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Transformasi navigasi itu dinilai penting lantara perairan Raja Ampat merupakan jantung segitiga terumbu karang dunia yang memegang 75% biodiversitas karang global.

Dia menyebut, Raja Ampat kini berada dalam ancaman serius akibat meningkatnya lalu lintas kapal tanpa pengawasan yang memadai.

Capt. Hakeng menyoroti insiden monumental MV Caledonian Sky (2017) yang menghancurkan 18.882 meter persegi terumbu karang dengan kerugian ekonomi mencapai Rp271 miliar. Menurutnya, risiko kecelakaan serupa kian nyata seiring pertumbuhan volume kapal pesiar yang diprediksi naik 15-20% pasca-pandemi.

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan dari serangan militer, tetapi juga perlindungan terhadap integritas ekosistem yang menjadi warisan dunia. Kita tidak boleh membiarkan Raja Ampat menjadi saksi bisu kegagalan sistem navigasi kita kembali," tegas Capt. Hakeng, Selasa (2/2/2026).

Lihat video:Pesona Puncak Davalen, Love Kecil Jadi Daya Tarik Utama Wisatawan di Raja Ampat



Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat tiga kendala utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah:

1. Ketidakakuratan Peta Navigasi

Nakhoda asing sering terjebak pada peta elektronik global (ENC) yang tidak mampu memotret profil terumbu karang yang dinamis, hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

2. Minimnya Infrastruktur SBNP

Jalur kritis seperti Selat Dampier dan Selat Sagawin kekurangan Pelampung Suar (Light Buoy), sehingga belum memenuhi standar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Ketiadaan Status PSSA

Raja Ampat belum ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO. Tanpa status ini, Indonesia tidak memiliki otoritas mandatori untuk membatasi rute kapal asing (Area to be Avoided).

Guna mewujudkan Safe and Green Shipping, Capt. Hakeng menawarkan lima solusi konkret, yakni:

1. Pemanduan Wajib (Compulsory Pilotage)

Memberlakukan kewajiban pandu laut lokal untuk setiap kapal besar yang masuk ke zona sensitif.

2. Operasionalisasi VTS

Membangun stasiun Vessel Traffic Services di lokasi strategis (Waigeo/Misool) untuk monitoring real-time.

3. Layanan Escort & Tugboat

Menyediakan kapal tunda siaga di jalur sempit guna mengantisipasi kegagalan mesin kapal besar.

4. Modernisasi SBNP Digital

Mengintegrasikan rambu suar dengan AIS Transponder untuk navigasi presisi.

5. Integrasi Hukum: Sinkronisasi SOP dengan standar SOLAS 1974 dan MARPOL.

Captain Hakeng menekankan bahwa sinergi antara pembangunan fisik (VTS dan SBNP) serta ketegasan hukum adalah kunci. "Kegagalan mengelola lalu lintas maritim di Raja Ampat adalah ancaman langsung terhadap martabat maritim Indonesia. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar narasi konservasi," tandasnya.

PAPUA - Pengamat maritim Indonesia dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mendesak dilakukannya penguatan manajemen navigasi di wilayah perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Transformasi navigasi itu dinilai penting lantara perairan Raja Ampat merupakan jantung segitiga terumbu karang dunia yang memegang 75% biodiversitas karang global.

Dia menyebut, Raja Ampat kini berada dalam ancaman serius akibat meningkatnya lalu lintas kapal tanpa pengawasan yang memadai.

Capt. Hakeng menyoroti insiden monumental MV Caledonian Sky (2017) yang menghancurkan 18.882 meter persegi terumbu karang dengan kerugian ekonomi mencapai Rp271 miliar. Menurutnya, risiko kecelakaan serupa kian nyata seiring pertumbuhan volume kapal pesiar yang diprediksi naik 15-20% pasca-pandemi.

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan dari serangan militer, tetapi juga perlindungan terhadap integritas ekosistem yang menjadi warisan dunia. Kita tidak boleh membiarkan Raja Ampat menjadi saksi bisu kegagalan sistem navigasi kita kembali," tegas Capt. Hakeng dalam keterangannya, Selasa (2/2/2026).

Berdasarkan analisa yang dilakukan, terdapat tiga kendala utama yang harus segera dibenahi oleh pemerintah:

1. Ketidakakuratan Peta Navigasi

Nakhoda asing sering terjebak pada peta elektronik global (ENC) yang tidak mampu memotret profil terumbu karang yang dinamis, hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

2. Minimnya Infrastruktur SBNP

Jalur kritis seperti Selat Dampier dan Selat Sagawin kekurangan Pelampung Suar (Light Buoy), sehingga belum memenuhi standar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Ketiadaan Status PSSA

Raja Ampat belum ditetapkan sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh IMO. Tanpa status ini, Indonesia tidak memiliki otoritas mandatori untuk membatasi rute kapal asing (Area to be Avoided).

Lihat video: Pesona Puncak Davalen, Love Kecil Jadi Daya Tarik Utama Wisatawan di Raja Ampat



Guna mewujudkan Safe and Green Shipping, Capt. Hakeng menawarkan lima solusi konkret, yakni:

1. Pemanduan Wajib (Compulsory Pilotage)

Memberlakukan kewajiban pandu laut lokal untuk setiap kapal besar yang masuk ke zona sensitif.

2. Operasionalisasi VTS

Membangun stasiun Vessel Traffic Services di lokasi strategis (Waigeo/Misool) untuk monitoring real-time.

3. Layanan Escort & Tugboat

Menyediakan kapal tunda siaga di jalur sempit guna mengantisipasi kegagalan mesin kapal besar.

4. Modernisasi SBNP Digital

Mengintegrasikan rambu suar dengan AIS Transponder untuk navigasi presisi.

5. Integrasi Hukum: Sinkronisasi SOP dengan standar SOLAS 1974 dan MARPOL.

Captain Hakeng menekankan bahwa sinergi antara pembangunan fisik (VTS dan SBNP) serta ketegasan hukum adalah kunci.

"Kegagalan mengelola lalu lintas maritim di Raja Ampat adalah ancaman langsung terhadap martabat maritim Indonesia. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar narasi konservasi," tandasnya.

Bisnis.com, MANGUPURA – Kementerian Pariwisata bakal fokus mengembangkan wisata bahari yang berkualitas sebagai bagian dari transformasi pariwisata Indonesia.

Wakil Menteri Pariwisata Indonesia Ni Luh Puspa menjelaskan pariwisata Indonesia saatnya bertransformasi dari pariwisata berbasis kuantitas atau jumlah kunjungan menjadi pariwisata berkualitas. Pariwisata bahari menjadi salah satu sektor pariwisata yang didorong lebih berkualitas.

Ni Luh menyebut sejumlah destinasi bahari unggulan seperti Bali dan Nusa Penida, Labuan Bajo dan Komodo, Raja Ampat, Bunaken, Wakatobi, Alor, hingga Derawan dan Banda, yang saat ini menghadapi tantangan nyata berupa kepadatan kunjungan, tekanan terhadap terumbu karang, beban sampah dan limbah, serta keterbatasan daya dukung lingkungan.

“Kalau dikelola dengan benar, pariwisata bisa menjadi insentif kuat untuk menjaga alam. Tapi kalau salah kelola, kerusakannya bisa bersifat permanen,” jelas Ni Luh dalam sambutannya di acara Bali Ocean Days pada Jumat (30/1/2026).

Alasan Ni Luh fokus dalam wisata Bahari karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan area laut mencapai 6,4 juta km2 atau 77% dari total luas wilayah. Kemudian potensi ekonomi di laut mencapai US$5,953 miliar, dengan potensi tenaga kerja mencapai 45 juta, termasuk di dalamnya potensi lapangan kerja di pariwisata bahari.

Menurut Wamenpar, tantangan utama pariwisata ke depan bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, melainkan membenahi cara mengelola destinasi.

Ia mendorong pergeseran pendekatan dari yang terlalu berfokus pada volume, menuju pendekatan yang lebih menekankan kualitas pengalaman, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Yang perlu kita jaga adalah agar destinasi kita tetap hidup dalam jangka panjang. Karena itu, isu daya dukung, tata kelola, dan kualitas harus menjadi bagian utama dari cara kita membangun pariwisata,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Wamenpar menegaskan bahwa peran pemerintah pusat bukanlah menjanjikan solusi instan, melainkan menyiapkan kerangka kebijakan, tata kelola, dan standar agar transformasi pariwisata dapat berjalan secara bertahap dan konsisten.

Beberapa arah kerja yang terus didorong antara lain penguatan pengelolaan destinasi (destination management) sebagai prioritas utama, bukan hanya promosi. Penempatan daya dukung lingkungan sebagai dasar perencanaan pengembangan. Kemudian penguatan tanggung jawab industri pariwisata dalam menjaga dampak operasionalnya. Perlu juga peneguhan peran masyarakat lokal sebagai bagian utama dari ekosistem pariwisata.