Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap tiket pesawat selama periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah menyiapkan insentif PPN DTP bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi senilai Rp472,73 miliar untuk lebih dari 2,3 juta penumpang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, kebijakan ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Sebagai gambaran, misalnya PT CXA merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. MRP.

Tn. MRP membeli tiket pada tanggal 29 Juni 2026 untuk penerbangan tanggal 1 Juli 2026 seharga Rp1.136.756.

Adapun komponen biaya tiket terdiri dari:

1. tarif dasar (base fare) Rp790.000
2. fuel surcharge Rp121.600
3. IWJR fee Rp5.000
4. passenger service charge Rp119.880
5. Value Added Tax (VAT) Rp100.276
6. total Rp1.136.756

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sejumlah Rp100.276,00 dan seluruhnya ditanggung pemerintah karena tanggal pembelian tiket dan tanggal penerbangan memenuhi ketentuan periode pembelian tiket dan periode penerbangan yang diberikan insentif.

Meski demikian, apakah harga tiket pesawat benar-benar lebih murah?

Melansir dari berbagai laman resmi online travel agent (OTA) dan maskapai, harga tiket pesawat cukup bervariasi untuk berbagai tujuan.

Misalnya untuk tujuan favorit dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar Bali (DPS), harganya dibanderol mulai Rp1,3 juta hingga Rp1,4 jutaan.

Membandingkan dengan harga tiket keberangkatan pada 8 Juni yang lalu, untuk penerbangan Jakarta—Denpasar tanggal 8 Juni 2026, misalnya, harga dibanderol mulai dari Rp1,5 juta. Sementara untuk tujuan Yogyakarta (YIA) dijual mulai dari Rp1 juta per penumpang.

Berikut Daftar Harga Tiket Pesawat Termurah ke Sejumlah Rute:

Jakarta (CGK) — Denpasar Bali (DPS) Rp1.386.720 (TransNusa)

Jakarta (CGK) — Surabaya (SUB) Rp1.206.509 (Lion Air)

Jakarta (CGK) — Makassar (UPG) Rp1.828.693 (Lion Air)

Jakarta (CGK) — Yogyakarta (YIA) Rp996.752 (Citilink)

Jakarta (CGK) — Medan (KNO) Rp1.787.614 (Lion Air)

Jakarta (CGK) — Jayapura (DJJ) Rp4.992.881 (Batik Air Indonesia)

Jakarta (CGK) — Balikpapan (BPN) Rp1.795.481 (Super Air Jet)

Jakarta (CGK) — Lombok (LOP) Rp1.539.720 (TransNusa)

Sumber: online travel agent dan laman resmi maskapai, diolah

Harga diakses pada Rabu (24/6/2026) pukul 13.00 WIB untuk keberangkatan 30 Juni 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode libur sekolah akhir Juni sampai dengan awal Juli 2026.

Kebijakan insentif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2026 tersebut ditandatangani oleh Purbaya pada 20 Juni 2026 dan diundangkan pada 22 Juni 2026.

“Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengoptimalkan momentum liburan sekolah, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi,” jelas pertimbangan PMK 43/2026, dikutip Selasa (23/6/2026).

Sebagai gambaran, pemberian insentif ini secara spesifik membidik penumpang kelas ekonomi. Ketentuan utama mengenai besaran pajak yang dibebaskan diatur dalam Pasal 2 ayat (3), yang menetapkan bahwa PPN terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026.

Lebih lanjut, komponen biaya tiket yang dibebaskan dari pajak juga dirincikan dalam Pasal 2 ayat (4), yang menyatakan bahwa PPN yang ditanggung pemerintah tersebut adalah PPN yang terutang atas dua komponen: tarif dasar penerbangan dan biaya tambahan bahan bakar.

Di sisi lain, biaya-biaya tambahan opsional seperti pemilihan kursi maupun bagasi tambahan di luar tarif dasar tetap akan dikenakan PPN dan dipungut kepada penumpang, sebagaimana dicontohkan dalam lampiran aturan tersebut.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini wajib memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1).

Adapun, PPN ditanggung pemerintah diberikan kepada penerima jasa untuk periode pembelian tiket yang dilakukan sejak berlakunya peraturan ini (22 Juni 2026) sampai dengan tanggal 5 Juli 2026; dan/atau periode penerbangan yang dilakukan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.

Pemerintah juga mengatur sejumlah skenario di mana insentif pajak ini menjadi hangus atau tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), PPN terutang tidak akan ditanggung oleh pemerintah dalam tiga skenario.

Pertama, jasa angkutan udara diserahkan di luar ketentuan periode pembelian tiket maupun periode penerbangan yang telah diatur. Kedua, penerbangan tidak dilakukan dengan menggunakan kelas ekonomi.

Ketiga, Pengusaha Kena Pajak (dalam hal ini maskapai) terlambat atau tidak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah sesuai batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat tanggal 30 September 2026.

Jika kondisi pengecualian tersebut terjadi maka atas penyerahan jasa angkutan penerbangan akan tetap dikenai PPN secara normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tulis Pasal 8 beleid anyar ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan serangkaian insentif transportasi untuk periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) senilai Rp1,45 triliun guna menjaga konsumsi domestik dan aktivitas pariwisata.

Program tersebut mencakup diskon tarif kereta api dan kapal laut, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan feri, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, kebijakan insentif transportasi akan lebih efektif apabila difokuskan untuk memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata domestik yang selama ini relatif mahal dijangkau.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan insentif tambahan bagi perjalanan menuju daerah wisata kepulauan dan kawasan Indonesia timur yang selama ini menghadapi persoalan tingginya biaya transportasi.

"Terutama yang ke daerah timur. Masa, lebih murah ke Korea daripada ke Jayapura?" ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Djoko menilai pemerintah dapat mempertimbangkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) secara penuh pada perjalanan menuju destinasi tertentu agar masyarakat memiliki peluang lebih besar menikmati berbagai tujuan wisata dalam negeri.

"Mereka juga diberi peluang yang sama. Ya sudah, PPN dihilangkan saja biar masyarakat dapat menikmati Indonesia," ujarnya.

Selain sektor penerbangan, Djoko menilai pemerintah perlu mulai memberikan insentif kepada operator angkutan darat yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan. Menurutnya, selama ini insentif transportasi lebih banyak dinikmati moda tertentu, sementara angkutan darat belum memperoleh dukungan yang memadai.

Dia mengatakan insentif dapat diberikan kepada perusahaan bus yang menjalankan operasional sesuai regulasi Kementerian Perhubungan dan mampu menyediakan layanan yang aman serta nyaman bagi penumpang.

"Kita kan enggak ada insentif buat angkutan darat. Beri insentif ke perusahaan-perusahaan yang berkualitas," katanya.

Djoko menjelaskan perusahaan yang layak menerima insentif adalah operator yang memenuhi seluruh ketentuan keselamatan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan regulator.

Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus dapat mendorong peremajaan armada bus wisata dan meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi darat yang lebih aman.

Dia menambahkan moda bus memiliki potensi besar untuk mendukung mobilitas masyarakat karena mampu melayani perjalanan antarkota antarprovinsi hingga lintas pulau tanpa harus berganti moda transportasi.

"Sementara itu yang paling banyak diuntungkan kereta. Kalau ada bus, mungkin juga banyak yang mau pakai bus. Bus bisa AKAP ke Sumatra, Bali tanpa harus ganti moda seperti naik kereta," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus transportasi pada semester II/2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah dan Nataru.

Pemerintah mengalokasikan Rp190,5 miliar untuk subsidi tarif transportasi darat dan laut selama libur sekolah serta Rp472,7 miliar untuk insentif PPN DTP tiket pesawat domestik. Menjelang Nataru, pemerintah kembali menyiapkan stimulus transportasi nonudara senilai Rp61,4 miliar dan insentif PPN DTP tiket pesawat sebesar Rp722 miliar.

Pemerintah berharap peningkatan mobilitas masyarakat dapat mendorong sektor transportasi, pariwisata, ritel, hingga UMKM sepanjang semester II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan paket stimulus transportasi senilai sedikitnya Rp1,45 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II/2026.

Insentif tersebut difokuskan pada dua periode dengan potensi pergerakan masyarakat tertinggi, yakni masa libur sekolah pertengahan tahun serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), guna mendorong konsumsi domestik dan aktivitas pariwisata.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kebijakan itu dirancang untuk memperkuat perputaran ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

"Memasuki semester II/2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (17/6/2026).

Pada periode libur sekolah Juni—Juli 2026, pemerintah mengalokasikan Rp190,5 miliar untuk subsidi tarif transportasi darat dan laut yang ditargetkan menjangkau 3,07 juta pengguna. Skema tersebut mencakup potongan harga 30% untuk perjalanan kereta api dan kapal laut, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan feri. Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp472,7 miliar untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi yang diproyeksikan dinikmati sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, menjelang periode Nataru, pemerintah kembali menyiapkan dukungan fiskal sebesar Rp61,4 miliar untuk transportasi nonudara dengan sasaran 2,87 juta pengguna. Pada saat yang sama, insentif PPN DTP bagi tiket pesawat domestik juga disiapkan dengan nilai Rp722 miliar untuk menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Qodari, desain stimulus tersebut melibatkan sinergi pemerintah dan dunia usaha agar efek ekonominya meluas ke berbagai sektor.

Melalui peningkatan mobilitas masyarakat pada dua periode puncak perjalanan tersebut, pemerintah berharap sektor transportasi, pariwisata, ritel, hingga UMKM memperoleh tambahan permintaan yang mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang semester II/2026.

"Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas: memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tiket pesawat domestik dinilai berpotensi menurunkan biaya perjalanan udara dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga diyakini dapat memberikan efek berganda bagi sejumlah sektor ekonomi yang bergantung pada konektivitas antardaerah.

Pengamat aviasi Alvin Lie mengatakan, transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan pergerakan orang antarwilayah.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan berbagai daerah," ujar Alvin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Alvin, penghapusan PPN berpotensi membuat harga tiket lebih terjangkau sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi udara untuk perjalanan domestik.

"Peningkatan jumlah perjalanan domestik akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi industri penerbangan, tetapi juga bagi sektor-sektor lain yang terkait, seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, dan UMKM," sambung Alvin.

Ia menilai kebijakan perpajakan pada tiket pesawat domestik perlu ditinjau kembali karena terdapat perbedaan perlakuan dengan penerbangan internasional yang tidak dikenakan PPN.

"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" tanya Alvin.

Alvin juga menyoroti moda transportasi publik lainnya yang tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang. Menurut dia, kondisi tersebut menciptakan perlakuan yang berbeda antara transportasi udara dan moda transportasi publik lainnya.

"Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" lanjut Alvin.

Dari sisi industri, harga tiket yang lebih kompetitif dinilai dapat meningkatkan jumlah penumpang dan tingkat keterisian kursi pesawat. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat kinerja maskapai sekaligus membuka peluang pengembangan rute penerbangan baru.

"Kondisi ini dapat memperkuat keberlanjutan bisnis maskapai, membuka peluang pengembangan rute baru, serta meningkatkan konektivitas ke berbagai daerah yang selama ini bergantung pada transportasi udara," ucap dia.

Menurut Alvin, peningkatan konektivitas akan berdampak pada aktivitas ekonomi daerah melalui pertumbuhan perdagangan, investasi, pariwisata, dan pergerakan tenaga kerja.

"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," kata Alvin.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat domestik mulai menunjukkan kenaikan menjelang libur panjang dan momentum Iduladha 2026. Sejumlah rute favorit, terutama penerbangan dari Jakarta menuju Denpasar hingga Yogyakarta terpantau mengalami lonjakan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di sejumlah platform pemesanan tiket online, harga tiket penerbangan rute Jakarta—Denpasar menjelang long weekend dan Iduladha 2026 hingga awal Juni 2026 berkisar mulai Rp1,3 juta—Rp1,8 juta untuk sekali jalan kelas ekonomi.

Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah rute domestik lain seperti Jakarta—Surabaya di rentang Rp1,1 juta—1,3 juta dan Jakarta—Medan mulai dari Rp1,6 juta–2,2 juta. Kemudian, Jakarta—Yogyakarta di kisaran Rp933.000–Rp1,1 juta dan Jakarta—Makassar Rp1,7 juta—Rp2,6 juta.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan tren peningkatan pemesanan tiket pesawat mulai terlihat sejak H-7 hingga H-3 libur panjang.

Menurutnya, tingkat keterisian penerbangan keluar Jakarta sudah mencapai sekitar 90% hingga H-2 keberangkatan. Arus balik menuju Jakarta juga mulai meningkat pada H+3 dan H+4. “Hampir sama dengan Lebaran. Bali dan Yogyakarta masih favorit untuk liburan,” ujar Bayu.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai momentum dua libur panjang pada Mei 2026 masih akan menopang kinerja sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal II/2026. Namun, dorongan tersebut lebih bersifat musiman dan belum cukup kuat mengubah arah pertumbuhan sektor secara struktural.

Josua menyampaikan sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal I/2026 telah tumbuh 8,04% secara tahunan, didorong meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai moda transportasi. Adapun, libur panjang pada Mei diperkirakan kembali memberi tambahan dorongan terhadap aktivitas perjalanan.

Josua memperkirakan sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal II/2026 berada di kisaran tumbuh sekitar 6,5%—8,0% secara tahunan atau tidak akan jauh melampaui capaian kuartal sebelumnya. Hal ini didorong meningkatnya mobilitas selama long weekend, Iduladha, dan libur sekolah Juni.

Kendati demikian, mahalnya harga tiket pesawat mulai mengubah pola perjalanan masyarakat. Meski permintaan pada rute favorit masih tinggi, sebagian masyarakat kini beralih ke kereta api, bus, kapal, atau kendaraan pribadi, bahkan menunda perjalanan.

Berikut kisaran harga tiket pesawat domestik jelang Iduladha 2026 dan long weekend:

1. Jakarta—Denpasar: mulai Rp1,3 juta—Rp1,8 juta
2. Jakarta—Surabaya: mulai Rp1,1 juta—1,3 juta
3. Jakarta—Yogyakarta: mulai Rp933.000–Rp1,1 juta
4. Jakarta—Medan: mulai Rp1,6 juta—2,2 juta
5. Jakarta—Makassar: mulai Rp1,7 juta—Rp2,6 juta

Bisnis.com, JAKARTA — Harga tiket pesawat domestik resmi mengalami penyesuaian sejak 6 April 2026, melalui pembatasan kenaikan harga tiket maksimal 13% yang berlaku hingga Mei 2026.

Termasuk harga tiket pesawat dari Jakarta ke bandara-bandara teramai di Indonesia. Misalnya I Gusti Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya, Kualanamu di Medan, dan Hasanuddin di Makassar.

Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga avtur hingga 70%, sekaligus menjaga agar kenaikan tarif penerbangan tetap terkendali. Berbeda dengan harga tiket internasional yang tidak diatur pemerintah.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan di tengah berbagai tekanan yang mempengaruhi industri penerbangan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di laman resmi maskapai dan online travel agent (OTA), Rabu (22/4/2026) siang, untuk keberangkatan ke sejumlah tujuan pada pekan awal Mei, harga tiket pesawat telah melambung.

Misalnya harga tiket dari Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) ke Denpasar terpantau dibanderol mulai dari Rp1,3 jutaan per orang untuk pesawat low cost carrier (LCC). Berbeda dengan sebelumnya, harga tiket ke Bali masih ada yang dijual dengan harga di bawah Rp1 juta.

Sementara untuk maskapai dengan layanan full service, seperti Garuda Indonesia, tiket ke Bali dijual mulai dari Rp2,3 juta.

Harga tiket pesawat untuk tujuan Kualanamu (KNO) kini dapat dibeli dengan harga mulai Rp1,7 jutaan, naik sekitar Rp400.000an dari sebelumnya yang dijual dengan harga Rp1,3 jutaan.

Kemudian harga tiket pesawat dari Jakarta ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) dijual mulai dari Rp1,85 juta per orang. Sementara untuk tujuan Juanda (SUB) dibanderol denga harga Rp1,2 jutaan.

Bandara-bandara tersebut tercatat menjadi keberangkatan maupun tujuan, dengan penumpang terbesar di Indonesia.

Jumlah penumpang domestik terbesar terdapat pada Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, yaitu mencapai 1,2 juta orang atau sebesar 28,84% dari total penumpang domestik, diikuti Juanda-Surabaya sebanyak 330.500 orang atau sebesar 8,09% dari total penumpang domestik.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah pun menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk industri penerbangan hingga relaksasi ke PT Pertamina (Persero) seiring dengan kenaikan harga tiket pesawat.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp1,3 triliun per bulannya untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau.

"Jadi, kalau kami persiapkan dua bulan makanya Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimal di 9% sampai 13%," papar Airlangga beberapa waktu lalu.

Kedua, relaksasi mekanisme sistem pembayaran antara Pertamina dan maskapai dengan term of conditions setara business-to-business (B2B).

Ketiga, penurunan bea masuk untuk impor suku cadang pesawat menjadi 0%. Airlangga menyebut insentif ini ditujukan untuk menjaga daya saing ekosistem industri penerbangan. Penerimaan bea masuk untuk spare part tahun lalu yakni senilai Rp500 miliar.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara setelah pemerintah menetapkan kenaikan harga tiket pesawat domestik maksimal 13 persen di tengah lonjakan harga avtur global.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyatakan penyesuaian tarif akan dilakukan secara terukur dengan tetap mengikuti ketentuan regulator.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Penyesuaian ini dilakukan seiring implementasi kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) 83 Tahun 2026 terkait penyesuaian komponen biaya tambahan (fuel surcharge) pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik, serta rencana pemberian stimulus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen yang ditanggung pemerintah.

Menurut manajemen, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional maskapai dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat di tengah tekanan industri penerbangan global akibat fluktuasi harga bahan bakar.

"Evaluasi akan dilakukan secara berkala seiring dengan perkembangan harga avtur yang terus bergerak dinamis," ujar Glenny.

Selain penyesuaian tarif, perusahaan juga menyiapkan langkah mitigasi melalui pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga produktivitas kapasitas sekaligus memastikan layanan tetap berjalan.

Glenny juga menegaskan akan terus mencermati perkembangan geopolitik dan industri aviasi global agar setiap kebijakan yang diambil tetap adaptif serta menjaga aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat.

Kebijakan ini merujuk pada langkah pemerintah yang membatasi kenaikan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9-13 persen, meski harga avtur melonjak lebih dari 70 persen akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif untuk menahan kenaikan harga tiket, termasuk pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan anggaran sekitar Rp2,6 triliun.

Selain itu, pemerintah menetapkan penyesuaian fuel surcharge menjadi 38 persen untuk seluruh jenis pesawat, serta memberikan insentif pembebasan bea masuk suku cadang pesawat guna membantu menekan biaya operasional maskapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk industri penerbangan hingga relaksasi ke PT Pertamina (Persero) seiring dengan kenaikan harga tiket pesawat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan harga tiket akan dijaga di kisaran 9% sampai dengan 13%. Kenaikan harga tiket penerbangan ini menjadi konsekuensi lonjakan harga minyak dunia terhadap bahan bakar avtur.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9% sampai 13%," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Kenaikan harga tiket pesawat ini diawali oleh penaikan fuel surcharge atau biaya tambahan yang dikenakan perusahaan transportasi kepada pelanggan untuk menutupi kenaikan biaya bahan bakar.

Airlangga menyebut fuel surcharge kemudian dinaikkan lagi menjadi 38% untuk pesawat jenis jet maupun propeller (baling-baling). Sebelumnya, kenaikan fuel surcharge untuk keduanya hanya sebatas masing-masing 10% dan 25%.

"Jadi, ada kenaikan dari segi jet sekitar 28% dan untuk propeller 13%," ungkap Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Dari segi insentif yang bakal digelontorkan, jenisnya mencakup insnetif perpajakan seperti pajak maupun kepabeanan, sekaligus relaksasi terhadap Pertamina.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Pemerintah menggelontorkan sekitar Rp1,3 triliun per bulannya untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau.

Dia menyebut kebijakan ini akan diberlakukan selama dua bulan seiring dengan evaluasi kondisi geopolitik ke depan. Periode pemberian PPN DTP ini juga berbarengan dengan ketetapan fuel surcharge.

"Jadi, kalau kami persiapkan dua bulan makanya Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimal di 9% sampai 13%," papar Airlangga.

Kedua, relaksasi mekanisme sistem pembayaran antara Pertamina dan maskapai dengan term of conditions setara business-to-business (B2B).

Ketiga, penurunan bea masuk untuk impor suku cadang pesawat menjadi 0%. Airlangga menyebut insentif ini ditujukan untuk menjaga daya saing ekosistem industri penerbangan. Penerimaan bea masuk untuk spare part tahun lalu yakni sebesar Rp500 miliar.

"Tahun lalu bea masuk spare part Rp500 miliar atau Rp0,5 triliun. Kebijakan ini memperkuat daya saing industri MRO dengan potensi aktivitas ekonomi bisa meningkat sekitar US$700 juta per tahun. Tentunya bisa mendukung output PDB sampai US$1,49 miliar dan menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang dan tidak langsung bisa mendekati tiga kali," tuturnya.

Selanjutnya, langkah ini bakal ditindaklanjuti dalam penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan seluruh insentif yang digelontorkan pemerintah itu sudah melalui perhitungan matang.

"Setiap kebijakan diberi ada konsekuensi biayanya ke kami [Kementerian Keuangan] dan kami sudah hitung cukup," tutupnya.

Jakarta: Lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur mendorong maskapai untuk meninjau ulang struktur tarif penerbangan.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) INACA menilai penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) dan tarif batas atas (TBA) menjadi langkah penting demi menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional.

Kenaikan harga avtur yang ditetapkan oleh Pertamina mulai berlaku sejak 1 April 2026, dan berdampak langsung pada biaya operasional maskapai.

"Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga avtur yang diumumkan oleh Pertamina sebagai penyedia avtur penerbangan nasional di mana kenaikan tersebut mulai berlaku Rabu, 1 April 2026," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dilansir Antara, Jumat, 3 April 2026.

Lonjakan harga avtur signifikan

INACA menyebutkan harga avtur telah disesuaikan untuk domestik per 1-30 April 2026. Sedangkan untuk internasional juga naik namun berbeda setiap bandara.

Sebagai contoh, kata dia, untuk di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, harga avtur domestik per tanggal 1-31 Maret 2026 adalah Rp13.656,51 per liter. Sedangkan pada periode 1-30 April 2026 harganya menjadi Rp23.551,08 per liter atau naik 72,45 persen.

"Jika dibandingkan dengan harga avtur domestik rata-rata pada tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yaitu Rp7.970 per liter, maka kenaikannya mencapai 295 (persen)," ujarnya.

Sedangkan untuk internasional, harganya naik dari USD0,742 per liter menjadi USD1,338 per liter atau naik 80,32 persen. Jika dibandingkan tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yang mana harga avtur internasional di Indonesia adalah 0,6 dolar AS per liter, maka kenaikannya mencapai 223 persen.

Dampak besar ke biaya maskapai

Ia menuturkan bahwa pihaknya sebelumnya telah memperkirakan jika harga avtur akan naik mengikuti harga di tingkat global karena imbas krisis geopolitik di Timur Tengah.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya penyesuaian kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan TBA penerbangan domestik.

Menurutnya penyesuaian perlu dilakukan mengingat kenaikan harga avtur yang sangat tinggi dan di sisi lain harga avtur mempengaruhi sekitar 40 persen biaya yang dikeluarkan maskapai penerbangan.

Menurutnya, penyesuaian fuel surcharge dan TBA perlu segera diberlakukan agar maskapai penerbangan terus beroperasi dengan tetap menjaga keselamatan penerbangan (safety insurance).

"Serta menjaga finansial maskapai agar tetap bisa beroperasi (business sustainability) dan menyediakan konektivitas transportasi udara nasional,” lanjut Denon.

Sebelumnya, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA masing-masing sebesar 15 persen. Namun mengingat kenaikan fuel yang lebih tinggi dari perkiraan, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA disesuaikan lagi dengan tingkat kenaikan harga avtur saat ini.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan diskon tiket pesawat untuk periode mudik lebaran 2026 lebih besar dari sebelumnya, yakni mencapai 18%.

Membandingkan dengan diskon serupa pada Lebaran 2025 maupun Natal dan Tahun Baru yang lalu, diskon hanya sebesar 13%—14%.

“Kalau Lebaran sebelumnya itu 13%—14%, tahun ini dapat kami tambah lagi diskonnya 17%—18%,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Diskon ini berlaku khusus untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama 16 hari atau dengan periode keberangkatan 14 Maret hingga 29 Maret 2026.

AHY menyampaikan, bahwa keberadaan diskon yang lebih besar ini harapannya membantu masyarakat untuk membeli tiket pulang kampung dengan harga yang lebih murah.

“Harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi mudah-mudahan lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Bukan tanpa sebab diskon yang lebih besar ini diberikan bagi masyarakat. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan diskon yang lebih besar dari periode Lebaran tahun lalu maupun Nataru 2025/2026 tersebut ditargetkan menjangkau 3,3 juta penumpang.

Potongan harga untuk tiket pesawat tersebut, salah satunya bersumber peningkatan porsi pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kelas ekonomi dalam negeri.

Pada periode sebelumnya, porsi yang ditanggung pemerintah dari tarif PPN 11% hanya 6%. Kini, pemerintah menanggung seluruh PPN tersebut.

Selain itu, komponen biaya yang mendapatkan fasilitas PPN DTP meliputi tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge.

Selain tiket pesawat, terdapat diskon tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan sebesar 100%. Diskon tersebut berlaku pada periode 12-31 Maret 2026, dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sementara pada kapal penumpang, terdapat diskon 30% dari tarif dasar pada periode 11 Maret—5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang.

Sementara itu, pada moda perkeretaapian, terdapat diskon 30% pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.

Untuk mengoptimalkan mobilitas dan memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan, Airlangga menambahkan, selama libur hari besar keagamaan Idulfitri diberikan fleksibilitas penetapan hari kerja untuk ASN dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2025.

Secara umum, pemerintah telah menyiapkan total senilai Rp911,16 miliar sebagai stimulus yang berasal dari APBN maupun non-APBN untuk mengerek daya beli masyarakat selama Lebaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan berbagai diskon dan insentif transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri 2026 serta meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut AHY, kebijakan diskon tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mengurai kepadatan arus mudik yang diperkirakan meningkat tahun ini.

“Diskon ini tentunya sangat dinantikan masyarakat. Berapapun diskonnya, kami berharap ini dapat membantu perjalanan mudik menjadi lebih terjangkau,” kata AHY.

Pemerintah memberikan diskon 30% untuk tiket kapal laut kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Diskon tersebut berlaku selama 26 hari, mulai 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target pelayanan sekitar 445.534 penumpang.

Untuk transportasi kereta api, pemerintah juga memberikan diskon 30 persen bagi tiket kereta api kelas ekonomi yang tidak termasuk dalam skema PSO.

Kebijakan ini berlaku selama 16 hari, yakni 14–29 Maret 2026, dengan target pelayanan sekitar 1,2 juta penumpang.

Di sektor penerbangan, pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17% hingga 18%, meningkat dibandingkan diskon pada Lebaran sebelumnya yang berada di kisaran 13–14 persen.

Diskon tersebut berlaku untuk periode 14–29 Maret 2026, dengan target pelayanan sekitar 3,3 juta penumpang.

Menurut AHY, penurunan harga tiket ini berasal dari berbagai komponen biaya yang dikurangi sehingga tarif penerbangan menjadi lebih terjangkau.

Pemerintah juga memberikan diskon jasa kepelabuhanan hingga 100 persen pada 14 pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Jika dihitung secara agregat, diskon tersebut setara dengan sekitar 21,9% dari tarif perjalanan penyeberangan, dan berlaku pada 12–31 Maret 2026.

Beberapa lintasan utama yang mendapatkan diskon antara lain Pelabuhan Merak–Pelabuhan Bakauheni. Kemudian ada Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Kayangan–Pelabuhan Pototano.

Selain itu, tarif pada 25 ruas jalan tol juga akan mendapatkan diskon 30 persen pada periode tertentu, yakni 15–16 Maret serta 26–27 Maret 2026.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan di luar puncak arus mudik sehingga kepadatan lalu lintas dapat berkurang.

“Ini lagi-lagi dengan semangat kita mengurai kemacetan. Diberikan diskon di tanggal-tanggal tersebut sehingga kita bisa mengurai kemacetan sehingga tidak semua tertumpuk pada puncak-puncaknya tadi,” ucapnya.

Di sisi lain, AHY juga menyampaikan bahwa untuk menjaga kelancaran lalu lintas selama periode mudik, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.

Pembatasan tersebut berlaku untuk truk dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan dan truk pengangkut material tambang dan bahan bangunan seperti pasir, batu, semen, dan kayu

Meski begitu, beberapa kendaraan logistik tetap diperbolehkan beroperasi karena bersifat esensial, seperti pengangkut BBM, BBG, pupuk, hewan ternak, bantuan bencana, serta bahan pokok.

AHY menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar.

“Angkutan yang dikecualikan—karena ini esensial—yaitu BBM, BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan barang-barang pokok karena ini tidak bisa ditunda. Tadi kami sudah sebutkan ada metodologi delaying system pada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Ini juga diharapkan bisa mengurai bottleneck dan kepadatan ekstrem yang harus kita hindari,” pungkas AHY.