JAKARTA, KOMPAS.com – Maskapai penerbangan nasional India, Air India, menghadapi tekanan finansial besar setelah mencatat kerugian tahunan yang jauh melampaui perkiraan.

Kondisi ini mendorong pemegang saham utama Air India, yakni Tata Group dan maskapai asal Singapura, Singapore Airlines, membahas langkah penyelamatan, termasuk kemungkinan suntikan dana baru.

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (17/4/2026), Air India mencatat kerugian lebih dari 220 miliar rupee, setara dengan 2,4 miliar dollar AS. Dengan asumsi kurs Rp 17.149 per dollar AS, nilai kerugian tersebut mencapai sekitar Rp 41,15 triliun.

Kerugian ini disebut lebih besar dari estimasi internal sebelumnya, sekaligus menandai tekanan finansial terbesar yang dihadapi maskapai tersebut sejak diakuisisi oleh Tata Group pada 2022.

Seiring memburuknya kinerja keuangan, Air India dilaporkan telah meminta dukungan pendanaan dari para pemegang sahamnya.

“Air India meminta bantuan keuangan dari para pemegang sahamnya,” menurut seorang sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, dikutip dari warta The Economic Times.

Tata dan Singapore Airlines bahas pendanaan baru

Pembicaraan terkait penyelamatan Air India kini memasuki tahap penting. Tata Group sebagai pemegang saham pengendali, bersama Singapore Airlines yang memiliki 25,1 persen saham, disebut tengah menjajaki kemungkinan injeksi modal.

Namun, besaran dana yang akan dikucurkan masih dalam tahap pembahasan dan bahkan disebut berpotensi belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pendanaan maskapai.

“Jumlahnya masih dibahas tetapi mungkin lebih kecil dari yang dibutuhkan,” kata sumber dalam laporan tersebut, menurut The Straits Times.

Kondisi ini membuka kemungkinan Air India mencari alternatif pendanaan lain di luar dua pemegang saham utamanya.

Pertemuan tingkat tinggi di Bombay House

Di tengah tekanan tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Singapore Airlines, Goh Choon Phong, melakukan kunjungan langsung ke markas Tata Group di Bombay House, Mumbai, India.

Pertemuan ini melibatkan jajaran eksekutif senior Tata Group, termasuk Chairman Tata Sons, N. Chandrasekaran.

“Singapore Airlines CEO Goh Choon Phong akan bertemu eksekutif senior Tata Group untuk membahas Air India yang merugi,” demikian dilaporkan Business Standard.

Pertemuan tersebut dinilai penting karena berlangsung di tengah berbagai tantangan operasional dan finansial yang dihadapi Air India.

Dalam laporan lain disebutkan, diskusi antara kedua pihak difokuskan pada kinerja keuangan Air India yang terus tertekan.

Tekanan operasional dan geopolitik

Selain faktor internal, Air India juga menghadapi tekanan eksternal yang memperburuk kondisi keuangan. Salah satunya adalah konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada operasional penerbangan.

“Pembatasan wilayah udara menyusul konflik Asia Barat disebut sebagai salah satu faktor yang meningkatkan biaya operasional maskapai.

Selain itu, maskapai juga terdampak berbagai gangguan operasional, termasuk penutupan wilayah udara tertentu dan dinamika pasar penerbangan global.

Dalam laporan lain disebutkan, kerugian yang terjadi dipicu oleh serangkaian guncangan eksternal yang membalikkan perbaikan kinerja sebelumnya.

Faktor eksternal ini memperburuk tekanan yang sudah ada, terutama di tengah upaya transformasi Air India pasca-akuisisi oleh Tata Group.

Dampak ke Singapore Airlines

Sebagai pemegang 25,1 persen saham, Singapore Airlines tidak hanya terlibat dalam pembahasan strategis, tetapi juga ikut terdampak oleh kinerja keuangan Air India.

Kerugian Air India turut menekan kinerja keuangan Singapore Airlines.

Keterlibatan Singapore Airlines dalam Air India sendiri merupakan hasil integrasi bisnis melalui merger Vistara dengan Air India pada November 2024, yang mengkonsolidasikan operasi maskapai di bawah Tata Group.

Langkah tersebut memberikan Singapore Airlines posisi strategis dalam pengelolaan maskapai, termasuk kursi di dewan direksi.

Tekanan manajemen dan pergantian kepemimpinan

Di tengah tekanan keuangan, Air India juga menghadapi dinamika kepemimpinan. CEO Air India, Campbell Wilson, dilaporkan akan mengundurkan diri, menambah kompleksitas situasi yang dihadapi perusahaan.

Kondisi ini mendorong Tata Group untuk mulai membahas calon pemimpin baru, dengan agenda penentuan CEO baru yang diperkirakan akan diputuskan dalam waktu dekat.

Pertemuan antara Singapore Airlines dan Tata Group juga menjadi bagian dari proses transisi tersebut, mengingat peran strategis kedua pihak dalam menentukan arah bisnis Air India ke depan.

Tekanan keuangan terbesar sejak akuisisi

Kerugian sebesar Rp 41 triliun lebih ini menjadi sorotan karena terjadi hanya beberapa tahun setelah Tata Group mengambil alih Air India dari pemerintah India.

Sejak akuisisi pada 2022, Tata Group berupaya melakukan transformasi besar-besaran, termasuk restrukturisasi operasional dan penguatan layanan.

Namun, tekanan biaya, kondisi pasar, dan faktor eksternal membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Dengan kondisi keuangan yang memburuk, kebutuhan dana menjadi isu utama dalam pembahasan antara pemegang saham.

Air India disebut membutuhkan suntikan modal baru untuk menjaga operasional dan melanjutkan strategi pemulihan.

Namun, ketidakpastian masih membayangi, terutama terkait kecukupan dana yang akan dikucurkan.

Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penyelamatan Air India tidak hanya bergantung pada pemegang saham utama, tetapi juga kemungkinan melibatkan sumber pendanaan lain.

Konsolidasi industri penerbangan dan tantangan transformasi

Kasus Air India mencerminkan tantangan yang dihadapi industri penerbangan global, terutama dalam proses konsolidasi dan transformasi bisnis.

Merger Vistara dengan Air India yang menghasilkan kepemilikan saham Singapore Airlines menjadi salah satu contoh strategi konsolidasi yang diharapkan meningkatkan efisiensi.

Namun, tekanan eksternal dan internal menunjukkan bahwa proses integrasi dan transformasi maskapai membutuhkan waktu serta dukungan finansial yang besar.

Pertemuan antara Singapore Airlines dan Tata Group menjadi salah satu langkah penting dalam menentukan arah selanjutnya, terutama dalam memastikan keberlanjutan operasional Air India di tengah tekanan yang terus berlangsung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Berbagai maskapai melakukan berbagai cara untuk menghadapi kenaikan harga avtur dari mulai menaikkan harga tiket pesawat, menambah biaya bagasi hingga memangkas jadwal penerbangan.

Harga bahan bakar pesawat ini terus naik sejak perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel pecah pada 28 Februari lalu. Harga avtur terus melonjak tajam ke US$150 hingga US$200 per barel dalam beberapa pekan terakhir. Padahal, harga avtur berkontribusi besar terhadap harga tiket pesawat, yakni hingga 40 persen.

Kondisi ini memberikan pukul terhadap industri penerbangan sehingga perusahaan terpaksa untuk melakukan berbagai penyesuaian, seperti menaikkan harga tiket pesawat hingga membatasi jadwal penerbangan.

Berikut beberapa penyesuaian yang dilakukan maskapai di beberapa negara dalam menghadapi lonjakan harga avtur:

Maskapai pelat merah ini akan melakukan penyesuaian harga tiket pesawat setelah pemerintah merilis kebijakan yang mengizinkan maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 13 persen. Garuda Indonesia mengatakan akan menyesuaikan harga dengan proporsional dan terukur.

Selain itu, maskapai ini juga melakukan pengkajian optimalisasi frekuensi dan jadwal penerbangan di sejumlah rute. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari menjaga produktivitas kapasitas dan keberlangsungan operasional.

[Gambas:Youtube]

Maskapai penerbangan asal Hong Kong ini mengumumkan adanya kenaikan biaya bahan bakar sebesar 34 persen untuk seluruh rute penerbangan per 1 April 2026. Cathay Pacific akan mengevaluasi kenaikan harga tersebut dalam dua minggu.

CEO Cathay Pacific menyampaikan maskapai akan mempertahankan jumlah penerbangan mereka di tengah mahalnya biaya avtur. Namun, pihaknya berencana akan mengurangi 10 persen layanan apabila permintaan menurun.

Maskapai asal Singapura ini menaikkan harga tiket pesawat dan mengoptimalkan kapasitas juga rute penerbangan. Singapore Airlines juga melakukan strategi lindung nilai atau fuel hedging hingga 5 tahun ke depan untuk meredam volatilitas harga avtur.

AirAsia X memotong 10 persen jadwal penerbangannya ke seluruh jaringan perusahaan. Maskapai asal Malaysia ini juga menaikkan harga tiket sebesar 20 persen pada sebagian besar rutenya untuk menutupi biaya avtur.

American Airlines akan menaikkan tarif bagasi untuk penerbangan domestik dan internasional jarak pendek. Maskapai berbasis di Amerika Serikat (AS) ini menerapkan biaya tambahan untuk bagasi pertama dan kedua senilai US$10 atau setara Rp171 ribu (asumsi kurs Rp17.100 per dolar).

Sementara itu, untuk bagasi ketiga akan dikenakan biaya tambahan sebesar US$150 atau setara Rp2,6 juta. American Airlines juga memangkas beberapa layanan untuk penumpang kelas ekonomi.

Maskapai ini menaikkan biaya tambahan bahan bakar untuk penerbangan domestik per 5 April 2026. China Eastern Airlines mengenakan biaya tambahan sebesar 60 yuan atau setara Rp150 ribu (asumsi kurs Rp2.513 per yuan) untuk penerbangan jarak 800 kilometer dan di bawahnya.

Sementara, penerbangan dengan jarak lebih dari 800 kilometer akan dikenakan biaya tambahan sebesar 120 yuan atau setara Rp300 ribu.

Maskapai gabungan Turkish Airlines dan Lufthansa ini bakal menaikkan harga tiket pesawat rute Turki-Eropa per 1 Mei 2026.

Kenaikan biaya bahan bakar juga dibebankan per penumpang sebesar 10 euro atau setara Rp201 ribu (asumsi kurs Rp20.190 per euro). Ketentuan tersebut berlaku untuk pemesanan yang dibuat per 1 April dengan keberangkatan per 1 Mei 2026.

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), perusahaan BPO yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group , kembali menunjukkan langkah strategisnya di pasar internasional melalui pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri. Mereka mengirimkan 7 tenaga profesional Indonesia untuk bergabung sebagai engineer bersama Keumseong dalam proyek MRO One Air International di Korea Selatan.

Keberhasilan pengiriman tenaga kerja profesional ini semakin menegaskan komitmen GDPS dalam mendukung ekspansi bisnis di pasar internasional, khususnya pada sektor maintenance, repair & overhaul (MRO) industri aviasi . Sebelumnya mereka berhasil mengirimkan 12 tenaga kerja profesional untuk bergabung sebagai cabin technician dalam proyek MRO di Arab Saudi pada Februari 2026. Perluas Kerja Sama, GDPS Berangkatkan Tenaga Profesional Aviasi ke Arab Saudi

Pengiriman tenaga profesional ini menunjukkan kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan GDPS. Juga mencerminkan daya saing tenaga profesional Indonesia dalam berkontribusi pada proyek berskala internasional.

Keterlibatan para engineer dalam proyek MRO di Korea Selatan ini menjadi langkah strategis yang memperkuat peran GDPS dalam menghadirkan solusi tenaga kerja profesional yang andal, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang. Dirut GDPS, Cornelis Radjawane mengatakan keterlibatan tenaga profesional Indonesia dalam proyek MRO di Korea Selatan ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan mitra global terhadap kualitas layanan yang diberikan GDPS.

“Pengiriman engineer ke Korea Selatan ini merupakan bentuk nyata komitmen GDPS dalam mendukung pengembangan talenta Indonesia agar mampu berkiprah di industri aviasi global. Kami percaya bahwa SDM Indonesia memiliki kompetensi dan integritas yang mampu memenuhi standar internasional,” katanya dalam siaran tertulis, Senin (13/4/2026).

Langkah ini juga sejalan dengan visi jangka panjang GDPS untuk terus memperkuat kehadiran perusahaan di pasar global melalui penyediaan tenaga kerja profesional yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Melalui pengembangan kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional, GDPS berkomitmen untuk terus membuka peluang penempatan tenaga profesional Indonesia di berbagai negara. Mengatasi Pengangguran lewat Peningkatan Kompetensi Profesional Indonesia

Ke depan, GDPS akan terus memperluas jejaring internasional secara terukur dan berkelanjutan. Tujuannya mendukung pertumbuhan perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia di industri aviasi global.

HONG KONG, KOMPAS.com — Maskapai asal Hong Kong, Cathay Pacific Airways, mengumumkan pemangkasan sejumlah penerbangan pada periode pertengahan Mei hingga akhir Juni 2026.

Pengurangan jumlah penerbangan ini seiring lonjakan harga bahan bakar avtur (jet fuel) yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Dalam pernyataan resminya, Sabtu (12/4/2026), Cathay Pacific menyebut akan membatalkan sekitar 2 persen dari total penerbangan penumpang terjadwal pada periode 16 Mei hingga 30 Juni 2026.

Sementara itu, anak usaha berbiaya rendahnya, HK Express, akan memangkas sekitar 6 persen penerbangan mulai 11 Mei hingga akhir Juni.

Maskapai juga memastikan bahwa penghentian sementara layanan penumpang menuju Dubai dan Riyadh akan tetap berlaku hingga 30 Juni 2026.

Langkah ini diambil di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat tajam akibat lonjakan harga bahan bakar penerbangan global.

Cathay Pacific menyebut kondisi tersebut sebagai dampak langsung dari ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

Dalam keterangannya, dikutip dari CNBC, Minggu (12/4/2026), perusahaan menyatakan bahwa “ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah telah menyebabkan harga bahan bakar penerbangan naik secara signifikan sejak Maret dan tetap berada pada level tinggi.”

Data yang disampaikan maskapai menunjukkan bahwa harga rata-rata bahan bakar penerbangan global mencapai 209 dollar AS per barrel pada pekan yang berakhir 3 April 2026, atau setara sekitar Rp 3,57 juta per barrel (asumsi kurs Rp 17.098 per dollar AS).

Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan 99,40 dollar AS per barrel pada pekan yang berakhir 27 Februari 2026, atau sekitar Rp 1,70 juta per barrel.

Cathay Pacific menyebut kenaikan tersebut sebagai faktor utama di balik keputusan untuk mengurangi kapasitas penerbangan.

“Selama bulan lalu, pemerintah telah berupaya mengurangi dampak kenaikan biaya bahan bakar melalui berbagai langkah seperti penyesuaian biaya tambahan bahan bakar, tetapi upaya-upaya ini tidak cukup,” demikian pernyataan perusahaan.

Maskapai menambahkan bahwa keputusan untuk mengurangi kapasitas merupakan upaya terakhir yang dipertimbangkan dengan cermat setelah berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap pelanggan.

Rute terdampak dan penyesuaian operasional

Cathay Pacific menjelaskan, pembatalan penerbangan akan terutama berdampak pada rute jarak pendek regional.

Selain itu, sejumlah kecil penerbangan menuju Australia, Asia Selatan, dan Afrika Selatan juga akan terdampak.

Sementara itu, HK Express akan melakukan konsolidasi jadwal penerbangan dengan skala yang lebih besar, yakni pemangkasan sekitar 6 persen dari total layanan penumpang.

Kedua maskapai menyatakan akan berupaya meminimalkan gangguan terhadap penumpang dengan melakukan penjadwalan ulang.

Perusahaan menyebut bahwa hampir seluruh pelanggan terdampak akan dipindahkan ke penerbangan alternatif yang berangkat dalam waktu 24 jam dari jadwal semula.

“Pelanggan diharapkan akan diberitahu tentang pengaturan penerbangan baru mereka pada atau sebelum hari Senin mendatang,” tulis perusahaan, dikutip dari HK Standard.

Selain itu, Cathay Pacific juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat perubahan jadwal ini.

Dampak konflik Timur Tengah terhadap industri penerbangan

Kenaikan harga bahan bakar penerbangan tidak terlepas dari dampak konflik yang melibatkan Iran di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan tersebut memicu gangguan pada jalur distribusi energi global, termasuk potensi risiko terhadap Selat Hormuz yang merupakan jalur penting pengiriman minyak dunia.

Meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan dengan Iran, pelaku industri penerbangan menilai kebijakan tersebut belum akan memberikan dampak signifikan dalam waktu dekat.

Sejumlah eksekutif industri penerbangan menyatakan pasokan avtur diperkirakan tetap ketat dan mahal dalam beberapa bulan ke depan, bahkan jika Iran kembali membuka jalur Selat Hormuz.

Kondisi ini menambah tekanan bagi maskapai global yang sebelumnya mulai meningkatkan kapasitas setelah pemulihan permintaan perjalanan udara pascapandemi.

Strategi kapasitas di tengah tekanan biaya

Sebelum pengumuman pemangkasan penerbangan ini, Chief Executive Officer Cathay Pacific, Ronald Lam, pada bulan lalu menyatakan bahwa maskapai tetap berencana meningkatkan kapasitas penumpang hingga 10 persen sepanjang 2026.

Ia menyebut permintaan untuk penerbangan jarak jauh, khususnya ke Amerika Utara, Eropa, dan Australia, masih menunjukkan tren yang kuat. Peningkatan tersebut terjadi setelah konflik Iran turut mengurangi lalu lintas penerbangan melalui kawasan Timur Tengah.

Namun demikian, lonjakan biaya bahan bakar memaksa maskapai melakukan penyesuaian jangka pendek terhadap operasionalnya.

Cathay Pacific menegaskan bahwa setelah periode penyesuaian hingga akhir Juni, perusahaan bersama HK Express berencana kembali mengoperasikan seluruh penerbangan penumpang sesuai jadwal.

“Setelah bulan Juni, Cathay Pacific dan HK Express berencana untuk mengoperasikan semua penerbangan penumpang terjadwal mereka,” demikian pernyataan perusahaan.

Tekanan biaya dan respons maskapai

Dalam menghadapi kenaikan harga bahan bakar, Cathay Pacific sebelumnya telah mencoba berbagai langkah untuk meredam dampaknya, termasuk penyesuaian fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar kepada penumpang.

Namun, perusahaan mengakui bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menutup lonjakan biaya yang terjadi dalam waktu singkat.

Kenaikan harga bahan bakar menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam industri penerbangan, sehingga fluktuasi harga energi global memiliki dampak langsung terhadap struktur biaya maskapai.

Situasi ini juga memaksa maskapai untuk melakukan penyesuaian operasional, termasuk pengurangan frekuensi penerbangan dan optimalisasi rute, guna menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan efisiensi biaya.

Cathay Pacific menegaskan, keputusan pengurangan kapasitas diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk upaya untuk menjaga keberlanjutan operasional di tengah tekanan biaya yang meningkat.

Perusahaan juga menyatakan, langkah tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai opsi lain dan berupaya meminimalkan dampak terhadap pelanggan.

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan biaya energi, maskapai global terus memantau perkembangan situasi untuk menentukan strategi operasional selanjutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengoptimalkan rute dan frekuensi penerbangan sebagai langkah mitigasi di tengah tekanan kenaikan harga avtur yang membebani kinerja operasional maskapai.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan perseroan terus mencermati dinamika industri aviasi global, khususnya fluktuasi harga bahan bakar, guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah proses pemulihan kinerja.

"Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian harga tiket secara proporsional dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulator. Evaluasi berkala akan terus kami lakukan seiring perkembangan harga avtur yang dinamis," ujar Glenny dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (9/4/2026).

Selain penyesuaian tarif, GIAA juga melakukan pengkajian ulang terhadap jaringan rute dan frekuensi penerbangan, terutama pada rute-rute strategis dengan tingkat permintaan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produktivitas kapasitas sekaligus menekan beban operasional di tengah lonjakan biaya bahan bakar.

Sejalan dengan itu, perseroan juga mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri (KM) No. 83/2026 yang mengatur penyesuaian komponen biaya tambahan pada tarif penumpang kelas ekonomi domestik. Kebijakan tersebut diperkuat dengan rencana stimulus berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 11% guna menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, tekanan biaya bahan bakar tetap menjadi tantangan utama bagi industri penerbangan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan bahwa avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam struktur operasional maskapai.

"Wajar saja jika terjadi tekanan pada sisi margin sehingga akan tergerus. Apalagi, maskapai saat ini tengah mengalami fase penyehatan, sehingga kemampuan menyerap lonjakan biaya menjadi terbatas karena 'bantal kas' yang belum tebal," ujar Nafan.

Menurutnya, kenaikan harga avtur tidak selalu dapat langsung diimbangi dengan penyesuaian tarif akibat adanya jeda waktu (time lag) kebijakan, sehingga maskapai harus menanggung beban tersebut dalam jangka pendek.

Di tengah kondisi tersebut, optimalisasi rute dan frekuensi menjadi strategi kunci untuk menjaga efisiensi operasional. Dengan penyesuaian kapasitas yang lebih selektif, maskapai diharapkan dapat mempertahankan tingkat keterisian penumpang sekaligus menekan tekanan terhadap margin.

Namun demikian, dampak lanjutan dari kenaikan biaya juga berpotensi memengaruhi permintaan, khususnya pada segmen perjalanan wisata. Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Elfi Emir menilai kenaikan harga tiket dapat mendorong masyarakat menunda perjalanan atau beralih ke moda transportasi lain.

"Untuk sektor pariwisata, kenaikan tiket tetap akan mengurangi minat terbang," ujar Elfi.

Meski segmen perjalanan bisnis dan kebutuhan mendesak dinilai masih relatif stabil, tekanan terhadap permintaan secara keseluruhan tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri.

Dengan kombinasi penyesuaian tarif, optimalisasi jaringan penerbangan, serta dukungan kebijakan pemerintah, GIAA berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan keberlanjutan pemulihan kinerja di tengah tekanan harga avtur.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

NEW YORK, KOMPAS.com - Kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar pesawat (avtur) semakin meningkat seiring berlarutnya konflik dengan Iran, mendorong maskapai mulai memangkas penerbangan.

Lonjakan harga avtur bukan satu-satunya masalah bagi industri penerbangan.

Kini, muncul kekhawatiran apakah pasokan bahan bakar akan cukup.

Mengutip CNBC Rabu (8/4/2026), Sejak serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari, harga avtur di AS hampir dua kali lipat, dari 2,50 dollar AS per galon menjadi 4,88 dollar AS per galon pada 2 April 2026, dengan kenaikan yang bahkan lebih tajam di wilayah lain.

Penutupan efektif Selat Hormuz telah menghambat pasokan minyak mentah dan produk olahan seperti avtur, sehingga semakin mendorong kenaikan harga.

Kondisi ini memaksa maskapai mempertimbangkan pengurangan penerbangan, terutama rute internasional.

CEO Deutsche Lufthansa, Carsten Spohr, mengatakan bahwa perusahaan sedang menyiapkan rencana darurat terkait perang di Timur Tengah, termasuk kemungkinan penurunan permintaan atau kekurangan avtur.

Rencana tersebut bahkan mencakup opsi untuk menghentikan operasional sebagian pesawat.

Meski AS memproduksi banyak avtur dan relatif tidak terlalu terdampak dibandingkan Eropa dan sebagian Asia, pengisian bahan bakar tetap dilakukan secara lokal.

Artinya, maskapai AS tetap berpotensi menghadapi kekurangan pasokan saat penerbangan internasional.

CEO United Airlines, Scott Kirby, menyebut maskapainya kemungkinan akan mengurangi penerbangan ke Asia.

Ia juga tidak menutup kemungkinan maskapai lain akan melakukan hal serupa di kawasan tersebut.

Menurutnya, kenaikan harga avtur bisa lebih terasa di wilayah AS yang tidak terhubung dengan jaringan pipa secara optimal, seperti wilayah West Coast.

“Tidak ada kapasitas penyulingan yang cukup, sehingga harga bahan bakar lebih rentan terhadap gangguan pasokan, khususnya di West Coast,” ujar Kirby mengutip CNBC, Rabu (8/4/2026).

Kirby juga menyampaikan bahwa United tengah bersiap menghadapi kemungkinan harga minyak tetap di atas 100 dollar AS per barrel hingga 2027.

Dalam jangka pendek, maskapai mulai memangkas sejumlah penerbangan untuk menekan biaya.

“Tidak ada perubahan pada rencana jangka panjang kami, tetapi tidak masuk akal untuk terus mengeluarkan biaya pada penerbangan yang tidak mampu menutup kenaikan harga bahan bakar,” kata Kirby.

Di sisi lain, permintaan perjalanan masih menjadi faktor yang sulit diprediksi.

Maskapai secara umum memangkas kapasitas penerbangan untuk beberapa bulan ke depan, meski penyesuaian jadwal merupakan hal yang lazim.

Menurut laporan UBS, kapasitas domestik maskapai AS pada kuartal kedua diperkirakan naik 2,1 persen, lebih rendah dari rencana sebelumnya sebesar 2,3 persen.

Sementara total kapasitas hanya naik 1,1 persen, turun dari proyeksi 2,4 persen.

“Kami memperkirakan akan ada lebih banyak pemangkasan kapasitas dalam beberapa minggu ke depan,” mengutip pernyataan UBS.

Sejauh ini, permintaan perjalanan masih tergolong kuat.

Namun, tekanan harga avtur menjadi tantangan besar bagi maskapai dan penumpang, terutama menjelang musim liburan musim panas.

Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar kedua setelah tenaga kerja, sehingga maskapai mulai menaikkan harga tiket dan biaya tambahan seperti bagasi untuk menutup kenaikan tersebut.

Investor juga menantikan dampak lonjakan harga avtur terhadap kinerja industri, seiring dimulainya musim laporan keuangan maskapai.

Delta Air Lines, misalnya, diperkirakan bisa mendapat keuntungan tambahan karena memiliki kilang sendiri.

Delta juga telah menaikkan biaya bagasi, mengikuti langkah JetBlue dan United yang lebih dulu melakukannya.

Analis dari Raymond James, Savanthi Syth, menilai bahwa meskipun permintaan masih kuat, harga bahan bakar yang tinggi sulit sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

“Jika harga bahan bakar tetap tinggi, maskapai akan terus memangkas kapasitas,” ujar Syth.

Sementara itu, Direktur Senior di Grup Keuangan Korporasi Fitch Ratings Joseph Rohlena mengatakan, risiko yang lebih besar bisa muncul jika kenaikan harga energi dan tekanan ekonomi lainnya membuat konsumen mengurangi pengeluaran.

“Kami memantau industri penerbangan dengan sangat ketat. Jika harga bahan bakar tetap tinggi dalam waktu lama, tekanan terhadap peringkat kredit maskapai bisa meningkat,” kata Rohlena.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan izin kepada maskapai penerbangan dalam negeri untuk menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) hingga 38 persen pada angkutan udara niaga domestik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan ini diambil seiring kenaikan harga avtur yang dipicu dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

“Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia, khususnya domestik. Sehingga dapat ditetapkan kenaikannya menjadi 38 persen,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, penyesuaian tersebut dilakukan bukan secara sepihak, melainkan berdasarkan masukan dari pelaku industri penerbangan.

Menurut Dudy, langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga di tengah tekanan biaya.

Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan tarif tiket pesawat secara keseluruhan tetap dibatasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kenaikan harga tiket domestik akan dijaga di kisaran 9 persen hingga 13 persen.

“Untuk menjaga kenaikan harga tiket, pemerintah memberikan PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi domestik,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan subsidi sekitar Rp 1,3 triliun per bulan untuk kebijakan tersebut.

Jika diterapkan selama dua bulan, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 2,6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk menjadi nol persen untuk suku cadang pesawat guna menekan biaya operasional maskapai.

Airlangga menyebutkan, pada tahun sebelumnya, penerimaan bea masuk dari suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp 500 miliar.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya saing industri perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO) dapat meningkat, dengan potensi aktivitas ekonomi sekitar Rp 700 juta per tahun.

Pemerintah menegaskan, rangkaian kebijakan ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat di tengah tekanan global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan izin kepada maskapai penerbangan dalam negeri untuk menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) hingga 38 persen pada angkutan udara niaga domestik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan ini diambil seiring kenaikan harga avtur yang dipicu dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

“Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia, khususnya domestik. Sehingga dapat ditetapkan kenaikannya menjadi 38 persen,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, penyesuaian tersebut dilakukan bukan secara sepihak, melainkan berdasarkan masukan dari pelaku industri penerbangan.

Menurut Dudy, langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga di tengah tekanan biaya.

Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan tarif tiket pesawat secara keseluruhan tetap dibatasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kenaikan harga tiket domestik akan dijaga di kisaran 9 persen hingga 13 persen.

“Untuk menjaga kenaikan harga tiket, pemerintah memberikan PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 11 persen untuk tiket kelas ekonomi domestik,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, pemerintah menyiapkan subsidi sekitar Rp 1,3 triliun per bulan untuk kebijakan tersebut.

Jika diterapkan selama dua bulan, total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 2,6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk menjadi nol persen untuk suku cadang pesawat guna menekan biaya operasional maskapai.

Airlangga menyebutkan, pada tahun sebelumnya, penerimaan bea masuk dari suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp 500 miliar.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya saing industri perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO) dapat meningkat, dengan potensi aktivitas ekonomi sekitar Rp 700 juta per tahun.

Pemerintah menegaskan, rangkaian kebijakan ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat di tengah tekanan global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, lonjakan harga avtur memicu kenaikan tarif tiket pesawat . Airlangga mengungkapkan harga avtur di berbagai negara seperti di Thailand berada di angka Rp29.518, dan Filipina Rp25.326 per liter.

Menko menyebut avtur ini merupakan BBM non-subsidi yang harganya mengikuti perkembangan pasar. Avtur sendiri berkontribusi hingga 40% terhadap biaya operasional maskapai penerbangan, sehingga pemerintah melakukan intervensi agar kenaikan harga tiket pesawat tetap terkendali.

"Hari ini kita lihat di Bandara Soekarno Hatta itu harga avtur per 1 April kemarin sudah sekitar 23.000-an, ini Rp23.551 per liter. Nah kenaikan harga avtur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, dimana harga avtur itu berkontribusi terhadap 40 persen dari biaya operasional pesawat," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/4/2026).

Airlangga Umumkan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik 9-13%



Untuk lebih menekan struktur biaya operasional maskapai, pemerintah juga memberikan insentif non-fiskal berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu maskapai, tetapi juga memperkuat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) di dalam negeri.

Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan guna menjaga stabilitas industri penerbangan nasional. Harga Avtur Melonjak 70% Imbas Perang AS-Iran, Maskapai Teriak Minta Kenaikan Tiket Pesawat



“Agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun rupiah per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun," ujar Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan menaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan tarif batas atas (TBA) penerbangan domestik guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan keputusan ini tak lepas dari kondisi yang sedang tidak baik, khususnya berkaitan dengan ekonomi global maupun geopolitik.

"Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang domestik. Sehingga kami dapat menetapkan untuk kenaikan fuel surcharge adalah 38 persen," ujar Dudy saat konferensi pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dudy menyampaikan kenaikan fuel surcharge bukan keputusan sepihak pemerintah. Kemenhub, lanjut Dudy, telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan.

"Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge, ini adalah bentuk koordinasi dan melakukan dari pihak-pihak khususnya dari pihak maskapai," ucap Dudy.

Dudy menyampaikan Kementerian Perhubungan dan industri penerbangan berdiskusi cukup panjang terkait penetapan besaran kenaikan fuel surcharge. Maskapai, lanjut Dudy, meminta kenaikan hingga 50 persen.

"Setelah kami bicara, kami gali masing-masing pos biaya mereka, maka kami pada kesimpulan bahwa 38 persen ini angka yang cukup ideal," sambung Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan kenaikan fuel surcharge menjadi 38 persen dari posisi 10 persen pada pesawat jet dan 25 persen pada pesawat propeller, imbas meningkatnya harga avtur di tengah eskalasi perang di Timur Tengah. Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, Pemerintah memastikan memberikan relaksasi agar biaya kenaikan harga tiket pesawat tak lebih dari 13 persen.

“Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka Pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9—13 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait kebijakan transportasi dan BBM di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (6/4/2026).

Airlangga menjelaskan, beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga harga tiket pesawat yang terjangkau diantaranya melalui relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Langkah pertama, PPN Ditanggung Pemerintah itu 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang Pemerintah berikan sekitar Rp 1,3 triliun per bulannya. Jadi, kalau kita persiapkan untuk dua bulan, maka Rp 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9—13 persen,” jelasnya.

Airlangga menyebut, kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP diberlakukan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya yakni dalam waktu dua bulan. Sehingga, ia memastikan akan terus mengevaluasi dan mencermati dinamika geopolitik dan perang di Timur Tengah.

“Kemudian Pertamina juga diberikan relaksasi payment system, mekanisme pembayaran dengan maskapai dengan term of condition secara business to business,” tutur Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan kenaikan fuel surcharge menjadi 38 persen dari posisi 10 persen pada pesawat jet dan 25 persen pada pesawat propeller, imbas meningkatnya harga avtur di tengah eskalasi perang di Timur Tengah. Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, Pemerintah memastikan memberikan relaksasi agar biaya kenaikan harga tiket pesawat tak lebih dari 13 persen.

“Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka Pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9—13 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait kebijakan transportasi dan BBM di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin (6/4/2026).

Airlangga menjelaskan, beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga harga tiket pesawat yang terjangkau diantaranya melalui relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Langkah pertama, PPN Ditanggung Pemerintah itu 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang Pemerintah berikan sekitar Rp 1,3 triliun per bulannya. Jadi, kalau kita persiapkan untuk dua bulan, maka Rp 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9—13 persen,” jelasnya.

Airlangga menyebut, kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP diberlakukan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya yakni dalam waktu dua bulan. Sehingga, ia memastikan akan terus mengevaluasi dan mencermati dinamika geopolitik dan perang di Timur Tengah.

“Kemudian Pertamina juga diberikan relaksasi payment system, mekanisme pembayaran dengan maskapai dengan term of condition secara business to business,” tutur Airlangga.