Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II/2026 senilai Rp26,34 triliun yang mencakup insentif pajak, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebagian insentif dalam paket tersebut sebelumnya telah diumumkan, antara lain insentif pajak bagi penulis, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), serta diskon tarif transportasi.

“Total anggaran stimulus Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dari total tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun. Sementara itu, program magang dan vokasi mencapai Rp6,26 triliun, dan stimulus serta insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

Paket stimulus ini akan digulirkan bertahap mulai Juli 2026 hingga periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, dengan sasaran menjaga daya beli masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi pada periode konsumsi tinggi.

Di sektor insentif, pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, diberikan diskon transportasi pada periode libur sekolah dan akhir tahun, termasuk potongan tarif kereta api, kapal Pelni, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Untuk transportasi udara, pemerintah menanggung PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Pemerintah juga memberikan insentif impor berupa bea masuk 0% untuk LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, serta penurunan bea masuk suku cadang pesawat, dengan total manfaat mencapai triliunan rupiah.

Di sisi pengembangan SDM, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dengan anggaran Rp4,14 triliun serta pelatihan vokasi senilai Rp2,12 triliun untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk stabilisasi pangan, pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima selama tiga bulan mulai Juli 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun, serta program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) kedelai untuk perajin tahu-tempe senilai Rp500 miliar.

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Pemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik selama 60 hari guna menahan lonjakan harga tiket di tengah kenaikan harga avtur dunia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut kebijakan itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang diterbitkan sebagai langkah fiskal untuk meredam tekanan biaya operasional maskapai sekaligus menjaga tiket pesawat tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Pemerintah telah menerbitkan PMK 24/2026 yang mengatur pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atas tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik," kata Haryo dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4).

Lewat beleid tersebut, PPN atas tarif dasar tiket serta fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar akan ditanggung negara. Artinya, komponen pajak yang semestinya dibayar penumpang untuk tiket ekonomi domestik tidak lagi dibebankan penuh selama masa insentif berlangsung.

Haryo menjelaskan fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket sekaligus pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, terhitung satu hari setelah aturan diundangkan.

"Melalui kebijakan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur," ujarnya.

Langkah ini diambil setelah harga energi global, terutama bahan bakar pesawat, terus merangkak naik akibat gejolak geopolitik internasional. Kenaikan avtur memberi tekanan besar kepada industri penerbangan karena porsi biaya bahan bakar disebut mencapai sekitar 40 persen dari total ongkos operasional maskapai.

Dalam kondisi normal, kenaikan avtur akan langsung mendorong maskapai menyesuaikan tarif penerbangan. Namun melalui kombinasi insentif pajak ini, pemerintah berupaya menahan kenaikan tiket domestik agar hanya bergerak di kisaran 9 persen hingga 13 persen.

Dengan kata lain, Haryo menjelaskan harga tiket tetap mengalami penyesuaian karena beban energi meningkat, tetapi lonjakannya dibatasi agar tidak melesat lebih tinggi di pasar.

"Intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai," katanya.

Meski begitu, insentif ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Sementara tiket penerbangan non-ekonomi tetap dikenai ketentuan PPN seperti biasa tanpa subsidi dari pemerintah.

Badan usaha angkutan udara atau maskapai yang memanfaatkan fasilitas tersebut juga diwajibkan melaporkan realisasi penggunaan insentif pajak secara tertib dan transparan sesuai aturan perpajakan.

Kebijakan PPN ditanggung pemerintah ini melengkapi langkah sebelumnya dari Kementerian Perhubungan yang telah menaikkan batas fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026.

Dalam aturan itu, fuel surcharge untuk pesawat jet dan propeler diseragamkan menjadi 38 persen, naik dari sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk propeler.

Artinya, di satu sisi maskapai diberi ruang menyesuaikan biaya tambahan bahan bakar, tetapi di sisi lain pemerintah menutup sebagian beban tersebut melalui subsidi PPN agar harga akhir yang dibayar penumpang tidak melonjak terlalu tajam.

Skema ini disiapkan untuk menjaga mobilitas masyarakat antardaerah tetap berjalan di tengah tekanan biaya energi, sekaligus menahan gejolak tarif penerbangan domestik selama dua bulan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur kembali menjadi sorotan karena berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat. Pemerintah pun saat ini tengah berupaya menjaga keseimbangan agar dampaknya tidak terlalu membebani masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa lonjakan harga avtur memang tidak bisa dihindari karena mengikuti kondisi pasar minyak dunia.

“Kenaikan avtur memang tidak bisa dipungkiri, bahkan kalau didetailkan angkanya cukup signifikan,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Secara sederhana, avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional maskapai. Ketika harga avtur naik, maka biaya operasional penerbangan ikut meningkat.

Dampak Kenaikan Avtur

Dampaknya terjadi dalam beberapa tahap:

• Maskapai mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar
• Biaya operasional meningkat
• Maskapai menyesuaikan tarif tiket untuk menutup biaya tersebut

“Kenaikan avtur salah satunya menyebabkan kenaikan tiket pesawat. Ini yang harus kita jaga agar dampaknya tidak terlalu besar,” kata Prasetyo.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penumpang, tetapi juga bisa memengaruhi mobilitas masyarakat hingga aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Peran Fuel Surcharge dalam Harga Tiket

Untuk menyesuaikan fluktuasi harga bahan bakar, maskapai biasanya menerapkan biaya tambahan yang disebut fuel surcharge. Pemerintah melalui Airlangga Hartarto telah menetapkan kebijakan baru dengan menaikkan batas atas fuel surcharge menjadi 38 persen.

Sebelumnya Pesawat jet 10%, Pesawat propeller 25%, Kini Semua jenis pesawat 38 dengan demikian kenaikan untuk pesawat jet mencapai 28% kenaikan untuk propeller sebesar 13% kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga avtur yang dipicu kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

Perbandingan Harga Avtur di Asia Tenggara

Meski mengalami kenaikan, pemerintah menyebut harga avtur di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan negara lain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa memang ada kenaikan dari pihak Pertamina, namun lebih kompetitif dibanding negara lain.

“Memang ada kenaikan dari Pertamina, tetapi kenaikan itu dibandingkan dengan harga avtur di negara lain, khususnya tetangga, itu kita masih jauh lebih kompetitif,” ujarnya.

Sebagai gambaran:

• Thailand: Rp29.518 per liter
• Filipina: Rp25.326 per liter
• Indonesia (Soekarno-Hatta): Rp23.551,08 per liter

Harga ini tetap mengikuti mekanisme pasar global karena Indonesia juga melayani pengisian bahan bakar untuk penerbangan internasional. Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi ini. Sejumlah langkah dilakukan agar kenaikan harga tiket tetap terkendali. Salah satunya adalah pemberian insentif berupa subsidi pajak untuk menahan lonjakan tarif.

“Pemerintah memutuskan memberikan subsidi supaya harga tiket tidak melonjak terlalu tinggi,” kata Prasetyo.

Pemerintah pun menargetkan kenaikan tiket pesawat tetap berada di kisaran 9%–13%, maksimal tidak melebihi sekitar 13%–15%, Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara harga pasar global dan daya beli masyarakat.

Apakah Ada Dampak Pada Jemaah Haji?

Kenaikan avtur juga berimbas pada biaya penerbangan haji. Namun pemerintah memastikan bahwa dampaknya tidak akan dibebankan kepada jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah akan mencari solusi.

"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,"

Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan logistik jemaah tetap aman sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak terganggu.

Kenaikan harga avtur memang memiliki efek berantai terhadap harga tiket pesawat karena menjadi komponen utama biaya operasional maskapai. Namun, melalui kebijakan seperti pengaturan fuel surcharge dan pemberian subsidi, pemerintah berupaya menjaga agar kenaikan tarif tetap terkendali.

Di tengah kondisi global yang tidak menentu, keseimbangan antara harga energi dan daya beli masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sektor transportasi udara.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,3 triliun per bulan untuk mensubsidi harga tiket pesawat melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Rencananya akan dilakukan selama dua bulan.

Kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan harga avtur di atas 70 persen ke tiket pesawat. Sebab, 40 persen komponen harga tiket berasa dari bahan bakarnya.

"PPN ditanggung pemerintah, itu 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun per bulannya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (6/4).

Airlangga mengatakan ini adalah kebijakan jangka pendek yang disusun untuk 2 bulan dengan total anggaran Rp2,6 triliun.

"Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp 2,6 triliun," kata Airlangga.

Kemudian, pemerintah juga menetapkan fuel surcharge untuk seluruh jenis menjadi 38 persen. Dengan demikian, maskapai bisa menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) nya.

Meskipun begitu, Airlangga menekankan kenaikan tarif pesawat maksimal hanya sampai 13 persen saja.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah meminta maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 13 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyinggung platform pemesanan tiket pesawat melalui online travel agent (OTA), membuat program stimulus diskon hingga 18% tak maksimal masyarakat rasakan.

Dudy melihat masih ada celah yang dapat membuat harga tiket belum bisa terdiskon maksimal melalui penjualan di OTA.

Menurutnya, harga tiket terlihat mahal dikarenakan OTA memberikan opsi keberangkatan dengan transit satu kali atau bahkan beberapa kali transit, sehingga terlihat biaya perjalanan menjadi mahal karena merupakan akumulasi 2-3 penerbangan untuk mencapai tujuan.

"Saya berharap agar OTA dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk menyediakan tiket pesawat yang tersubsidi sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan langsung manfaatnya,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Dirinya juga berencana akan berbicara dengan stakeholder/ekosistem terkait, baik dari airline, maupun juga dengan Kementerian Pariwisata yang membawahi travel agent atau agen perjalanan.

Harapannya, program diskon tiket dapat secara maksimal dirasakan oleh masyarakat pada arus mudik maupun balik.

“Ada beberapa hal nantinya yang perlu kita evaluasi, khususnya terkait harga penjualan tiket melalui online travel agent," jelasnya.

Meski demikian, dalam pantauannya di Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) pada Senin (16/3/2026), Dudy menemukan penumpang pesawat yang menerima diskon hingga 20% dari harga normal karena memesan tiket dari jauh-jauh hari.

Sementara secara umum, kondisi arus mudik melalui jalur udara masih kondusif dan berjalan dengan baik. Ketepatan waktu keberangkatan pun terbilang baik. Begitu juga dengan antrean check in yang masih kondusif dan tidak ada penumpukan penumpang di bandara.

Secara keseluruhan, diskon tiket pesawat Lebaran 2026 berasal dari kombinasi beberapa kebijakan pemerintah.

Pertama, PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah (menurunkan biaya tiket pesawat hingga 11%). Kedua, penurunan fuel surcharge pesawat. Ketiga, adanya diskon 50% airport tax (PJP2U).

Keempat, adanya diskon 50% biaya layanan bandara untuk maskapai (PJP4U). Kelima, diskon tarif PNBP jasa kebandarudaraan. Selain itu, ada juga diskon harga avtur sekitar 10% di 37 bandara.

Dengan paket kebijakan tersebut, harga tiket pesawat domestik diproyeksikan turun sekitar 17–18% selama periode mudik Lebaran 2026. Penurunan harga ini berlaku untuk jadwal keberangkatan 14 Maret hingga 29 Maret 2026.

Besaran diskon ini pun lebih besar dari diskon yang diberikan pada periode libur Nataru yang lalu, yang sebesar 13%—14%.

Hal ini akibat potongan harga untuk tiket pesawat tersebut, salah satunya bersumber peningkatan porsi pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kelas ekonomi dalam negeri.

Pada periode sebelumnya, porsi yang ditanggung pemerintah dari tarif PPN 11% hanya 6%. Kini, pemerintah menanggung seluruh PPN tersebut.

Adapun, diskon ini berlaku khusus untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama 16 hari atau dengan periode keberangkatan 14 Maret hingga 29 Maret 2026, dan masih dapat dipesan hingga 29 Maret mendatang.