Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Ambisi pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan hingga 2028 menandai upaya besar untuk memodernisasi sektor perikanan tangkap nasional.

Langkah ini muncul di tengah persoalan lama yang masih membelit nelayan, mulai dari armada berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, hingga mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 unit kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Program ini mencakup pembangunan 1.000 kapal ukuran 30 gross ton (GT), 557 kapal ukuran 200 GT, 20 kapal ukuran 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Seiring pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan (AKP).

Rekrutmen ini menjadi bagian dari persiapan operasional armada baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis lebih modern dan profesional.

Kebutuhan awak kapal mencapai lebih dari 20 ribu orang, mulai dari nakhoda, kepala kamar mesin, perwira kapal, hingga anak buah kapal untuk armada ukuran 30 GT sampai 500 GT.

Rinciannya meliputi sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 GT, 469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal-kapal baru tersebut.

Hindari konflik

Di tengah ambisi pembangunan ribuan kapal baru itu, muncul kekhawatiran modernisasi justru akan memicu konflik perebutan wilayah tangkap antara kapal berukuran besar dan nelayan tradisional.

Pasalnya, mayoritas nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Sementara armada yang akan dibangun pemerintah didominasi kapal berukuran jauh lebih besar, yakni 30 GT hingga 500 GT.

Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho menegaskan bahwa persaingan di wilayah tangkapan ikan antara nelayan tradisional dan kapal dengan ukuran yang lebih besar masih sering terjadi, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai jalur penangkapan ikan.

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 5 GT hanya diperbolehkan beroperasi di Jalur I, yaitu wilayah perairan 0–4 mil dari garis pantai.

Kapal kategori ini memang bisa naik ke Jalur II dan III, tetapi harus memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat.

Sementara itu, kapal berukuran 5–10 GT ditempatkan di Jalur II yang berada pada jarak 4–12 mil dari garis pantai. Kapal di jalur ini tidak boleh turun ke Jalur I, namun diperbolehkan masuk ke Jalur III dengan ketentuan tertentu.

Adapun kapal berukuran di atas 10 GT hanya boleh beroperasi di Jalur III, yaitu wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai, dan dilarang masuk ke Jalur I maupun Jalur II.

Selain itu, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Wilayah ini berada di luar Jalur III dan umumnya menjadi area operasi kapal berukuran besar dengan dukungan teknologi dan peralatan modern.

Pengaturan jalur penangkapan tersebut bertujuan melindungi nelayan kecil dari persaingan dengan kapal besar, menjaga keselamatan sesuai kemampuan kapal, serta memastikan kesetaraan akses dan kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

Namun dalam praktiknya, nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT masih sering tersaingi oleh kapal berukuran besar, bahkan hingga 30 GT ke atas, yang masuk ke jalur yang sama.

Di WPP 712 atau perairan Jawa, misalnya, kondisi overfishing atau penangkapan ikan berlebih bukan hanya oleh nelayan kecil, tetapi juga oleh kapal berukuran 30–150 GT.

Banyak kapal besar enggan masuk ke ZEE yang membentang hingga 200 mil laut, karena menganggap kapal mereka belum memadai untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, KKP menegaskan program modernisasi kapal tidak dimaksudkan menambah tekanan terhadap nelayan kecil.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan modernisasi kapal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, efisiensi, dan kualitas hasil tangkapan, khususnya di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan keadilan pemanfaatan ruang laut.

KKP memastikan kapal berukuran besar wajib beroperasi sesuai ketentuan jalur dan daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan. Kapal modern berukuran 30 GT ke atas tidak diarahkan masuk ke ruang tangkap nelayan kecil yang selama ini beroperasi di wilayah pesisir.

Daerah penangkapan ikan juga akan mengacu pada regulasi mengenai jalur penangkapan, alat tangkap yang diperbolehkan, serta kesesuaian perizinan.

KKP juga menegaskan modernisasi kapal tidak hanya berkaitan dengan penambahan armada, tetapi juga penguatan tata kelola.

Setiap kapal diwajibkan memiliki dokumen perizinan, ukuran kapal yang jelas, alat tangkap yang sesuai, serta wilayah operasi yang telah ditentukan.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih wilayah penangkapan dan persaingan tidak sehat dengan nelayan kecil.

Terkait risiko overfishing, KKP menyebut aspek keberlanjutan menjadi dasar kebijakan. Operasi kapal akan disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme perizinan, pencatatan hasil tangkapan, pemantauan aktivitas kapal, hingga pengawasan aparat di pelabuhan dan di laut.

KKP menegaskan modernisasi kapal perikanan bukan berarti memberikan ruang bebas bagi kapal besar untuk beroperasi tanpa batas.

Program tersebut dinilai justru bertujuan agar armada perikanan nasional menjadi lebih tertib, aman, produktif, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi nelayan kecil sebagai bagian penting dari struktur perikanan nasional.

Meski demikian, modernisasi kapal perikanan tetap harus diiringi kebijakan yang menjamin nelayan kecil, yang jumlahnya hampir 90 persen dari total nelayan Indonesia, tidak tersisih dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta memastikan wilayah tangkap di bawah 12 mil laut tetap menjadi ruang aman bagi mereka.

Pengaturan wilayah penangkapan yang jelas dan tegas bagi setiap ukuran armada menjadi penting agar kapal-kapal modern berkapasitas besar tidak langsung bersaing dengan nelayan kecil di area tangkap yang sama.

Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan praktik penangkapan ikan dan pengelolaan kuota berjalan sesuai aturan sehingga peningkatan kapasitas armada tidak berujung pada eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan (overfishing).

Pada akhirnya, keberhasilan program modernisasi ribuan kapal perikanan tidak hanya diukur dari jumlah armada yang dibangun maupun besarnya tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari kemampuan kapal-kapal tersebut untuk benar-benar beroperasi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perikanan nasional.

Tak kalah penting, modernisasi juga harus memastikan tetap memberi ruang hidup bagi nelayan kecil di tengah upaya transformasi industri perikanan yang kian modern.

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merekrut sekitar 20.094 awak kapal perikanan (AKP) untuk terlibat dalam program Modernisasi Kapal Perikanan. Para AKP akan ditempatkan bekerja pada 1.582 kapal perikanan dalam program tersebut.

Pendaftaran rekrutmen rencananya dilakukan pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui website resmi https://elaut-bppsdm.kkp.go.id/akp/. Program ini terbuka untuk umum bagi posisi Perwira dan Anak Buah Kapal (ABK). Adapun ukuran kapalnya sebesar 30 GT, 200 GT, dan 500 GT, dengan alat tangkap yang bervariasi.

“Kami di BPPSDM KP mencoba memformulasikan bagaimana sih sebenarnya model awak kapal yang akan mengisi masing-masing gross tonase tersebut," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Nyoman, calon SDM potensial bagi rekrutmen AKP ini antara lain terdiri dari taruna/alumni satuan pendidikan KKP, siswa/alumni satuan pendidikan non KKP, AKP profesional bersertifikat, AKP profesional belum bersertifikat, dan masyarakat lokal KNMP.

“Tentunya awak kapal perikanan tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda, baik itu levelnya nakhoda, fishing master, mualim, KKM, masinis, sampai kepada ABK. Bagaimana negara hadir, KKP berkolaborasi dengan seluruh program yang ada, yang sudah diluncurkan oleh KKP. ABK akan berkolaborasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun KKP. ABK itu kami harapkan dapat diambil dari tenaga-tenaga lokal. Yang lainnya yang perwira akan kita buka secara nasional,” ucap Nyoman.

Bagi SDM yang telah lolos seleksi hingga ke tahap akhir, akan dibekali pengembangan kompetensi berupa pelatihan kompetensi, sertifikasi, dan bela negara atau Komponen Cadangan (Komcad). Pelatihan terdiri dari Ahli Nautika dan Teknika Kapal Perikanan Tingkat I, II, III; Pelatihan Familiarisasi Kapal Modern; Refrigerasi Penyimpanan Ikan; Perawatan Mesin Kapal Perikanan; Ketrampilan Penanganan Ikan; Operasi Penangkapan Ikan; serta Basic Safety Training Fisheries Tingkat I dan II.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Lotharia Latif mengatakan, Program Modernisasi Kapal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KKP melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan tujuan untuk melakukan transformasi kapal-kapal konvensional menjadi kapal-kapal modern yang mempunyai daya saing dan profesionalisme dalam pengawakannya.

“Kita mau tidak mau akan bergeser pada situasi seperti itu, karena kita juga berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, baik regional maupun laut lepas, tentunya kita juga berkompetisi di dalam perdagangan dunia,” ujar Latif.

“Sehingga 1.582 unit kapal yang akan dikerjakan tentu memiliki nilai strategis yang sangat penting, baik untuk kehidupan nelayan itu sendiri, kemudian bagaimana usaha strategis pembangunan kapal-kapal Indonesia tentunya akan menyerap lapangan kerja, dan menumbuhkan galangan-galangan kapal. Pembangunan 1.582 kapal ini akan membawa angin segar terjadinya penumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang luar biasa,” tambahnya.

Aceh Selatan: Angin segar kini berembus bagi para nelayan di ujung barat Indonesia. Urusan mencari solar untuk melaut kini tak lagi menjadi beban berat bagi warga pesisir Aceh Selatan.

Pasalnya, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah baru saja meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kecamatan Bakongan Timur pada Selasa, 28 April 2026.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pemerataan energi sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir di Serambi Mekkah.

Kolaborasi lintas sektor demi kesejahteraan pesisir

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pembangunan SPBUN menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan SPBUN Nelayan. Ini merupakan terobosan yang kami lakukan bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan juga Pertamina Patra Niaga. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas solar yang nantinya akan digunakan untuk melaut,” ungkapnya di SPBUN Kecamatan Bakongan Timur Aceh Selatan dikutip dari siaran pers, Rabu, 29 April 2026.

Ferry menegaskan, untuk menjawab kebutuhan nelayan, pemerintah berkomitmen menambah jumlah SPBUN di sepanjang garis pantai Indonesia.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengungkapkan, pembangunan SPBUN ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan BUMN.

Menurutnya, fasilitas itu menjadi bagian dari program prioritas Presiden RI melalui Kampung Nelayan Merah Putih.

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan program prioritas Bapak Presiden, yaitu membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang mana di dalamnya terdapat SPBUN yang dikelola oleh koperasi milik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Hal ini berkaitan dengan sinergi antara program KNMP dan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kami melakukan kolaborasi agar tata kelolanya berjalan dengan baik di lapangan,” jelas Didit.

Distribusi energi hingga ujung barat Indonesia

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menegaskan, BPH Migas terus mengawal distribusi energi hingga wilayah terluar Indonesia, termasuk ujung barat Tanah Air di Aceh Selatan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan penyediaan energi merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Kehadiran SPBU nelayan berbasis koperasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses BBM subsidi bagi nelayan secara lebih dekat dan tepat sasaran, sehingga mendukung aktivitas melaut yang lebih efisien serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Selain SPBU yang kesembilan yang dikelola oleh Koperasi KNTI, dan ini menjadi salah satu mitra kami juga, di Aceh Selatan sendiri sudah ada 6 SPBU nelayan, 19 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan hampir sekitar 416 SPBU nelayan di seluruh Indonesia,” sebut Eko Ricky.

(ANN)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal heboh penolakan sebagian nelayan di Kabupaten Merauke, Papua terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan yang diduga jenis trawl atau pukat harimau.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menegaskan bahwa kapal tersebut bukanlah berjenis trawl atau pukat harimau melainkan kapal jenis Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB). Ia menambahkan, operasional kapal jenis ini tidak mengganggu tangkapan nelayan tradisional dan juga dibatasi ketat.

Menurut Latif, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan diseleksi secara ketat. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan telah dibatasi pada zona dan titik koordinat tertentu sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku.

"Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil," ujarnya dalam siaran resmi, Minggu (26/4).

Latif menegaskan, tata kelola perikanan tangkap nasional terus diperkuat untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, pertumbuhan investasi dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan pemerataan, termasuk dalam pengaturan alat penangkapan ikan.

Pengaturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

"Dalam regulasi tersebut telah diatur secara jelas alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Salah satu alat tangkap yang dilarang adalah pukat harimau atau trawl karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan," jelas Latif.

"Sedangkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dalam aturan tersebut merupakan alat tangkap yang diperbolehkan, dengan spesifikasi yang berbeda dan telah diatur secara ketat agar tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya," tambahnya.

Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.

Surat edaran itu ditegaskan bahwa kegiatan penangkapan ikan menggunakan JHUB hanya dapat dilakukan pada area yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan titik koordinat, menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan serta wajib memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitarnya.

KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan JHUB untuk menggunakan alat tangkap sesuai spesifikasi yang diatur dalam regulasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, dan menghindari potensi konflik dengan nelayan lain di wilayah penangkapan."Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Latif.

KKP memastikan bahwa pengawasan di lapangan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, viraldi media sosial beberapa nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 20 April 2026.

Mereka menolak operasional kapal yang diduga berjenis trawl. Nelayan khawatir, operasional mengganggu tangkapan nelayan lokal dengan alat yang lebih sederhana.

Terkait dengan informasi yang berkembang di lapangan, KKP menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak benar.

Selanjutnya KKP menegaskan bahwa kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB milik PT Tri Kusuma Graha (TKG) yang berpangkalan di PPN Merauke hingga saat ini belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), sehingga belum dapat dioperasikan.

"Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan," tandas Latif.

KKP juga, melalui kepala pelabuhan Merauke dan Kadis perikanan kabupaten Merauke juga membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan lokal di Merauke untuk memastikan seluruh kebijakan dapat dipahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani biaya operasional melaut. Mulai dari lonjakan harga BBM nonsubsidi yang telah menembus di atas Rp 25 ribu per liter, keterbatasan akses BBM, hingga distribusi BBM subsidi yang belum merata.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif belum lama ini menerima asosiasi, himpunan nelayan, serta pelaku usaha perikanan dan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026) lalu.

Latif mengatakan kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha, bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu, diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” ucap Latif.

KKP, lanjut Latif, menilai perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.

“Sebagai upaya jangka pendek, sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan,” sambung Latif.

Terkait usulan harga khusus BBM untuk pelaku usaha penangkapan ikan, Latif menerangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi. Keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan, antara lain dengan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan. Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ratusan ribu peserta mendaftar seleksi nasional SDM Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditutup hari ini, Rabu (24/4).

Berdasarkan data KKP per pukul 10.00 WIB, jumlah pelamar dari empat posisi yang dibuka yakni manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan, mencapai 118.676 orang.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa rekrutmen ini dirancang untuk melahirkan SDM unggul yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga tangguh secara karakter.

"KNMP membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memimpin, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah. Karena itu, peserta terpilih akan dibekali pelatihan komponen cadangan untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan, serta pelatihan manajerial dan tematik sesuai kebutuhan lapangan," ujar Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (24/4).

Nyoman menerangkan pelatihan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam tahapan seleksi nasional, yang tidak hanya menguji kompetensi, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving di lapangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pengelola kawasan perikanan yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada hasil.

Secara nasional, kebutuhan SDM KNMP mencapai 5.476 orang yang akan ditempatkan di berbagai lokasi di Indonesia, sebagai bagian dari upaya percepatan operasionalisasi kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Manajer operasional berperan sebagai penggerak utama usaha, mulai dari menyusun rencana operasional, mengoordinasikan unit usaha, hingga mengambil keputusan strategis berbasis data lapangan.

Posisi ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Di sisi teknis, Kepala Produksi bertanggung jawab merencanakan dan mengoptimalkan kegiatan produksi, memastikan efisiensi, serta mengelola sarana dan prasarana perikanan.

Peran ini juga mencakup pengawasan proses pasca produksi agar hasil perikanan tetap terjaga kualitas dan nilainya di pasar.

Sementara itu, penjamin mutu memastikan produk perikanan memenuhi standar kualitas melalui penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir, pengawasan higiene dan sanitasi, serta pengendalian rantai dingin.

Peran ini menjadi krusial dalam menjaga daya saing produk di pasar yang semakin menuntut kualitas tinggi.

Adapun administrasi keuangan berperan menjaga kesehatan usaha melalui pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, hingga mendukung akses pembiayaan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi keberlanjutan usaha KNMP.

Program KNMP menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang kontribusi nyata bagi generasi muda dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Polda Bali menerima penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polda Bali dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sektor kelautan.

Sebelumnya, Polda Bali dinilai berhasil membongkar kasus ekploitasi Awak Kapal Perikanan (AKP) Pada KM Awindo A2. Kasus ini selama 2025 banyak mrndapatkan sorotan publik.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengatakan, keberhasilan Polda Bali dalam mengungkap kasus ini karena mendapatkan perhatian publik khususnya masyarakat Bali pada 2025.

"Kita melihat kerja keras Polda Bali dalam mengungkap TPPO awak kapal perikanan ini dipuji Kapolri dan juga masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas capain Polda Bali yang sudah bekerja melindungi masyarakat.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



“Kita berharap semua jajaran Polri bergerak cepat melayani masyarakat ketika melihat ada kasus serupa atau kasus yang meresahkan masyarakat lainnya. Kecepatan Polri merespons berbagai persoalan sangat ditunggu masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini.

Untuk Kabupaten Tangerang ini nanti kita lakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih lebih kurang lima

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia segera membangun dan mengembangkan lima Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten.

"Untuk Kabupaten Tangerang ini nanti kita lakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih lebih kurang lima," kata Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dalam kunjungannya ke Kampung Nelayan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Kamis.

Didit menyatakan bahwa sesuai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan hunian layak bagi para nelayan maka kementeriannya segera melakukan revitalisasi terhadap pemukiman kampung nelayan seperti di Desa Tanjung Anom, Ketapang Urban Aquaculture, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

"Di mana satu hub yang lima penyangga.
​Dan untuk khusus di Desa Tanjung Anom ini, kita akan melakukan perbaikan atau revitalisasi dengan pembangunan penyangga yang mana nanti ada pusatnya di titik tertentu yang sudah kita asesmen," jelasnya.

Ia mengatakan dalam merealisasikan pembangunan hunian layak di Kampung Nelayan Merah Putih ini dilakukan secara bertahap hingga penyelesaian dan dapat dinikmati para nelayan.

"Dan seterusnya, di dalam pelaksanaan kegiatan kita tentunya mengawal sampai ini jadi," ucapnya.

Dia juga menerangkan untuk konsep dan desain tiap hunian yang telah di asesmen akan difasilitasi dengan Koperasi Merah Putih, puskesmas, tanggul penahan abrasi hingga pabrik es untuk mendukung kualitas hasil nelayan.

"Yaitu ada Kampung Nelayan Merah Putih di sini ada penghuninya dan ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nanti kita kolaborasi," tuturnya.

Ia menambahkan, secara keseluruhan Program Kampung Nelayan Merah Putih ini dilakukan melalui kerja kolaborasi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Jadi secara bertahap ini akan diisi pegawai-pegawai ataupun pengelola dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dikawinkan atau disatukan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terdekat," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa program pembangunan kampung nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan para nelayan di daerah itu.

"Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga dan semua kalangan masyarakat (membangun hunian) bisa untuk menyejahterakan nelayan. Selain itu bisa kita perkuat dari waktu ke waktu," ucap Menko AHY usai meninjau langsung progres pembangunan hunian di Kampung Nelayan di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, program strategis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini telah berhasil terwujud atas kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Dimana, kawasan nelayan yang sebelumnya belum tertata kemudian kini menjadi sebuah permukiman aman, sehat, resik (bersih), dan juga Indah.

"Dan ini adalah sebuah projek kolaborasi. Sesuai dengan visi misi dan direktif Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan kita, semakin baik dari hari ke hari," paparnya.

Ia menjelaskan, di areal kurang lebih seluas 1,3 hektare ini dibangun sebuah permukiman sebanyak 110 unit hunian dengan sekala luasan tanahnya 60 meter persegi dan bangunan ukuran 30 meter persegi ini menjadikan lebih berkualitas yang layak hingga sehat.

Selain itu, dalam program pengembangan pembangunan tersebut juga akan didukung oleh sejumlah fasilitas bagi para nelayan seperti sanitasi, puskesmas, sekolah, pabrik es hingga tanggul sebagai perlindungan dari abrasi laut.

"Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi," tuturnya.

Dalam hal ini, kata AHY, para nelayan mendapatkan masing-masing hunian melalui lembaga koperasi yang dapat meringankan mereka. Sebab, setiap unit bisa dicicil dengan kurun waktu seminggu Rp140.000 Jadi tenornya kurang lebih empat tahun ke depan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang ringan dan semakin terjangkau bagi masyarakat yang ada di sini. Sebagian sudah menambah sendiri jumlah kamarnya, termasuk memperluas dapur," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, untuk kedepannya pemerintah berkomitmen akan terus mendukung untuk percepatan penyelesaian program strategis tersebut, baik itu dalam penyelesaian status tanah hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Jadi ke depan, kami tentunya sangat mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, yang terus mengawal transformasi pembangunan Kampung Nelayan yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk yang ada di sini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono merasa heran ada yang berani jual Pulau Umang, Banten, senilai Rp 65 miliar di media sosial.

PSDKP lantas melakukan tindakan dengan menyegel Pulau Umang dengan mengerahkan personelnya ke sana.

"Setelah kami segel kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap peraturan maupun kepemilikan tersebut. Jangan sampai ketika diiklankan di luar, nanti kemudian dari eh pihak-pihak yang memanfaatkan, apalagi asing, bahaya," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/4/2026).

Pung menjelaskan Pulau Umang dikelola secara perorangan oleh PT GSM.

Ketika dilakukan pemeriksaan, pihak PT GSM tak menjual pulau secara online. Iklan pun telah dihapus.

"Hasil pemeriksaan dari hal tersebut menunjukkan PT GSM tidak menjual pulau secara online dan iklan oleh agen properti telah dihapus, karena kami melakukan pengawasan. Kalau enggak ditindak mungkin masih lanjut," jelasnya.

Meski pulau disegel, pemerintah tetap memperhatikan kegiatan usaha yang ada di pulau tersebut.

Tentu saja pelaku usaha di Pulau Umang mesti mengurus izin, karena mereka memanfaatkan ruang laut di sana.

"Pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar ke Direktorat Jenderal Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya, rekomendasi pulau-pulau kecil, dan tentunya objek sesuai kegiatan di wisata bahari tersebut," papar Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, Rabu (15/4/2026).

Kondisi geografis Pulau Umang

Mengutip Antara, Rabu (15/4/2026) berdasarkan paparan KKP, Pulau Umang masuk administratif Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Luasnya sekitar 0,05 kilometer persegi sekiranya 5 hektare dan jaraknya 183 kilometer dari Hakarta.

Di pulau tersebut ada kegiatan wisata seperti cottage, glamping, dan resort, yang sudah memiliki nomor induk usaha (NIB) skala usaha mikro.

Tetapi, KKP menemukan pengelola belum mempunyai dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan izin usaha wisata bahari.

"Langkah tegas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tidak ada sama sekali niat untuk menghentikan usaha. Yang belum memiliki perizinan itu kita hentikan sementara kegiatannya," kata Sumono.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Pulau Umang di Banten Hendak Dijual Rp 65 Miliar, Begini Kata KKP" dan Antara dengan judul "Perizinan belum lengkap, KKP segel sementara pemanfaatan Pulau Umang"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,

Jakarta (ANTARA) - CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menegaskan bahwa pasar global kini tidak lagi hanya menuntut kualitas, tetapi juga transparansi penuh atas produk perikanan.

Janti menilai produk perikanan yang memiliki sistem ketertelusuran diakui internasional akan lebih mudah diterima di pasar global.

“Kalau kita bisa memberikan bukti bahwa produk mengikuti prinsip keberlanjutan, aspek sosial, dan sistem ketertelusuran yang kompatibel, maka otomatis kita punya nilai jual lebih. Produk yang tidak menggunakan sistem (ketertelusuran) akan tertinggal,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, pelaku usaha perikanan Rimba Tri Pataka juga mengakui bahwa aspek ketertelusuran kini menjadi syarat utama untuk masuk ke pasar yang lebih berkembang.

Ia menjelaskan bahwa pola pasar perikanan terus bertumbuh, dari penjualan curah, kini merambah ke supermarket bahkan restoran.

“Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,” katanya.

Rimba menekankan bahwa hampir semua standar internasional seperti BRC (British Retail Consortium) maupun BAP (Best Aquaculture Practices) menjadikan traceability sebagai syarat wajib.

BRC merupakan standar keamanan pangan yang banyak digunakan oleh jaringan supermarket besar di Eropa untuk memastikan produk aman, berkualitas, dan dapat ditelusuri.

Sementara itu, BAP adalah standar global yang menilai praktik budidaya perikanan dari aspek lingkungan, sosial, kesejahteraan pekerja, hingga keamanan pangan.

Menjawab kebutuhan tersebut, KKP telah mengembangkan sistem ketertelusuran digital bernama Stelina. Platform ini mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.

Sistem ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan memenuhi standar internasional Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

Pemerintah menargetkan seluruh eksportir tuna, udang, dan rajungan dapat menggunakan Stelina paling lambat tahun 2027. Dengan penerapan bertahap, sistem ini diharapkan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia sekaligus menjawab tuntutan transparansi pasar global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) sehari dalam sepekan setiap Jumat.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin membenarkan implementasi kebijakan tersebut.

"Sudah (mulai menerapkan WFH di lingkungan KKP)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan kebijakan WFH tak berlaku seragam untuk seluruh unit kerja, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Unit-unit tertentu tetap dapat menjalankan aktivitas dari kantor atau diatur secara bergiliran.

"Pelaksanaan WFH bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dikecualikan bagi unit organisasi sesuai tugasnya melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan atau fungsi khusus dapat diterapkan secara bergilir (shift)," ujarnya.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH tersebut ditetapkan melalui surat perintah atau tugas dari pimpinan masing-masing unit organisasi. Penjadwalan kerja juga disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

"Yang pelaksanaannya ditetapkan dengan surat perintah atau tugas dari pimpinan unit organisasi dan dapat disiapkan untuk periode hari, bulan, triwulan, dan/atau semester," lanjutnya.

Dengan skema tersebut, aktivitas pelayanan publik tetap berjalan, sementara pegawai lain dapat menjalankan tugas secara fleksibel sesuai kebijakan WFH yang berlaku.

Kebijakan WFH bagi ASN diterapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini berlaku untuk ASN pusat dan daerah dengan skema satu hari kerja dari rumah setiap Jumat.

Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Perjalanan dinas turut dibatasi hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ASN yang menjalankan WFH tetap harus siaga.

Dalam hal ini, ASN diminta menjaga perangkat komunikasi tetap aktif dan merespons panggilan atau pesan dalam waktu singkat, dengan pengawasan berbasis geo-location selama jam kerja.

[Gambas:Youtube]