Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik dukungan dana internasional senilai USD260 juta atau sekitar Rp4,6 triliun, dalam konferensi laut Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya.

Dalam konferensi tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan empat komitmen baru pemerintah di bidang kelautan untuk bisa menggaet pendanaan tersebut. “Komitmen ini menegaskan langkah konkret Indonesia,” ujarnya dikutip dari siaran resmi KKP, Selasa (23/6).

Komitmen pertama yaitu penguatan tata kelola ruang laut. Ini mencakup integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional dan provinsi, penyusunan regulasi zonasi lintas wilayah, serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang nasional.

Kedua, penetapan 700 ribu hektare kawasan konservasi laut baru pada tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dari target jangka panjang Indonesia untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah perairan nasional atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045.

Ketiga, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan 19,1 juta hektare kawasan konservasi laut yang telah ada. Evaluasi ini ditujukan untuk memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Terakhir, pemerintah akan menyiapkan satu proyek percontohan karbon biru yang akan menjadi model dan dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Trenggono menyatakan kesiapan Indonesia memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, organisasi internasional, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat aksi nyata untuk menjaga laut tetap sehat dan produktif. “Kami percaya bahwa tantangan laut bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kolaborasi global yang kuat," ujarnya.

KKP menjelaskan bahwa Indonesia sudah mengikuti Our Ocean Conference (OOC) sejak 2016. Pada OOC ke-5 yang digelar di Bali pada 2018, Indonesia bahkan menjadi tuan rumah dan menyampaikan 23 komitmen konkret di sektor perlindungan laut, dengan nilai pendanaan sekitar US$500 juta atau setara Rp7-8 triliun untuk berbagai aksi konservasi.

Selama sembilan tahun keikutsertaannya dalam forum global tersebut, Indonesia melalui KKP telah menyampaikan total 73 komitmen untuk menjaga kesehatan laut.

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2026.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan, hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 04 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

“Kapal ini mengangkut ikan hidup, berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 menuju Hong Kong. Hasil pemeriksaan jelas, terdapat Napoleon dalam jumlah besar, tidak ada izinnya, dan kuotanya pun tidak ada,” ungkap Ipunk, Kamis (4/6/2026).

Selain tidak mengantongi izin, Ipunk mengungkap adanya indikasi kuat pelaku untuk mengelabui Pengawas Perikanan. Ikan Napoleon disembunyikan di lokasi tersembunyi yang sulit dijangkau petugas.

“Napoleon ini ditempatkan di palka kapal yang tidak biasa, yaitu di bagian yang sulit dimasuki petugas pemeriksa. Bahkan pintunya rahasia dan harus melalui gudang spare part mesin kapal,” jelas Ipunk.

Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah muatan ikan Napoleon serta potensi pendapatan negara, baik berupa pajak maupun non-pajak, yang seharusnya dibayarkan.

Lihat video: Viral Pulau Umang Dijual Rp65 Miliar, KKP Langsung Segel Lokasi!



Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar Pasal 88 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

“Kasus ini akan kami lanjutkan ke proses hukum. Kami akan mendalami dan mengembangkannya sesuai dengan temuan-temuan yang ada,” tegas Ipunk.

Direktur Pengendalian Operasi Armada, Teuku Elvitrasyah, menambahkan MV Silver Island yang berukuran 492 GT merupakan jenis kapal pengangkut ikan hidup berkebangsaan Sao Tome and Principe (sebuah negara di kawasan Afrika Tengah) dan dimiliki oleh perusahaan yang berdomisili di Hong Kong.

“Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi MV Silver Island membawa salah satu jenis ikan dilindungi secara ilegal dari Sumenep, Jawa Timur menuju Hong Kong,” jelas Teuku.

Informasi awal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan analisis pergerakan kapal. MV Silver Island terpantau berlayar di Selat Makassar dan Laut Sulawesi menuju Hong Kong, hingga akhirnya dilakukan pencegatan (intercept) oleh KP Orca 04.

Ikan Napoleon merupakan jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai dengan daftar pada Appendix II CITES. Pemanfaatannya diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Sesuai ketentuan ini, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ikan Napoleon wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, KKP berkomitmen menerapkan pengaturan larangan penuh maupun terbatas terhadap spesies ikan tertentu. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi sumber daya ikan agar tidak punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species), sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem asli alam Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menyapa jajaran menteri dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Di tengah penyebutan nama para menteri, Prabowo secara khusus menyinggung Trenggono agar tidak kembali pingsan.

"Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono. Sakti terus ya? Enggak boleh pingsan lagi. Sudah saya enggak panggil-panggil lagi. Sabtu Minggu saya enggak panggil lagi," ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

Candaan itu disampaikan Prabowo dengan nada santai saat membuka sambutannya di hadapan para menteri, petinggi TNI-Polri, pejabat BUMN, dan pemerintah daerah yang hadir dalam agenda peluncuran proyek hilirisasi tersebut.

Tak hanya Trenggono, Prabowo juga sempat menggoda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya terlihat semakin kurus.

"Makin kurus kau. Kenapa makin kurus? Stres dia," kata Prabowo.

Suasana santai juga terlihat ketika Prabowo menyebut Komisaris Utama PT Pertamina Mochamad Iriawan. Ia sempat berkelakar karena lebih mengenal sosok tersebut dengan nama panggilan Iwan Bule.

"Saya kira namamu Iwan Bule. Ini nama resminya," ucapnya.

Di tengah sambutan, Prabowo juga sempat berhenti sejenak setelah menyadari nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita belum disebut dalam daftar pejabat yang ia bacakan.

"Oh, Menteri Perindustrian. Kok namamu enggak ada di sini? Wah, ini salah siapa ini? Minta maaf, Saudara Agus Gumiwang. Mata saya sudah ini," kata Prabowo.

Momen tersebut kembali memancing tawa hadirin karena Prabowo menyampaikannya dengan nada bercanda sambil tetap melanjutkan penyebutan pejabat lain yang hadir.

Candaan Prabowo kepada Trenggono merujuk pada peristiwa lama saat Menteri Kelautan dan Perikanan itu sempat pingsan ketika memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 pada Januari lalu.

Saat itu, Trenggono tiba-tiba roboh tak lama setelah berdiri di podium dalam acara pelepasan jenazah di Auditorium Madidihang, Akademi Usaha Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia kemudian langsung dievakuasi untuk mendapat penanganan medis.

Adapun Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang dihadiri Prabowo di Cilacap merupakan agenda peluncuran lanjutan proyek hilirisasi pemerintah dengan total investasi Rp116 triliun yang mencakup sektor energi, mineral, dan perkebunan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin siang, membahas salah satunya mengenai program Kampung/Desa Nelayan Merah Putih.

Dua menteri tersebut tiba satu per satu di Istana Kepresidenan sejak pukul 13.30 WIB. Keduanya mengaku belum mengetahui agenda rapat bersama Presiden Prabowo siang ini.

"Cuma mungkin tentang giant sea wall (tanggul laut raksasa, red.) ya, tetapi nanti saya lihat dulu ya. Nanti saya kabarin," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum masuk rapat.

Ia melanjutkan sebagai Mendiktisaintek, dirinya akan memaksimalkan peran-peran perguruan tinggi dalam mendukung program-program prioritas pemerintah.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga belum mengetahui agenda rapat. Namun, dia menyebut "kampung nelayan" saat ditemui wartawan sebelum masuk rapat.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf juga tiba di Istana Kepresidenan RI, Senin siang, untuk rapat bersama Presiden Prabowo.

Pada Rabu (15/4), pemerintah resmi membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus bagi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/4), menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Mereka yang lolos akan ditempatkan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada biaya. Semua proses hanya melalui kanal resmi phtc.panselnas.go.id. Bila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, itu penipuan," kata Zulhas.

Ia juga menegaskan penempatan tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat lokal.

"Kalau ada dua kandidat dengan nilai sama maka diprioritaskan yang berasal dari kawasan terdekat," katanya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini, Senin (20/4/2026). Berdasarkan pantauan, Brian tiba lebih dulu pukul 13.50 WIB.

Tak berselang lama, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono juga tiba di Istana. Saat dikonfirmasi apa yang akan dibahas, Menteri Brian mengaku belum mengetahui materi yang dibahas.

“Saya belum, cuma mungkin tentang Giant Sea Wall. Tapi nanti saya lihat dulu ya,” kata Brian, Senin (20/4/2026).

Sebelumnya, proyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) kini memasuki tahap penyusunan master plan. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan perencanaan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo dengan tujuan mempercepat pengerjaan megaproyek untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah dan risiko banjir rob di wilayah pesisir.

KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya fokus pada tiga pilar utama penyelenggaraan instrumen NEK.

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Lebih lanjut, KKP juga fokus pada penguatan data dan informasi mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO2 yang akurat.

“Ketiga, pilot project restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan,” ujar Trenggono.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa total luas potensi karbon biru dari mangrove yang ada di kewenangan KKP mencapai 997.733 hektare dan diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Sementara, potensi karbon dari ekosistem lamun memiliki luas hingga 860.156 hektare, dan diproyeksikan mampu menyerap karbon sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” ujar Trenggono.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Menteri KP menilai diperlukan integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Selain itu, ia menyampaikan KKP juga telah menyusun prosedur perdagangan sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

“Seluruh prosedur yang disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dari Nilai Ekonomi Karbon yang akan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri KP.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih . Sebanyak 100 titik akan rampung pada bulan Mei 2026.

Hal ini disampaikan Trenggono usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

"Dari kita salah satunya bagaimana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bisa menjadi speed up di tahun ini," ujarnya.

Pihaknya sudah membangun 100 titik. Sebanyak 65 unit dalam pembangunan tahap pertama dan 35 unit di pembangunan tahap kedua. "Totalnya 100. Semua diperkirakan akhir Mei selesai," ucapnya.

Dia juga membahas pengawasan dan pengawakan program tersebut dengan Prabowo ketika ratas. "Lalu pengawasan kampung nelayan penting juga, itu salah satu yang kita bahas. Kemudian, pengawakan kampung nelayan kan penting juga, itu juga kita bahas dengan presiden," ungkapnya.

Trenggono memastikan 1.000 titik akan rampung tahun ini. Pembangunan juga difokuskan untuk wilayah bagian Indonesia Timur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026.

Hal ini disampaikan oleh Trenggono usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Ia menyatakan pemerintah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir nasional.

Ia menjelaskan hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 100 titik kampung nelayan yang terbagi dalam dua tahap, 65 titik pada tahap pertama dan 35 titik di tahap kedua.

"Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap pertama, 35 tahap kedua dan kemudian itu totalnya 100 (titik). Semua diperkirakan akhir bulan Mei selesai," katanya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga membahas aspek pengelolaan sumber daya manusia di kawasan kampung nelayan.

Trenggono menilai pengawakan atau kesiapan masyarakat pengelola menjadi faktor penting agar program berjalan berkelanjutan.

"Kemudian pengawakan dari kampung nelayan kan penting juga, itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden," jelas Trenggono.

Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan pembangunan 1.000 kampung nelayan untuk target ke depan, yang akan dikerjakan secara pararel pada 2026.

Program lanjutan tersebut akan difokuskan di wilayah Indonesia timur guna mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi maritim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Berikutnya yang 1.000 berikut, di tahun 2026 secara pararel kita akan kerjakan, dan fokusnya adalah ke Indonesia timur," ujar Trenggono.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kalau koperasi mau ayo kita upayakan SPBUN-nya, maupun pihak swasta yang berminat silakan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka kolaborasi bagi koperasi maupun pihak swasta dalam penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), termasuk Desa Bumiharjo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat meninjau KNMP Bumiharjo, Jumat, mengatakan keberadaan SPBUN menjadi fasilitas penting yang melengkapi sarana perikanan yang sudah tersedia di KNMP Bumiharjo, seperti pabrik es slurry, cold storage, shelter pendaratan ikan dan bengkel nelayan.

Menurut dia, akses bahan bakar yang dekat dengan pusat aktivitas hulu perikanan akan menjadi kunci efisiensi biaya operasional nelayan.

“Kalau koperasi mau ayo kita upayakan (SPBUN-nya), maupun pihak swasta yang berminat silakan,” kata Trenggono dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta.

Ia menegaskan KKP membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar pembangunan SPBUN dapat segera terealisasi.

Dengan adanya fasilitas tersebut, ia menyebut nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan bahan bakar, sehingga waktu melaut lebih efisien dan biaya operasional lebih ringan.

KKP mencatat Desa Bumiharjo saat ini memiliki sekitar 250 nelayan aktif dengan kapal tradisional berukuran 5–10 GT. Komoditas utama hasil tangkapan berupa ikan bernilai tinggi seperti layur dan tongkol.

Potensi ini dinilai cukup besar untuk mendukung pengembangan kawasan KNMP sekaligus memperkuat kontribusi Jepara terhadap produksi perikanan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Trenggono juga meninjau fasilitas bengkel nelayan yang akan dilengkapi mesin penarik kapal ke darat agar nelayan tidak perlu mendorong kapal secara manual saat perbaikan.

Selain itu, penggunaan teknologi es slurry menjadi fokus KKP untuk menjaga kualitas ikan tetap segar sehingga nilai jual komoditas perikanan dari Jepara dapat meningkat di pasar yang lebih luas.

“Harapannya nelayan jadi lebih sejahtera. Nanti ikan dari sini kualitasnya baik dan sehat melalui penggunaan peralatan pendukung yang memadai,” ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, KEBUMEN — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah Indonesia pada 2026. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan pembangunan tahun sebelumnya yang mencapai 100 titik.

Trenggono menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan KNMP di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut menjadi rangkaian peninjauan pembangunan kampung nelayan di sejumlah daerah.

Trenggono mengatakan, dari 100 titik kampung nelayan yang dibangun pada 2025, sebagian besar telah selesai. “Masih ada sekitar 35 titik yang sedang dalam proses pembangunan,” kata Trenggono.

Untuk tahun 2026, pemerintah meningkatkan skala pembangunan dengan menargetkan 1.000 kampung nelayan yang dibangun secara serentak di berbagai wilayah. Pembangunan difokuskan terutama di kawasan Indonesia Timur yang memiliki potensi kelautan besar namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Trenggono mengatakan, pembangunan sektor dasar diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ini sesuai dengan program Pak Presiden Prabowo bahwa sektor bawah yang dibangun. Ujungnya nanti akan terjadi pertumbuhan atau penguatan ekonomi. Kalau produktivitas meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat,” ujar Trenggono.

Trenggono menilai pembangunan fasilitas di sejumlah kampung nelayan sudah berjalan baik meski masih memerlukan penyempurnaan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tempat distribusi es, tempat pendaratan ikan, hingga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk memudahkan aktivitas nelayan.

“Pembangunannya cukup baik, ada beberapa yang perlu diperbaiki, sehingga nantinya semakin memudahkan para nelayan melakukan aktivitas sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat pesisir,” kata Trenggono.

Nelayan setempat menyambut keberadaan fasilitas baru di kawasan kampung nelayan tersebut. Salah seorang nelayan, Sodikin, mengatakan kondisi kawasan kini lebih tertata dibanding sebelumnya.

“Sangat senang sekali ada bangunan ini semakin tertata dan rapi tidak seperti dahulu yang berserakan. Meski sudah bagus namun ada kekurangannya yang perlu di tambahkan yakni tempat parkir motor milik nelayan, gudang mesin kapal dan alur keluar masuknya kapal para nelayan,” ujar Sodikin.

MALANG - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Di sana, Trenggono mengevaluasi langsung progres pembangunan KNMP yang masih belum rampung.

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian pemantauan pembangunan KNMP di sejumlah wilayah Indonesia. Sebelumnya, Trenggono telah meninjau proyek serupa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, sebelum melanjutkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Ini bagian dari kunjungan saya untuk melihat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita ingin memastikan yang dibangun sesuai standar dan kualitas, supaya nanti bisa berfungsi secara layak dan baik,” ujar Trenggono, Rabu (4/3/2026).

Trenggono mengaku telah mencatat sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Salah satunya terkait ketersediaan air bersih yang masih dalam kondisi payau serta persoalan sedimentasi di area tambatan perahu.

“Tadi saya panggil kontraktornya untuk dikoreksi dengan baik. Soal air bersih ini harus betul-betul diselesaikan. Sedimentasi tambatan perahu juga segera kita kerjakan,” ujarnya.

Meski belum sepenuhnya selesai, beberapa fasilitas disebut telah beroperasi. Pabrik es sudah memproduksi, cold storage telah difungsikan, namun sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) masih dalam tahap koordinasi untuk segera dibangun.

Lihat video: Gelar Ratas, Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengaentasan Kemiskinan



“Memang ini belum selesai 100 persen, tetapi sudah bisa beroperasi. Namun fasilitas yang belum lengkap harus segera dipenuhi,” ujarnya.

Trenggono juga menekankan bahwa pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya akan dijalankan oleh Koperasi Merah Putih secara profesional, dengan pendampingan dan koordinasi bersama Kementerian Koperasi.

“Tahun ini kita rencanakan seribu Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Syaratnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal nelayan di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, menyampaikan bahwa berdasarkan kontrak tahun 2025, progres pembangunan fisik KNMP sebenarnya telah mencapai 100 persen.

“Secara kontrak tahun 2025 kemarin progresnya sudah 100 persen. Semua sudah terbangun dengan baik, walaupun tadi ada beberapa hasil evaluasi Pak Menteri yang perlu disempurnakan,” jelas Victor secara terpisah.

Dia mengungkapkan, pada 2026 telah diusulkan pembangunan lanjutan, salah satunya SPBN yang direncanakan berada di sisi area pelabuhan. Selain itu, sedimentasi yang cukup besar akan dilakukan pengerukan serta penguatan dinding (revetment) agar jalur keluar-masuk kapal lebih lebar dan aman.

“Harapannya nanti semua kapal bisa masuk ke muara ini dan tidak lagi bersandar di pasir, tetapi langsung di air. Itu akan membuat umur kapal lebih panjang karena risiko kerusakan lebih kecil,” ujarnya.

Persoalan air payau juga akan diatasi melalui pengeboran sumber air tawar tahun ini untuk kebutuhan pabrik es. Saat ini, pabrik es telah terbangun dengan kapasitas sekitar 2 ton per siklus.

“Memang belum bisa mencukupi 100 persen kebutuhan, apalagi saat musim ikan. Tapi minimal saat tidak musim, kebutuhan es bisa dipenuhi dari sini,” tambahnya.

Victor juga menyebutkan usulan pembangunan akses jalan yang telah disampaikan kepada Bupati Malang Sanusi dan diharapkan dapat segera terealisasi melalui dukungan dinas terkait.

Menurutnya, pembangunan KNMP menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nelayan di wilayah tersebut. Ia mencatat, jumlah kapal nelayan di Pujiharjo meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tahun 2017 kapal di sini sekitar 30 unit. Sekarang sudah 300 unit. Artinya naik 10 kali lipat,” ungkapnya.

Pujiharjo juga dikenal sebagai sentra pendaratan ikan layur, komoditas ekspor bernilai tinggi. Pada 2025, ikan layur yang didaratkan di wilayah tersebut mencapai sekitar 5.000 ton dengan kisaran harga Rp50.000 per kilogram.

“Ini salah satu ikan ekonomis penting. Karena potensi dan pertumbuhan nelayannya bagus, maka kawasan ini dinilai layak menjadi Kampung Nelayan Merah Putih,” pungkasnya.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Bupati Malang Sanusi, Dandim 0818 Malang-Batu Letkol Infanteri Bayu Nugroho, jajaran Polres Malang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memuji proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

"Setelah saya berkeliling tadi melihat pembangunannya bagus banget dan kualitas bangunannya juga, dan saya kira kontraktornya bagus ya. Kalau kemarin saya lihat di beberapa daerah lainnya kurang bagus dan sudah saya komplain," kata Menteri Trenggono saat meninjau kampung nelayan tersebut, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa pembangunan KNMP Lateng ini merupakan satu dari 100 lokasi awal pengembangan kampung nelayan terpadu di Indonesia.

KNMP di daerah lain, lanjut dia, mayoritas arah pembangunannya lebih kepada sarana prasarana produksi, sedangkan di KNMP Lateng Banyuwangi lebih kepada tematik hilirnya.

"Jadi, di KNMP Banyuwangi ini hilirisasi langsung, yang artinya hasil tangkapan ikan nelayan bisa diolah di sini. Model tematik semacam ini bagus juga untuk menggerakkan ekonomi di level bawah," katanya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan karena telah membangun ekosistem baru di kawasan kuliner olahan laut Kampung Mandar.

"Untuk pengawasan KNMP tetap dari pemerintah daerah. Jadi di setiap tempat yang pemda kelola mulai kebersihan, kualitas makanan dan tata kelola lingkungan dan lainnya," kata Ipuk.

Ia menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun KNMP ini sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi pesisir yang berkelanjutan dan terintegrasi.

"Kampung nelayan moderen ini dirancang terintegrasi, selain menjadi tempat aktivitas kampung nelayan pada umumnya, juga dirancang menjadi daya tarik baru bagi sektor pariwisata Banyuwangi, dan dengan konsep ini hasil tangkapan nelayan diharapkan memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan," katanya.

Sementara, Pelaksana Proyek Kampung Nelayan Merah Putih Lateng Banyuwangi Rendra Kurnia menyampaikan bangunan KNMP Banyuwangi mengangkat arsitektur Osing sebagai gaya utama, dan bangunan-bangunan yang berdiri membawa bentuk, karakter dan ornamen khas suku asli Banyuwangi.

Selain itu, katanya, enam unit bangunan utama mengadopsi arsitektur rumah adat Suku Osing, diperkaya ornamen batik khas Gajah Oling, dan perpaduan antara sentuhan modern dan kearifan lokal itu memberi identitas kuat, sekaligus menegaskan karakter budaya Banyuwangi di kawasan pesisir.

"KNMP Lateng Banyuwangi dilengkapi dermaga sandar perahu, lokasi pendaratan ikan, balai pertemuan, pabrik es, serta unit pengolahan hasil laut, serta disiapkan juga sebagai kawasan kuliner bahari baru," kata Rendra.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026