Taman Nasional Tesso Nilo kehilangan salah satu penjaga berpengalamannya. Kapten Indro, gajah yang selama lebih dari dua dekade membantu meredam konflik antara manusia dan satwa liar, tutup usia.

Gajah jantan berusia 45 tahun yang dijuluki Kapten Indro itu meninggal pada Senin dini hari, 29 Juni 2026, setelah menjalani perawatan intensif akibat komplikasi kesehatan pasca-fase musth, periode ketika gajah jantan mengalami lonjakan hormon sehingga menjadi sangat agresif.

"Gajah Indro dinyatakan mati setelah mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim gabungan BKSDA Riau dan Balai TN Tesso Nilo akibat komplikasi kesehatan yang dipicu oleh penurunan nafsu makan pasca-fase musth (periode puncak hormonal/agresivitas tinggi pada gajah jantan)," demikian keterangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Selasa, 30 Juni 2026.

Kepergiannya bukan sekadar berkurangnya satu individu gajah konservasi. Selama 22 tahun, Indro menjadi bagian dari Flying Squad Tesso Nilo, unit yang bertugas menggiring kawanan gajah liar kembali ke hutan sebelum memasuki kebun dan permukiman warga.

Di bentang alam Tesso Nilo, tugas itu bukan pekerjaan sepele. Menyusutnya hutan membuat konflik manusia dan gajah terus berulang.

Kronologi Kematian Kapten Indro

Balai Taman Nasional Tesso Nilo menjelaskan kondisi Indro mulai berubah sejak memasuki fase musth pada akhir April 2026. Fase yang ditandai lonjakan hormon pada gajah jantan itu membuat perilakunya semakin agresif. Sejak awal Mei, Indro mulai mengeluarkan cairan dari alat kelamin dan kelenjar di pelipis kepala, dua tanda khas gajah yang sedang mengalami musth.

Memasuki awal Juni, agresivitas Indro meningkat. Ia tak lagi merespons perintah mahout, sulit didekati, dan mulai membahayakan keselamatan petugas. Selama periode itu, tim Flying Squad hanya dapat memberikan pakan dan air dari jarak aman, serta memandikannya menggunakan pompa air untuk menjaga kebersihan dan suhu tubuh.

Karena fase musth berlangsung lebih lama dari biasanya, pada 24 Juni tim medis Balai TN Tesso Nilo bersama Balai Besar KSDA Riau melakukan sedasi atau pembiusan agar dapat memasang rantai pengaman tambahan. Prosedur berjalan lancar dan Indro kembali sadar dalam kondisi berdiri stabil.

Namun sehari setelah pembiusan, kondisinya justru memburuk. Nafsu makan dan minumnya turun drastis sehingga mahout dan dokter hewan melakukan pemantauan selama 24 jam penuh.

Pada 27 Juni, tim medis memberikan suntikan suplemen energi, mengeluarkan feses secara manual, serta memasang infus untuk menjaga kondisi tubuhnya. Upaya perawatan berlanjut keesokan harinya dengan terapi infus yang lebih intensif.

Harapan sempat muncul pada 28 Juni. Indro kembali mau minum, mulai menyentuh makanannya, dan suhu tubuhnya masih normal. Bahkan menjelang tengah malam, ia masih tampak aktif bergerak dan menunjukkan ketertarikan pada pakan.

Namun hanya beberapa jam kemudian, kondisinya berubah drastis. Sekitar pukul 03.30 WIB pada 29 Juni, Indro ditemukan terbaring. Tim dokter hewan dan mahout segera melakukan pemeriksaan pernapasan serta resusitasi jantung paru (CPR), tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kapten Indro dinyatakan mati pada pukul 03.45 WIB.

Usai kematiannya, Balai Taman Nasional Tesso Nilo langsung melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Sampel dari sejumlah organ vital dikirim ke laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kematian Indro, sebelum akhirnya bangkainya dimakamkan di sekitar kawasan camp.

Konservasi Indonesia (KI) meluncurkan program Kawan Koservasi, sebuah inisiatif penggalangan dukungan pelestarian alam berbasis masyarakat. Program ini membuka ruang bagi individu maupun korporasi untuk berkontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan alam nusantara.

Kemitraan strategis ini dirancang sebagai wadah penggalangan dana yang memberikan fleksibilitas bagi individu atau organisasi untuk berkontribusi langsung dalam menjaga kelestarian alam. Vice President Program Konservasi Indonesia Fitri Hasibuan mengatakan program Kawan Konservasi ini sekaligus menjadi media sosialisasi bagi serangkaian aksi nyata yang tengah dan akan dilakukan KI di tingkat tapak.

Di sektor darat, dukungan publik akan disalurkan untuk memperkuat program penanaman pohon di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di wilayah timur Indonesia, dana yang digalang salah satunya ditujukan untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dan perlindungan Hutan Adat (HA) Konda di Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

“Komitmen perlindungan ini menjadi krusial mengingat wilayah adat di Semenanjung Konda, berdasar pemetaan, secara ekologis didominasi oleh hutan seluas 15.232 hektare, ekosistem mangrove seluas 12.501 hektare, serta dusun sagu seluas 2.508 hektare yang menjadi pilar utama ketahanan pangan lokal,” ujar Fitri dalam peluncuran program Kawan Konservasi di Jakarta, Minggu (28/6).

Hingga saat ini, KI terus konsisten melakukan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dari sub-suku Nakna, Gemna, Afsya, dan Yaben. “Dengan total luasan usulan perlindungan mencapai 41.111,81 hektare. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan, potensi luasan yang saat ini berproses untuk disahkan baru mencapai sekitar 19.000 hektare atau setara 48,25% dari total usulan tersebut,” kata Fitri dalam gelar wicara di Jakarta, Minggu (28/6).

Untuk menjaga kekayaan hayati yang ada, sejak tahun 2022 hingga 2025, KI bersama MHA Konda telah melakukan pemantauan intensif terhadap keanekaragaman hayati menggunakan teknologi kamera penjebak (camera trap), sensor akustik, survei transek, hingga patroli rutin berbasis masyarakat.

Proses pelestarian serupa juga telah dilakukan di bagian barat Indonesia di mana KI menjaga kawasan penyangga hulu. Fitri menyatakan KI telah mendampingi masyarakat Sukabumi, Jawa Barat, selama lebih dari dua dekade dalam upaya pemulihan lanskap Gedepahala sebagai penyedia jasa lingkungan yang vital.

Transformasi sosial dan ekologis ini tidak berhenti di wilayah daratan. KI juga melakukan pendekatan berbasis masyarakat untuk mengubah cara pandang nelayan dan masyarakat di Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat terhadap keberadaan satwa karismatik hiu paus. Kontribusi dari Kawan Konservasi juga mengalir untuk pengelolaan kawasan laut berkelanjutan, termasuk pengelolaan kawasan bentang laut atau LSMPA (Lesser Sunda Marine Protected Area).

“Bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku, KI sedang menyusun perencanaan penetapan kawasan perlindungan laut (Marine Protected Area/MPA) baru di Kabupaten Belu, NTT, dengan target luasan mencapai 12.000 hektare," ujar Fitri.

Langkah ini menjadi bagian penting dari peran strategis KI sebagai bagian dari Tim Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTT dan Maluku.

Langkah Nyata Penyelamatan Lingkungan Hidup

Aktor sekaligus pegiat lingkungan Ramon Tungka, yang turut hadir dalam peluncuran tersebut, memberikan dorongan moral bagi para pengunjung CFD yang masih ragu untuk memulai langkah nyata mereka. "Banyak orang merasa kontribusinya terlalu kecil untuk membuat perubahan di bumi ini, padahal perubahan besar selalu dimulai dari banyak langkah kecil yang dikumpulkan bersama," kata Ramon di sela-sela acara peluncuran Kawan Konservasi.

Lebih lanjut, Ramon menyatakan dalam urusan penyelamatan lingkungan hidup, tidak ada istilah kontribusi yang tidak berharga atau sia-sia karena setiap elemen sekecil apa pun memiliki dampak berantai.

"Tidak ada kontribusi yang sia-sia dalam menjaga alam, sekecil apa pun nominal atau aksi yang kita berikan, melalui Kawan Konservasi, kita diingatkan kembali bahwa setiap orang punya peran masing-masing, baik kita yang berada di perkotaan dengan dukungan dana, maupun saudara-saudara kita di tapak yang menjaga hutan dan laut secara langsung," ujarnya.

Manohara Odelia, aktris dan pegiat lingkungan hidup serta satwa, mengatakan sangat penting membangun kesadaran kolektif untuk mendukung komunitas lokal yang hidup berdampingan langsung dengan ekosistem sensitif.

"Masyarakat lokal dan adat adalah pihak yang paling dekat dengan alam, merekalah yang merasakan dampak langsungnya jika lingkungan rusak, sekaligus menjadi garda terdepan pelindungnya," kata Manohara.

Menurutnya, kesadaran kolektif dari masyarakat yang tinggal di perkotaan akan menciptakan perubahan yang massif. "Semakin banyak orang yang terlibat dalam program Kawan Konservasi ini, maka akan semakin besar pula dampak nyata yang bisa kita hadirkan untuk bumi Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menjajaki pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP18 CBD) yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan rencana pencalonan tersebut telah memperoleh dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri.

"Sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan mekanisme pendanaan berbasis konservasi yang menjaga ekosistem sekaligus memberi manfaat ekonomi," kata Jumhur dalam keterangan pada Jumat (26/6/2026), dikutip dari Antara.

Rencana tersebut dibahas saat Jumhur bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) Dame Amelia Fawcett di London, Inggris, Kamis (25/6/2026), di sela agenda London Climate Action Week.

Selain membahas pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah COP18 CBD, pertemuan itu juga membahas pengembangan skema biodiversity credits atau kredit biodiversitas sebagai alternatif pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati.

Menurut Jumhur, upaya pelestarian keanekaragaman hayati perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Karena itu, mekanisme pembiayaan hijau yang berkelanjutan menjadi salah satu instrumen yang perlu diperkuat.

Dalam kesempatan tersebut, Dame Amelia menilai Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara yang berperan dalam pengembangan instrumen pembiayaan konservasi di tingkat global.

Dia juga mengapresiasi pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Biodiversity Credits oleh KLH yang bertugas menyiapkan kajian kebijakan, menyusun skema implementasi, serta mengidentifikasi proyek percontohan.

Indonesia dan IAPB juga sepakat memperkuat kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog internasional, termasuk menjelang penyelenggaraan COP17 CBD di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antarnegara dan para pihak untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini bergerak menuju pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam dan iklim.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satuan Tugas tersebut menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta.

Pendekatan itu, kata Raja Juli Antoni, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Inisiatif itu, lanjutnya, dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi.

Ia pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia.

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama di bidang konservasi alam dengan fokus pada pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan lindung.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Perwakilan Khusus Inggris Bidang Alam Ruth Davis di sela rangkaian London Climate Action Week di London, Inggris.

Dalam pertemuan itu, kedua negara menindaklanjuti implementasi Satuan Tugas Konservasi Bentang Alam dan Spesies Ikonik yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut bertugas memperkuat upaya konservasi, memobilisasi pembiayaan inovatif, mendukung pencapaian target Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, serta mengembangkan model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Raja Juli Antoni mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris terhadap agenda konservasi Indonesia, termasuk komitmen pendanaan awal sebesar 2 juta poundsterling yang diumumkan pada April 2026.

"Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat serta dukungan politik pada tingkat tertinggi untuk memperkuat konservasi alam. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi reformasi kebijakan, proyek percontohan yang dapat direplikasi, dan hasil konservasi yang terukur bagi masyarakat maupun lingkungan," ujar Raja dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Ia menegaskan, pengembangan pembiayaan inovatif untuk konservasi bukan dimaksudkan untuk memprivatisasi taman nasional, melainkan sebagai pelengkap pembiayaan pemerintah.

Menurut Raja, seluruh skema pembiayaan yang dikembangkan akan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas ekologis, serta manfaat yang adil dan inklusif bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas pengembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) sebagai model konservasi bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan spesies kunci, penguatan ekonomi masyarakat, serta mobilisasi investasi jangka panjang untuk konservasi.

Saat ini, Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas hampir 18 juta hektare yang menjadi habitat berbagai spesies ikonik dunia sekaligus ekosistem penting.

Untuk menutup kesenjangan pendanaan konservasi, pemerintah tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan.

"Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan pendekatan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan, termasuk melalui skema blended finance, filantropi, dan pembiayaan publik, guna menutup kesenjangan pendanaan konservasi yang masih cukup besar," kata Raja.

Selain memperkuat pembiayaan, Indonesia dan Inggris juga menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan hilangnya keanekaragaman hayati serta perubahan iklim.

Kedua negara sepakat melanjutkan dialog dan menjajaki berbagai peluang kerja sama konkret untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terkait pembiayaan inovatif taman nasional (TN) sebagai upaya transformasi pendekatan konservasi menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi “Nature and Finance” di sela rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut, lanjut Menhut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Guna mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 TN prioritas di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik dukungan dana internasional senilai USD260 juta atau sekitar Rp4,6 triliun, dalam konferensi laut Our Ocean Conference (OOC) ke-11 di Mombasa, Kenya.

Dalam konferensi tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan empat komitmen baru pemerintah di bidang kelautan untuk bisa menggaet pendanaan tersebut. “Komitmen ini menegaskan langkah konkret Indonesia,” ujarnya dikutip dari siaran resmi KKP, Selasa (23/6).

Komitmen pertama yaitu penguatan tata kelola ruang laut. Ini mencakup integrasi perencanaan tata ruang darat dan laut ke dalam tata ruang nasional dan provinsi, penyusunan regulasi zonasi lintas wilayah, serta memasukkan kawasan strategis nasional karbon biru ke dalam perencanaan tata ruang nasional.

Kedua, penetapan 700 ribu hektare kawasan konservasi laut baru pada tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dari target jangka panjang Indonesia untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah perairan nasional atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045.

Ketiga, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan 19,1 juta hektare kawasan konservasi laut yang telah ada. Evaluasi ini ditujukan untuk memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Terakhir, pemerintah akan menyiapkan satu proyek percontohan karbon biru yang akan menjadi model dan dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Trenggono menyatakan kesiapan Indonesia memperdalam kemitraan dengan negara sahabat, organisasi internasional, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat aksi nyata untuk menjaga laut tetap sehat dan produktif. “Kami percaya bahwa tantangan laut bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kolaborasi global yang kuat," ujarnya.

KKP menjelaskan bahwa Indonesia sudah mengikuti Our Ocean Conference (OOC) sejak 2016. Pada OOC ke-5 yang digelar di Bali pada 2018, Indonesia bahkan menjadi tuan rumah dan menyampaikan 23 komitmen konkret di sektor perlindungan laut, dengan nilai pendanaan sekitar US$500 juta atau setara Rp7-8 triliun untuk berbagai aksi konservasi.

Selama sembilan tahun keikutsertaannya dalam forum global tersebut, Indonesia melalui KKP telah menyampaikan total 73 komitmen untuk menjaga kesehatan laut.

Konservasi Indonesia Bersama Sumatra Rainforest Institute (SRI) memulai upaya restorasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di area terdampak bencana seluas 159 hektare (ha) di Desa Aek Haminjon, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Restorasi bentang alam ekosistem Batang Toru ini difokuskan pada pengembalian fungsi vegetasi dan stabilitas ekologis habitat orang utan Tapanuli.

Sundaland Program Director Konservasi Indonesia Jeri Imansyah mengatakan model pengelolaan partisipatif ini dirancang untuk mengintegrasikan target perlindungan habitat satwa liar sekaligus keberlanjutan sumber penghidupan pertanian di Desa Aek Haminjon. Restorasi dilakukan dengan target penanaman 35 ribu hingga 49 ribu komoditas utama, seperti pohon kopi, karet, cokelat, dan durian.

"Mayoritas penduduk Desa Aek Haminjon menggantungkan hidup pada aktivitas pertanian, perkebunan, serta pemanfaatan hasil hutan. Wilayah ini memegang posisi yang sangat strategis dalam konservasi karena berbatasan langsung dengan Cagar Alam Dolok Sipirok di Blok Timur Ekosistem Batang Toru," ujar Jeri dalam pernyataan resmi, Kamis (18/6).

Kawasan tersebut merupakan rumah bagi orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), yang kini berstatus terancam punah (critically endangered) menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). Saat ini populasi global orang utan Tapanuli hanya sekitar 800 individu.

Citra Satelit Identifikasi Adanya Deforestasi

Jeri mengatakan pengamatan citra satelit mengidentifikasi adanya deforestasi seluas kurang lebih 11 ha di wilayah yang berbatasan langsung dengan desa akibat aktivitas manusia dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.

Penurunan tutupan vegetasi ini memicu ancaman serius berupa penurunan kualitas lingkungan, peningkatan laju erosi, serta pengikisan luasan habitat produktif bagi satwa liar dilindungi.

“Pentingnya pemulihan bagi wilayah Desa Aek Haminjon didasari atas fungsinya yang vital sebagai habitat satwa liar di zona penyangga kawasan konservasi seperti orang utan Tapanuli, harimau Sumatra, tapir, trenggiling, serta berbagai jenis fauna yang memiliki nilai konservasi tinggi,” ujarnya.

Proyek restorasi ini melalui serangkaian tahapan teknis ilmiah demi memastikan efektivitas dampak jangka panjang. Tahapan tersebut dimulai dari penyediaan data dasar kondisi tutupan lahan berbasis foto udara, kemudian dilanjutkan dengan survei keanekaragaman hayati vegetasi sebagai pembanding evaluasi pascatanam.

Direktur SRI Dony Saputra menyebutkan berdasarkan hasil survei yang terhimpun sejak tahun 2020, kehilangan tutupan hutan merupakan faktor utama penyebab longsor dan banjir serta penurunan populasi satwa selain fragmentasi dan perburuan.

"Oleh karena itu, intervensi pengayaan lahan perkebunan masyarakat ini menjadi strategi konservasi yang sangat aman, sebab memulihkan kualitas ekologi tanpa mengorbankan ketahanan pangan warga, sekaligus komitmen bersama masyarakat untuk menjaga batas cagar alam secara hukum adat,” kata Dony.

Restorasi Dibagi Menjadi Dua Zona

Restorasi dilakukan secara bertahap. Zona pertama adalah area dengan tingkat gangguan tinggi yang dicirikan oleh tutupan lahan terbuka seperti kebun karet tua dan lahan jagung yang minim pohon besar. Adapun zona kedua berupa area dengan tingkat gangguan rendah yang berbentuk hutan sekunder relatif rapat namun tetap memerlukan intervensi vegetasi. Pembagian ini menjadi basis penentuan intensitas pengayaan lahan, di mana kebutuhan bibit berkisar antara 200 hingga 400 batang per hektare.

Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan kolaborasi pemulihan ekosistem berbasis komunitas ini adalah sebuah formulasi kebijakan yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan pulihnya fungsi ekologis habitat satwa di Desa Aek Haminjon, diharapkan keanekaragaman hayati endemik yang berstatus kritis dapat hidup berdampingan secara aman dengan manusia," ujar Gus Irawan.

Menurutnya upaya restorasi di Desa Aek Haminjon ini menjadi model percontohan penting bagaimana pengelolaan kawasan penyangga cagar alam seharusnya dilakukan secara partisipatif.

"Pelibatan aktif kelompok masyarakat melalui skema kesepakatan konservasi masyarakat sejak tahap perencanaan, pembibitan, penanaman, hingga pengawasan ke depan diharapkan mampu menghasilkan ekonomi berkelanjutan bagi desa setempat,” kata Gus Irawan.

BOGOR - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui perubahan kepengurusan Yayasan Bangun Ekosistem Bahari. Dengan legalitas baru ini, yayasan yang fokus pada pelestarian laut dan pemberdayaan nelayan ini siap menjalankan tiga program prioritas yakni, perikanan berkelanjutan, penguatan ekonomi pesisir, dan konservasi habitat laut.

Yayasan Bangun Ekosistem Bahari kini resmi mengantongi pengakuan hukum penuh dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-0063337 yang diterbitkan pada 11 Juni 2026. Langkah ini menandai babak baru bagi yayasan yang selama nyaris dua tahun bergerak di garis depan pelestarian ekosistem bahari.

Perubahan signifikan terjadi dalam struktur kepengurusan yayasan yang berkedudukan di Kota Bogor ini. Pergantian susunan pengurus tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris Rida Widyati, di Kota Bogor pada 9 Juni 2026.

Kini, Dewan Pembina diketuai oleh Abdul Halim, sementara Dewan Pengurus dipimpin Ratna Widiasari dengan didampingi Sekretaris Aydul Fikri Ramadhani dan Bendahara Muhamad Yusuf. Adapun posisi Pengawas dipegang oleh Lim Ping Ming selaku Ketua.

Pembina Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Abdul Halim menegaskan pembaruan kepengurusan ini bukan sekadar formalitas administratif.

"Perubahan ini dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, demi memastikan seluruh aktivitas yayasan berjalan dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Lihat video: Sampah Kiriman Cemari Laut Marunda Kepu, Nelayan Terancam Rugi



Abdul Halim juga menekankan seluruh aktivitas, program, dan kerja sama yang mengatasnamakan Yayasan Bangun Ekosistem Bahari wajib berada dalam koordinasi kepengurusan yang telah tercatat resmi di Kementerian Hukum. "Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yayasan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, demi menjaga kepercayaan publik serta mitra yang telah bersama kami," ucapnya.

Berdiri sejak 1 Juli 2024, yayasan ini telah menorehkan berbagai program nyata di lapangan. Mulai dari pelatihan literasi keuangan bagi istri nelayan, pendidikan karakter untuk anak-anak pesisir, pengelolaan limbah hasil laut berbasis ekonomi sirkular, hingga restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove.

“Dengan status hukum yang tetap yayasan berkomitmen memperkuat tiga pilar strategis. Pertama, perikanan berkelanjutan yang menjamin ketersediaan stok ikan jangka panjang. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar nelayan tak lagi terjerat kemiskinan. Ketiga, konservasi habitat laut melalui perlindungan ekosistem kritis seperti terumbu karang dan padang lamun,” tegasnya.

Dalam menjalankan misi besarnya, Yayasan Bangun Ekosistem Bahari tidak bergerak sendiri. Mereka didukung penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta bermitra dengan lembaga internasional bergengsi seperti USAID, UNDP, dan Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

“Dengan legalitas yang kini telah diperbarui, yayasan menyatakan siap menjalankan program-program strategis di bidang kelautan dan lingkungan hidup secara lebih terstruktur dan profesional.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang lebih adil, lestari, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi di Indonesia guna menjaga fungsi ekologis dan perlindungan kawasan.

“Pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi. Ini bukan komersialisasi kawasan konservasi. Fungsi ekologis taman nasional tetap menjadi prioritas, sementara skema pembiayaan, kemitraan, jasa lingkungan, filantropi, maupun instrumen pasar harus menjadi alat pendukung untuk memperkuat perlindungan kawasan dan spesies,” kata Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah Indonesia pun, lanjut dia, membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut diarahkan untuk menyusun kerangka, strategi, dan instrumen pembiayaan inovatif bagi pengelolaan taman nasional dan konservasi spesies ikonik pada periode 2026–2030.

Beberapa taman nasional yang menjadi perhatian antara lain Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, dan Rinjani, serta lanskap spesies ikonik di Aceh dan Jambi.

Adapun sejumlah instrumen yang sedang dijajaki antara lain pembiayaan berbasis karbon, foster sponsorship untuk satwa liar, skema one company one species, species bond, pembayaran jasa lingkungan, serta bentuk kemitraan lainnya.

Wamenhut Rohmat mengatakan, seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies, kapasitas polisi kehutanan dan ranger, sistem pemantauan, serta manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan, termasuk masyarakat hukum adat.

Selain itu, Wamenhut juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengembangan pembiayaan inovatif.

Setiap dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, investor berdampak, maupun mitra teknis harus dilakukan secara terbuka, kredibel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mendorong pembiayaan iklim yang kredibel, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional.

Upaya tersebut, lanjut Rohmat, juga sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai salah satu tulang punggung pengendalian emisi gas rumah kaca.

“Melalui penguatan kawasan konservasi, perlindungan hutan alam, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan gambut dan mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indonesia menunjukkan bahwa komitmen iklim diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali mengonservasi hutan dan memberdayakan masyarakat melalui program Pesraman Agung.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan program Pesraman Agung hadir sebagai model pemberdayaan berbasis konservasi hutan lindung yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh di kawasan Hutan Bambu Sandan, Tabanan, Bali.

"Program ini dirancang untuk membuktikan bahwa konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan," jelasnya.

Melalui kolaborasi yang melibatkan 17 pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta, program ini sukses memberikan dampak nyata bagi masyarakat penjaga hutan di sekitar kawasan.

"Kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa transisi energi yang berkelanjutan harus inklusif dan menyentuh untuk kehidupan nyata masyarakat," ujarnya.

Bernadus melanjutkan salah satu keberhasilan utama program ini adalah terwujudnya akses air yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sebanyak 55 kepala keluarga kini menikmati akses air bersih, sementara 86 petak lahan pertanian seluas 74 hektare mendapatkan akses irigasi yang memadai.

Inovasi teknologi berupa hybrid water pump system dan pompa hidran menjadi tulang punggung sistem pengelolaan air yang berkelanjutan dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses.

Pada aspek lingkungan, Hutan Bambu Sandan telah berkontribusi dalam penyerapan karbon hingga 42.875,81 ton CO2.

Program ini juga melakukan penanaman dan pengayaan vegetasi melalui ratusan bibit bambu dan pohon buah untuk mendukung pemulihan ekosistem hutan lindung.

Sebanyak 253 petani turut merasakan manfaat dari program adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim yang dijalankan secara terpadu.

Bernadus menambahkan program Pesraman Agung juga mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan kerajinan dan anyaman bambu, wisata edukasi, pertanian, serta peternakan.

Pemanfaatan material bekas perusahaan seperti palet kayu dan pelet sampah turut memperkuat prinsip ekonomi sirkular dalam program ini.

Selain itu, program ini secara aktif mendorong pelestarian nilai budaya Bali sekaligus melahirkan kader-kader penggerak lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Hingga saat ini, lebih dari 200 orang telah memanfaatkan kawasan Hutan Bambu Sandan sebagai lokasi edukasi, konservasi, dan penelitian, menegaskan posisi program ini sebagai model rujukan pemberdayaan berbasis lingkungan di Bali.

"Melalui Program Pesraman Agung, PLN Indonesia Power terus memperkuat perannya sebagai pelopor transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap prinsip ESG (Environmental, Social, dan Governance)dan SDGs (Sustainable Development Goals)," sebut Bernadus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG SELATAN - Kondisi kawasan konservasi Situ Rompong kian memprihatinkan. Situ yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu luasnya terus menyusut ekstrem dari awalnya 12,56 hektare kini tinggal sekitar 1,7 hektare.

Total luas awal 12,56 hektare itu terdiri dari 6,01 hektare luasan air serta 6,5 hektare berupa sempadan. Kawasan tersebut tercatat sebagai aset negara sebagaimana disebut dalam Peta Rempoa tahun 1928 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3114. Namun kini di sekelilingnya, Situ Rompong kian dihimpit banyak bangunan.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong berupaya agar fungsi Situ dikembalikan sebagaimana awalnya. Berbagai langkah telah tempuh, termasuk terakhir menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. Terbaru, mereka yang tergabung dalam Aliansi Warga Situ Rompong Bersatu untuk menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangsel, Kamis (11/6/2026).

Dalam tuntutannya, warga meminta Kejaksaan melakukan pengusutan atas dugaan maladminsitrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan korupsi atas alih fungsi lahan di kawasan Situ Rompong. Warga menilai, terdapat kejanggalan dalam penerbitan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area itu hingga berujung sengketa yang menyebabkan 4 warga menjadi tersangka penyerobotan lahan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," kata kuasa hukum warga, Bambang Pujo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Mereka juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa mengecek kembali keabsahan SHGB yang terlanjur sudah diterbitkan pada tahun 2023 silam hingga memicu polemik.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung mengatakan, pihaknya menjamin bahwa semua pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti. Asalkan semua pelaporan ditempuh sebagaimana ketentuannya.

"Jangan khawatir, karena sampai dengan saat ini ada 40 aduan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tangsel, dan semuanya diselesaikan dengan baik dan benar. Tidak ada yang tebang pilih, saya pastikan," tegas Ronny.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangsel, Seto Apriyadi menyatakan akan segera membentuk tim bersama di mana di dalamnya melibatkan warga sekitar, pemerintah provinsi hingga kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pemilik kawasan konservasi untuk menangani persoalan ini.

"Kita di sini sepakat pak, saya mau buat tim. Saya tidak mau gegabah terhadap case ini, bapak-bapak nanti akan saya ajak dalam tim kami," sebut Seto.