Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi di Indonesia guna menjaga fungsi ekologis dan perlindungan kawasan.

“Pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi. Ini bukan komersialisasi kawasan konservasi. Fungsi ekologis taman nasional tetap menjadi prioritas, sementara skema pembiayaan, kemitraan, jasa lingkungan, filantropi, maupun instrumen pasar harus menjadi alat pendukung untuk memperkuat perlindungan kawasan dan spesies,” kata Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah Indonesia pun, lanjut dia, membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut diarahkan untuk menyusun kerangka, strategi, dan instrumen pembiayaan inovatif bagi pengelolaan taman nasional dan konservasi spesies ikonik pada periode 2026–2030.

Beberapa taman nasional yang menjadi perhatian antara lain Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, dan Rinjani, serta lanskap spesies ikonik di Aceh dan Jambi.

Adapun sejumlah instrumen yang sedang dijajaki antara lain pembiayaan berbasis karbon, foster sponsorship untuk satwa liar, skema one company one species, species bond, pembayaran jasa lingkungan, serta bentuk kemitraan lainnya.

Wamenhut Rohmat mengatakan, seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies, kapasitas polisi kehutanan dan ranger, sistem pemantauan, serta manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan, termasuk masyarakat hukum adat.

Selain itu, Wamenhut juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengembangan pembiayaan inovatif.

Setiap dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, investor berdampak, maupun mitra teknis harus dilakukan secara terbuka, kredibel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mendorong pembiayaan iklim yang kredibel, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional.

Upaya tersebut, lanjut Rohmat, juga sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai salah satu tulang punggung pengendalian emisi gas rumah kaca.

“Melalui penguatan kawasan konservasi, perlindungan hutan alam, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan gambut dan mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indonesia menunjukkan bahwa komitmen iklim diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat arah kebijakan untuk tahun 2027 dalam upaya pelestarian hutan yang sejalan dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pada tahun 2027, setidaknya terdapat empat sasaran strategis Kemenhut.

“Pertama, peningkatan tutupan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati; lalu peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan,” kata Rohmat.

Lebih lanjut, sasaran strategis lainnya adalah peningkatan produksi barang dan jasa yang berasal dari hutan dengan prinsip keberlanjutan, dan perbaikan tata kelola birokrasi kehutanan.

Target-target tersebut, lanjut Rohmat, diharapkan didukung dengan anggaran Kemenhut pada tahun depan, dengan usulan pagu indikatif Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp7,142 triliun dengan target pendapatan atau penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(RAPBN) Tahun 2027 sebesar Rp8,004 triliun.

Wamenhut mengatakan anggaran 2027 tersebut terbagi menjadi tiga program, diantaranya Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,264 triliun atau 59,71 persen; Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp2,740 triliun atau 38,37 persen; dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp137,14 miliar atau 1,92 persen.

“Dengan komposisi belanja Kementerian Kehutanan di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan sumbangan ekonomi bagi negara,” kata Rohmat.

Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp6,23 triliun yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan hutan di daerah, penambahan Polisi Kehutanan (Polhut), pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengentasan kemiskinan ekstrem, rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.

Selanjutnya, pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran tersebut akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menilai peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial menjadi penting sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa saat ini keberhasilan perhutanan sosial ke depan tidak lagi diukur dari bertambahnya luasan izin semata.

“Tantangan kita sekarang bukan lagi sekadar menambah luasan perhutanan sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaannya, mengoptimalkan lahan melalui agroforestri, memperkuat kelembagaan kelompok, memperluas akses pasar, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” kata Rohmat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun terus mendorong pengembangan agroforestri melalui Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE).

Program ini, lanjut Rohmat, memberikan dukungan bibit dan pendampingan kepada kelompok tani hutan untuk mengembangkan komoditas kehutanan dan pertanian secara terpadu.

Menurutnya, agroforestri merupakan solusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan fungsi ekologis kawasan hutan.

“Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan,” ujarnya.

Adapun hingga Mei 2026 Kemenhut telah memberikan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial yang melibatkan lebih dari 1,43 juta kepala keluarga dan didukung oleh lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Selain itu, Wamenhut juga menyoroti peluang besar yang dapat dimanfaatkan kelompok perhutanan sosial dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, swasembada energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, produk-produk agroforestri dan hasil usaha masyarakat desa hutan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok program-program tersebut.

Selain itu, Rohmat mengatakan bahwa Kemenhut bersama Kementerian Pertanian (Kementan) tengah memperkuat sinergi pemanfaatan lahan perhutanan sosial guna mendukung program swasembada pangan nasional tanpa harus membuka kawasan hutan.

“Yang kita dorong bukan pelepasan kawasan hutan, tetapi optimalisasi lahan yang sudah memiliki akses kelola melalui perhutanan sosial sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga fungsi hutan,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mendukung pengembangan pertanian yang tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan perkembangan teknologi.

“Ke depan kami dari Kementerian Kehutanan siap untuk mendukung dan siap untuk berkolaborasi untuk kita pulihkan ekosistem tetapi juga kita bisa mewujudkan swasembada pangan,” kata Wamenhut Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebagai langkah konkret, ia mengatakan optimalisasi pemanfaatan lahan juga menjadi perhatian, khususnya pada area yang tidak berhutan.

“Lahan yang masih terbuka, tidak berhutan itu kemudian bisa dioptimalkan sebagai sumber benih, hilirisasi pertanian, dan konsep agroforestri yang menjadi salah satu program prioritas kami di Kementerian Kehutanan,” ujar dia.

Hal itu untuk menindaklanjuti Rapat Pembahasan Pengembangan Pertanian Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Kawasan Danau Toba yang diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di kawasan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2), Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, awal pekan ini.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya integrasi seluruh ekosistem, mulai dari lahan, teknologi, sumber daya manusia, hingga kemitraan global untuk mempercepat transformasi pertanian berbasis teknologi di kawasan strategis.

Pembahasan mencakup pengembangan komoditas strategis seperti bawang putih serta penguatan sistem pertanian berbasis data melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Pendekatan itu, lanjut Rohmat, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan.

Selain itu, pemanfaatan AI juga didorong dalam sistem pengumpulan dan analisis data pertanian secara real-time guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

“Melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan dukungan teknologi, pemerintah mendorong pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai model pertanian modern yang terintegrasi, produktif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengajak seluruh pihak mendukung pengembangan perhutanan sosial sebagai strategi nasional membangun hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Ia menegaskan Kementerian Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, tidak dapat bekerja sendiri dalam memperluas dampak program, sehingga kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan.

"Jadi, kami ini dari Kementerian Kehutanan terutama dari Ditjen (Direktorat Jenderal) Perhutanan Sosial, kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami butuh kolaborasi," kata Wamenhut saat menutup acara Lesson Learned Workshop bertajuk "Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera" di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan hingga kini, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia melalui berbagai skema pengelolaan baik itu hutan desa, hutan kemasyarakatan, atau hutan adat.

Namun, ia mengakui kapasitas pendampingan masih terbatas karena hanya terdapat 14 unit pelaksana teknis (UPT) Balai Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia untuk mendukung penerima persetujuan.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, dan penggerak komunitas turut memperkuat pendampingan agar pengelolaan hutan berjalan produktif dan berkelanjutan.

Menurutnya, perhutanan sosial bukan sekadar program akses lahan, tetapi strategi membangun ketahanan terhadap krisis iklim, mengurangi risiko bencana, sekaligus membuka peluang ekonomi lebih adil.

Ia menambahkan keberlanjutan hanya tercapai bila kelompok perhutanan sosial mampu menembus rantai nilai yang adil, sehingga produksi tidak berhenti di tingkat hulu.

Lebih lanjut dia mengatakan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut telah melakukan pemadanan data kepala keluarga penerima persetujuan perhutanan sosial dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang merupakan bagian dari data tunggal sosial nasional.

Hasilnya menunjukkan sekitar 60 hingga 70 persen penerima berada pada kelompok desil 1 dan 2, sehingga termasuk kategori masyarakat berpendapatan rendah yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya guna mendukung pengentasan kemiskinan.

"Jadi termasuk yang memang harus kita tingkatkan kesejahteraannya agar kemiskinan bisa kita entaskan," tegasnya.

Ia berharap kolaborasi yang terbangun tidak berhenti pada forum itu, melainkan terus diperkuat demi mempercepat kemajuan perhutanan sosial di seluruh Indonesia.

"Kami butuh kolaborasi dari pemerintah daerah, dari NGO, mitra pembangunan, penggerak masyarakat dan lain-lain untuk bersama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menerima persetujuan lahan perhutanan sosial," kata Wamenhut.

"Termasuk juga masyarakat adat yang selama ini menunjukkan kearifan lokalnya di dalam pelestarian kawasan hutan," tambahnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan sektor kehutanan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

“Luas kawasan hutan Indonesia dan kekayaan biodiversitas menjadikan sektor kehutanan sebagai pilar penting, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi pembangunan ekonomi, sosial dan pertahanan regional,” kata Rohmat di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan hal itu membuat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim dan berbagai dinamika yang menyertai.

Oleh karena itu, ia mengatakan arah kebijakan hutan Indonesia menempatkan keberlanjutan, keadilan dan tata kelola yang baik sebagai fondasi utama.

“Kita ingin memastikan bahwa hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan ekonomi kehutanan tumbuh secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Rohmat.

Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan arah yang jelas melalui agenda pengelolaan hutan berkelanjutan dan target FOLU Net Sink 2030 yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai kontributor utama penurunan emisi nasional.

“Target ini hanya dapat dicapai jika kita secara konsisten memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak, membuka akses ekonomi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta memastikan pengaturan pasar terhadap produk kehutanan yang lestari,” ujar dia.

Lebih lanjut Rohmat mengatakan kerja sama antara para pemangku kepentingan pun menjadi sangat penting, baik di tingkat nasional dan global.

Salah satu kerja sama yang sudah berjalan secara berkesinambungan adalah antara Indonesia dengan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris melalui program Multistakeholder Forestry ProgrammePhase 5 (MFP 5).

Momentum program MFP 5, menurut dia, juga semakin kuat karena berlangsung seiring dengan penguatan dukungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.

“Kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk mendukung capaian FOLU Net Sink 2030 serta menegaskan peran penting hutan bagi iklim, alam, perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan tujuan pembangunan,” kata Rohmat.

Pendekatan itu, lanjutnya, harus tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan terutama pelaku usaha skala kecil, perhutanan sosial, dan masyarakat di sekitar hutan.

“Pemerintah memerlukan masukan konstruktif dari masyarakat sipil. Dunia usaha memerlukan kepastian sistem dan insentif keberlanjutan. Akademisi menyediakan basis pengetahuan dan inovasi. Mitra pembangunan memperkuat kapasitas dan pembelajaran global, dan masyarakat di tingkat tapak adalah pelaku utama pengelolaan hutan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengungkapkan luas lahan perkebunan sawit yang terbangun dalam kawasan hutan tercatat mencapai 3,32 juta hektare.

"Luas sawit terbangun dalam kawasan hutan seluas 3,32 juta hektare," kata Wamenhut dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Rohmat menjelaskan angka tersebut bersifat dinamis karena pendataan terus berjalan, bahkan pada perkembangan terakhir luasan sawit dalam kawasan hutan teridentifikasi mendekati empat juta hektare di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total luasan tersebut, sawit terbangun berada di kawasan hutan konservasi seluas 0,68 juta hektare dan hutan lindung seluas 0,15 juta hektare.

Selain itu, sawit terbangun juga ditemukan di hutan produksi tetap seluas 1,48 juta hektare serta hutan produksi terbatas dengan luasan mencapai 0,5 juta hektare.

Sementara itu, sawit terbangun di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tercatat seluas 1,09 juta hektare berdasarkan pemetaan dan verifikasi lapangan Kementerian Kehutanan.

Rohmat menyampaikan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 1,5 juta hektare dari penguasaan ilegal di berbagai wilayah.

Dari luasan tersebut, kawasan konservasi seluas 688.427 hektare telah diserahkan kembali kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan ekosistem secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kementerian Kehutanan bersama Satgas PKH terus melakukan pengendalian penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan," ucapnya.

Untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan, Kementerian Kehutanan mengintegrasikan data geospasial nasional melalui platform Jaga Rimba sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan.

Sistem Jaga Rimba dilengkapi early warning system berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mendeteksi dini potensi deforestasi serta kebakaran hutan di seluruh Indonesia.

Ke depan, kata dia, Kementerian Kehutanan juga akan bekerja sama dengan penyedia layanan komunikasi untuk menerapkan WhatsApp blasting kepada unit pelaksana teknis (UPT) di lokasi terdeteksi deforestasi atau kebakaran.

Selain penguatan sistem, Kementerian Kehutanan mengusulkan pembentukan 35 pusat koordinasi wilayah kehutanan guna memperkuat fungsi koordinasi dan integrasi di tingkat lapangan.

Penguatan penegakan hukum juga diusulkan melalui penambahan unit pelaksanaan teknik (UPT) Balai Penegakan Hukum dan Pengendalian Kebakaran Hutan dari 10 menjadi 24 unit.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat respons positif, dengan pembahasan lanjutan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), namun terap menyesuaikan kemampuan anggaran negara.

"Kami diminta untuk berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, dan saat ini sedang dibahas antara tim dari Kementerian Kehutanan dengan Menpan RB," ucapnya.

Pihaknya juga mengusulkan penambahan personel Polisi Kehutanan yang saat ini berjumlah 4.800 orang terdiri dari 3.100 Kementerian Kehutanan dan 1.700 orang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia dengan rasio saat ini satu orang mengamankan 26.000 hektare.

"Kami mengusulkan penambahan kurang lebih 21.000 personel polisi hutan dengan rasio 1 banding 5.000 hektare yang nantinya juga akan didukung dengan penggunaan drone untuk memudahkan pemantauan di lapangan," kata Wamenhut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah tengah mengaudit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusul banjir yang melanda wilayah tersebut pada periode lalu.

"Saat ini sedang mengaudit 24 PBPH pada tiga provinsi terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Wamenhut dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Meski tidak merinci detail hasil pemeriksaan, Kementerian Kehutanan menegaskan audit mencakup puluhan PBPH di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir besar.

Selain audit, Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare nasional di berbagai wilayah Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

"Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH yang berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia," ucapnya.

Pencabutan izin tersebut menjadi bagian penataan tata kelola kehutanan untuk memperbaiki fungsi ekologi, mencegah kerusakan lingkungan, serta menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang di kawasan hutan rentan seluruh Indonesia.

Bersama Satgas PKH, tambah Wamenhut, Kementerian Kehutanan berkomitmen merebut kembali kawasan hutan dari sawit dan tambang ilegal guna memastikan kepastian hukum serta keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat lokal dan generasi mendatang.

Hingga saat ini, rapat antara jajaran Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI masih berlanjut, yang mana rapat itu diagendakan berakhir hingga pukul 18.00 WIB, sejak dimulai pada pukul 13.30 WIB.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan pemerintah tidak tinggal diam terhadap para pembalak liar sehingga Kementerian Kehutanan mengaudit kembali izin pemanfaatan hutan seperti HPH dan IUPHHK-HTI yang diberikan kepada 24 perusahaan.

Pras, sapaan populer Prasetyo, menjelaskan audit itu dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin untuk memanfaatkan hutan di Sumatera oleh negara itu tidak melanggar aturan, termasuk tidak melakukan pembalakan, yang diyakini ikut memperparah dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12), sebagaimana dikutip dari tayangan yang diterima, Selasa.

Pras melanjutkan tidak hanya menyasar korporasi, pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mengingat pelaku pembalakan liar tidak hanya perusahaan tetapi juga dapat perorangan.

"Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga," ujar Pras.

Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan menilai parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya karena fenomena cuaca ekstrem, melainkan juga karena pembalakan liar yang terjadi bertahun-tahun di hutan-hutan Sumatera.

Penilaian itu muncul, salah satunya karena gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan-potongan rapi yang ikut terbawa oleh banjir bandang dan mengepung pemukiman-pemukiman dan jalan-jalan utama.

Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada bulan lalu (25/11) menyebabkan seribuan lebih orang meninggal dunia, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Perdekatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan dan energi tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekosistem dan pengurangan kemiskinan di sekitar kawasan hutan,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mendukung swasembada pangan melalui pemanfaatan perhutanan sosial berbasis agroforestri dengan pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan produksi, nilai tambah ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

"Dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, kami mendorong beberapa skema kebijakan antara lain, optimalisasi perhutanan sosial dengan pola agroforestri," kata Wamenhut dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan, perhutanan sosial menjadi instrumen penting mendukung swasembada pangan nasional melalui optimalisasi kawasan hutan secara berkelanjutan, adil, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah mendorong optimalisasi perhutanan sosial dengan pola agroforestri, mengombinasikan tanaman kehutanan dan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem hutan.

Selain agroforestri, Kementerian Kehutanan mengoptimalkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPPH) melalui pola multiusaha kehutanan agar kawasan hutan produktif, bernilai ekonomi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Skema ketiga yang dikembangkan adalah optimalisasi kawasan hutan bertutupan lahan rendah melalui Kebijakan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sebagai solusi pemanfaatan hutan produktif berkelanjutan.

Ia menuturkan, perhutanan sosial ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029 melalui program ketahanan pangan berbasis masyarakat dengan target pengembangan sekitar 1,1 juta hektare nasional.

Target pengembangan perhutanan sosial tersebut tersebar di 36 provinsi, 324 kabupaten/kota, serta lebih dari tiga ribu desa yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan.

Selama sembilan tahun terakhir, Kementerian Kehutanan telah memberikan persetujuan pemanfaatan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial.

Program tersebut telah menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Melalui perhutanan sosial, masyarakat memperoleh akses legal mengelola hutan dengan pola agroforestri, silvopastura, agro-silvofishery, serta berbagai bentuk pemanfaatan ramah lingkungan lainnya secara berkelanjutan.

"Perdekatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan dan energi tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekosistem dan pengurangan kemiskinan di sekitar kawasan hutan," kata Wamenhut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) bersama Program Lingkungan PBB (United Nations Environment Programme/UNEP) memperkuat kerjasama sektor kehutanan dan lingkungan hidup global.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyatakan, pada Oktober 2024, sebelum transisi kelembagaan, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UNEP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Meski MoU tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan pasca-transisi, Wamenhut menegaskan bahwa kesepakatan tersebut menjadi fondasi kuat untuk melanjutkan dan memperluas kolaborasi di bidang kehutanan.

“Kami memandang kerja sama antara Indonesia dan UNEP sebagai langkah penting untuk memperkuat aksi global dalam perlindungan hutan, mitigasi perubahan iklim, serta pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Rohmat Marzuki saat pertemuan dengan Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, di Kantor UNEP, dalam rangkaian kegiatan COP-30 Belem, Brasil.

Menurut dia, terdapat tiga prioritas strategis Kementerian Kehutanan, antara lain penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan model multiusaha kehutanan, dan percepatan pengakuan dan pemberdayaan hutan sosial dan hutan adat

Meski demikian, dia menegaskan bahwa Program FOLU Net Sink 2030 tetap menjadi agenda strategis nasional untuk mencapai net zero emission di sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.

Wamenhut menekankan pentingnya dukungan UNEP dalam memperkuat pelaksanaan program ini, terutama pada bidang restorasi hutan dan lahan gambut, peningkatan sistem MRV, safeguards lingkungan dan sosial, pengembangan kapasitas, serta pembiayaan inovatif untuk REDD+.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen juga mengungkapkan visi Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai Pusat dan Pasar Karbon Global, dengan memanfaatkan potensi besar hutan tropis sebagai pusat inovasi, pertukaran pengetahuan, dan investasi berkelanjutan berbasis karbon.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama melalui International Tropical Peatlands Center (ITPC).

Ke depan, ITPC diharapkan memperluas perannya dalam metodologi penghitungan karbon, pencegahan kebakaran gambut, serta model penghidupan berbasis restorasi, selaras dengan agenda FOLU Net Sink 2030 dan misi global UNEP.

"Kami yakin kemitraan yang diperbarui antara Indonesia dan UNEP akan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam aksi kehutanan dan iklim global," demikian Wamenhut Rohmat

​​​​​​​

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat integritas dan kolaborasi global dalam pengembangan pasar karbon.

Terkait hal itu, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan Indonesia menyambut baik semangat kolaborasi yang diusung oleh Coalition to Grow Carbon Markets dan mendukung Shared Principles yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan pemerintah dalam memastikan integritas tinggi dalam pemanfaatan kredit karbon.

"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra untuk memastikan bahwa pasar karbon benar-benar berintegritas tinggi, tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar dia pada acara Coalition to Grow Carbon Markets yang diselenggarakan di Paviliun Singapura, COP30 UNFCCC, Belem, Brasil.

Pada kesempatan itu, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada negara-negara penggagas Coalition to Grow Carbon Markets atas kepemimpinannya dalam memajukan pasar karbon global yang kredibel dan transparan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Singapura selaku Ketua Bersama Koalisi atas penyelenggaraan acara yang mendorong aksi bersama untuk memobilisasi pembiayaan sektor swasta melalui pasar karbon,” katanya.

Sebagai bagian dari semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi Kenya, Inggris, Singapura, Prancis, dan Panama atas perannya dalam membentuk Koalisi tersebut.

Indonesia, lanjutnya, menilai inisiatif ini penting untuk mempercepat aksi iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk memastikan bahwa pasar karbon bersifat kredibel, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Wamenhut menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arsitektur pasar karbon nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kuat, inklusif, dan terhubung secara global.

"Strategi kami jelas yaitu memastikan kejelasan aturan, menyelaraskan standar Measurement, Reporting, and Verification (MRV) nasional dengan praktik global, serta menarik investasi untuk mendukung solusi mitigasi berbasis alam," ujar Wamenhut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan upaya penyuluhan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan salah satu program prioritas pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini senada dengan aturan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

“Koperasi berfungsi sebagai wadah kolektif bagi para penyuluh kehutanan, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan masyarakat desa hutan untuk memperkuat akses permodalan, meningkatkan daya saing produk hasil hutan, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal,” ujar Wamenhut Rohmat.

Lebih lanjut, ia menilai hal ini penting mengingat KTH cukup berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kemenhut, nilai transaksi ekonomi (NTE) yang dihasilkan oleh KTH per Selasa (21/10) adalah sebesar Rp3,018 triliun.

Angka ini juga senada dengan kinerja program Perhutanan Sosial, di mana Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) dalam periode yang sama tercatat sebesar Rp1,005 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ada dan dibina.

“NTE KTH dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh kehutanan dalam pendampingan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non-swasta,” kata Rohmat.

Peran penyuluh kehutanan, lanjut dia, sangat berperan dalam capaian NTE KTH yang berasal dari aktivitas ekonomi 10.094 KTH, yang turut didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya masyarakat, dan 883 penyuluh swasta.

“Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dari 3.146 kelompok yang didampingi 2.137 pendamping, di mana 58,8 persennya adalah penyuluh kehutanan,” ujar dia.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan peningkatan NTE KTH setiap tahunnya melalui penguatan kelola usaha dan pembinaan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Kemenhut berkomitmen terus meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan, termasuk dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Kemenhut pun telah menghadirkan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta dengan tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan”.

“Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan investasi jangka panjang yang lambat laun mengubah perilaku masyarakat,” kata Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025