Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (7/5), mulai dari KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng, hingga Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.

KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Selengkapnya baca di sini.

Menkeu Purbaya bidik insentif kendaraan listrik diterapkan mulai Juni

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Bahlil dampingi Prabowo bahas interkoneksi listrik di KTT ASEAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu-isu strategis sektor energi, salah satunya interkoneksi tenaga listrik lintas negara di kawasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48.

"Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama energi ASEAN guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

BI catat "inflow" asing capai 3,3 miliar dolar AS selama April

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.

Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Selengkapnya baca di sini.

Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi mencabut dua Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) imbas kematian dua ekor gajah di kawasan Seblat, Bengkulu.

“Ditemukan ada dua ekor gajah yang meninggal. Oleh karena itu, saya akan mencabut PBPH PT API (Anugerah Pratama Inspirasi) dan PT BAT (Bentara Alam Timber),” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan kajian mendalam terkait kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terhadap 13 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan di Sumut buntut bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025.

Bobby menyebut kebijakan PBPH perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten dan 1 (satu) kota di Sumut itu akan menimbulkan dampak luas di masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga sosial.

“Jadi ada sekitar 11.000 pekerja yang terdampak karena [pencabutan] PBPH ini,” ujar Bobby dalam Sosialisasi PBPH di Medan, dikutip Jumat (17/4/2026).

Diungkapkan Bobby, sebelumnya pihaknya menerima perwakilan aliansi pekerja dari 13 perusahaan terkait yang menyampaikan aspirasi soal kepastian hidup kurang lebih 29.000 masyarakat yang terdampak jika pencabutan PBPH dilakukan.

Bobby menyampaikan dampak dari implementasi kebijakan akan langsung dirasakan daerah. Dia pun meminta Kementerian LHK mempertimbangkan nasib para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada perusahaan.

Di sisi lain, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak sejalan dengan skema pengelolaan Perhutani, Perum yang bakal melanjutkan pengelolaan perusahaan yang dicabut PBPH nya oleh LHK. Seperti halnya perusahaan tambang (PT Agincourt Resources) dan pembangkit listrik (PT North Sumatra Hydro Energy). Belum lagi potensi konflik akibat saling klaim dan penjarahan atas nama masyarakat.

Dia menekankan pentingnya antisipasi konflik sosial yang mungkin timbul, terutama jika pengelolaan lahan beralih ke Perhutani dan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Kami minta ini menjadi pembahasan juga, termasuk para bupati dan wali kota di Sumut bisa menyampaikan masukannya. Karena mereka yang tahu bagaimana masyarakatnya,” ujar Bobby.

Sementara itu Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian LHK Ardi Risman memaparkan sejumlah alasan pencabutan izin PBPH, antara lain lantaran tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administrasi dan teknis, tidak adanya aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, hingga upaya perbaikan tata kelola perizinan berusaha.

Menurutnya, langkah ini merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut yang menjadi episentrum penertiban PBPH.

“Kementerian mengharapkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ini,” ujar Ardi.

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, terdapat 13 perusahaan pemegang PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Sumatra Utara yang dicabut izinnya oleh Kementerian LHK per Januari 2026, serta 2 (dua) badan usaha non kehutanan. Berikut daftarnya:

1. PT Anugerah Rimba Makmur
2. PT Barumun Raya Padang Langkat
3. PT Gunung Raya Utama Timber
4. PT Hutam Barumun Perkasa
5. PT Multi Sibolga Timber
6. PT Panel Lika Sejahtera
7. PT Putra Lika Perkasa
8. PT Sinar Belantara Indah
9. PT Sumatera Riang Lestari
10. PT Sumatera Sylva Lestari
11. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
12. PT Teluk Nauli
13. PT Toba Pulp Lestari Tbk.
14. PT Agincourt Resources (IUP Tambang)
15. PT North Sumatra Hydro Energy (IUP PLTA).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan resmi mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), menyusul dugaan pelanggaran pengelolaan wilayah konsesi yang memicu kerusakan lingkungan dan memperparah dampak bencana banjir di Sumatra pada November 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik pada Selasa (10/2/2026), manajemen INRU telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan yang berisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Dengan begitu, PBPH milik Toba Pulp Lestari dinyatakan sudah tidak berlaku.

"Pada 10 Februari 2026, perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut manajemen Toba Pulp, pencabutan PBPH berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH," imbuh manajemen.

Namun demikian, perseroan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya dalam rangka menjaga dan melindungi aset-aset perseroan.

Saat ini, INRU sedang melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dampak Finansial

Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui masih melakukan evaluasi terhadap dampak keuangan yang mungkin timbul sebagai imbas dari pencabutan PBPH. Dampak tersebut belum dapat ditentukan secara pasti dan akan terus dipantau serta dikelola melalui langkah-langkah pengendalian biaya, pengelolaan likuiditas, dan optimalisasi aset.

Masa depan usaha INRU pun masih belum jelas. Namun manajemen menyatakan keyakinan mereka soal kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. INRU pun tengah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

“Oleh karena itu, laporan keuangan Perseroan tetap disusun dengan menggunakan asumsi kelangsungan usaha (going concern). Perseroan terus berupaya memastikan kelangsungan usaha serta berkonsultasi dan meminta arahan dari instansi-instansi terkait,” terang manajemen Toba Pulp Lestari.

Adapun, perseroan memperkirakan dampak penghentian kegiatan operasional signifikan terhadap kontraktor serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perseroan.

Laporan keuangan terbaru yang dipublikasi Toba Pulp Lestari untuk periode sembilan bulan pada 2025 mengungkap bahwa perusahaan mengantongi penjualan bersih sebesar US$59,67 juta atau sekitar Rp999,86 miliar (asumsi kurs Rp16.763 per dolar AS). Nilai ini turun 28,69% dibandingkan dengan Januari–September 2024 yang mencapai US$83,68 juta atau sekitar Rp1,40 triliun.

Adapun destinasi utama penjualan INRU adalah pasar domestik, dengan nilai US$57,11 juta. Pasar China menyusul di peringkat kedua dengan nilai US$2,20 juta dan India sebesar US$351.000.

Seturut dengan penjualan yang turun, INRU mencatatkan rugi bersih yang membengkak, dari US$2,12 juta per September 2024 menjadi US$12,08 juta pada pengujung September 2025.

Selain PBPH yang dicabut dan memaksa perusahaan menghentikan operasional intinya, Toba Pulp Lestari juga tengah menghadapi gugatan perdata dengan nilai sengketa sebesar Rp3,89 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal terkait proses hukum ini.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah belum menentukan apakah Perhutani dan Inhutani akan mengelola konsesi tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa wilayah konsesi yang dicabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pascabencana di Sumatera berpotensi akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perintah Pak Presiden bahwa kekayaan alam Indonesia itu semaksimal mungkin dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan oleh karena itu ada perintah agar kemarin yang dicabut itu nanti akan dikelola oleh Perhutani atau Inhutani," kata Menhut Raja Juli Antoni ditemui usai peluncuran Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode keempat di Jakarta, Kamis.

"Ini sekarang sedang proses administrasi," tambah Menhut.

Dia mengatakan bahwa pemerintah belum menentukan apakah Perhutani dan Inhutani akan mengelola konsesi tersebut. Pihaknya sendiri sudah melakukan komunikasi BUMN dan Danantara.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni memastikan akan memproses pencabutan izin 22 perusahaan yang memegang PBPH karena dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan.

"Atas petunjuk Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.168 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini," kata Menhut ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12).

Sebelumnya

, pada akhir Januari 2026, Istana Presiden mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin terhadap 28 perusahaan di Sumatera, karena diduga menjadi faktor penyebab banjir di Sumatera.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, sebanyak 22 perusahaan mengelola konsesi dengan PBPH, sementara enam perusahaan lainnya bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat sekitar kawasan hutan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengungkapkan kebijakan pemerintah melakukan pencabutan izin 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di tiga provinsi akan berdampak terhadap ekspor hasil hutan nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyatakan pemerintah mencabut izin 22 perusahaan pemegang PBPH seluas 1.010.991 ha di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai respond atas bencana hidrometeorologi.

"Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal ini berpotensi memperlemah ketahanan sosial-ekonomi di daerah yang selama ini bergantung pada aktivitas kehutanan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat .

Selain dampak ketenagakerjaan, Purwadi menilai, keberlanjutan rantai pasok industri kehutanan akan terhambat, mengingat industri kehutanan nasional saat ini sangat tergantung pada pasokan bahan baku kayu domestik.

Penurunan pasokan bahan baku dari hulu akan berdampak langsung pada proses produksi industri hilir, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja ekspor hasil hutan dan daya saing produk hasil hutan Indonesia.

Berdasarkan estimasi awal, lanjutnya, pencabutan izin PBPH di tiga provinsi di Sumatera tersebut, akan menyebabkan sekitar 19.000 orang kehilangan pekerjaan di sektor hulu dan hilir.

Selain itu menurunnya nilai perdagangan produk hasil hutan domestik, PNBP (penerimaan negara bukan pajak), pajak ekspor dan devisa ekspor sebesar 125,29 juta dolar AS per tahun.

"Valuasi ini belum memperhitungkan efek multiplier terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.

Purwadi menegaskan APHI menghormati upaya pemerintah dalam menata perizinan untuk memperbaiki tata kelola kehutanan nasional, namun demikian pihaknya mendorong agar evaluasi dan penertiban izin dilakukan secara terukur, objektif, dan memberi ruang pembinaan, sehingga tujuan perbaikan tata kelola tetap tercapai dengan meminimalkan dampak sosial-ekonomi.

"Kami akan melakukan konsultasi intensif dengan Pemerintah, untuk mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi atas kebijakan pencabutan ijin tersebut," katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, tambahnya, APHI akan terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik pengelolaan hutan yang baik, sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) menerima gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direksi Toba Pulp Lestari menyampaikan perseroan pada Kamis (22/1/2026) menerima gugatan dari Pengadilan Negeri Medan sebagai tergugat dalam perkasa perbuatan melanggar hukum dengan pertanggungjawaban mutlak. Jenis perkara hukum yang dihadapi oleh emiten berkode saham INRU itu adalah perdata dengan gugatan khusus lingkungan hidup.

Pihak yang berperkara adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku penggugat dan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) selaku tergugat.

"Status perkara panggilan sidang dengan lokasi perkasa di Pengadilan Negeri Medan," tulis Manajemen INRU dalam keterbukaan informasi, Kamis (22/1/2026).

Sampai dengan saat ini, lanjutnya Toba Pulp menilai bahwa gugatan tersebut belum menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

"Perseroan akan mengikuti proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Manajemen INRU menambahkan perseroan akan memantau secara seksama perkembangan perkara tersebut dan akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan signifikan yang berdampak material sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.

Seperti diberitakan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) merupakan salah satu dari 28 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencabutan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers (20/1/2026).

Prasetyo menyampaikan bahwa Satgas PKN telah melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Investigasi itu dilakukan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Dalam keterbukaan informasi pada Rabu (21/1/2026), INRU mengatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin PBPH yang dimiliki oleh perseroan.

Meski demikian perseroan menegaskan telah memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun demikian, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan itu sendiri.

"Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1/2026).

Dampak pencabutan tersebut juga dinilai berisiko mengganggu kinerja keuangan INRU.

Saat ini, Toba Pulp Lestari menyebut tengah melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, dan dampaknya.

Manajemen INRU juga menyampaikan bahwa perseroan tetap menjalankan kegiatan operasional esensial, pemeliharaan aset, serta pengamanan kawasan hutan, sambil menunggu keputusan administratif secara tertulis dari pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Head of Research PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) Muhammad Wafi mengatakan kombinasi sentimen mancanegara dan dalam negeri telah menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (21/01).

Dari dalam negeri, Wafi mengatakan saham-saham berkapitalisasi besar berbasis Sumber Daya Alam (SDA) tengah tertekan imbas dilakukannya pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) oleh pemerintah terhadap 28 perusahaan di sektor tersebut.

“Kombinasi sentimen eksternal geopolitik dan domestik terkait tekanan di saham big caps (berkapitalisasi besar) berbasis SDA akibat isu pencabutan izin,” ujar Wafi saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Rabu.

Seiring dengan itu, Ia menjelaskan pelaku pasar menghindari ketidakpastian, dengan mengalihkan aset investasi mereka ke instrumen emas dan mata uang dolar Amerika Seriklat (AS), sehingga memicu capital outflow (aliran modal asing keluar) dari pasar saham Indonesia.

Terkait sentimen geopolitik khususnya isu Greenland yang menyangkut Presiden AS Donald Trump melawan negara-negara NATO dan Eropa, menurut Wafi, dampaknya lebih cenderung ke aspek psikologis dan arus modal.

“Ketegangan global buat investor tarik dana dari emerging market balik ke AS, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah,” ujar Wafi.

Seiring dengan sentimen dalam negeri dan mancanegara tersebut, pihaknya memproyeksikan IHSG akan cenderung tertekan dan bergerak di kisaran level 9.000.

Namun demikian, menurutnya, secara fundamental IHSG masih solid utamanya di topang oleh dominasi transaksi yang dilakukan oleh investor domestik

“Jangka pendek berpotensi tertekan untuk uji support psikologis 9.000. Tapi secara fundamental IHSG masih resilien karena fundamental solid dan dominasi investor domestik di daily trading,” ujar Wafi.

Data perdagangan sesi II Bursa Efek Indonesia pada Rabu (21/1) pukul 15.10 WIB, IHSG tercatat melemah 143,52 poin atau 1,57 persen ke posisi 8.991,18.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 3.493.813 kali transaksi, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 52,25 miliar lembar saham senilai Rp28,28 triliun. Sebanyak 154 saham naik, 584 saham menurun, dan 63 tidak bergerak nilainya.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, hampir semua atau sepuluh sektor melemah dipimpin sektor industri yang melemah sebesar 6,50 persen, diikuti oleh sektor properti dan sektor transportasi & logistik yang turun masing-masing sebesar 3,69 persen dan 2,87 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba & Pulp Lestari Tbk. (INRU) memberikan tanggapan atas pencabutan Perizinan Berusaha dan Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan dari keterbukaan informasi publik, Rabu (21/1/2026), perseroan mengatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi Pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki oleh perseroan.

Meski demikian perseroan menegaskan telah memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun demikian, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan itu sendiri.

"Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1/2026).

Dampak pencabutan tersebut juga dinilai berisiko mengganggu kinerja keuangan INRU.

Saat ini, Toba Pulp Lestari menyebut tengah melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, dan dampaknya.

Manajemen INRU juga menyampaikan bahwa perseroan tetap menjalankan kegiatan operasional esensial, pemeliharaan aset, serta pengamanan kawasan hutan, sambil menunggu keputusan administratif secara tertulis dari pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto akan mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah tengah mengaudit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusul banjir yang melanda wilayah tersebut pada periode lalu.

"Saat ini sedang mengaudit 24 PBPH pada tiga provinsi terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Wamenhut dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Meski tidak merinci detail hasil pemeriksaan, Kementerian Kehutanan menegaskan audit mencakup puluhan PBPH di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir besar.

Selain audit, Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare nasional di berbagai wilayah Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

"Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH yang berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia," ucapnya.

Pencabutan izin tersebut menjadi bagian penataan tata kelola kehutanan untuk memperbaiki fungsi ekologi, mencegah kerusakan lingkungan, serta menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang di kawasan hutan rentan seluruh Indonesia.

Bersama Satgas PKH, tambah Wamenhut, Kementerian Kehutanan berkomitmen merebut kembali kawasan hutan dari sawit dan tambang ilegal guna memastikan kepastian hukum serta keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat lokal dan generasi mendatang.

Hingga saat ini, rapat antara jajaran Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI masih berlanjut, yang mana rapat itu diagendakan berakhir hingga pukul 18.00 WIB, sejak dimulai pada pukul 13.30 WIB.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan pemerintah tidak tinggal diam terhadap para pembalak liar sehingga Kementerian Kehutanan mengaudit kembali izin pemanfaatan hutan seperti HPH dan IUPHHK-HTI yang diberikan kepada 24 perusahaan.

Pras, sapaan populer Prasetyo, menjelaskan audit itu dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin untuk memanfaatkan hutan di Sumatera oleh negara itu tidak melanggar aturan, termasuk tidak melakukan pembalakan, yang diyakini ikut memperparah dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12), sebagaimana dikutip dari tayangan yang diterima, Selasa.

Pras melanjutkan tidak hanya menyasar korporasi, pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mengingat pelaku pembalakan liar tidak hanya perusahaan tetapi juga dapat perorangan.

"Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga," ujar Pras.

Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan menilai parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya karena fenomena cuaca ekstrem, melainkan juga karena pembalakan liar yang terjadi bertahun-tahun di hutan-hutan Sumatera.

Penilaian itu muncul, salah satunya karena gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan-potongan rapi yang ikut terbawa oleh banjir bandang dan mengepung pemukiman-pemukiman dan jalan-jalan utama.

Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada bulan lalu (25/11) menyebabkan seribuan lebih orang meninggal dunia, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menyoroti pengumuman arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pencabutan izin 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 ha (termasuk ±116.168 ha di Sumatra). Hal ini menjadi momentum untuk membongkar masalah mendasar tata kelola hutan.

Menurut JPIK, tanpa keterbukaan nama perusahaan, lokasi konsesi, dan dasar pencabutan, publik tidak bisa mengawasi secara efektif penegakan hukum ini.

“Karena itu, JPIK mendesak moratorium total penebangan dan izin baru di provinsi dengan hutan kritis dan tutupan <30%, terutama di hulu daerah aliran sungai (DAS) dan sisa hutan alam, disertai evaluasi daya dukung dan pemetaan ulang kawasan kritis,” kata Direktur Eksekutif Nasional JPIK, Muhammad Ichwan, Kamis (18/12).

JPIK juga meminta audit menyeluruh seluruh izin konsesi, mencakup dokumen, areal, produksi, titik tebang, hingga rantai distribusi kayu, dengan transparansi peta konsesi, tutupan lahan, dan pergerakan kayu, serta evaluasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) agar verifikasi tidak sekadar formalitas.

Ichwan menegaskan, tanpa pengawasan lapangan, penegakan hukum pada aktor utama, dan pemulihan hulu partisipatif, bencana ekologis di Sumatra akan terus berulang.

“Kegagalan tata kelola hutan di Sumatra diperparah oleh minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan perizinan kehutanan atau perkebunan. Banyak izin terbit tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi lindung, termasuk di DAS dan kawasan penyangga ekologis”, kata Muhammad Ichwan, Direktur Eksekutif Nasional JPIK.

Penertiban Izin Kehutanan yang Bermasalah

Sebagai informasi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare (ha). Selain itu, pemerintah akan memeriksa kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) terkait isu sebagai salah satu penyebab banjir dan longsor di Sumatra.

Pencabutan izin ini merupakan bagian dari penertiban izin kehutanan yang dinilai bermasalah. Dari total area yang dicabut, sekitar 116.168 ha berada di wilayah Sumatra.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan langkah ini diambil atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Langkah pencabutan izin terbaru ini menjadikan total luas hutan yang ditertibkan selama satu tahun terakhir mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

"Yang pasti mereka adalah PBPH nakal, yang selama ini tidak mengikuti aturan dan tidak bisa menjaga konsesi yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, pemerintah cabut izinnya," kata Raja Juli dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/12).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan adanya perhatian khusus pemerintah terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), perusahaan yang selama ini banyak disorot publik terkait dengan pengelolaan kawasan hutan.

Dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tersebut. Hal ini disampaikan Menhut sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL, Pak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi total,” kata Raja Juli.

Dia menambahkan, langkah penertiban dan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan, adil, serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Menurutnya, proses audit dan evaluasi tersebut akan ditangani secara serius oleh jajaran Kementerian Kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan akan ditugaskan secara khusus untuk memimpin dan mengawal proses tersebut agar berjalan komprehensif dan objektif.

Raja Juli menegaskan, hasil audit dan evaluasi PT TPL nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik.

Pemerintah, kata Raja Juli, tidak menutup kemungkinan untuk mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut atau melakukan penataan ulang (rasionalisasi) terhadap wilayah konsesi yang dikuasai.

“Apakah nanti kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini, Insyaallah akan kami umumkan kembali kepada publik,” tandas Raja Juli.

INRU Hentikan Kegiatan Operasional

Sebelumnya, PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) mengumumkan telah menghentikan kegiatan operasional pabrik dan seluruh penebangan serta pengangkutan kayu per Kamis (11/12/2025) setelah menerima surat dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatra Utara.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Toba Pulp Lestari menyebutkan telah menerima surat tertanggal 8 Desember 2025 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan mengenai penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Selain surat dari Kementerian Kehutanan, emiten berkode saham INRU itu juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatra Utara tertanggal 10 Desember 2025, yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk dari Perkebunan Kayu Rakyat (PKR).

“..sebagai langkah kewaspadaan terhadap dampak banjir dan cuaca ekstrem,” tulis manajemen, dikutip Jumat (12/12/2025).

Meski menghentikan sementara kegiatan operasional pabrik dan pemanenan kayu yang bergantung pada penatausahaan kayu dan pasokan PKR, Perseroan menyatakan pemeliharaan aset pabrik, perawatan tanaman, serta aktivitas operasional esensial lainnya tetap berjalan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesiapan operasional sampai kebijakan pemerintah dipulihkan.

INRU juga memastikan tidak terdapat risiko hukum dari penghentian operasional ini karena dilakukan sebagai sebagai bentuk kepatuhan atas instruksi pemerintah pusat dan daerah. Meski demikian, Toba Pulp Lestari tidak memungkiri terdapat dampak terhadap kondisi keuangan dari berhentinya operasional.

“Terdapat potensi penundaan penerimaan pendapatan selama periode penangguhan operasional,” tulis manajemen.

Selain itu, manajemen menilai penangguhan sementara ini dapat berdampak pada aktivitas ekonomi sekitar, seperti kepada pemasok, kontraktor, pelaku UMKM, jasa transportasi, dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas Toba Pulp Lestari.

Oleh karena itu, Toba Pulp Lestari menyebutkan akan mengambil langkah mitigasi sosial-ekonomi bersama Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan, serta melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya.

IDXChannel- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyatakan, pihaknya akan mencabut 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar. Langkah ini disebut debagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan Raja Juli dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025). Ke-20 koorporasi yang mengantongi izin itu tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera.

"Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami Kemenhut setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yg bekerja buruk, lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak," kata Raja Juli.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal PSI ini enggan mengungkap ke-20 perusahaan yang akan dicabut PBPH. "Karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu," kata Raja Juli.

Lebih lanjut, pihaknya telah mencabut 18 PBPH dengan lebih 500 ribu hektare pada 2025. Langkah itu, kata Raja Juli, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025," tutur Raja Juli.

(kunthi fahmar sandy)