Bisnis.com, JAKARTA— Google mulai membatasi kapasitas penyimpanan cloud gratis bagi sebagian pengguna baru. Jika sebelumnya setiap akun Google otomatis memperoleh 15GB penyimpanan gratis, kini di beberapa wilayah pengguna hanya mendapatkan 5GB, kecuali menautkan nomor telepon ke akun mereka.

Perubahan kebijakan ini pertama kali ditemukan oleh pengguna Reddit dan kemudian dikonfirmasi Google kepada Android Authority.

Google mengklaim tengah menguji kebijakan baru untuk akun yang dibuat di wilayah tertentu guna membantu perusahaan tetap menyediakan layanan penyimpanan berkualitas tinggi bagi pengguna.

“Sekaligus mendorong pengguna meningkatkan keamanan akun dan pemulihan data,” tulis Google dikutip dari laman PC Mag pada Minggu (17/5/2026).

Selama ini, salah satu keuntungan utama membuat akun Gmail atau Google adalah memperoleh 15GB penyimpanan cloud gratis. Kapasitas tersebut digunakan untuk menyimpan data dari berbagai layanan Google seperti Gmail, Google Docs, Sheets, Photos, hingga file yang diunggah dari perangkat pribadi pengguna.

Namun kini, sebagian pengguna baru diwajibkan menambahkan nomor telepon untuk membuka akses penuh ke kapasitas 15GB tersebut. Jika tidak, kapasitas penyimpanan mereka dibatasi hanya 5GB.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan pengguna Reddit bernama sungusungu, Google menyebut kebijakan itu diterapkan untuk memastikan tambahan penyimpanan hanya diberikan satu kali untuk setiap orang.

Pengguna tersebut mengaku menemukan halaman tersebut saat membuat akun Gmail baru. Google menawarkan kapasitas gratis 5GB, sementara tambahan hingga 15GB dapat diperoleh tanpa biaya setelah nomor telepon ditautkan.

Google belum mengungkapkan wilayah mana saja yang terdampak kebijakan baru tersebut. Namun, menurut Android Authority, sejumlah pengguna di Afrika telah melaporkan perubahan itu.

Dalam pengujian yang dilakukan Android Authority di India melalui perangkat iOS dan desktop, proses pembuatan akun Google juga disebut tidak dapat diselesaikan tanpa menambahkan nomor telepon.

Google juga diketahui mengubah kalimat pada halaman dukungannya. Jika sebelumnya tertulis “akun Google Anda dilengkapi dengan 15GB penyimpanan cloud gratis”, kini berubah menjadi “akun Google Anda dilengkapi dengan hingga 15GB penyimpanan cloud gratis”.

Belum diketahui apakah perubahan kebijakan ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kapasitas memori global. Harga perangkat penyimpanan disebut mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan, termasuk dari pusat data kecerdasan buatan atau AI.

Sebelumnya, Google Photos sempat menawarkan penyimpanan foto tanpa batas selama pengguna bersedia mengompresi gambar hingga resolusi 16 megapiksel. Namun pada 2021, Google menghentikan kebijakan tersebut dan mulai menghitung penyimpanan Google Photos, Docs, Sheets, Slides, Drawings, dan Forms ke dalam kuota gratis 15GB.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan mulai menarik perhatian negara-negara produsen minyak di Timur Tengah yang ingin menyimpan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak negara tersebut, di tengah blokade berkepanjangan di Selat Hormuz. Seorang pejabat Korea Selatan dan pengamat energi menyebut kondisi itu terjadi setelah jalur pelayaran strategis tersebut terdampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kepala Kantor Keamanan Industri dan Sumber Daya Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Yang Gi Uk mengatakan blokade Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada negara pengimpor minyak seperti Korea Selatan, tetapi juga negara produsen minyak yang kini menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan.

“Beberapa negara telah menghubungi Korea Selatan untuk melakukan konsultasi terkait kemungkinan penyimpanan minyak mentah di fasilitas cadangan minyak kami,” ujar Yang kepada wartawan, bulan lalu.

Meski tidak menyebut nama negara, Yang mengatakan negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab sangat bergantung pada ekspor minyak mentah bagi perekonomiannya.

Menurut dia, negara-negara tersebut menilai penyimpanan minyak di luar Selat Hormuz dapat membantu mengurangi risiko distribusi dan menjaga peluang penjualan di masa mendatang.

Permintaan penyimpanan minyak meningkat setelah fasilitas penyimpanan di sejumlah negara produsen mendekati kapasitas maksimum akibat terganggunya jalur ekspor sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.

Berdasarkan data Korea National Oil Corporation (KNOC), Korea Selatan memiliki kapasitas penyimpanan minyak sebesar 146 juta barel yang dibangun sejak krisis minyak 1973 dan 1979.

Selama hampir lima dekade, Korea Selatan membangun sembilan fasilitas cadangan minyak di berbagai wilayah, termasuk fasilitas terbaru di Kota Ulsan yang selesai dibangun pada 2021.

Saat ini, fasilitas tersebut menyimpan sekitar 100 juta barel minyak bumi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog Kanwil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggandeng sektor swasta dan mitra melalui skema gudang sewa di tengah euforia pencapaian stok beras nasional yang menembus rekor 5 juta ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara, Musazdin Said, menyatakan wilayah kewenangannya berkontribusi sebesar 22.876,837 ton terhadap total stok per Kamis (23/4) pagi.

Angka tersebut tersebar di lima kantung cadangan strategis, meliputi Kancab Paser, Kancab Samarinda, Kancab Berau, Kancab Tarakan, dan Kancab Bulungan.

"Stok beras di gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia saat ini memang betul mencapai 5 juta ton, dan untuk wilayah Kaltim dan Kaltara sebesar 22.876,837 ton yang tersebar di sejumlah wilayah kerja. Dan ini juga merupakan stok beras tertinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, capaian gemilang ini diiringi oleh kebutuhan mendesak untuk memperluas kapasitas penyimpanan.

Dia mengungkapkan strategi utama yang ditempuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan sektor swasta guna mengimbangi volume serapan target dengan daya tampung infrastruktur milik pemerintah.

"Kami juga terus optimis pencapaian serapan di Kaltim dan Kaltara akan meningkat dibanding tahun lalu. Untuk itu Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan menambah kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan swasta," ungkapnya.

Hingga saat ini, Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara baru mencatatkan realisasi pengadaan sebesar 6.473 ton setara beras dari target 12.253 ton atau sekitar 52,84% pada tahun 2026.

Di sisi lain, Musazdin menegaskan bahwa seluruh gabah yang diserap kemudian diolah menjadi beras untuk dialokasikan sepenuhnya sesuai penugasan pemerintah, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bantuan Pangan (Banpang), serta bantuan darurat bencana alam.

"Beras-beras tersebut saat ini telah menjadi stok yang merata di wilayah Kaltim dan Kaltara. Bulog sebagai operator pemerintah untuk mengelola pangan pokok beras memiliki tugas untuk menyerap gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram," tegasnya.

Kendati demikian, capaian stok tertinggi ini tetap menjadi momentum positif bagi Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara untuk memperkuat sinergi dengan petani, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Adapun, dia menuturkan semangat kolaborasi tersebut akan terus dijaga dan ditingkatkan guna mewujudkan kemandirian pangan regional yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Panen raya selalu menghadirkan dua wajah yang kontras dalam tata kelola pangan nasional, yakni harapan akan ketersediaan dan kecukupan, sekaligus kekhawatiran atas kemampuan sistem menyerap hasil produksi secara optimal.

Pengalaman pada 2025 bisa menjadi pelajaran penting, ketika lonjakan produksi padi justru berhadapan dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan.

Situasi itu bukan sekadar persoalan teknis pergudangan, melainkan cermin dari kesiapan sistem pangan dalam mengelola keberlimpahan.

Memasuki panen raya 2026, pemerintah berupaya memperbaiki situasi tersebut melalui berbagai langkah strategis, termasuk penambahan kapasitas gudang, hingga 2 juta ton dan rencana pembangunan 100 gudang baru.

Target produksi beras nasional yang mencapai 34,77 juta ton menegaskan optimisme, sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur pascapanen yang lebih kokoh.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur adalah apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menghindari pengulangan masalah yang sama.

Keterbatasan kapasitas gudang menjadi isu klasik yang terus berulang. Ketika produksi meningkat, ruang penyimpanan tidak serta-merta bertambah secara proporsional.

Ketimpangan ini membuat hasil panen tidak terserap maksimal oleh negara, membuka ruang bagi distorsi harga dan melemahkan posisi tawar petani.

Oleh karena itu, gudang bukan sekadar fasilitas penyimpanan, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang menentukan apakah hasil kerja petani akan bernilai atau terdepresiasi.

Lokasi gudang

Masalah tidak berhenti pada kapasitas. Distribusi lokasi gudang juga menjadi tantangan serius. Gudang yang tidak berada di titik produksi utama menyulitkan akses petani, sehingga biaya logistik meningkat dan efisiensi menurun.

Akibatnya, petani cenderung menjual gabah kepada tengkulak yang lebih dekat dan lebih cepat memberikan kepastian transaksi, meskipun dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang akses, jaringan distribusi, dan keadilan ekonomi.

Di sisi lain, kualitas gabah yang diserap juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Penyerapan gabah berkualitas rendah berdampak langsung pada kualitas beras dan pada akhirnya mempengaruhi harga jual di pasar.

Ini menunjukkan bahwa sistem penyerapan tidak hanya harus cepat dan masif, tetapi juga selektif dan berbasis standar mutu. Tanpa itu, peningkatan produksi tidak akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai ekonomi.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan target penyerapan yang cukup ambisius, yakni 7,41 juta ton gabah atau setara 4 juta ton beras pada 2026.

Target ini diperkuat dengan pendekatan jemput bola yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga unsur TNI dan Polri.

Pendekatan kolaboratif ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pengelolaan pangan adalah kerja bersama yang lintas sektor. Hanya saja, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sistem yang mendukung di lapangan.

Salah satu langkah penting yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur pascapanen, termasuk gudang dan rice milling unit. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyimpanan, tetapi juga memperbaiki rantai nilai dari gabah menjadi beras.

Dengan rendemen giling yang lebih tinggi, nilai tambah yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Di sinilah peran teknologi dan modernisasi menjadi krusial dalam mentransformasi sektor pangan.

Biaya pengelolaan

Meskipun demikian, persoalan biaya operasional tidak boleh diabaikan. Tingginya biaya pengelolaan gudang menjadi hambatan tersendiri dalam upaya memperluas kapasitas penyimpanan.

Kerja sama dengan pihak lain untuk menyewa gudang memang menjadi solusi jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang dibutuhkan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Tanpa itu, ekspansi infrastruktur berisiko tidak optimal.

Pernyataan bahwa masih terdapat sekitar 1.500 gudang dengan sebagian mengalami alih fungsi menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan aset.

Rencana untuk mengembalikan fungsi 400 gudang menjadi langkah penting, tetapi juga mengingatkan bahwa tata kelola aset negara perlu diperkuat agar tidak terjadi kehilangan kapasitas secara diam-diam.

Dalam hal ini, pengelolaan pangan harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar respons terhadap situasi sesaat.

Hal yang paling krusial adalah perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat “pemadam kebakaran” tidak cukup untuk menghadapi dinamika produksi pangan yang semakin kompleks.

Dibutuhkan sistem deteksi dini yang mampu memetakan potensi produksi, kapasitas penyimpanan, serta risiko distribusi sejak awal. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil berdasarkan data dan proyeksi yang akurat.

Cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pangan global juga menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan menghadapi kondisi ini memerlukan kombinasi antara infrastruktur fisik, seperti gudang dan pengering mekanis, serta kebijakan yang adaptif.

Ketahanan pangan tidak lagi bisa dipahami sebagai kemampuan memproduksi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko.

Maka persoalan gudang bukanlah isu sederhana yang berdiri sendiri, tapi adalah titik temu dari berbagai persoalan dalam sistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga tata kelola.

Ketika gudang tidak cukup, yang terganggu bukan hanya aliran barang, tetapi juga aliran nilai yang seharusnya dinikmati oleh petani.

Sebaliknya, ketika sistem penyimpanan kuat dan terencana, negara memiliki instrumen yang efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani.

Momentum panen raya 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pelajaran dari masa lalu benar-benar diolah menjadi kebijakan yang lebih matang.

Bukan sekadar menambah kapasitas, tetapi membangun sistem yang adaptif, terintegrasi, dan berkeadilan. Jika itu dapat diwujudkan, maka panen raya tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan perayaan atas keberhasilan kolektif dalam mengelola pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah membangun fasilitas penyimpanan cadangan minyak strategis (Strategic Petroleum Reserve/SPR) menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global.

Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional, namun perlu dirancang secara matang agar efektif dan tidak membebani keuangan negara.

Analis kebijakan energi dari UPN Veteran Yogyakarta, Nikolaus Loy mengatakan langkah pembangunan cadangan minyak strategis sudah mendesak, terutama karena Indonesia merupakan negara pengimpor minyak yang sangat rentan terhadap gejolak harga global.

Apalagi, ketika kondisi geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah menunjukkan bagaimana gangguan pasokan dapat langsung mendorong lonjakan harga minyak yang pada akhirnya berdampak ke dalam negeri.

“Sudah saatnya Indonesia menimbun minyak dengan membangun Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan minyak strategis. Minyak yang sengaja ditimbun untuk mengantisipasi krisis,” kata Nikolaus dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Pemerintah melalui Kementerian ESDM saat ini merencanakan pembangunan SPR dengan kapasitas sekitar 45 juta barel yang diperkirakan mampu menopang kebutuhan energi nasional selama 30 hari dalam kondisi darurat.

Namun, kapasitas tersebut masih berada di bawah standar negara-negara anggota International Energy Agency yang umumnya memiliki cadangan minimal setara 90 hari konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dalam membangun sistem cadangan energi yang memadai.

Menurut Nikolaus, pembangunan storage cadangan minyak tidak hanya berkaitan dengan kapasitas, tetapi juga menyangkut desain penyimpanan yang aman dan tahan terhadap risiko konflik. Dia menekankan pentingnya penyebaran lokasi tangki serta metode penyimpanan yang tepat agar cadangan tetap terlindungi dalam kondisi darurat.

“Minyak bisa disimpan dalam tanah, atau di dalam tangki. Idealnya tangki-tangki itu ditanam dalam tanah dan tersebar di beberapa wilayah. Kalau perang, tangki-tangki tersebar itu tidak mudah diledakkan musuh,” tuturnya.

Di sisi lain, aspek pembiayaan menjadi tantangan besar dalam pembangunan cadangan minyak strategis. Investasi infrastruktur penyimpanan membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah perlu menyusun strategi agar tidak membebani APBN.

Salah satu langkah yang disarankan adalah melakukan pembelian minyak saat harga global sedang rendah guna mengoptimalkan penggunaan anggaran.

“Pembelian minyak dapat dilakukan saat harga sedang rendah sehingga tidak memboroskan APBN,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah, termasuk kemungkinan membatasi ekspor minyak mentah untuk memperkuat cadangan domestik. Langkah ini berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek, namun dinilai dapat meningkatkan ketahanan energi dalam jangka panjang.

Pembangunan cadangan minyak strategis juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural sektor energi nasional, yakni ketergantungan tinggi terhadap impor. Produksi minyak dalam negeri yang terus menurun, sementara konsumsi meningkat, membuat Indonesia semakin rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.

“Negara pengimpor minyak, seperti Indonesia adalah yang paling terkena dampaknya,” imbuhnya.

Dalam konteks yang lebih luas, cadangan minyak strategis tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam aspek pertahanan negara.

Ketersediaan energi menjadi faktor kunci untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan serta mendukung operasional militer saat terjadi krisis atau konflik.

“Minyak simpanan berfungsi dua. Pertama, menjaga ekonomi tetap berputar saat terjadi krisis energi global. Kedua, menjaga mesin perang bisa beroperasi saat keamanan nasional terancam oleh serangan militer,” terangnya.

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, pembangunan cadangan minyak strategis dinilai sebagai langkah yang tidak bisa ditunda. Meski demikian, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kesiapan infrastruktur, serta perkembangan pasar energi global agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

“Dunia makin tidak aman. Perkembangan ini makin menambah ketidakpastian pasar minyak global. Seraya mendorong energi terbarukan, cadangan strategis harus dibangun, meski secara bertahap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan cadangan BBM Indonesia saat ini berada pada level di atas 21 hari.
Menurutnya, stok tersebut masih dalam batas aman. Sebab, cadangan BBM untuk standar nasional memang minimal di level 21 hari. Oleh karena itu, dia memastikan stok BBM untuk periode libur dan mudik Lebaran 2026 masih aman.
"Stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).
Dia mengatakan fasilitas penyimpanan (storage) minyak Indonesia saat ini maksimal hanya 25 hari hingga 26 hari saja. Dia mengakui kapasitas tersebut belum memenuhi standar internasional.
Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan pembangunan storage minyak berkapasitas 3 bulan. Ini sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional.
Ketua Umum Golkar itu mengatakan, pembangunan storage menjadi prioritas karena kapasitas penyimpanan nasional saat ini masih terbatas. Proyek tersebut direncanakan berlokasi di Sumatra dan ditargetkan mulai dibangun tahun ini setelah studi kelayakan rampung.
“Pemerintah sedang membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai 3 bulan,” katanya.
Keterbatasan storage dinilai menjadi persoalan mendasar dalam memperkuat cadangan energi jangka panjang. Tanpa kapasitas penyimpanan yang memadai, impor dalam jumlah besar tidak akan efektif karena keterbatasan ruang penampungan.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut merupakan tantangan struktural yang harus segera dibenahi melalui pembangunan infrastruktur baru agar Indonesia memiliki bantalan energi yang lebih kuat menghadapi gejolak global.
“Kalau impor banyak, kita mau taruh di mana? Itu problem kita dan harus diperbaiki,” tuturnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah telah melakukan pra-studi kelayakan untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak di 18 daerah dengan total nilai investasi Rp72 triliun. Proyek ini direncanakan tersebar di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak.
Adapun, proyek penyimpanan minyak tersebut menjadi salah satu dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi prioritas yang tengah dikaji oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
Selain memperkuat fasilitas penyimpanan, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri. Targetnya, pada 2027, kilang nasional mampu memproduksi BBM dengan spesifikasi RON 93, 95, dan 98 serta avtur sehingga impor ke depan lebih difokuskan pada minyak mentah (crude) untuk kemudian diolah di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyewa gudang Perum Bulog. Hal ini seiring melonjaknya produksi dan stok beras nasional yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kapasitas penyimpanan Bulog semakin terbatas di tengah peningkatan produksi beras yang signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

“Ini stok kita tertinggi sepanjang sejarah 4 juta [ton]. Kami prediksi Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] mungkin izin kalau ada tambahan sedikit dana untuk Bulog, bukan kami dana untuk Pak Rosan [CEO Danantara] dengan Pak Dony [COO BPI Danantara],” kata Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Amran menjelaskan, saat ini Bulog telah menyewa gudang dengan kapasitas sekitar 1 juta ton. Namun, produksi beras nasional diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan mendatang, sedangkan total kapasitas gudang yang tersedia hanya sekitar 3 juta ton.

Bahkan, Amran memperkirakan dalam waktu dekat, stok beras nasional diperkirakan menyentuh hampir 4 juta ton. Kondisi ini membuat kebutuhan tambahan anggaran untuk penyewaan gudang menjadi tak terelakkan.

“Ini mungkin butuh dana tambahan, Pak Dony dengan Pak Rosan. Aku yang mintakan. ini bukan pertanyaan untuk Pak Rosan. Jadi sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton [beras],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti tingginya cadangan beras di sektor swasta, termasuk hotel, restoran, dan perumahan, yang kini mencapai 12 juta ton atau melonjak 47% dibandingkan posisi sebelumnya di kisaran 7 juta ton.

Menurut Amran, lonjakan produksi dan stok beras tersebut tidak lepas dari kebijakan deregulasi dan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) yang dilakukan Kementan. Penetapan HPP beras di level Rp6.500 per kilogram disebut telah mendongkrak pendapatan petani secara signifikan.

“HPP kemarin yang dikeluarkan Bapak Presiden harga pembelian pemerintah beras itu harga dasarnya adalah Rp6.500, petani mendapatkan Rp132 triliun pendapatan petani sehingga NTP-nya [nilai tukar petani] naik 125,” tuturnya.

Adapun, deregulasi yang dilakukan Kementan adalah dengan mencabut total 547 regulasi internal untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperlancar distribusi sarana produksi, khususnya pupuk.

Salah satu dampak signifikan deregulasi tersebut terlihat pada sistem penyaluran pupuk yang kini dipangkas drastis dari rantai birokrasi panjang menjadi lebih sederhana dan cepat.

Kini, Amran menyampaikan distribusi pupuk hanya melalui tiga tahap, yakni dari Pupuk Indonesia, Kementan, dan petani.

“Dulu pupuk 12 menteri harus tanda tangan, 38 gubernur, kemudian 514 bupati dan walikota dan 145 regulasi yang mengatur,” pungkasnya.