JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyatakan pihaknya bakal memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Pangan.

Pernyataan itu Busan sampaikan saat dimintai tanggapan terkait MinyaKita sulit didapatkan pedagang dari distributor di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Busan mengatakan, BUMN Pangan bakal memaksimalkan distribusi MinyaKita ke pasar-pasar tradisional.

KOMPAS.COM/YULIAN ISNA SRI ASTUTI Ilustrasi Minyakita di pasaran

“Saya sampaikan salah satunya kita nanti optimalkan peran BUMN Pangan ya untuk bisa masuk ke pasar-pasar rakyat,” kata Busan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Busan mengakui, distribusi MinyaKita beberapa waktu lalu kurang maksimal karena Minyak Goreng Rakyat itu banyak terserap untuk program Bantuan Pangan.

Akibatnya, stok di pasaran menjadi sedikit dan konsumen merasa MinyaKita langka.

Saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan MinyaKita sebagai komponen Bantuan Pangan.

“Jadi sekarang sudah disepakati semua harus didistribusikan ke pasar rakyat,” ujar Busan.

Untuk mengendalikan distribusi MinyaKita, Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen menyalurkan MinyaKita minimal 35 persen melalui BUMN Pangan.

Dengan kebijakan tersebut dan keputusan tidak lagi menggunakan untuk Bantuan pangan, menurutnya MinyaKita akan lebih mudah ditemukan di pasaran.

“Sebagian kemarin kan untuk bantuan pangan, nah sekarang harus ke pasar rakyat sehingga terjangkau oleh masyarakat,” ucap Busan.

KOMPAS.COM/FARIDA Minyakita di Pasar Johar Karawang, Karawang, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, kata Busan, pemerintah juga terus mendorong produsen membuat second brand atau minyak goreng dengan kualitas yang sama seperti MinyaKita.

Masyarakat juga diimbau untuk bisa menggunakan second brand karena MinyaKita hanya merek dagang pemerintah dan tidak menjadi indikator stok minyak goreng di pasaran.

“Kita terus mendorong produsen untuk membuat MinyaKita ya sebanyak mungkin,” kata Busan.

Sebelumnya, pedagang di Pasar Raya, Kota Padang mengalami kelangkaan MinyaKita karena pasokan dari distributor seret.

Pedagang Pasar Raya, Linda mengaku hanya bisa mendapatkan satu dus MinyaKita ukuran dua kilogram dua hari sekali.

Satu dus MinyaKita itu bahkan bukan Linda dapatkan dari distributor melainkan pedagang lain di Pasar Raya.

Karena itu, Linda terpaksa menjual MinyaKita lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

“Hasilnya tentu kami tidak bisa menjual dengan harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2026).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah anggapan minyak goreng langka di pasar meski belakangan masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan Minyakita.

Ia menegaskan pasokan minyak goreng secara umum masih tersedia, hanya distribusi Minyakita yang terbatas karena berasal dari skema khusus pemerintah.

"Minyak goreng itu banyak. Coba cek ya. Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi enggak ada namanya minyak goreng itu langka," ujarnya di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Menurut Budi, persepsi kelangkaan muncul karena masyarakat menjadikan Minyakita sebagai acuan utama. Padahal, di pasar tersedia berbagai jenis minyak goreng lain, mulai dari merek alternatif hingga produk premium.

"Jadi jangan menyampaikan kalau minyak kita enggak ada. Bilangnya, narasinya, minyak goreng enggak ada. Yang dilihat itu Minyakita. Minyakita itu kan minyak DMO, jumlahnya terbatas," katanya.

Ia menjelaskan Minyakita merupakan minyak goreng dari kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO) yang volumenya memang tidak besar karena bergantung pada pasokan ekspor. Kondisi ini membuat ketersediaannya tidak selalu merata di pasar.

Budi telah meminta produsen menghadirkan minyak goreng second brand setipe Minyakita, sebagai alternatif dengan harga yang lebih terjangkau untuk menjaga keseimbangan pasar.

"Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Ini pembandingnya Minyakita. Kemudian juga ada minyak premium," ujarnya.

Terkait harga, ia mengakui terjadi kenaikan terbatas yang dipicu faktor biaya produksi, terutama kemasan plastik.

"Ya ada sedikit juga naik. Karena kan imbas dari, kan mereka kemasannya plastik semua. Tapi enggak ada namanya kelangkaan," ucapnya.

Di sisi lain, keluhan terkait Minyakita memang banyak muncul di lapangan. Sejumlah pedagang di Jakarta mengaku sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan pasokan.

Di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, seorang pedagang bernama Elan mengaku tidak lagi menjual Minyakita sejak tiga bulan terakhir karena stok dari pemasok kosong. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Mampang Prapatan, di mana pedagang terakhir kali menjual Minyakita pada Januari lalu.

Keterbatasan pasokan ini membuat pedagang beralih menjual minyak goreng kemasan premium dan curah dengan harga yang lebih tinggi.

Harga minyak goreng kemasan yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per liter kini naik menjadi Rp22 ribu hingga Rp23 ribu, sementara minyak curah naik dari Rp18 ribu menjadi sekitar Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang juga mengeluhkan skema distribusi yang mengharuskan mereka membeli produk lain agar bisa mendapatkan Minyakita, sehingga menambah beban biaya usaha.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah melalui BUMN pangan tengah mendorong peningkatan distribusi Minyakita. Skema penyaluran saat ini mengacu pada ketentuan minimal 30-35 persen dari DMO yang didistribusikan melalui BUMN seperti Perum Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma.

Lonjakan permintaan Minyakita juga dipicu peralihan konsumen dari minyak curah ke minyak kemasan seiring kenaikan harga bahan baku plastik yang membuat biaya produksi meningkat.

[Gambas:Youtube]

Nggak ada (langka), cek aja di lapangan. Ya mungkin Minyakitanya, cuma minyak yang lain banyak yang sebanding dengan minyak kita juga banyak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah minyak goreng rakyat merek Minyakita mulai langka di pasaran.

Kepada ANTARA di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan Minyakita sejak awal merupakan instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng domestik. Program tersebut muncul ketika harga crude palm oil (CPO) dunia melonjak sehingga produsen lebih memilih ekspor dan pasokan dalam negeri sempat menipis.

Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), para produsen wajib menyediakan Minyakita jika ingin ekspor. Saat ekspor menurun, volume Minyakita yang beredar juga ikut menyesuaikan.

"Jumlah Minyakita memang tergantung pada volume ekspor. Jika ekspor sedikit, maka pasokan DMO juga menyesuaikan. Padahal stok minyak merek lain di pasar sebenarnya masih banyak dan harganya standar," kata Budi.

Menurut Budi, persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok Minyakita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum.

Minyakita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah.

"Minyakita menjadi indikator tunggal harga minyak goreng. Jika Minyakita harganya naik sedikit atau jumlahnya terbatas, narasinya langsung minyak goreng mahal atau langka. Padahal stok minyak merek lain di pasar sebenarnya masih banyak dan harganya standar," terangnya.

Meski demikian, Budi memastikan pasokan minyak goreng nasional secara keseluruhan tetap aman.

Kementerian Perdagangan (Kemendag), lanjutnya, terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional guna memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Nggak ada (langka), cek aja di lapangan. Ya mungkin Minyakitanya, cuma minyak yang lain banyak yang sebanding dengan minyak kita juga banyak. Jadi cek aja deh banyak, kita sering ke pasar," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra Barat masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita di pasaran. Kondisi kelangkaan tersebut disebut telah berlangsung hampir satu bulan terakhir.

Yanti, warga Padang, mengatakan mencari Minyakita di pasar saat ini ibarat mencari durian di luar musim. Kalaupun tersedia di tingkat pedagang pengecer, harganya sudah melampaui harga yang tertera pada kemasan, yakni Rp15.700 per liter.

“Sangat susah untuk mendapatkan Minyakita di pasar. Sekali-kali ada pedagang pengecer yang jual, harganya bisa Rp20.000 per liter, padahal harga aslinya itu Rp15.700 liter dan harga sudah ditetapkan pemerintah,” katanya, Senin (13/4/2026).

Yanti menyebutkan bahwa Minyakita menjadi buruan masyarakat karena dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng rumah tangga. Kondisi tersebut, menurutnya, juga dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng curah di pasar.

Dia menjelaskan bahwa harga minyak goreng curah saat ini telah naik hingga sekitar Rp21.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, menurutnya, masyarakat lebih memilih membeli Minyakita karena selisih takaran antara minyak goreng curah per kilogram dan Minyakita per liter tidak berbeda jauh.

Karena itu, Yanti mengaku kesal melihat kondisi ketersediaan Minyakita saat ini. Dia menilai, sebagai program pemerintah, Minyakita seharusnya tersedia ketika masyarakat sedang sangat membutuhkannya.

“Harusnya kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Sekarang hampir satu bulan begini kondisinya. Apakah cuma di Sumbar Minyakita ini langka ya?” ucap dia.

Kemudian, seorang agen minyak goreng di Padang, Dayat mengatakan permintaan Minyakita saat ini tengah meningkat dampak dari naiknya harga minyak goreng curah yang telah terjadi sejak Ramadan 2026.

“Harga minyak goreng curah ini lagi naik, kalau di agen Rp19.200 per kilogram, sementara pedagang eceran ada yang jual Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Kondisi ini ternyata membuat masyarakat banyak beralih membeli Minyakita,” katanya.

Dia menyatakan tingginya minat masyarakat terhadap Minyakita membuat ketersediaan di tingkat agen jadi menipis. Kondisi itu bahkan telah diajukan permintaan ke pemerintah, namun sampai saat ini belum ada pasokan Minyakita yang masuk.

“Yang saya tahu ada BUMN [Badan Usaha Milik Negara] yang bisa memasok Minyakita ke pasar. Saya sudah ajukan permintaan bahkan, sebelum Ramadan 2026, uang sudah saya bayarkan. Tapi sampai sekarang, belum datang-datang. Alasan mereka selaku pemerintah belum bisa pasok sesuai kebutuhan, karena lagi ada keperluan pemerintah untuk melakukan program bantuan pangan,” ujarnya.

Dayat bilang alasan masyarakat banyak beralih menggunakan Minyakita di saat minyak goreng curah lagi naik, dari sisi harga Minyakita jauh lebih murah yakni Rp15.700 per liter di tingkat agen. Sementara untuk pedagang eceran yang jual ada Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter.

“Kalau saya sebagai agen tentu menjual sesuai HET [harga eceran tertinggi] yang telah ditentukan pemerintah yakni Rp15.700 per liter. Cuma pas dilempar ke pasar, tidak terkontrol lagi harga di tingkat pengecer, dan kami para agen tidak bisa masuk ke pedagang pengecer itu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, adanya kondisi kelangkaan dan minimnya pasokan Minyakita masuk ke pasar, Dayat berharap ada respon dan langkah strategis dari pemerintah, sehingga tidak ada gejolak dari masyarakat yang tengah mencari keberadaan Minyakita.

Distribusi Minyakita

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumbar yang dirangkum dari aplikasi SIMIRAH Kementerian Perindustrian, secara realisasi penyaluran Minyakita mengalami penurunan dibandingkan periode Januari - Maret 2026 dengan tahun periode yang sama di tahun lalu.

Di mana terdapat 10 pihak distributor Minyakita di Sumbar, yang terdiri dari CV. MP, PD Mega Cipta Lestari, Perum Bulog (ditunjuk berdasarkan Permendag 43/2025), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sari Agrotama Persada, PT Sinarmas Distribusi Nusantara, PT Gurih Cloud Sukses Perkasa, PT Inti Nusa Distribusi, PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Nayra Multi Jaya.

Dari 10 distributor yang mendapat amanah dari pemerintah untuk mendistribusikan Minyakita di Sumbar, total Minyakita yang telah didistribusikan pada Januari 4.541,72 ton, Februari 3.896,46 ton, dan Maret 3.006,93 ton. Artinya total distribusi Minyakita di Sumbar hingga Maret 2026 sebesar 11.445,20 ton.

Selain itu, dari 10 distributor ini, Perum Bulog menjadi pihak yang terbanyak mendistribusikan Minyakita yakni sebanyak 4.102,59 ton pada periode Januari - Maret 2026, dimana bila dilihat pada Januari 2026 itu sebanyak 868,32 ton, Februari 2026 sebesar 1.341,90 ton, dan Maret 1.892,37 ton.

Kepala Disperindag Sumbar Novrial menjelaskan melihat pada periode yang sama pada tahun lalu, rata-rata distribusi Minyakita mencapai 6.000 ton hingga 7.000 ton per bulannya. Sementara dari data aplikasi SIMIRAH Kementerian Perindustrian menunjukkan dari Januari - Maret 2026 jumlah pendistribusian mengalami penurunan.

“Kami tidak bisa berspekulasi terkait menurunnya realisasi pendistribusian Minyakita ini. Apakah dampak dari naiknya harga CPO dunia dan kemudian harga plastik untuk kemasan minyak juga naik, kami tidak tahu pasti. Tapi seharusnya, Permendag 43/2025 ini menjadi tanggungjawab yang harus dijalankan,” tegasnya.

Dia berharap kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk dan mendapat amanah untuk mendistribusikan Minyakita itu, sehingga kondisi ketersediaan dan pasokan Minyakita ke pasar bisa normal atau stabil.

“Sekarang kan Minyakita langka. Melihat pada Permendag 43/2025 itu harusnya cita-cita pemerintah mengendalikan harga di pasar melalui Minyakita bisa terwujud. Seperti halnya saat ini, permintaan lagi, namun pasokan ke pasar bisa dikatakan masih sulit masyarakat mencari Minyakita,” ungkapnya.

Sementara itu ketika dihubungi secara terpisah, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumbar Darma Wijaya menyampaikan tugas yang diberikan Kemendag ke Perum Bulog soal Minyakita yakni memiliki peran untuk ikut memasok kebutuhan pasar serta alokasi untuk bantuan pangan.

Namun ketika ditanya soal data pendistribusian Minyakita yang telah dilakukan periode Januari - Maret 2026, Darma enggan menjelaskannya secara rinci. Dia bilang bahwa alokasi Minyakita antara untuk DMO (domestic market obligation) dengan bantuan pangan dua hal yang berbeda.

“Melihat pada Permendag 43/2025 itu kami mendapat alokasi distribusi Minyakita dari sejumlah produsen, dan kami mendapat tugas untuk mendistribusikannya ke pasar. Kalau untuk alokasi bantuan pangan beda pula itu, tidak dari DMO,” sebutnya.

Dia mengatakan bahwa untuk bantuan pangan, pemerintah telah menetapkan alokasi yang kemudian didistribusikan oleh Bulog berdasarkan data keluarga penerima manfaat (KPM).

Selanjutnya, Bulog juga telah menyalurkan bantuan tersebut untuk dua bulan dengan total distribusi lebih dari 2,4 juta liter. Perhitungannya berasal dari sekitar 600.000 lebih keluarga penerima manfaat, di mana masing-masing menerima 4 liter Minyakita dan 20 kilogram beras.

Dengan demikian, total kebutuhan Minyakita untuk dua kali penyaluran bantuan pangan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 2,4 juta liter.

“Per bulannya itu untuk per penerima manfaat dapat 2 liter Minyakita dan 10 kg beras. Dikarenakan distribusinya untuk dua bulan sekaligus yakni Februari dan Maret 2026, maka setiap penerima mendapatkan 4 liter Minyakita dan 20 kg beras. Jadi saya tidak begitu tahu data detail soal alokasi distribusi Minyakita ini antara yang diamanahkan Kemendag dengan bantuan pangan ini,” sambung Darma.

Seperti diketahui, dari data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat Perum Bulog mendapatkan alokasi 35% dari total DMO minyak goreng nasional dan hal ini berdasarkan Permendag 43/2025 untuk mendistribusikan Minyakita.

Penyaluran dilakukan langsung ke pengecer guna memotong rantai distribusi, dengan porsi DMO ini, Bulog mengelola 70% dari kuota DMO 35% BUMN, yang setara dengan sekitar 700.000 kiloliter per tahun.

Kemudian ada target distribusi untuk penyaluran yang dilakukan langsung ke pengecer atau pasar tradisional untuk memastikan harga sesuai HET.

Selanjutnya target program ini, stok DMO digunakan untuk pemenuhan pasar rakyat dan program bantuan pangan. Pada April 2026, Bulog melaporkan stok Minyakita menipis dan berencana mengajukan tambahan kuota DMO ke Kemendag.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengusulkan penambahan kuotaDomestic Market Obligation(DMO) minyak goreng rakyat atau Minyakita dari 35% menjadi 65% untuk mengatasi kelangkaan pasokan di pasar tradisional sekaligus memenuhi kebutuhan bantuan pangan (banpang).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah melaporkan kondisi kekosongan Minyakita kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, serta mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Kemarin kami juga sudah lapor ke Pak Mentan untuk mengatasi Minyakita yang kosong tersebut. Terus terang kami sudah mengajukan ke Menteri Perdagangan [Budi Santoso] untuk penambahan kuota,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rizal menjelaskan, kuota DMO Minyakita sebesar 35% saat ini dibagi kepada tiga BUMN, yakni 70% untuk Bulog, 20% untuk ID Food, dan 10% untuk Agrinas Palma. Ketiga entitas tersebut bertugas mengendalikan distribusi Minyakita di pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) maupun pasar tradisional.

Namun, Bulog juga mendapat penugasan besar untuk menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta penerima berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) di tengah keterbatasan kuota tersebut. Hal ini membuat distribusi Minyakita harus dibagi antara kebutuhan pasar dan program bantuan pemerintah.

Rizal mengakui kondisi tersebut membuat Bulog harus mengatur distribusi secara cermat, terutama setelah sebelumnya fokus pada pemenuhan kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bulog mengusulkan peningkatan kuota DMO menjadi 65% agar dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga kelancaran program bantuan pangan.

“Oleh karena itu, sesuai arah dari Pak Mentan, kemarin diperintahkan kita untuk menambahkan pengajuan kuota DMO-nya, 65%. 65% harapannya bisa meng-coveruntuk pasar dan termasuk untuk bantuan pangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra mengakui adanya tantangan distribusi Minyakita di wilayah timur. Dia menilai perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta produsen agar pasokan tetap terjaga.

Nawandaru menyebut kawasan timur membutuhkan pendekatan khusus, termasuk komitmen produsen untuk memastikan pasokan yang konsisten ke kantor wilayah atau pimpinan wilayah Bulog setempat.

Selain faktor distribusi, kenaikan harga bahan baku plastik juga disebut menjadi salah satu pemicu tekanan harga minyak goreng secara keseluruhan.

“Saat ini kita masih mengalami adanya isu kenaikan harga bahan baku plastik dan ini juga salah satunya dapat berdampak pada komoditas minyak goreng secara keseluruhan,” ujar Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (13/4/2026).

Dalam satu bulan terakhir hingga per 10 April 2026, Kemendag mencatat minyak goreng premium mengalami tren kenaikan cukup signifikan. Namun, keberadaan Minyakita diharapkan tetap menjadi penyangga harga agar masyarakat dapat mengakses minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO minyak goreng rakyat pada periode 1–10 April 2026 tercatat sebesar 24.986 ton. Angka ini turun 46,37% secara bulanan (month-to-month), namun masih naik 41,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Adapun realisasi DMO sepanjang Maret 2026 baru memenuhi 49,52% dari total kebutuhan nasional. Secara kumulatif, sejak 26 Desember 2025–10 April 2026, total realisasi DMO mencapai 428.608 ton.

Dari jumlah tersebut, distribusi melalui BUMN mencapai 211.960 ton atau 49,45%, yang terdiri dari Bulog sebanyak 169.359 ton (39,51%) dan ID Food sebanyak 42.601 ton (9,94%). Sementara itu, DMO nonBUMN sebesar 216.648 ton atau 50,55%.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa angkat bicara mengenai temuan kosongnya ketersediaan Minyakita di sejumlah pasar tradisional yang terdapat di wilayah kerjanya.

Khofifah menyebut biang kerok nihilnya stok Minyakita di sebanyak 80% pasar tradisional yang sempat dikunjunginya tersebut karena terdapat penyalur yang belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan persyaratan utama untuk mendapat pasokan resmi. Termasuk dari Badan Usaha Logistik (Bulog).

"Terkait Minyakita, memang di banyak pasar stoknya kosong. Untuk menjadi penyalur Minyakita, pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)," ujar Khofifah dikutip Senin (2/3/2026).

Oleh sebab itu, Khofifah pun telah menginstruksikan jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur untuk membantu para penyalur agar segera memiliki NIB. Dengan begitu, ia berharap Minyakita dapat tersedia kembali di pasar-pasar tradisional dan distribusi dapat berjalan lancar kembali.

"Saya langsung meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak Iwan, membantu para penyalur agar bisa segera memiliki NIB karena itu merupakan salah satu persyaratan dari Bulog," tegasnya.

Guba menjamin kelancaran distribusi bahan pokok selama Ramadan dan jelang Idulfitri, Khofifah mengaku telah berkoordinasi dengan Bulog dan meluncurkan EPIK Mobile atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Mobil tersebut membawa berbagai bahan pangan yang bisa langsung disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan.

"Mobil EPIK ini membawa beras, gula, dan Minyakita. Harapannya bisa menstimulasi stabilisasi harga, meningkatkan keterjangkauan, serta memastikan ketersediaan pasokan," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial RI tersebut mengeklaim stok bahan pokok di Provinsi Jawa Timur saat ini masih dalam kondisi yang lebih dari cukup. Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi bahan pokok dapat berjalan tanpa hambatan dan tepat sasaran.

"Pada dasarnya, jumlah sembako bukan hanya cukup, tetapi melimpah. Tantangannya adalah memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ternyata ada persyaratan administratif, seperti NIB bagi yang ingin menjadi penyalur Minyakita," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Khofifah mengungkapkan bahwa ketersediaan Minyakita di sejumlah pasar tradisional di wilayah kerjanya terpantau dalam kondisi mengkhawatirkan.

Khofifah membeberkan keadaan tersebut dijumpainya saat melakukan kunjungan kerja di sejumlah kabupaten/kota. Dirinya membeberkan di tiap-tiap pasar yang didatanginya, Minyakita sebagian besar stoknya kosong atau sedang tidak tersedia.

"Minyakita di pasar yang saya tinjau itu sekitar 80% kosong. Karena itu, maksimalisasi suplai hari ini menjadi sangat penting," ungkap Khofifah di sela-sela High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/2/2026).

Khofifah menyebut kondisi stok Minyakita yang kosong tersebut ditemukannya saat mengunjungi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan hingga Kabupaten Probolinggo. Hal serupa bahkan terjadi di daerah algomerasi, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

"Saya ke Pasuruan, Minyakita kosong. Ke Probolinggo juga sama [Minyakita kosong]. Di Surabaya beberapa titik juga demikian, di Sidoarjo juga. Kita harus lihat bersama apa kendalanya, kenapa suplai bisa seret," ungkapnya.