Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dalam kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%. Hal ini kendati proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9% sampai 5,7%," terangnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

Namun demikian, Perry menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap baik di tengah memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 meningkat ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi serta kondisi penghasilan yang terjaga.

Kenaikan permintaan selama Lebaran juga dinilai mendukung indikator pertumbuhan ekonomi Januari-Maret 2026 ini.

Belanja pemerintah yang akseleratif utamanya untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja sosial maupun insentif, termasuk Transfer ke Daerah (TKD).

Dari sisi investasi, Perry memaparkan bahwa penanaman modal di berbagai program prioritas pemerintah juga menjadi dorongan. Adapun program-program prioritas pemerintah ini menyerap tenaga kerja serta meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sebaliknya, Gubernur BI dua periode itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Bank sentral memprakirakan ekonomi global tumbuh lebih rendah menjadi 3% dari prakiraan awal yakni 3,1%.

Sementara itu, inflasi global juga diproyeksikan naik dari prakiraan awal 4,1% menjadi 4,2%.

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan bertahan hingga 2026, paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,5 sampai 5,6 persen, meskipun ketidakpastian global masih membayangi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, optimisme tersebut bukan sekadar proyeksi, melainkan hasil dari desain kebijakan yang telah disiapkan sejak awal.

"Jadi saya bukan optimis saja, tapi memang itu didesain oleh Presiden dan kami di seluruh Kabinet untuk memastikan pertumbuhan ekonominya tidak terganggu oleh ketidakpastian global," ujar Purbaya wawancara eksklusif kepada KompasTV, Jumat (17/4/2026).

Dokumentasi Kementerian Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dan S&P di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026)

Menurut Purbaya menjelaskan, salah satu kunci utama menjaga pertumbuhan adalah memastikan belanja pemerintah tidak lagi mengganggu likuiditas di sistem keuangan.

Pada periode sebelumnya kata Purbaya, distribusi belanja negara sempat menyebabkan likuiditas mengetat, namun kini pola tersebut telah diperbaiki.

Selain itu, pemerintah juga memastikan mesin ekonomi berjalan seimbang antara sektor publik dan swasta.

Belanja negara tetap berjalan, sementara sektor swasta didorong tetap ekspansif melalui ketersediaan likuiditas.

Purbaya menambahkan, penguatan tata kelola juga menjadi faktor penting.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat penindakan terhadap pelanggaran untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.

Salah satunya melalui langkah debottlenecking dan penegakan aturan yang lebih tegas.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditemui kepada awak media di Kejagung pada Jumat (10/4/2026).

Hal ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus mencegah praktik korupsi.

“Setiap tindakan yang salah akan dibereskan dengan cepat, sehingga pelaku usaha dan regulator lebih hati-hati. Itu yang mendorong ekonomi berjalan lebih cepat,” katanya.

Di sisi lain, program prioritas pemerintah tetap dijalankan tanpa perlambatan.

Distribusi belanja juga dibuat lebih merata sepanjang tahun agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih optimal.

Menurut Purbaya, kombinasi kebijakan tersebut pada akhirnya menjaga daya tahan permintaan domestik, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menilai, langkah-langkah ini membuat ekonomi nasional relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal, termasuk gejolak harga komoditas dan tekanan global.

Dengan strategi tersebut, pemerintah meyakini Indonesia tetap mampu mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

“Jadi dengan menjaga domestik demand yang saya sebutkan tadi itu kan sebetulnya menjaga permintaan dalam negeri ya. Harusnya kita bisa tumbuh tetap dengan cukup baik.,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 5,2% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan pada tahun lalu (5,1%) namun lebih rendah dari target pemerintah (5,4%).

Berdasarkan laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB menggarisbawahi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi bahwa konflik di Timur Tengah tidak semakin buruk atau berkepanjangan.

"Di Indonesia, pertumbuhan diperkirakan akan menguat, didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, namun konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat membebani prospeknya," tulis ADB dalam laporannya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Dari sisi pergerakan harga, lembaga donor yang bermarkas di Manila itu memperkirakan rata-rata inflasi Indonesia akan berada pada angka 2,5% untuk periode 2026. Proyeksi tersebut masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5±1%.

Risiko Eksternal

Meski prospek perekonomian Indonesia cenderung baik, ADB mewanti-wanti sejumlah risiko yang dapat mengganggu. Ketegangan geopolitik global yang belum mereda serta fluktuasi harga komoditas energi disebut masih menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan moneter di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang tetap ketat dalam jangka waktu lebih lama (higher for longer) berpotensi memicu volatilitas aliran modal di pasar keuangan negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Oleh sebab itu, ADB menyarankan agar pemerintah terus mempercepat reformasi struktural guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja dinilai krusial untuk menjaga ruang fiskal dalam menghadapi guncangan ekonomi di masa depan.

"Pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih kuat di sektor manufaktur sangat penting untuk mendukung transformasi struktural yang inklusif. Sementara sektor pertanian masih menyerap porsi besar tenaga kerja, sektor ini tetap ditandai oleh produktivitas yang rendah dan tingkat informalitas yang tinggi," jelas ADB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri manufaktur Indonesia diperkirakan menghadapi tekanan dalam waktu dekat, seiring potensi melemahnya permintaan domestik dan meningkatnya dampak konflik geopolitik global.

Kondisi ini berisiko mendorong Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur kembali ke zona kontraksi setelah sebelumnya sempat bertahan di level ekspansif. Pada Februari 2026, PMI Manufaktur menguat ke level 53,8 pada dari bulan sebelumnya yang berada di angka 52,6. Angka tersebut tertinggi dalam 23 bulan terakhir.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan kinerja tersebut terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik yang terjadi secara musiman, terutama menjelang periode hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, hingga Ramadan dan Lebaran.

Namun, menurutnya, setelah momentum tersebut berlalu, keberlanjutan permintaan domestik menjadi tanda tanya besar. Tanpa adanya stimulus baru, konsumsi masyarakat berpotensi melandai, yang pada akhirnya akan memengaruhi aktivitas produksi industri.

“Pertanyaannya adalah setelah Lebaran bagaimana? Karena momen tersebut yang besar sudah terlewati,” ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Selain faktor domestik, tekanan eksternal juga dinilai semakin kuat akibat konflik geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi dan membebani kondisi fiskal banyak negara. Situasi ini berpotensi memicu kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran, termasuk di Indonesia.

Faisal menilai, jika pemerintah melakukan efisiensi belanja secara signifikan, maka dampaknya akan langsung terasa pada penurunan permintaan dalam negeri. Hal ini dapat mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada konsumsi domestik.

Dampak lanjutan dari melemahnya permintaan tersebut diperkirakan akan terlihat pada penurunan pesanan industri. Ketika order berkurang, pelaku usaha cenderung menyesuaikan produksi, yang pada akhirnya menekan kinerja sektor manufaktur.

Dia memperkirakan, potensi kontraksi bisa mulai terlihat dalam waktu dekat, terutama setelah Maret, seiring normalisasi permintaan pasca-Lebaran dan tekanan eksternal yang belum mereda.

“Sehingga ada sangat mungkin terjadi kontraksi pada industri atau PMI manufaktur,” tuturnya.

Dengan kombinasi tekanan dari dalam dan luar negeri, sektor manufaktur Indonesia dinilai perlu mewaspadai penurunan kinerja dalam jangka pendek, sekaligus mencari strategi untuk menjaga stabilitas produksi di tengah ketidakpastian global.

Dalam catatannya dari laporan S&P Global, kinerja sektor manufaktur yang berfluktuasi dalam periode 2022 hingga awal 2026, dengan sebagian besar berada di atas level 50 yang menandakan ekspansi.

Sepanjang 2022 hingga pertengahan 2024, PMI relatif stabil di kisaran 51–54, mencerminkan pertumbuhan aktivitas industri yang moderat. Puncak ekspansi terlihat saat indeks menyentuh sekitar 54,2, menandakan peningkatan produksi dan permintaan yang cukup kuat.

Namun, pada paruh kedua 2024 hingga awal 2025, terjadi pelemahan signifikan hingga PMI sempat turun di bawah 50, bahkan menyentuh kisaran 46–47. Kondisi ini mengindikasikan kontraksi tajam pada sektor manufaktur, kemungkinan dipicu oleh tekanan eksternal maupun penurunan permintaan.

Memasuki 2025 hingga awal 2026, PMI manufaktur kembali pulih dan bergerak ke zona ekspansi, dengan level terbaru berada di sekitar 53,8. Meski demikian, pola pergerakan yang fluktuatif menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik dari sisi domestik maupun global.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Adapun di tengah kenaikan harga global, Faisal juga mengingatkan potensi risiko penyelundupan apabila terjadi disparitas harga yang signifikan antara pasar internasional dan domestik.

“Tapi kenaikan harga di tingkat global juga jangan lupa, ini ada risiko penyelundupan keluar juga kalau ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara global dengan domestik, itu yang juga perlu diantisipasi,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

“Dengan asumsi skenario harga minyak tembus US$105 per barel dan kurs Rp17.000, defisit APBN 2026 diperkirakan akan melampaui ambang batas legal di level 3,55% terhadap PDB. Pelemahan rupiah secara bersamaan akan semakin memperbesar tekanan terhadap fiskal,” demikian dokumen yang dikutip.

Dari perdagangan internasional, Indonesia juga berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$606,8 juta atau setara Rp10,3 triliun ke kawasan Teluk Persia apabila konflik berlangsung hingga enam pekan.

Selain dampak langsung tersebut, perekonomian domestik juga berisiko terdampak secara tidak langsung melalui perlambatan ekonomi pada mitra dagang utama seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan yang memiliki keterkaitan perdagangan kuat dengan Indonesia.

Untuk itu, Core menilai pemerintah harus menjaga rasio defisit anggaran agar tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meninjau kembali alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kedua program ini secara keseluruhan menyerap anggaran Rp418 triliun, sehingga menjadi komponen belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.

Lebih lanjut, Core menilai pemerintah juga perlu memanfaatkan Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) sebagai dasar untuk memperoleh skema harga minyak mentah yang lebih kompetitif dari AS.

“Rencana peningkatan impor dari AS untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Selat Hormuz berpotensi menaikkan biaya logistik, sehingga negosiasi kompensasi harga menjadi penting,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada di kisaran 5,6% hingga 5,7% didorong oleh konsumsi masyarakat selama Ramadan serta daya tahan ekonomi domestik di tengah tekanan global.

Menurutnya, angka tersebut dinilai cukup kuat di tengah kondisi global yang bergejolak.

“Kalau angka-angka terakhir sih pertumbuhan kami bisa 5,6% sampai dengan 5,7% kalau pertimbangan kasarnya. Itu udah lumayan bagus lah di tengah gejolak global seperti sekarang,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Dia menjelaskan, dampak tekanan global sejauh ini masih dapat diredam oleh pemerintah sehingga aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan normal. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga stabilitas agar masyarakat tetap dapat beraktivitas tanpa gangguan berarti.

Setelah momentum Lebaran, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi akan tetap ditopang oleh permintaan domestik, termasuk konsumsi masyarakat dan peran sektor swasta. Meski kondisi global berpotensi melambat apabila gejolak terus meningkat, permintaan global saat ini masih relatif kuat.

Untuk menjaga daya beli, pemerintah akan mempertahankan stabilitas harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar tidak terdampak fluktuasi harga minyak dunia.

“Saya akan jaga domestic demand ya, daya beli masyarakat,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan memastikan realisasi belanja negara dilakukan tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, pengajuan anggaran baru akan dibatasi agar fiskal tetap terjaga.

Pada saat yang sama, Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh 5,5% akibat efek Ramadan.

"Target 5,5% bisa dicapai, karena geliat selama Ramadan," kata Purbaya saat ditemui usai melaksanakan Salat Id di tempat yang sama dengan Purbaya.

Selain itu, Menko menyampaikan bahwa inflasi pada tahun ini berpeluang meningkat seiring efek basis rendah dari deflasi tahun lalu, yang dipengaruhi oleh kebijakan subsidi tarif listrik pada Januari sampai dengan Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah memanasnya geopolitik Iran yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan strategi utama pemerintah bukan sekadar menahan defisit, melainkan memperkuat fondasi fiskal dari dalam negeri.

Menurut Purbaya, jalur dampak konflik Timur Tengah terhadap Indonesia terutama melalui harga minyak dan perdagangan ekspor.

"Kita pastikan saja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita dan cukai enggak ada yang bocor. Jadi bisa kurangi tekanan ke defisit,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya harga minyak global saat ini berada di kisaran 80 dollar AS per barrel dan dalam perhitungannya, bahkan jika meningkat hingga 92 dollar AS per barrel, posisi APBN masih dapat dikelola.

Ia menyatakan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila tekanan meningkat.

Kenaikan harga impor energi memang berpotensi menekan defisit, namun langkah antisipasi telah disiapkan.

Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah memastikan penerimaan negara, khususnya dari pajak dan cukai, tetap optimal dan tidak mengalami kebocoran.

Dengan pengumpulan pajak yang terjaga, tekanan terhadap defisit dapat diredam meski harga energi global meningkat.

Purbaya juga menekankan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tidak semata-mata bergantung pada dinamika global.

Ia mengingatkan bahwa sekitar 90 persen pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh permintaan domestik.

Selama daya beli dan aktivitas dalam negeri tetap terjaga, perekonomian dinilai masih mampu bertahan di tengah gejolak eksternal.

Terkait isu stok energi, ia menjelaskan bahwa pembelian minyak dilakukan dalam skema tahunan.

Adapun cadangan 20 hari yang kerap disebut merupakan skenario ekstrem jika pasokan terhenti total.

Dalam praktiknya, pemerintah tetap memperoleh suplai, meskipun kemungkinan dengan harga yang lebih tinggi.

Dengan berbagai asumsi tersebut, Purbaya memastikan defisit APBN masih dalam batas yang bisa dikendalikan.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan global dan menghitung langkah lanjutan jika tekanan meningkat, sembari menjaga stabilitas fiskal dan kekuatan permintaan domestik sebagai penopang utama ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufakturChina terkontraksi lebih dalam dari perkiraan pada Februari 2026, seiring dengan periode libur Tahun Baru Imlek terpanjang yang pernah ada menekan kegiatan produksi dan konstruksi.

Berdasarkan data resmi Biro Statistik Nasional China yang dikutip dari Bloomberg, Rabu (3/3/2026), purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Negeri Panda turun menjadi 49 pada bulan lalu dari 49,3 pada Januari.

Angka tersebut lebih rendah dari estimasi median ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan 49,2, sekaligus menyamai level terendah dalam empat bulan terakhir.

Sementara itu, PMI nonmanufaktur yang mencerminkan aktivitas sektor konstruksi dan jasa naik tipis menjadi 49,5, di bawah proyeksi 49,7. PMI konstruksi bahkan turun ke level terendah dalam enam tahun. Sebagai catatan, angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

Prospek sektor manufaktur China masih dibayangi lemahnya permintaan domestik serta ketidakpastian terkait tarif Amerika Serikat (AS). Konflik militer yang meluas di Timur Tengah juga berpotensi mengganggu kembali perdagangan global dan meningkatkan biaya produksi bagi pelaku industri China.

“Angka-angka ini sebagian terdistorsi oleh jumlah hari kerja yang lebih sedikit,” ujar Raymond Yeung, kepala ekonom Greater China di Australia & New Zealand Group Ltd.

Meski demikian, terlepas dari faktor teknis tersebut, dia menilai aktivitas secara umum memang melambat. Perkembangan geopolitik dan ketidakpastian tarif menghadirkan tambahan risiko penurunan.

China dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan politik tahunan, di mana Beijing dijadwalkan mengumumkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Investor juga menantikan pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa pekan mendatang untuk mengukur arah hubungan bilateral serta kebijakan hambatan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.

Statistisik NBS Huo Lihui menyebut libur panjang menjadi faktor utama pelemahan aktivitas manufaktur. “Produksi dan operasi perusahaan terdampak sampai batas tertentu sehingga aktivitas manufaktur menurun,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Berbeda dengan data resmi, survei swasta menunjukkan kinerja yang lebih kuat. Indeks PMI manufaktur umum China versi RatingDog naik menjadi 52,1 pada Februari dari 50,3 pada Januari, level tertinggi dalam lebih dari lima tahun. Adapun PMI jasa swasta melonjak menjadi 56,7 dari 52,3.

Dalam setahun terakhir, hasil survei swasta cenderung lebih kuat dibandingkan survei resmi, terutama karena ekspor relatif bertahan. Kedua survei tersebut menggunakan cakupan sampel, lokasi, dan jenis usaha yang berbeda, dengan survei swasta lebih berfokus pada perusahaan kecil dan berorientasi ekspor.

Analisis Bloomberg Economics menunjukkan survei resmi lebih mencerminkan kondisi produksi industri secara keseluruhan, sedangkan survei RatingDog dinilai memberi sinyal yang lebih kuat terhadap kinerja ekspor. Namun, volatilitas indeks swasta yang meningkat juga berisiko melebih-lebihkan perubahan momentum.

“Secara keseluruhan, data Februari menunjukkan ekspansi yang kuat didorong oleh pasokan dan permintaan yang solid. Ke depan, keberlanjutan momentum ini bergantung pada konsistensi permintaan dan apakah kepercayaan pelaku usaha berujung pada peningkatan perekrutan dan investasi," ujar Yao Yu, pendiri RatingDog, dalam pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun dari pagu anggaran Rp71 triliun. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi.

Seiring dengan demand domestik yang besar, pemerintah mencatat adanya lonjakan produksi pertanian dan peternakan. Sepanjang 2025, produk domestik bruto (PDB) subsektor peternakan tumbuh 12,4% year on year (YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan PDB sektor pertanian 5,33% atau PDB nasional yang tumbuh 5,11%.

Pertumbuhan juga terlihat pada kinerja keuangan dua pemain unggas terbesar di Tanah Air, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Kedua emiten sepanjang Januari-September 2025 sama-sama membukukan pertumbuhan penjualan dan laba bersih, dan diestimasi akan kembali melonjak sampai akhir tahun bahkan di sepanjang 2026 ini.

Banyak laporan menyatakan bahwa kedua emiten ini memiliki peluang yang strategis untuk menjadi pemasok kebutuhan pangan program MBG pemerintah. Apalagi, 2026 ini pemerintah menambah pagu anggaran MBG menjadi Rp335 triliun.

Meski demikian, hanya manajemen JPFA yang sudah menyatakan secara terbuka keterlibatannya di program MBG. Direktur Japfa Rachmat Indrajaya menerangkan bahwa sejak program ini berjalan pada 6 Januari 2025, perseroan telah melakukan pemenuhan supply terhadap bahan baku MBG di sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Tentunya MBG ini akan berdampak baik bagi perusahaan seperti kami. Dengan adanya MBG ini, jelas sekali dampak positif bagi Japfa sendiri,” katanya beberapa waktu lalu.

Selain itu, Japfa juga memasok bahan baku program MBG secara tidak langsung melalui koperasi penyedia SPPG. Perseroan juga berencana akan bermitra dengan 1.000 toko sembako yang merupakan bagian dari Program Koperasi Merah Putih hingga kuartal pertama 2026, dan akan terus bertambah hingga akhir 2026.

Walau punya demand yang bagus, Financial Controller Japfa Erwin Djohan menegaskan Japfa tidak menetapkan target pendapatan tertentu dari program MBG. "Jadi kami hanya mengisi ruang yang masih ada. Jadi kami tetap kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak," tandas Erwin.

Adapun, JPFA sepanjang Januari-September 2025 membukukan pertumbuhan penjualan 4,42% YoY ke Rp43,10 triliun dan laba bersih meningkat 15,05% YoY ke Rp2,41 triliun. Sedangkan, CPIN membukukan kenaikan penjualan 1,78% YoY ke Rp50,60 triliun dengan pertumbuhan laba bersih 41% YoY ke Rp3,36 triliun.

Analis Panin Sekuritas Sarkia Adelia mengatakan kinerja emiten perunggasan dalam sembilan bulan pertama 2025 tumbuh solid seiring dengan meningkatnya demand, yang salah satunya dari serapan program MBG.

Panin Sekuritas menghitung, implementasi program MBG menciptakan captive demand berskala besar dengan target serapan daging ayam sekitar 1,1 juta ton di 2026 dan berpotensi menciptakan excess demand lebih dari 500.000 ton. Angka tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan konsumsi daging ayam nasional pada 2025 sekitar 3,8-3,9 juta ton dan produksinya sekitar 4,3 juta ton.

"Dukungan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun serta pemulihan daya beli, memperkuat prospek permintaan protein hewani, mengingat konsumsi ayam per kapita Indonesia masih relatif rendah," ujar Sarkia.

Ramalan Kinerja JPFA & CPIN

Melansir Bloomberg Terminal, konsensus mengestimasi penjualan bersih CPIN di akhir 2025 akan tumbuh 2,94% YoY ke Rp69,48 triliun. Sedangkan, laba bersih perseroan ditaksir akan tumbuh 19,59% YoY ke Rp4,42 triliun. Kedua nilai tersebut kemudian diprediksi akan meningkat pada 2026, masing-masing tumbuh 7,55% YoY menjadi Rp74,29 triliun dan tumbuh 10,60% YoY menjadi Rp4,89 triliun.

Di sisi lain, ramalan konsensus di JPFA lebih agresif di mana penjualan perseroan di akhir 2025 diestimasi tumbuh 5,63% YoY ke Rp58,94 triliun dengan laba bersih yang tumbuh 16,40% YoY ke Rp3,49 triliun. Selanjutnya, pada 2026 kinerja top line perseroan diramal tumbuh 8,32% YoY ke Rp63,84 triliun dan laba bersih yang ditaksir melonjak 14,22% YoY ke Rp3,98 triliun.

Sarkia menilai selain program MBG, investasi Danantara sebesar Rp20 triliun di sektor peternakan juga secara tidak langsung memberikan efek domino kepada emiten unggas. Danantara akan membangun 336 proyek yang akan dimulai bertahap sejak Januari 2026 dan berpotensi memberikan dampak ekonomis bagi existing farmers khususnya untuk middle-low melalui salah satunya kepastian serapan melalui captive market MBG.

Menurutnya, program 336 proyek tersebut memang akan meningkatkan kapasitas produksi ayam nasional sampai berpotensi oversupply, namun tambahan supply tersebut akan terserap oleh captive demand MBG. Dengan begitu, risiko tekanan harga di pasar spot relatif lebih terkendali.

"Menurut kami, program investasi Danantara tidak bersifat value-destructive bagi CPIN dan JPFA, karena mendukung stabilitas harga secara struktural," ujarnya.

Sementara itu, Analis Bahana Sekuritas Abdusshomad Cakra Buana menghitung estimasi serapan daging ayam dari program MBG. Dalam skenario terbaik, penyerapan daging ayam mencapai 571.000 ton, atau setara dengan 30% rata-rata permintaan nasional dalam lima tahun.

Berikutnya, dalam skenario dasar program MBG ditaksir akan menyerap 390.000 ton atau setara 20% rata-rata permintaan nasional dalam lima tahun. Terakhir, pada skenrio terburuk program MBG hanya menyerap 380.000 ton atau setara 10% rata-rata permintaan nasional dalam lima tahun.

"Meski ada tambahan volume, produsen seperti JPFA dan CPIN menyebut pesanan langsung MBG masih kecil dibanding total penjualan. Dampak kemungkinan lebih terasa melalui kenaikan harga dibanding volume, mirip pasar telur yang naik 8% sepanjang 2025," ujar Cakra.

Cakra mengestimasi over suplai pasokan ayam pada 2026 akan turun menjadi 1,4 sampai 1,8 juta ton, karena suplai industri menurun menjadi 4,1 juta ton setelah kuota impor grandparent stock (GPS) pada 2024 dipangkas 16% YoY. Di saat yang sama, pergeseran kebijakan pemerintah yang lebih pro-pertumbuhan diharapkan memulihkan daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2% pada 2027 dan meningkatkan konsumsi ayam per kapita menjadi 7,5 kg. Dengan demikian, Bahana Sekuritas memperkirakan harga live bird (LB) dan DOC naik 6%–7% YoY.

"Program MBG kemungkinan menjadi salah satu pendorong kenaikan permintaan ayam tahun depan. Dengan dukungan anggaran besar Rp335 triliun, kami memperkirakan program ini dapat menghasilkan tambahan permintaan sekitar 10%–30% dari konsumsi historis, dengan potensi penyerapan ayam 200.000 sampai 571.000 ton," tandasnya.

Untuk rekomendasi saham, melansir Bloomberg Terminal 19 dari 22 merekomendasikan buy CPIN dengan target harga Rp5.711. Target harga ini mencerminkan potensial return 28,9% dari harga terakhir Rp4.430. Pada penutupan Selasa (24/2), CPIN turun 1,58% ke Rp4.360.

Di sisi lain, 25 dari 28 saham merekomendasikan buy JPFA dengan target harga Rp3.029, mencerminkan potensial return 25,2% dari harga terakhir Rp2.420. Pada penutupan Selasa (24/2), JPFA tidak berubah di harga Rp2.420.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden China Xi Jinping menyerukan agar pertumbuhan ekonomi negaranya bertumpu pada permintaan domestik sebagai mesin utama, di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan proteksionisme.

Dalam pidato yang disampaikan pada Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (Central Economic Work Conference) pada Desember lalu dan dipublikasikan melalui jurnal resmi Partai Komunis, Qiushi, Xi menekankan pentingnya mengoordinasikan upaya untuk mendorong konsumsi dan memperluas investasi.

“Kita harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan di masa depan, serta menstabilkan investasi," katanya dalam jurnal tersebut sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin (16/2/2026)

Cetak biru kebijakan tersebut menegaskan bahwa Beijing tengah bersiap menghadapi ketidakpastian eksternal yang lebih besar, meskipun sebelumnya berhasil membukukan surplus perdagangan rekor di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat.

Bahasa yang digunakan Xi mencerminkan tekad pemerintah untuk menggenjot konsumsi di dalam negeri, terutama ketika sejumlah negara semakin menolak banjir produk murah asal China yang dinilai mengancam industri domestik mereka.

Pejabat tinggi, termasuk Wakil Perdana Menteri He Lifeng, juga mengisyaratkan peluang akses yang lebih besar ke pasar domestik China guna mengurangi ketidakseimbangan perdagangan.

Sepanjang 2025, ekonomi China tumbuh 5%, dengan lonjakan ekspor menutup pelemahan konsumsi swasta serta penurunan tajam investasi di dalam negeri. Namun, model pertumbuhan yang timpang tersebut dinilai akan semakin sulit dipertahankan di tengah tren proteksionisme global yang meningkat.

Di tengah risiko perdagangan dan geopolitik yang kian besar, China berupaya memperkuat sektor konsumsi sebagai pendorong utama ekonomi, sembari tetap mengandalkan industri-industri baru sebagai sumber pertumbuhan.

“Kami akan tetap berkomitmen pada pembangunan berbasis inovasi dan mempercepat pembentukan serta penguatan pendorong pertumbuhan baru,” ujar Xi.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap permintaan domestik, Xi juga mendorong peningkatan pendapatan serta pensiun dasar bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta memperbesar porsi proyek investasi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Prioritas lain yang disampaikan meliputi percepatan pembangunan berkualitas tinggi, kelanjutan keterbukaan ekonomi, serta percepatan transisi hijau. Xi juga meminta pejabat menekan persaingan tidak sehat antarperusahaan, serta menstabilkan pasar properti dan lapangan kerja bagi lulusan baru maupun pekerja migran.

Sebelumnya, pemerintah China telah mengisyaratkan akan tetap menjaga dukungan terhadap perekonomian, namun tidak akan meningkatkan stimulus secara agresif pada tahun ini, dengan mempertahankan tingkat defisit anggaran dan belanja pemerintah pada level yang dinilai diperlukan pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini tertahan di kisaran 5% belum cukup kuat untuk menyerap tambahan tenaga kerja baru yang terus memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

Purbaya meyakini mesin perekonomian nasional setidaknya harus dipacu hingga level 6,7% sampai 7% hanya untuk menampung angkatan kerja baru tersebut.

"Indonesia sudah lama tumbuh di kisaran 5%. Itu kayaknya bagus, sebagian orang bilang itu sudah maksimal. Padahal menurut saya, kita paling tidak harus tumbuh 6,7% menuju 7% untuk menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja," ujar Purbaya dalam acara Wisuda Program Sarjana dan Vokasi Universitas Indonesia, dikutip Minggu (15/2/2026).

Sejalan dengan itu, bendahara negara itu menggarisbawahi urgensi Indonesia untuk melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah. Dia memaparkan rekam jejak historis negara-negara maju seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, hingga China yang harus mencetak pertumbuhan minimal 10% alias double digit selama lebih dari satu dekade untuk bisa naik kelas.

Oleh karena itu, Purbaya menilai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah muluk-muluk, melainkan sebuah prasyarat fundamental yang harus dicapai Indonesia.

"Sebenarnya 8% masih kurang, harus didorong ke arah 10%. Tapi untuk 5 tahun ke depan kalau dapat 8%, itu sudah cukup," jelasnya.

Meski mematok target tinggi ke depan, Purbaya meminta masyarakat tidak pesimistis dengan fondasi ekonomi saat ini. Dia mengambil contoh realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 yang berhasil menyentuh 5,11%, ditopang oleh dorongan kuat pada kuartal terakhir sebesar 5,39%.

Capaian tersebut, sambung Purbaya, merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, melampaui raksasa ekonomi seperti China, serta negara lain seperti Arab Saudi dan Spanyol.

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memberikan peringatan. Pertumbuhan di level 5% dinilai masih sangat rentan terhadap gejolak.

"Jadi kita gak boleh tumbuh terlalu lambat," katanya.

Lebih lanjut, menghadapi tantangan eksternal, Purbaya menepis narasi pesimistis yang kerap menyebutkan bahwa ketidakpastian global akan membuat masa depan ekonomi Indonesia menjadi gelap. Dia mengingatkan bahwa struktur perekonomian Indonesia ditopang kuat oleh permintaan dalam negeri.

Menurut catatannya, permintaan dalam negeri berkontribusi sekitar 90%, sisanya dari global. Oleh sebab itu, Purbaya meyakini meski global sedang tidak baik-baik saja, perekonomian Indonesia bisa tetap aman asalkan permintaan domestik tetap bisa dijaga.

"Intinya adalah, Anda jangan takut, nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau Anda nanti pintar-pintar mengurus permintaan dalam negeri tadi, walaupun ekonominya gonjang-ganjing, kita bilang 'Go to hell', saya gak peduli, kita akan tumbuh dengan baik. Jadi ke depan Indonesia kita harapkan bisa tumbuh dengan baik," tutup Purbaya.

Tenaga Kerja Informal Mendominasi

Memang, struktural ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh pekerja informal. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa proporsi penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai turun berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

Pada periode tersebut, BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk bekerja sebanyak 146,54 juta orang. Sebesar 38,74% di antaranya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Capaian itu meningkat dari periode Sakernas Agustus 2024 yakni sebanyak 0,65 juta orang, sedangkan meningkat lebih tinggi dari Sakernas Februari 2025 sebanyak 2,72 juta orang.

"Dibandingkan setahun sebelumnya penduduk bekerja buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan sebanyak 0,65 juta orang," terang Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).

Meski bertambah secara jumlah, namun kalau membandingkannya secara persentase dengan Agustus 2024, jumlah pekerja berstatus buruh, pegawai dan karyawan terpantau menurun. Agustus 2024 proporsinya sebesar 38,80%.

Kemudian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga atau tidak dibayar menurun hingga 0,30 juta orang atau terbesar.

Capaian penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai itu menambah persentase penduduk dengan status pekerja formal pada Agustus 2025.

"Itu sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningaktan menjadi 42,20% dari total penduduk yang bekerja," terang Edy.

Kendati demikian, persentase pekerja informal masih dominan dalam pasar tenaga kerja RI. Hal itu ditunjukkan dari persentase pekerja informal yang masih sebesar 57,80%.

Kendati demikian, dominasinya semakin menipis dari Sakernas Februari 2025 yang mencapai 59,40%, dan pada Sakernas Agustus 2024 57,95%.

Sejalan dengan hal tersebut, persentase pekerja formal Agustus 2025 meningkat dari persentase Februari 2025 sebesar 40,50%, dan dari Agustus 2024 42,05%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri bahwa perekonomian Indonesia cukup baik untuk tidak bergantung dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Hal ini ditopang oleh besarnya permintaan domestik Tanah Air yang berkontribusi sekitar 90 persen terhadap perekonomian. 

Purbaya menyampaikan beberapa pihak cenderung pesimis melihat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut turut melahirkan asumsi bahwa masa depan masyarakat suram dan Indonesia "gelap".

Dia juga menyinggung minimnya peran ekonom untuk menyebutkan bahwa permintaan dalam negeri berkontribusi sekitar 90 persen terhadap perekonomian Indonesia. Sementara sisanya, 10 persen berasal dari permintaan global.

"Jadi kalau yang 10 persen amburadul, saya hidupkan yang 90 persen. Kita harusnya masih nggak apa-apa. Intinya adalah, Anda jangan takut, nasib kita di tangan kita sendiri," tegas Purbaya saat orasi ilmiah di Wisuda Universitas Indonesia (UI), Sabtu (14/2).

Ke depan, Purbaya mengharapkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih baik. Untuk itu dia juga meminta dukungan dari generasi muda, khususnya wisudawan yang hadir dalam orasi ilmiah UI Sabtu (14/2), untuk ikut kontribusi. 

"Kalau Anda (wisudawan UI) nanti pintar-pintar mengurus permintaan dalam negeri tadi, walaupun ekonomi gonjang-ganjing, kita bilang go to hell," ujarnya.

Menkeu juga menekankan bahwa dirinya sangat optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan baik. Ditambah lagi, dia mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini berada di fase percepatan hingga 2033 mendatang.

"Ekonomi itu kadang-kadang naik, turun, naik, turun. Itu yang disebut business cycle," tandasnya. 

Purbaya menjelaskan siklus business cycle sebagai fase naik turunnya perekonomian. Dia menyebutkan Indonesia berada di fase resesi pada 2020, pola setelahnya 7-10 tahun ekspansi, setahun resesi.

"Resesi kita terakhir tahun 2020, 2023 kita memasuki fase ekspansi lagi, dan kalau kita pintar, kita bisa ekspansi itu sampai 2033 sebelum ekonominya melambat lagi," terang Purbaya.

Selain itu, Purbaya menilai ekonomi Indonesia memiliki potensi tumbuh setidaknya 6,7 persen menuju 7 persen. Dengan angka pertumbuhan tersebut, negara diklaim mampu menyerap tenaga kerja baru yang memasuki usia kerja.

"Kalau saya lihat Korea, Taiwan, Jepang, Amerika, Jerman, China. Untuk menjadi negara maju, Anda harus tumbuh double digit dalam lebih dari 10 tahun," tandasnya.