Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) memperkuat konektivitas digital berbasis satelit di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) guna meningkatkan layanan pelabuhan, efisiensi operasional, serta mendukung kedaulatan data dan informasi nasional.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan penguatan layanan digital di wilayah 3TP melalui pemanfaatan teknologi satelit," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan hal itu setelah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido yang beroperasi di Kabupaten Supiori, Papua dengan PT PSN.

Penandatanganan tersebut dilakukan Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid dan Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Dia mengatakan kerja sama itu kesempatan bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub yang memanfaatkan teknologi satelit mutakhir untuk digitalisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, khususnya di wilayah 3TP.

"Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi," ujarnya.

Melalui sinergi itu, ia berharap, kendala seperti keterbatasan sinyal yang menghambat pelaporan administrasi kapal dan pelabuhan dapat segera teratasi.

"Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional," katanya.

Dengan adanya integrasi satelit itu, Masyhud optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia.

Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid menyampaikan sinergi itu awaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Ia menegaskan kerja sama itu juga langkah konkret mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

"Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial," katanya.

Menurut dia, penguatan kedaulatan digital dan data serta informasi menjadi aspek yang penting. Data pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan," katanya.

Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono menyatakan komitmen mendukung kedaulatan data nasional melalui infrastruktur satelit yang dimiliki perusahaan.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP," ujarnya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, pihaknya optimistis akses komunikasi fondasi penting bagi efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional.

"Semoga kolaborasi ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tiga pelaut Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak insiden kapal MV Gold Autumn di Laut Arab telah dipulangkan ke Tanah Air. Ketiganya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (19/4).

Ketiga pelaut tersebut yakni Adhelan Azhiz Fiqih, Robi Andika Saputra, dan Farhan Setio Budi. Proses pemulangan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub termasuk penjemputan setibanya di Indonesia.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin menegaskan negara memastikan perlindungan bagi pelaut Indonesia dalam situasi darurat di sektor pelayaran.

"Dalam situasi apapun, negara memastikan pelaut Indonesia tidak dibiarkan menghadapi risiko sendiri. Penanganan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh," ujar Samsuddin dalam keterangan resmi, Selasa (21/4).

Penjemputan para pelaut turut dihadiri oleh perwakilan perusahaan keagenan dan penempatan awak kapal serta asosiasi pelaut. Pemerintah juga memastikan pemenuhan hak-hak pelaut, mulai dari aspek keselamatan hingga administrasi.

Insiden yang menimpa kapal MV Gold Autumn terjadi pada 8 April 2026 sekitar pukul 11.00 waktu setempat di perairan Laut Arab. Kapal tersebut mengalami serangan misil yang mengenai ruang muat dan memicu kebakaran.

[Gambas:Youtube]

Tak lama berselang, sekitar 15 hingga 20 menit kemudian, terjadi serangan lanjutan yang merusak area akomodasi kapal serta menyebabkan kebakaran di anjungan.

Kondisi yang memburuk memaksa sebagian awak kapal melakukan evakuasi darurat menggunakan sekoci penyelamat.

Namun, sekoci tersebut mengalami gangguan mesin sehingga para awak kapal sempat terombang-ambing di laut terbuka. Mereka kemudian berhasil ditemukan oleh kapal MV Eunice sekitar pukul 19.30 waktu setempat dan dievakuasi dalam keadaan selamat.

Pasca evakuasi, para pelaut WNI dibawa ke Karachi, Pakistan, dan mendapatkan pendampingan dari perusahaan pengelola kapal, Shanghai Defeng Shipping Co Ltd. Seluruh dokumen perjalanan yang hilang akibat insiden juga diterbitkan kembali melalui koordinasi antara perwakilan Indonesia dan pihak terkait.

Proses pemulangan melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk Kemenhub, Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negerti, serta KJRI Karachi. Pemerintah juga memastikan pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para pelaut sebelum dipulangkan.

"Penanganan ini tidak hanya fokus pada evakuasi, tetapi juga memastikan seluruh hak pelaut terpenuhi, mulai dari aspek keselamatan, administrasi, hingga tanggung jawab pihak terkait," kata Samsuddin.

Kemenhub menegaskan akan terus memperkuat sistem perlindungan bagi pelaut Indonesia, terutama dalam menghadapi risiko pelayaran di perairan internasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghadirkan layanan kesehatan spesial bagi pekerja sektor transportasi maritim dalam rangka memperingati Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan yang dilakukan melalui Klinik Utama Sentra Maritim Medika (SMM) ini tidak hanya menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi ajang apresiasi bagi para pekerja dan pengguna jasa transportasi maritim.

Pada momentum tersebut, tenaga kesehatan perempuan BKKP dan Klinik SMM mengenakan kebaya sebagai simbol semangat Kartini dalam memberikan pelayanan. Selain itu, BKKP juga membagikan makanan ringan kepada para pasien.

Kepala BKKP Wisnu Wardana mengatakan, peringatan Hari Kartini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran perempuan dalam pelayanan kesehatan, termasuk di sektor maritim.

"Perempuan memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan, termasuk di sektor maritim yang penuh tantangan. Melalui momentum Hari Kartini, kami ingin menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya cepat dan profesional, tetapi juga hangat dan penuh kepedulian,” ujar Wisnu dalam siaran pers.

Layanan kesehatan di fasilitas pelabuhan

Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah fasilitas layanan Klinik SMM, baik di Klinik Utama Gunung Sahari maupun unit layanan di kawasan pelabuhan.

Salah satunya adalah Klinik SMM Express (FAST – Fasilitas Sehat Cepat) yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan dasar hingga konsultasi kesehatan bagi pekerja dan pengguna jasa transportasi.

Adapun jenis pemeriksaan yang tersedia meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.

Selain layanan kesehatan, pembagian makanan ringan kepada pasien dilakukan sebagai bentuk apresiasi.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pelayanan yang lebih berkesan sekaligus membangun kedekatan antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Dorong transformasi layanan dan peran perempuan

Wisnu menambahkan, semangat Kartini juga sejalan dengan transformasi BKKP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan.

"Semangat Kartini kami implementasikan dalam budaya kerja yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima. Ini menjadi bagian dari komitmen BKKP dalam mendukung peningkatan kinerja layanan kesehatan sekaligus mendukung target pembangunan zona integritas menuju WBBM 2026,” kata dia.

Melalui kegiatan ini, BKKP dan Klinik SMM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan humanis.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong kesetaraan peran perempuan dalam lingkungan kerja serta pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi maritim.

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan unit pelayanan kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang berfokus pada pelayanan kesehatan bagi pelaut dan masyarakat umum.

Sementara itu, Klinik Utama Sentra Maritim Medika merupakan fasilitas kesehatan unggulan BKKP yang menyediakan layanan Medical Check Up (MCU), pemeriksaan kesehatan dasar, serta layanan vaksinasi.

Klinik ini juga didukung dengan standar akreditasi paripurna dan sistem manajemen mutu ISO 9001 dalam penyelenggaraan layanannya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ada pengelolaan awal yang kurang maksimal salah satunya pemanfaatan 'buffer zone', padahal pengelolaannya jadi salah satu kunci

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memastikan evaluasi Angkutan Lebaran 2026 di Bali dilakukan optimal dengan mendorong "buffer zone" dan pelabuhan alternatif guna menjaga kelancaran arus penumpang serta meningkatkan efektivitas layanan transportasi di momen berikutnya.

"Ada pengelolaan awal yang kurang maksimal salah satunya pemanfaatan 'buffer zone', padahal pengelolaannya jadi salah satu kunci untuk mengatur kendaraan yang berangkat ke pelabuhan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Aan melakukan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 khususnya pada penyelenggaraan di wilayah Bali sebagai upaya peningkatan layanan transportasi ke depannya.

Dia menyampaikan kepadatan yang sempat terjadi di jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk saat periode mudik Lebaran 2026 menjadi pelajaran penting untuk segera dicarikan solusinya.

"Hal ini terutama dalam pengelolaan transportasi di simpul penyeberangan yang memiliki keterbatasan kapasitas menampung kendaraan," ujarnya.

Ia menegaskan pelabuhan di mana pun harus ada "buffer zone", karena sifat pelabuhan terbatas menampung kendaraan.

"Jadi harus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk kita perbaiki bersama,” terang Aan saat kunjungan kerja di Terminal Tipe A Mengwi, Bali.

Aan menilai, agar masalah tersebut tidak terulang lagi, ia mendorong pencarian lokasi buffer zone lainnya sebelum menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk mendukung sistem pengaturan kendaraan.

Ia juga berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam menyediakan lahan untuk dijadikan kantong parkir (buffer zone) di lokasi yang tidak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk.

Dia menambahkan, selain mengatur buffer zone, perlu juga menyediakan pelabuhan alternatif di Bali, untuk mengurangi ketergantungan dan beban berlebih di lintas Ketapang-Gilimanuk, seperti yang sudah diterapkan di lintas Merak-Bakauheni.

Salah satu pelabuhan yang dapat dijadikan alternatif adalah Celukan Bawang untuk membantu mengurai kepadatan saat terjadi lonjakan volume kendaraan di Gilimanuk

Bahkan, lanjut Aan, karena lahan dan area Gilimanuk terbatas, perlu adanya penambahan dermaga plengsengan di area dekat pelabuhan Gilimanuk yakni area Pantai Cemara/area buffer zone cargo untuk menambah kapasitas pelabuhan.

"Diharapkan dermaga tersebut sudah harus bisa beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2026/2027 dan Lebaran 2027,” jelasnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas angkut kapal juga menjadi perhatian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kamenhub.

Atas hal itu, koordinasi dengan operator penyeberangan terus dilakukan agar kapal dengan kapasitas lebih besar dapat dioperasikan di lintasan Ketapang-Gilimanuk, sehingga pergerakan kendaraan yang menyeberang bisa lebih cepat dan antrean dapat diminimalisir.

Dia menegaskan seluruh langkah itu ditargetkan menjadi solusi dalam menghadapi periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027 serta Lebaran di tahun-tahun berikutnya.

Dengan begitu, simpul transportasi di Bali bisa berfungsi lebih optimal dan pengelolaan lalu lintas serta penyeberangan dapat berjalan lebih efektif.

“Kita ingin ke depan perjalanan masyarakat dan distribusi logistik di Bali bisa lebih lancar, aman, dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu, butuh koordinasi dan kerja sama semua pihak untuk merealisasikannya,” kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng tujuh pemerintah daerah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) transportasi perkotaan melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, serta kolaborasi guna mendukung layanan mobilitas yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

"SDM yang kompeten untuk mengurusi dan meminimalkan permasalahan-permasalahan transportasi yang terjadi," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kemenhub Suharto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan, tujuh pemerintah daerah tersebut meliputi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Makassar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Kolaka Timur, Buton Tengah, Konawe Selatan, dan Pemkab Muna.

Kerja sama pengembangan SDM transportasi perkotaan itu dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDMP Kemenhub bersama ketujuh Pemda tersebut yang dilaksanakan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Sulawesi Selatan.

Suharto menyampaikan, pemerintah sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur tidak terkecuali transportasi, dimana hal itu sudah dirasakan dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat baik di tingkat pusat, maupun daerah.

Dia menegaskan, berbagai persoalan transportasi akan terus muncul dan membesar, mulai dari kemacetan, lemahnya integrasi antarmoda, tingginya biaya transportasi dan logistik, hingga dampak lanjutan berupa polusi udara yang kian mengkhawatirkan.

Sehingga diperlukan SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing untuk mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya pada tahun 2018 pernah melakukan survei kepada pemerintahan daerah, dan didapatkan bahwa pejabat-pejabat yang mengurusi transportasi di fungsi perhubungan jumlahnya sangat minim hanya 8,18 persen dari kebutuhan yang seharusnya.

"Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul tidak terselesaikan dengan tuntas dan cepat. Itulah cikal bakal kenapa kami menyelenggarakan sekolah-sekolah pola pembibitan," jelasnya.

Kemenhub menekankan pentingnya penguatan SDM transportasi di daerah agar memiliki persepsi, loyalitas, dan dedikasi yang selaras dalam membangun sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan.

Penguatan SDM, menurut Suharto, menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan transportasi, sehingga diperlukan pembekalan kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesamaan visi dalam pengembangan layanan transportasi.

Selain itu, pembangunan transportasi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat sistem transportasi tidak mengenal batas wilayah administratif dan saling terhubung satu sama lain.

"Kami berkomitmen untuk membangun transportasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo, dimana dari delapan Asta Cita, lima diantaranya terkait dengan masalah transportasi, yang menjadi urat nadi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Suharto menambahkan, kerja sama itu juga merupakan bukti nyata Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan SDM transportasi unggul berbasis daerah yang nantinya mengabdi dan mengelola sistem transportasi di wilayah masing-masing.

Sebelumnya di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, BPSDMP telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Cirebon, Salatiga, Madiun, Pemerintah Kabupaten Semarang, Tebo, Natuna, Banyuasin, Musi Banyuasin, Kulon Progo, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkuat kesiapan layanan dan operasional Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten demi kelancaran penerbangan jamaah calon haji dan umrah 2026.

"Kami ingin memastikan seluruh aspek operasional telah siap sebelum pemberangkatan kloter pertama,” kata Menhub saat meninjau langsung kesiapan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Menhub menegaskan pentingnya kesiapan layanan di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena terminal tersebut telah ditetapkan sebagai terminal khusus pelayanan jamaah calon haji dan umrah.

Ia menuturkan peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi udara menjelang penyelenggaraan Angkutan Haji Tahun 2026.

Adapun jadwal keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia yang direncanakan mulai pada 22 April 2026. Pada tahun ini total jamaah calon haji Indonesia mencapai 221.000 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap hingga Mei 2026.

“Terminal 2F ini disiapkan secara khusus untuk melayani jamaah haji dan umrah, sehingga seluruh proses dibuat lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan kenyamanan bagi para jamaah," ujarnya.

Lebih lanjut, Menhub menekankan penyelenggaraan Angkutan Haji merupakan operasi nasional berskala besar yang melibatkan lintas sektor.

“Penyelenggaraan angkutan haji ini bukan operasi biasa. Kita memindahkan lebih dari 221 ribu jamaah dari 14 embarkasi melalui 525 kloter. Karena itu, aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Kementerian Perhubungan juga memastikan kesiapan operasional penerbangan haji, yang didukung oleh dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, dengan total puluhan armada pesawat untuk melayani ratusan kloter penerbangan.

Selain itu, Menhub menegaskan berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, termasuk penguatan pengawasan keselamatan melalui ramp check pesawat, kesiapan 14 bandara embarkasi, serta koordinasi internasional untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penerbangan haji.

“Kami memastikan seluruh aspek keselamatan penerbangan terpenuhi, termasuk kelaikudaraan pesawat dan kesiapan operasional maskapai," ucapnya.

Koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan, tambah Dudy, juga terus diperkuat agar pelayanan kepada jamaah calon haji berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Dia berharap dengan kesiapan Terminal 2F dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, penyelenggaraan Angkutan Haji 2026 dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang selamat, aman dan nyaman bagi seluruh jamaah calon haji Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia meraih tiga penghargaan global sektor pelatihan penerbangan pada ajang International Civil Aviation Organization (ICAO) Global Implementation Support Symposium (GISS) 2026 yang berlangsung di Marrakech, Maroko.

"Penghargaan yang diraih meliputi Platinum Member ICAO Trainair Plus, Most Implemented STP Across the Network melalui program Ramp Safety Awareness, dan Highest Number of ICAO Training Packages Developed," kata Kepala PPSDMPU BPSDMP Kamenhub M. Abrar Tuntalanai di Jakarta, Minggu.

Penghargaan itu diserahkan langsung Sekjen ICAO Juan Carlos Salazar didampingi Deputy Director Capacity, Development and Implementation Bureau ICAO Miguel Marin kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PPSDMPU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kamenhub.

Menurutnya, capaian itu semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dan kontributor utama dalam pengembangan pelatihan penerbangan global, khususnya dalam kerangka program Trainair Plus.

"Pengakuan internasional ini memberikan dampak konkret dan langsung terhadap kualitas lulusan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan, khususnya di sektor penerbangan," ujarnya.

Dia mengatakan taruna tidak hanya mendapatkan pembelajaran berbasis standar global ICAO, tetapi juga terpapar pada training package yang digunakan di industri penerbangan dunia.

Hal ini membuat proses pendidikan menjadi lebih aplikatif, link and match dengan kebutuhan industri, serta memperkuat kompetensi teknis dan safety awareness sejak dini.

Dampaknya, lulusan tidak lagi sekadar siap kerja di tingkat nasional, tetapi memiliki benchmark kompetensi internasional, lebih kompetitif di pasar global, dan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di industri penerbangan, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia menekankan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan sejak tahun 2022 dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penerbangan.

Menurutnya Indonesia kembali menegaskan posisinya di panggung internasional melalui capaian membanggakan dalam ajang ICAO GISS 2026 yang berlangsung pada 14–16 April 2026 di Marrakech.

Indonesia tidak hanya hadir sebagai delegasi, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai anggota Steering Committee Meeting serta peserta aktif dalam workshop Trainair Plus.

"Keterlibatan ini memperkuat kontribusi Indonesia dalam penyusunan kebijakan serta penyelarasan standar pelatihan penerbangan sipil di tingkat global," ucapnya.

Ia menegaskan partisipasi itu menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam pengembangan SDM penerbangan dunia.

Keikutsertaan Indonesia dalam ICAO GISS 2026, tembah dia, mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan kapasitas global sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat unggulan pelatihan penerbangan.

"Pengakuan internasional ini menjadi bukti nyata kualitas dan kontribusi Indonesia di tingkat global,” tutur dia.

Oleh karena itu, Indonesia memanfaatkan forum itu untuk menggelar berbagai side meeting dengan negara anggota ICAO Trainair Plus guna menjajaki peluang kerja sama strategis.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM penerbangan nasional agar selaras dengan kebutuhan industri global yang terus berkembang," katanya.

Partisipasi aktif Indonesia dalam ICAO GISS 2026 sekaligus menegaskan peran sebagai Training Center of Excellence, serta memperkuat langkah diplomasi Indonesia dalam pencalonan sebagai anggota ICAO Council periode 2028.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Kompetensi Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Umum (safety driving) di Politeknik Penerbangan Surabaya, Jawa Timur. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Yusuf Nugroho mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah bersama pelaku usaha dalam menjamin keselamatan industri angkutan barang yang dinilai berperan penting dalam perekonomian nasional.

"Industri angkutan barang berperan penting dalam perekonomian, tetapi data dari Korlantas menunjukkan 10 persen kecelakaan di jalan melibatkan angkutan barang," ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Yusuf menyampaikan, kecelakaan dapat memengaruhi perekonomian nasional karena korbannya mayoritas berusia produktif, menyebabkan kerusakan material, dan memengaruhi pelayanan jasa angkutan. Dalam kegiatan yang diikuti 38 perusahaan angkutan barang, Kemenhub terus berupaya meningkatkan keselamatan industri angkutan logistik.

Yusuf mengatakan, faktor manusia memberikan kontribusi besar terhadap penyebab terjadinya kecelakaan. Karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi pengemudi angkutan barang, terutama kemampuan defensive driving pada keadaan darurat.

“Selain kemampuan pengemudi, perlu juga melakukan tata kelola keselamatan yang komprehensif dan terkoordinasi melalui Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum atau SMK-PAU. Jadi, selain pengemudi, edukasi pentingnya pelaksanaan SMK-PAU juga diberikan kepada level manajemen perusahaan,” ucap Yusuf.

Ia mengatakan, para pengemudi yang mengikuti bimtek ini mendapatkan sejumlah materi, yakni tata cara muat pengangkutan barang di jalan, keterampilan dan pemahaman pre-trip inspection. Kemudian, dalam bimtek juga diberikan materi klasifikasi dan identifikasi barang yang diangkut, kecakapan dan keterampilan mengemudi, defensive driving, hingga pemahaman peraturan dan regulasi yang berlaku.

“Peran dan dukungan manajemen perusahaan adalah hal yang tidak kalah penting. Harapannya, seluruh perusahaan angkutan barang dapat menerapkan standar operasional prosedur secara konsisten dan disesuaikan dengan regulasi pemerintah,” sambung Yusuf.

Oleh karena itu, lanjut Yusuf, melalui kegiatan ini diharapkan pihak manajemen perusahaan dapat mengatur jam kerja pengemudi sesuai aturan yang berlaku. Pengaturan jam kerja bagi pengemudi dinilai penting untuk mencegah kelelahan sehingga dapat menekan potensi terjadinya kecelakaan dan fatalitas.

Selain mendapatkan materi secara teoretis, para peserta bimtek juga melaksanakan sesi praktik safety driving dan sesi wawancara dalam rangka penilaian kompetensi safety driving. Yusuf pun berharap, dengan diadakannya bimtek safety driving yang berkelanjutan, pelayanan angkutan barang dapat berjalan lebih aman dan efisien.

“Melalui kegiatan ini, mari kita bekerja sama dan bersinergi mewujudkan pelayanan transportasi angkutan barang yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan," kata Yusuf.

Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat dan berdasarkan informasi di lapangan, seluruh penumpang dan awak pesawat dinyatakan meninggal dunia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan seorang pilot, engineer dan enam penumpang helikopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX yang jatuh di kawasan hutan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4), dinyatakan meninggal dunia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan helikopter tersebut diawaki oleh satu orang pilot, yaitu Capt. Marindra Wibowo, serta membawa satu orang engineer Harun Arasyid dan enam penumpang.

Adapun keenam penumpang helikopter tersebut yakni Mr. Patrick K. (warga negara Malaysia); Mr. Victor T.; Mr. Charles L.; Mr. Joko C.; Mr. Fauzie O.; dan Mr. Sugito.

"Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat dan berdasarkan informasi di lapangan, seluruh penumpang dan awak pesawat dinyatakan meninggal dunia," kata Lukman.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat helikopter tipe Airbus Helicopter EC 130 T2 dengan registrasi PK-CFX.

Helikopter itu dioperasikan oleh PT Matthew Air Nusantara pada rute Helipad PT Cipta Mahkota (CMA) menuju Helipad PT Graha Agro Nusantara 1 (GAN1) di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Lukman, pesawat tersebut lepas landas pada pukul 07.37 WIB untuk kemudian pada pukul 08.39 WIB terdeteksi mengirimkan sinyal darurat di wilayah hutan Kalimantan Barat.

Selanjutnya, pukul 09.15 WIB pesawat dinyatakan hilang kontak dan pada pukul 10.43 WIB AirNav Indonesia telah menerbitkan notifikasi darurat (DETRESFA) sesuai prosedur yang berlaku.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban," ucap Lukman.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama AirNav Indonesia dan instansi terkait terus berkoordinasi dengan Basarnas serta unsur TNI AU setempat guna proses evakuasi dan penanganan lebih lanjut di lokasi kejadian.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah dan tidak berspekulasi terkait kejadian ini," kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerja sama ini disebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya untuk memastikan seluruh kebijakan dan layanan yang dijalankan BKKP memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026.

Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Wisnu Wardana, menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian penting dari penguatan organisasi, terutama dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis integritas dan kepastian hukum.

"Kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap kebijakan dan layanan yang kami jalankan berada dalam koridor hukum yang tepat. Dalam upaya meraih WBBM 2026, aspek integritas, transparansi, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama yang harus kami perkuat,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), BKKP dituntut menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan berkualitas, tetapi juga akuntabel serta memiliki tata kelola yang baik.

Wisnu menegaskan, peran Kejaksaan sebagai mitra strategis akan memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.

"Sebagai BLU, kami dituntut adaptif dan inovatif dalam memberikan pelayanan. Namun di saat yang sama, seluruh proses harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Kehadiran Kejaksaan sebagai mitra strategis akan memberikan penguatan dalam mitigasi risiko hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kami,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyebut kerja sama ini juga menjadi bagian dari strategi pencapaian target kinerja BKKP, baik dari sisi peningkatan kualitas layanan, kepuasan pengguna, maupun optimalisasi kinerja keuangan.

"Kami memiliki target kinerja yang terus meningkat, termasuk dalam optimalisasi pendapatan BLU dan peningkatan kualitas layanan kesehatan pelaut. Dengan dukungan pendampingan hukum, kami semakin optimis dapat mencapai target tersebut secara tepat, aman, dan berkelanjutan,” ungkap Wisnu.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Syahrul Juaksha Subuki, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari peran Kejaksaan dalam mendukung institusi pemerintah melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara.

"Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara memiliki mandat untuk memberikan bantuan, pertimbangan, dan tindakan hukum kepada instansi pemerintah. Kerja sama ini menjadi bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung BKKP agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Syahrul.

Ia menambahkan, pendampingan hukum yang diberikan bertujuan untuk mencegah potensi permasalahan hukum sejak dini serta memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola, meminimalisir risiko hukum, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun kolaborasi berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan kerja pelayaran yang aman, berkualitas, dan memiliki kepastian hukum.

Penandatanganan MoU tersebut juga menjadi bagian dari langkah strategis BKKP dalam memperkuat ekosistem pelayanan kesehatan maritim yang unggul, adaptif, dan berdaya saing, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan Work From Anywhere (WFA) terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2026 . Menhub menyebutkan penerapan kebijakan ini mampu menekan kepadatan pada puncak arus mudik hingga 17,94% dan puncak arus balik sebesar 10,57%.

Dengan fleksibilitas waktu bekerja, masyarakat tidak lagi melakukan perjalanan secara bersamaan pada waktu puncak. Sukses Amankan Mudik Lebaran 2026, Kepercayaan Publik ke Polri Melesat ke Peringkat 4 Besar

“Pengaturan mobilitas melalui kebijakan WFA terbukti mampu mendistribusikan pergerakan masyarakat secara lebih merata, sehingga beban lalu lintas pada periode puncak dapat dikurangi,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).

Selain WFA, keberhasilan pengelolaan arus mudik juga ditopang oleh berbagai kebijakan lain, seperti rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, serta pengoperasian posko terpadu di berbagai titik strategis. Sinergi lintas kementerian dan lembaga turut memperkuat efektivitas pengaturan arus transportasi selama periode Lebaran.

Data Korlantas Polri menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas selama Angkutan Lebaran 2026 menurun 6,31%, sementara jumlah fatalitas turun signifikan hingga 31,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemenhub juga mencatat minat masyarakat terhadap angkutan umum juga mengalami peningkatan. Total penumpang tercatat mencapai 23,73 juta orang atau naik 11,79% dibandingkan 2025.

Menhub Dudy menilai, kombinasi kebijakan WFA dan penguatan manajemen transportasi menjadi strategi efektif dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas saat periode mudik. Ke depan, pemerintah akan terus mengkaji penerapan kebijakan serupa guna menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan work from anywhere (WFA) yang dijalankan selama periode arus mudik maupun balik pada Angkutan Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas.

"Kebijakan WFA pada arus mudik terbukti efektif memindahkan volume lalu lintas sebanyak 450.000 kendaraan pada H-3 sampai H-1 Lebaran," kata Dudy dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Perpindahan kendaraan tersebut terdistribusi lebih merata pada periode H-8 hingga H-4 sehingga membantu mengurangi lonjakan lalu lintas pada puncak arus mudik.

Dampaknya, menurut dia, kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik berhasil ditekan hingga 17,94 persen dibandingkan dengan kondisi tanpa kebijakan tersebut.

Pada periode arus balik, kebijakan serupa juga mampu memindahkan sekitar 328.000 kendaraan dari hari H hingga H+3 ke periode H+4 sampai H+8 Lebaran.

Ia menuturkan distribusi arus balik yang lebih merata tersebut turut menurunkan tingkat kepadatan pada puncak arus balik hingga sebesar 10,57 persen secara keseluruhan.

Selain itu, Menhub juga mengatakan kebijakan pembatasan angkutan barang juga berkontribusi signifikan dengan menurunkan volume kendaraan sumbu tiga hingga mencapai 74,56 persen selama periode Lebaran.

Kementerian Perhubungan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran operasional dengan memberikan sanksi administratif kepada 75 perusahaan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan.

Dari sisi kinerja jalan tol, kecepatan rata-rata di ruas Tol Trans Jawa seperti Jakarta-Semarang dan sebaliknya berada di atas 80 kilometer per jam.

Kondisi tersebut menunjukkan tingkat pelayanan kategori A dengan waktu tempuh relatif stabil sekitar 5 jam 20 menit selama periode arus mudik dan balik.

Dudy mengungkapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat diproyeksikan mencapai 143,92 juta orang, namun realisasinya mencapai 147,55 juta orang atau meningkat sebesar 2,53 persen.

Secara keseluruhan, lanjut Menhub, total pergerakan selama periode angkutan Lebaran 2026 mencapai 298,6 juta pergerakan dengan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 147,55 juta orang.

Puncak arus mudik tercatat terjadi pada H-3 atau Rabu, 18 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+7 atau Sabtu, 28 Maret 2026.

Pergerakan masyarakat didominasi dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai daerah asal dan tujuan utama perjalanan.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan kebijakan WFA Lebaran dan Nyepi 2026, yakni pada 16-17 Maret 2026 dan 25-27 Maret 2026 (setelah Lebaran).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026