TEGAL - Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014 Gita Wirjawan mendesak orientasi kepemimpinan nasional ditata ulang yakni harus berhenti pada elektabilitas dan popularitas. Selanjutnya bergeser pada ukuran yang lebih menentukan yakni integritas, kapabilitas, dan etikabilitas.

Gita menyampaikan desakan itu dalam Public Lecture Series menyambut Dies Natalis ke-1 Universitas Harkat Negeri (UHN) di Kampus Tegal yang mengangkat tema "What It Takes: Asia Tenggara, dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global".

Dia menegaskan Indonesia sebenarnya memegang modal yang lebih dari cukup untuk memimpin kawasan. Persoalannya, modal itu tidak akan berarti tanpa keberanian.

"Untuk jadi bangsa dan wilayah yang diperhitungkan di ASEAN, kita punya begitu banyak modalitas. Wilayah yang luas, penduduk dalam jumlah besar, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kebhinekaan," ujarnya Kamis (25/6/2026).

"Yang diperlukan adalah keberanian menerobos batas, keberanian tampil sebagai bangsa beradab. Syaratnya, kita berani mengikuti jejak bangsa-bangsa yang kuat yang mengedepankan kekuatan moral, intelektual, etika, kapasitas kognisi, dan kemampuan membangun narasi," lanjutnya.

Dari modal yang melimpah itu, Gita menyoroti titik yang menurutnya justru kerap diabaikan yaitu cara bangsa ini memilih pemimpin. Dia menilai obsesi pada angka survei telah menggeser ukuran kepemimpinan dari hal yang semestinya menentukan hingga mendesak reorientasi menyeluruh.

"Kepemimpinan mendatang haruslah ditata ulang. Kita tidak boleh mabuk pada elektabilitas dan popularitas, tetapi harus bergeser orientasi untuk melihat integritas, kapabilitas, dan etikabilitas," katanya.

Dia menawarkan satu jalan keluar konkret dari apa yang dia sebut jebakan sensasionalitas yakni membenahi pendidikan yang dimulai dari nasib guru.

"Salah satu cara keluar dari jebakan sensasionalitas dewasa ini dengan investasi secara agresif untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Gaji guru harus diperbaiki secara revolusioner. Tempatkan profesi guru sebagai profesi yang sangat dihargai agar putra-putri bangsa terbaik masuk berbondong-bondong berebut menjadi guru," ujarnya.

Pembenahan pendidikan itu bermuara pada generasi muda yang dia tempatkan sebagai penentu arah kawasan. Anak muda tidak cukup menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi pencipta inovasi.

"Generasi muda harus memiliki keberanian untuk berpikir lintas batas. Mereka harus siap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton perubahan," tegasnya.

Rektor UHN Sudirman Said menilai persoalan bangsa ini bukan terletak pada kelangkaan modal, melainkan pada minimnya keberanian berpikir besar dan kejujuran menilai kepemimpinan sendiri.

"Bangsa ini tidak kekurangan modal. Yang sering hilang justru keberanian berpikir jauh ke depan dan kejujuran menilai kualitas kepemimpinan kita sendiri," ujar Sudirman.

Dia mengajak audiens belajar dari Singapura yang melompat dari negara dunia ketiga ke dunia kesatu dalam waktu 40 tahun sembari mengutip pesan yang berulang dia dengar dari Gita.

"Selalu ingat pesan dari Pak Gita Wirjawan mengenai betapa krusialnya melakukan investasi besar dalam dunia pendidikan. Sangat disayangkan jika potensi melimpah yang dimiliki Indonesia saat ini tidak memunculkan pikiran-pikiran besar yang dieksekusi nyata," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, salah satunya pendidikan khususnya saat proses penerimaan siswa baru yang digelar setiap tahun oleh masing-masing sekolah. Modusnya beragam mulai dari pungli sampai beli bangku agar calon siswa dapat masuk sekolah tanpa mengikuti seleksi pada umumnya.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko oleh KPK, ditemukan praktik pungutan liar masih terjadi dalam proses penerimaan siswa baru. Modus yang muncul beragam, mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

KPK turut menyoroti adanya praktik "titip" calon siswa oleh pihak tertentu untuk mendapatkan kursi di sekolah sehingga hal ini dinilai mengancam prinsip keadilan dan meritokrasi dalam akses pendidikan.

Selain itu, ditemukan praktik manipulasi data, seperti rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang diterima. KPK juga mencatat persoalan lain seperti ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berada pada level korektif dengan skor 69,50. Nilai ini menunjukkan budaya integritas mulai diterapkan, namun belum berjalan konsisten dan masih membutuhkan perbaikan signifikan.

Dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), KPK menegaskan larangan praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, mengatakan penerbitan SE ini bertujuan memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung objektif, transparan, dan adil.

“Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru,” ujar Abdul dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

KPK juga menegaskan agar satuan pendidikan tidak menerima atau meminta barang, uang, atau bentuk lain yang berkaitan dengan proses penerimaan murid baru. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang pelanggaran jalur resmi.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” tegas Abdul.

Praktik Curang SPMB Sulit Diselesaikan

Pengamat pendidikan dari Universitas Harkat Negeri, Indra Charismiadji, menilai SE KPK penting sebagai peringatan, namun belum cukup untuk memberantas praktik jual-beli kursi dan pungli yang terus berulang setiap tahun.

Dia menilai persoalan SPMB bukan sekadar teknis administrasi, tetapi sudah menyangkut integritas tata kelola pendidikan.

“Surat Edaran KPK itu penting sebagai peringatan bahwa praktik titipan siswa, jual beli kursi, gratifikasi, dan pungutan liar adalah bentuk korupsi terhadap masa depan anak. Tetapi kita juga harus jujur, surat edaran saja tidak akan cukup kalau akar masalahnya tidak disentuh,” ujar Indra.

Menurutnya, akar masalah bukan pada kurangnya regulasi, melainkan pada cara negara memandang pendidikan. Selama pendidikan dianggap komoditas, ruang korupsi akan tetap terbuka.

Ia merujuk pada Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak warga negara atas pendidikan.

“Artinya, pendidikan bukan hadiah dari negara. Pendidikan bukan barang dagangan. Pendidikan bukan fasilitas eksklusif bagi mereka yang punya uang, koneksi, atau kedekatan dengan kekuasaan. Pendidikan adalah hak yang melekat sejak lahir,” tegasnya.

Indra juga menyoroti ketimpangan mutu sekolah yang memunculkan istilah sekolah favorit. Menurutnya, kondisi ini membuat kursi sekolah menjadi komoditas dan membuka ruang pasar gelap dalam penerimaan siswa.

“Dalam sistem pendidikan yang sehat, semua sekolah seharusnya layak menjadi tempat anak belajar dan bertumbuh. Kalau hanya sedikit sekolah dianggap bermutu, maka kursinya menjadi komoditas. Begitu kursi sekolah menjadi komoditas, pasar gelap akan muncul,” katanya.

Ia menambahkan bahwa orang tua tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena banyak yang hanya berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Masalah utamanya adalah ketimpangan kualitas antar sekolah.

Menurut Indra, penyelesaian SPMB tidak cukup dengan pengawasan, tetapi harus melalui pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat distribusi guru, fasilitas, kepemimpinan sekolah, dan anggaran pendidikan yang fokus pada kualitas pembelajaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi penuh dalam proses SPMB, mulai dari daya tampung, jalur seleksi, hasil penerimaan, hingga kanal pengaduan yang mudah diakses publik.

“Jangan semua diselesaikan dengan kompromi birokratis. Kalau ada titipan, pungli, atau jual beli kursi, harus ada konsekuensi hukum dan administratif yang nyata,” ujarnya.

Indra menegaskan bahwa pendidikan harus dikembalikan sebagai hak asasi manusia dengan prinsip equality, equity, inclusivity, dan quality.

“Kalau negara menjalankan kewajibannya, tidak akan ada lagi sekolah favorit dalam arti eksklusif. Yang ada adalah semua sekolah bermutu, semua anak dilayani, dan semua warga negara memperoleh hak pendidikannya secara adil. Hak asasi tidak bisa dikorupsi. Pendidikan tidak boleh menjadi pasar gelap masa depan anak bangsa,” pungkasnya.

Kemendikdasmen Pastikan Tata Kelola Diperkuat

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan komitmen memperkuat tata kelola SPMB.

Ia meminta pemerintah daerah dan satuan pendidikan memastikan keterbukaan informasi, prosedur yang mudah dipahami, serta kanal pengaduan yang cepat dan responsif.

“Kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat prosesnya jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius,” jelasnya.

Ia menilai SE KPK memperkuat upaya menciptakan proses SPMB yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Gogot juga menegaskan pentingnya pencegahan pungli, suap, dan gratifikasi dalam seluruh tahapan penerimaan.

“SPMB Ramah adalah komitmen bersama untuk menghadirkan penerimaan murid baru yang melayani, bukan membebani. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan bermutu, tanpa tekanan, tanpa diskriminasi, dan tanpa biaya yang tidak semestinya,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan SPMB dan melaporkan jika terjadi penyimpangan melalui KPK atau kanal pengaduan resmi pemerintah.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen BNPP dalam membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), BNPP memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,48 dengan kategori A- (Memuaskan dengan Catatan). Capaian tersebut meningkat 7,6 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 73,88 dengan kategori "BB".

Hasil evaluasi tersebut disampaikan melalui surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/601/RB.06/2026 tanggal 19 Mei 2026. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP Belly Isnaeni menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPP.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif," ungkapnya, Senin (8/6/2026).

Belly mengatakan, peningkatan nilai RB BNPP didorong oleh berbagai capaian positif pada sejumlah indikator strategis. BNPP berhasil memperoleh Opini BPK dengan nilai maksimal 100%, Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 91,69, Indeks Reformasi Hukum sebesar 99,50, serta Indeks Perencanaan Pembangunan dengan skor 98,36.

Lihat video: Begini Kehidupan Sehari-Hari, Prajurit TNI di Perbatasan Indonesia



Selain itu, capaian tindak lanjut rekomendasi opini BPK sebesar 81,65% dan Survei Penilaian Integritas sebesar 81,03% turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja reformasi birokrasi BNPP. Sementara itu, dalam aspek pembangunan Zona Integritas, BNPP juga mencatatkan prestasi dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Motamasin.

Capaian tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada agenda prioritas pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, BNPP turut mendukung implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui berbagai upaya yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan negara.

"Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara," tambahnya.

Meski berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian BNPP ke depan. Beberapa area yang masih perlu diperkuat antara lain penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas statistik sektoral.

Menanggapi hal tersebut, BNPP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

"Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan direksi BUMN dituntut tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kemampuan strategis dalam menghadapi dinamika bisnis dan tantangan global yang semakin kompleks. Dia mengatakan kemampuan leadership, strategic thinking, project management, hingga memastikan implementasi strategi berjalan efektif menjadi syarat penting bagi para pemimpin perusahaan negara.

"Selain kompetensi bisnis dan manajerial, direksi BUMN juga dituntut memiliki integritas, akuntabilitas, ketahanan mental, serta kemampuan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan agar transformasi perusahaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (21/5/2026) lalu.

Dony memaparkan syarat ideal menjadi direksi BUMN tersebut dalam kegiatan Director Onboarding Program. Dony mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sekaligus penyelarasan arah kepemimpinan BUMN ke depan.

“Direksi BUMN harus memiliki kepemimpinan yang kuat, integritas, dan kemampuan mengeksekusi strategi secara disiplin," lanjut Dony.

Dalam kegiatan tersebut, Dony menekankan menjadi seorang direktur bukan sekadar jabatan, melainkan standar kepemimpinan yang harus dijaga dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia mendorong para direksi mampu mengambil keputusan strategis secara etis di bawah tekanan, memperkuat transparansi dan tata kelola perusahaan, serta memastikan transformasi berjalan terukur dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Director Onboarding Program juga menjadi ruang penguatan perspektif kepemimpinan agar para direksi memiliki visi yang selaras dalam mendorong daya saing BUMN," lanjut Dony.

Dony mengatakan penguatan tata kelola, disiplin eksekusi, dan orientasi terhadap keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam menjaga kinerja perusahaan negara di tengah perubahan ekonomi global. Melalui program tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong hadirnya pemimpin-pemimpin BUMN yang profesional, adaptif, dan visioner agar mampu membawa perusahaan negara menjadi lebih kompetitif serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

ACEH - Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Syiah Kuala (USK) menjadi momentum pengukuhan enam profesor baru sekaligus peneguhan komitmen moral akademik. Pengukuhan tersebut berlangsung di Event Hall Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A. hari ini.

Ketua Majelis Wali Amanat USK Safrizal ZA menegaskan jabatan profesor bukanlah titik akhir karier melainkan gerbang tanggung jawab intelektual yang lebih berat. “Teaching is more than imparting knowledge: it is inspiring change. Learning is more than absorbing facts: it is acquiring understanding,” kutipnya dari William Arthur Ward, Selasa (12/5/2026).

Safrizal menekankan bahwa ilmu tidak boleh berhenti sebagai capaian akademik semata. “lmu bukan sekadar capaian monumen karir akademik yang menjulang tinggi laksana mercusuar, sebaliknya ia bak tetes embun yang membasahi kerontangnya tanah di musim kemarau. Menjadi satu entitas yang cerah dan mencerahkan, dan entitas yang hidup dan menghidupi,” ujarnya.

Safrizal juga mengingatkan pentingnya integritas akademik. Sebab, Ketika perguruan tinggi kehilangan integritasnya maka kepercayaan masyarakat akan runtuh.

“Jagalah integritas akademik setinggi-tingginya. Karena ketika kampus kehilangan integritasnya, maka runtuhlah kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Di tengah dunia yang semakin pragmatis, profesor harus tetap menjadi teladan moral, penjernih di tengah kegaduhan, dan penuntun ketika masyarakat kehilangan arah,” tegasnya.

Lihat video: Lubang Raksasa di Aceh Tengah Terus Melebar, Peneliti USK Uji Geolistrik



Safrizal juga menyampaikan penghargaan kepada keluarga para profesor yang ikut menopang perjalanan panjang pengabdian akademik. “Sesungguhnya profesor tidak pernah lahir sendirian. Di belakang setiap ilmuwan besar, selalu ada keluarga yang ikut berjuang dalam diam,” katanya.

Enam profesor yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Zumaidar (Biologi Tumbuhan), Prof. Dr. rer.nat Ilham Maulana (Kimia Anorganik), Prof. Dr. Vivi Silvia (Ekonomi Mikro), Prof. Dr. Rizwan (Teknik Galangan Kapal), Prof. Dr. dr. Iskandar Zakaria (Radiologi Intervensi), dan Prof. Dr. Drs. Ir. Tarmizi (Matematika Komputasi).

Pengukuhan ini turut dihadiri Rektor USK Prof. Dr. Mirza Tabrani, Ketua Senat Akademik Prof. Dr. Ir. Abubakar, jajaran Forkopimda Aceh dan Banda Aceh, para guru besar, tokoh masyarakat, mahasiswa.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat titik terang dalam proses reformasi integritas secara struktural di pasar modal domestik. Adapun, sejak awal bulan ini, investor asing sudah masuk ke pasar saham RI senilai Rp12,29 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi tidak menampik bahwa pasar modal Indonesia tengah dihadapkan pada dinamika dan tantangan yang berat. Regulator pun menginiasi reformasi deim membentengi bursa saham dari volatilitas global sekaligus mengembalikan kredibilitas di mata investor asing pasca pembekuan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Moga-moga ini ada titik terang karena sudah mulai ada inflow [arus modal asing masuk] lagi sebesar Rp12,29 triliun di bulan ini. Harapan ini tentu memberikan confident [kepercayaan] kepada kita semua," ujar Friderica dalam Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Di tengah momentum pembalikan arah tersebut, Friderica menekankan bahwa otoritas tidak bisa hanya mengandalkan manuver taktis jangka pendek untuk meredam volatilitas pasar. OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO), yang mencakup Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), telah memformulasikan delapan aksi prioritas reformasi integritas pasar modal.

Menurutnya, serangkaian aksi reformasi fundamental tersebut kini telah berhasil dieksekusi secara nyata (delivered) di lapangan.

"Mulai dari kewajiban keterbukaan informasi bagi pemegang saham di atas 1%, hingga peningkatan granularitas data dari 9 klasifikasi menjadi 39 klasifikasi. Rasanya ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia," paparnya.

Lebih lanjut, dari sisi operasional bursa, BEI juga telah merampungkan revisi terhadap Peraturan Bursa Nomor I-A (guna mengoptimalkan ketentuan porsi saham beredar di publik atau free float. Pada saat yang bersamaan, klaim Friderica, OJK terus memperketat penegakan hukum demi memberikan efek jera terhadap para pelanggar aturan main di pasar modal.

Friderica menyadari bahwa keberhasilan agenda reformasi struktural ini tidak bisa berjalan optimal apabila hanya mengandalkan peran regulator. OJK pun terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, serta berbagai asosiasi pasar modal.

Dia mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari emiten, perusahaan sekuritas, lembaga penunjang, SRO, hingga para profesional untuk senantiasa mengedepankan tata kelola yang baik.

"Ayo semua lakukan dengan penuh integritas untuk bersama-sama menjaga pasar modal yang kita cintai. Pasar modal ini milik kita semua. Mari kita jaga dan tumbuhkan kembali confidence serta kepercayaan terhadap integritas pasar modal yang telah menjadi motor penggerak ekonomi kita selama puluhan tahun," tutupnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2025 hingga 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus pun menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras.

Akhmad mengatakan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

Kondisi tersebut diperparah oleh anomali integritas di berbagai daerah yang harus menjadi catatan bagi kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

"Sepanjang 2025-2026 ada 11 OTT, dengan berbagai macam kasus dan operandi. Ini alarm keras bagi kita semua," katanya dalam acara Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Adapun, menurutnya dalam memberantas masalah korupsi, harus dilakukan dari akarnya. Dibutuhkan sinergi antar lembaga.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri pun meminta Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah beberapa kali menjalankan OTT ke sejumlah pihak, termasuk tingkatan gubernur dan bupati. Kasusnya beragam, mulai dari suap hingga pemerasan yang yang mengancam jabatan seseorang.

Pada Agustus tahun lalu, KPK misalnya melakukan OTT dan mengamankan 12 orang, salah satunya Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

Pada Desember 2025, KPK pun melaksanakan giat tertangkap tangan di wilayah Lampung Tengah dengan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. KPK menetapkan Ardito sebagai tersangka berserta empat pihak lainnya.

Pada April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK. Gatut diduga menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlihat mengikuti kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB di Gedung Pakuan, Selasa (28/4/2026). Ia dikabarkan menjadi sosok yang kuat menempati jabatan Komisaris Utama Independen Bank BJB.

Saat dikonfirmasi, Susi Pudjiastuti tidak banyak menjelaskan terkait kabar dirinya ditunjuk sebagai Komisaris Independen Bank BJB. Ia pun tidak banyak berbicara mengenai hal tersebut. "Belum tahu," ucap dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/4/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, RUPS Bank BJB tahun buku 2025 diharapkan ke depan dapat makin meningkatkan kinerjanya. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan dan dividen meningkat.

"Ya, hari ini RUPS tahun buku 2025 dan kami berharap ke depan kinerjanya jauh lebih baik. Biaya operasionalnya semakin menurun, dividennya semakin meningkat, dan kinerja banknya terus meningkat baik kinerja pinjaman maupun simpanan," kata dia.

Ia menuturkan telah merekomendasikan nama-nama yang akan memimpin Bank BJB dengan indikator memiliki integritas. Terkait kabar nama Susi Pudjiastuti menjadi komisaris, Dedi meminta media massa menunggu hasil RUPS.

"Kita lihat nanti setelah RUPS, ya. Yang jelas beliau (Susi Pudjiastuti) adalah orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat pada gubernur agar mengambil keputusan-keputusan yang tepat di Jawa Barat," kata dia.

Ke depan, ia berharap kinerja Bank BJB makin membaik, sehat, dan pinjaman macet segera dibayar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan kajian perbaikan sistem tata kelola partai politik ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kajian tersebut merupakan upaya untuk menciptakan iklim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas.

"KPK sendiri telah melaporkan dan menyampaikan secara resmi hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk laporan untuk mendorong agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Budi menjelaskan bahwa kajian tersebut dilakukan oleh Direktorat Monitoring pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK tahun 2025.

Ada tiga aspek penting yang disorot Lembaga Antirasuah, yakni identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu; tata kelola partai politik berintegritas; serta pembatasan transaksi uang kartal.

KPK menilai ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membuka celah praktik koruptif yang berdampak pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Temuan lainnya adalah belum adanya roadmap pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik sampai emahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai juga dinilai menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik.

"Dalam penyusunan kajian tersebut, KPK turut menggandeng empat kelompok narasumber, yaitu perwakilan partai politik parlemen dan nonparlemen; penyelenggara Pemilu dan Pilkada; pakar atau pengamat elektoral; serta akademisi," jelas Budi.

Dia menuturkan bahwa KPK memberikan tiga rekomendasi utama yang dianggap penting untuk segera diperbaiki.

Pertama, kata Budi, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pada aspek rekrutmen penyelenggara Pemilu, metode kampanye, metode pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penguatan pasal-pasal sanksi.

Kedua, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan menambahkan ruang lingkup standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik.

Ketiga, KPK mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera melakukan pembahasan substantif atas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik politik uang.

Budi menyampaikan pihaknya mendesak agar pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal segera dilaksanakan karena dinilai masih maraknya praktik vote buying atau money politics yang dilakukan melalui transaksi uang fisik.

"Pola ini menjadi salah satu pintu masuk korupsi politik yang berulang dan sulit diawasi. Karena itu, pembatasan transaksi uang kartal dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi," ujar Budi.

Dia berharap perbaikan tata kelola, pendidikan politik, hingga sistem kaderisasi berjalan optimal untuk memperkuat demokrasi, serta menciptakan proses kaderisasi dan kandidasi yang transparan serta akuntabel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) 2026 untuk menjaga kualitas belanja negara. Percepatan ini diiringi penekanan pada integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap jadwal anggaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, pengadaan merupakan kegiatan strategis yang tetap menghadapi tantangan kompleks. “Seluruh KPA, PPK, dan pejabat pengadaan harus memahami regulasi dan teknis pengadaan secara menyeluruh,” ujar Kamaruddin dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring, Jumat (24/4/2026), berdasarkan siaran pers.

Ia menegaskan disiplin waktu menjadi kunci utama dalam pelaksanaan PBJ. “Kita menghadapi keterbatasan waktu dengan nilai pengadaan yang besar. Karena itu, kepatuhan terhadap timeline menjadi sangat penting,” kata Kamaruddin.

Kepala Biro Umum Kementerian Agama Aceng Abdul Azis menyebut hingga saat ini hampir 200 paket pengadaan telah berjalan. “UKPBJ sudah membentuk sejumlah Pokja dan pelaksanaan pengadaan terus berjalan. Evaluasi vendor juga menunjukkan tren yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” ujar Aceng.

Koordinator Harian Stranas PK Sari Angraeni menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi di sektor pengadaan. “PBJ memiliki nilai belanja besar sehingga rawan penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan pemanfaatan teknologi menjadi instrumen penting dalam pengawasan. “Fitur e-audit dapat mendeteksi anomali transaksi, seperti pembelian berulang pada penyedia yang sama atau negosiasi yang tidak wajar,” kata Sari.

Sari juga mendorong peningkatan akuntabilitas penyedia. “PPK diharapkan segera melakukan penilaian kinerja penyedia agar target capaian 100 persen pada 2026 dapat terpenuhi,” ujarnya.

Dari sisi kebijakan, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM menekankan pentingnya prinsip efisiensi belanja. “Pengadaan harus memberikan value for money, yaitu kesesuaian kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan penyedia,” ujarnya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memperkuat pengawasan melalui pendekatan audit berbasis governance, risk, and compliance serta probity audit. Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam setiap tahap pengadaan.

Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Faisal Ali Hasyim menegaskan percepatan pengadaan diperlukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan. “Percepatan ini penting agar tidak terjadi keterlambatan yang berdampak pada meningkatnya pekerjaan konstruksi dalam pengerjaan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem. “Sinkronisasi RUP dengan aplikasi SAKTI dan pembaruan data e-katalog harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola,” kata Faisal.

Menurutnya, keberhasilan pengadaan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga komitmen pelaksana. “Kunci keberhasilan PBJ terletak pada komitmen seluruh pihak untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.

JATENG - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama mengunjungi tiga kantor wilayah Bea Cukai. Ketiganya yaitu Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, serta Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara terpusat masing-masing di Bea Cukai Kudus, Bea Cukai Kediri, dan Bea Cukai Pasuruan agar jajaran pegawai di tiap-tiap wilayah dapat menerima arahan strategis pimpinan secara langsung dan menyeluruh.

“Di kondisi global yang tengah terjadi konflik, kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” ujar Djaka, Kamis (16/4/2026).

Kunjungan diawali di Bea Cukai Kudus, yang menjadi titik konsolidasi bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY. Dalam kesempatan tersebut, Djaka menyoroti perubahan karakteristik kantor Bea Cukai Kudus yang kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor cukai, tetapi juga berkembang pesat pada kawasan berikat.

Djaka menekankan pentingnya fokus pada dua core bisnis tersebut, serta mendorong seluruh jajaran untuk tetap optimistis dalam mencapai target penerimaan 2026. Djaka juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dengan menerapkan prinsip zero fraud dan menghindari praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penguatan kerja tim menjadi perhatian utama. Djaka mengatakan kinerja organisasi tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi yang solid. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Bea Cukai dituntut mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun pengawasan.

Lihat video: Bea Cukai Amankan Pelanggaran Ekspor Minyak Sawit



Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Bea Cukai Kediri sebagai titik temu bagi jajaran Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II. Dalam arahannya, Djaka mengapresiasi capaian penerimaan Bea Cukai Kediri. Djaka menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan capaian penerimaan.

“Tetap menjaga integritas di tengah adanya aduan masyarakat. Kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) harus menjadi early warning bagi seluruh pegawai untuk terus berbenah,” ucapnya.

Keterbatasan sumber daya manusia di tengah meningkatnya jumlah kawasan berikat di wilayah Kanwil Jawa Timur II menuntut inovasi dan pemanfaatan teknologi agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Isu strategis lain yang turut menjadi perhatian adalah ketergantungan penerimaan pada industri hasil tembakau. Djaka menegaskan perlunya penguatan pengawasan guna melindungi industri legal dari peredaran rokok ilegal. “Kalau kita ingin tetap dipercaya, tunjukkan kinerja terbaik kita,” katanya.

Terakhir, di Bea Cukai Pasuruan yang merupakan tulang punggung penerimaan cukai nasional, Djaka menegaskan peran strategis kantor tersebut dalam mendukung penerimaan negara.

“Bea Cukai Pasuruan merupakan penyumbang penerimaan cukai terbesar di Indonesia, saya hadir di sini untuk bersama-sama memastikan target penerimaan dapat tercapai,” ujarnya.

Djaka juga menekankan pentingnya kerja tim dan integritas sebagai fondasi utama organisasi. Menurut Djaka mengingatkan keberhasilan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dan mendukung perekonomian nasional.

“Pengawasan terhadap potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk berbagai modus baru, juga harus terus diperkuat,” ucapnya.

Tidak hanya menjadi sarana evaluasi internal, kunjungan Dirjen Bea Cukai ke tiga kantor pelayanan ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan penguatan integritas dan peningkatan kinerja penerimaan, Bea Cukai berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin efektif akan melindungi industri dalam negeri dari praktik ilegal, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Melalui rangkaian kunjungan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan memperkuat peran sebagai institusi yang profesional dan terpercaya, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang diambil memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti soal proses peradilan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Gibran mengatakan, proses hukum terkait dengan kasus Andrie Yunus ini harus berlangsung jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Kemudian, Gibran berpandangan bahwa untuk mencapai sistem peradilan yang adil dalam perkara Andrie Yunus ini, maka kalangan profesional yang berintegritas harus dilibatkan.

Pelibatan kalangan profesional ini bisa berperan sebagai hakim ad-hoc atau non-karier untuk menjaga kepercayaan publik pada pengadilan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

"Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Sdr. Andrie Yunus menjadi sangat penting," tutur Gibran.

Adapun Gibran menekankan, kepercayaan publik dalam proses hukum terkait kasus penyiraman aktivis ini tidak boleh dikesampingkan.

"Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas itu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).