Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi. Tujuannya untuk membentuk karakter yang berintegritas sejak usia dini.

Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026). Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan visi Asta Cita ke-7 yakni memperkuat reformasi hukum, birokrasi, hingga pemberantasan korupsi.

"Untuk memberantas dari akar masalahnya. Harus ada sinergi. Korupsi merupakan penyakit karakter yang obatnya bukan hanya jeruji besi atau penegakan hukum. Tapi pendidikan karakter harus menjadi pondasi," katanya dalam peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Dia menilai bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menurutnya menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri juga menginstruksikan Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa panduan dan bahan ajar ini merupakan upaya pemerintah untuk membentuk pribadi masyarakat yang berintegritas, bersih dan jujur sejak dini.

Kemendikdasmen pun berusaha menjadikan pendidikan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Maka, menurutnya semua pengetahuan dan pengalaman yang diterima murid melalui kurikulum dan ekstrakurikuler lainnya harus bermuara penguatan karakter bangsa.

"Buku panduan pendidikan anti korupsi tidak sebatas pemberian pengetahuan ke murid tapi menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan karakter yang mulia," katanya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengatakan bahwa panduan dan bahan ajar itu merupakan peta kompetensi yang berisi hal-hal positif. Selain itu, Panduan dan Bahan Ajar Pendidian Antikorupsi menjadi bahan ajar di semua daerah yang selama ini tidak seragam.

"Kita coba satukan, seragam, disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang harus menjadi standar nasional," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2025 hingga 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus pun menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras.

Akhmad mengatakan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

Kondisi tersebut diperparah oleh anomali integritas di berbagai daerah yang harus menjadi catatan bagi kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

"Sepanjang 2025-2026 ada 11 OTT, dengan berbagai macam kasus dan operandi. Ini alarm keras bagi kita semua," katanya dalam acara Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Adapun, menurutnya dalam memberantas masalah korupsi, harus dilakukan dari akarnya. Dibutuhkan sinergi antar lembaga.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri pun meminta Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah beberapa kali menjalankan OTT ke sejumlah pihak, termasuk tingkatan gubernur dan bupati. Kasusnya beragam, mulai dari suap hingga pemerasan yang yang mengancam jabatan seseorang.

Pada Agustus tahun lalu, KPK misalnya melakukan OTT dan mengamankan 12 orang, salah satunya Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

Pada Desember 2025, KPK pun melaksanakan giat tertangkap tangan di wilayah Lampung Tengah dengan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. KPK menetapkan Ardito sebagai tersangka berserta empat pihak lainnya.

Pada April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK. Gatut diduga menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki berbagai upaya untuk meminimalisir tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Pasalnya, belakangan ini sejumlah kepala daerah ditetapkan tersangka oleh KPK karena tindakan rasuah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan pihaknya selalu bekerja sama dengan KPK melalui penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk mencegah korupsi oleh PNS/ASN.

"Kemendagri berkolaborasi dengan KPK memaksimalkan penggunaan MCP sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang bersih. MCP difokuskan pada 8 area rawan korupsi, termasuk perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan manajemen ASN," katanya kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Dia menambahkan kerja sama turut menggandeng BPKP untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah (APIP) agar lebih aktif dalam mengawasi dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini di tingkat daerah.

Selain keterlibatan lembaga eksternal, Kemendagri juga memberikan pendidikan antikorupsi melaui BPSDM Kemendagri dengan fokus pendidikan manajemen strategi, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bagi aparatur daerah.

"Implementasi Satu Data Pemerintahan (Permendagri 5/2024): Kemendagri memperkuat pengelolaan data melalui sistem yang terintegrasi (Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri) untuk meminimalisir celah manipulasi data yang sering menjadi modus korupsi," jelas Benni.

Upaya selanjutnya, kata Benni, adalah memfasilitasi Pemda untuk mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan dan anti-suap/gratifikasi.

Benni menegaskan bahwa Kemendagri berupaya memperketat pengawasan setiap penyelenggaraan daerah dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar aturan.

"Memperkuat komitmen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pendekatan preventif dan detektif, serta menegaskan tindakan administratif jika kepala daerah berkinerja rendah atau melanggar aturan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, dari pemberitaan terbaru KPK telah menetapkan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Suni Wibowo (GSW) sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai tersangka pemerasan seleksi calon perangkat desa (Caperdes).

MALANG - Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus terbaru SMA Taruna Nusantara (TN) di kawasan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1/2026). Peresmian ini menandai langkah besar dalam ekspansi institusi pendidikan pencetak kader bangsa yang diinisiasi langsung oleh Prabowo sejak 1988.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa sekolah ini mengemban misi suci untuk melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki integritas moral yang tidak tergoyahkan. Prabowo meminta kepada seluruh pimpinan lembaga, pimpinan sekolah, serta jajaran guru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi utama kepemimpinan.

"Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya," ungkap Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang inovatif dan berorientasi pada pembinaan serta pengembangan potensi peserta didik. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Taruna Nusantara akan terus melahirkan kader-kader unggul.

"Karena sejak tahun 1990 sampai sekarang, terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional. Bahkan di kabinet yang saya pimpin, tadi sudah saya sebut alumni-alumninya. Saya kira cukup banyak lulusan TN (Taruna Nusantara) di tier 1 dan di tier yang selanjutnya juga mulai muncul kader-kader tersebut," lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan bangsa. Ia menyebut pendidikan sebagai fondasi kesejahteraan, demokrasi, sekaligus kunci untuk menghapus kemiskinan, bersama dengan sektor kesehatan.

“Pendidikan adalah instrumen pembangunan. Pendidikan adalah instrumen kesejahteraan. Pendidikan adalah instrumen demokrasi. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo.

Gagasan pendirian SMA Taruna Nusantara lahir dari pemikiran Mayor Prabowo Subianto pada tahun 1988 yang diusulkan kepada Presiden Soeharto dan Menteri Pertahanan dan Keamanan LB Moerdani. Tujuannya adalah memberikan pendidikan unggul bagi anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa.

Kampus pertama SMA Taruna Nusantara dibuka di Magelang, Jawa Tengah, pada 1988. Hingga kini, telah berdiri tiga kampus operasional, yakni di Magelang, Malang, dan Cimahi (Jawa Barat), dengan total 36 angkatan lulusan.

Pada tahun 2026, pemerintah merencanakan pembukaan tiga kampus baru, yakni di Nusantara IKN, Pagar Alam Sumatera Selatan, dan Langowan Sulawesi Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi permintaan Menteri Keuangan Purbaya agar kasus korupsi segera ditekan untuk mencegah bocornya anggaran pemerintah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memahami bahwa sampai saat ini korupsi masih menjadi akar permasalahan yang menyebabkan program pemerintah tidak berjalan maksimal, sehingga merugikan masyarakat.

Budi mengatakan kasus korupsi membuat birokrasi pemerintah dari hulu ke hilir tidak efektif dan tidak efisien. Dia menegaskan pihaknya akan memperketat supervisi dari tingkat pusat dan daerah guna memperkecil angka korupsi di Indonesia.

"Kolaborasi terus dilakukan melalui fungsi koordinasi supervisi. Baik di pusat, daerah, maupun sektor bisnis," ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/10/2025).

Budi menuturkan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya penindakan saja, tapi juga perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya pencegahan untuk perbaikan sistem, serta pendidikan untuk menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat.

Selain itu, Budi menyebut kegiatan supervisi dan koordinasi juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyinggung masih maraknya tindak pidana korupsi yang menghambat realisasi program-program pemerintah.

Dia mendesak agar KPK segera mengambil langkah konkret untuk menekan kasus korupsi.

Purbaya menyampaikan Survei Penilaian Integritas 2024 berada di level 71,53% atau masih di bawah target 74%. Selain itu, dia menyebut dalam tiga tahun terakhir masih marak kasus korupsi seperti di Sorong dan Meranti.

Purbaya juga menyinggung masih banyaknya sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk dalam zona merah atau zona rawan kasus korupsi, di mana rata-rata kasus terjadi di 67 provinsi dan 69 kabupaten.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan KPK harus segera membenahi persoalan tersebut agar penyaluran dana tidak mengalami masalah. Adapun menurutnya, kasus yang ditangani KPK banyak terkait gratifikasi dan jual-beli sehingga menghambat daya serap anggaran program-program pemerintah tidak maksimal.

"KPK bilang sumber risikonya yang masih itu-itu aja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ujarnya.