Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan konsep urban tourism sebagai penggerak ekonomi dan pintu masuk sektor pariwisata lainnya.

Dalam kunjungan kerja di Kota Tangerang, Banten, Senin (13/4), Hendry menilai potensi wisata perkotaan di sejumlah daerah mulai berkembang, namun belum terintegrasi dan belum dikelola secara optimal.

"Saat ini, saya lihat banyak kota besar dengan konsep urban tourism atau wisata perkotaan, seperti Kota Tangerang atau di dapil (daerah pemilihan) saya adalah Kota Pekanbaru. Namun, saya melihat konsep ini belum terarah, terkolaborasi dan diseriusi. Ini yang kita harapkan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan pemda-pemda untuk mengembangkan konsep ini," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menilai penguatan konsep urban tourism perlu didukung perencanaan terpadu, termasuk peran pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan dan mendorong sinergi antar daerah.

Menurut dia, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pengembangan konsep sister city untuk mempercepat transfer pengetahuan dan praktik terbaik antarkota.

"Kita bisa mengembangkan konsep sister city tersebut dengan kota-kota di Indonesia atau kita dapat mengembangkan konsep ini di Indonesia. Contoh, kita buatkan Kota Tangerang dan Kota Pekanbaru sebagai sister city sehingga apapun di Kota Tangerang dapat ditiru di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Hendry juga mencontohkan kota-kota di luar negeri yang dinilai berhasil mengembangkan urban tourism, seperti Incheon di Korea Selatan dan Sepang di Malaysia.

Ia menyebut keberhasilan kota tersebut ditopang integrasi antara aksesibilitas, infrastruktur, dan daya tarik wisata yang terkelola dengan baik, termasuk kedekatan dengan bandara internasional.

Menurut Hendry, indikator utama urban tourism meliputi keberadaan atraksi unik, aksesibilitas tinggi, kelengkapan amenitas seperti hotel dan restoran, serta keterlibatan komunitas lokal.

Dengan penguatan kolaborasi dan perencanaan yang terarah, ia mengharapkan urban tourism dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjelang lebaran 2026. Kebijakan tersebut diumumkan setelah alokasi belanja pegawai dalam APBN dipastikan siap disalurkan kepada jutaan ASN aktif maupun pensiunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pembayaran THR telah dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 dan akan terus berlangsung hingga menjelang hari raya. Ia juga memastikan seluruh komponen penghasilan dibayarkan penuh sebesar 100 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komponen yang dibayarkan 100% penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Airlangga dalam konferensi pers mengenai THR 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Adapun besaran THR PNS 2026 berbeda-beda untuk setiap pegawai. Nominal yang diterima ditentukan oleh golongan dan masa kerja, jabatan yang diemban, serta apakah ASN tersebut bekerja di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Perbedaan komponen gaji dan tunjangan di tiap instansi membuat total THR yang diterima tidak sama.

Daftar Gaji PNS 2026 Semua Golongan

Secara regulatif, struktur gaji PNS 2026 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya terkait gaji ASN. Aturan ini menjadi dasar hukum resmi penetapan gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

Struktur gaji pokok inilah yang menjadi basis perhitungan THR karena komponen yang dibayarkan mengacu pada penghasilan aktif yang diterima PNS setiap bulan. Berikut adalah daftar gaji pokok PNS 2026 berdasarkan golongan:

Golongan I

• Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
• Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
• Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
• Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

Golongan II

• IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
• IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
• IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
• IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

Golongan III

• IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
• IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
• IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
• IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

Golongan IV

• IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900
• IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
• IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400
• IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500
• IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

Perbedaan Gaji PNS di Pusat dan Daerah

Meski struktur gaji pokok berlaku secara nasional, total penghasilan PNS dapat berbeda antara pusat dan daerah akibat variasi komponen tambahan.

Pada instansi pusat, tambahan terbesar berasal dari tunjangan kinerja (tukin) yang diatur melalui peraturan presiden masing-masing kementerian/lembaga.

Sementara itu, di daerah dikenal skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP mengacu pada ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri yang mensyaratkan penyesuaian dengan:

• Kemampuan fiskal daerah
• Kebijakan kepala daerah
• Evaluasi kinerja

Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pemberian TPP harus mempertimbangkan kapasitas anggaran agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Akibatnya, total penghasilan PNS daerah dapat berbeda signifikan antarprovinsi meskipun berada pada golongan yang sama.

Tunjangan Kinerja PNS 2026

Salah satu komponen yang paling memengaruhi total penghasilan adalah tunjangan kinerja. Mekanisme penghitungan tukin merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011.

Dalam regulasi tersebut, formula penghitungan adalah:

Tunjangan Kinerja = Nilai Jabatan × Indeks Besaran Rupiah

Nilai jabatan diperoleh dari evaluasi menggunakan sistem Factor Evaluation System (FES), yang mengukur kompleksitas tugas, tanggung jawab, serta risiko jabatan. Indeks besaran rupiah ditetapkan oleh pejabat berwenang di masing-masing instansi.

Besaran tukin berbeda antar kementerian dan lembaga, tergantung pada:

• Kelas jabatan
• Hasil evaluasi reformasi birokrasi
• Capaian kinerja organisasi

Total Penghasilan PNS

Untuk memahami total penghasilan PNS per bulan, berikut komponen yang dihitung:

• Gaji Pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan Pangan
• Tunjangan Jabatan
• Tunjangan Kinerja/TPP

Simulasi Perhitungan

Sebagai ilustrasi, PNS Golongan IIIa dengan masa kerja awal di instansi pusat menerima:

• Gaji pokok: Rp 2.785.700
• Tunjangan keluarga dan pangan: sekitar Rp 400.000–Rp 600.000
• Tunjangan jabatan: sesuai kelas jabatan
• Tunjangan kinerja: tergantung instansi dan kelas jabatan

Jika instansi memiliki tukin kelas menengah sebesar Rp 5 juta, maka total penghasilan bulanan dapat berada pada kisaran Rp 8 juta hingga Rp 9 juta.

Simulasi tersebut bersifat ilustratif dan dapat berbeda pada tiap kementerian maupun pemerintah daerah. Di daerah dengan TPP lebih rendah, total penghasilan bisa lebih kecil meskipun golongan dan masa kerja sama.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang berlanjut dari 2025 ke 2026 menjadi tantangan besar bagi dunia usaha, khususnya di daerah.

Anggota Bidang Kebijakan Publik Apindo Ajib Hamdani menilai kebijakan fiskal tersebut berpotensi memicu tekanan baru dalam bentuk peningkatan pajak daerah dan berpengaruh langsung terhadap aktivitas bisnis.

"Ini menjadi isu sentral teman-teman di daerah, karena tahun 2025 yang nanti kebijakan yang akan dilanjutkan di 2026 adalah pemotongan dana transfer ke daerah, dana TKD," ujar Ajib dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia menjelaskan banyak pemerintah daerah selama ini sangat mengandalkan dana transfer dari pusat. Ketika terjadi pemangkasan TKD yang nilainya disebut melampaui Rp290 triliun, daerah dinilai akan terdorong untuk lebih agresif menarik pajak guna menutup kekurangan anggaran.

"Yang notabene banyak sekali daerah-daerah ini, mereka mengandalkan dana transfer dari pusat ke daerah. Sehingga kemudian ketika ada pemotongan TKD, bahkan mencapai lebih dari Rp290 triliun nanti, itu potensinya akan mendorong daerah untuk lebih mengintensifkan pajaknya. Ini yang menjadi potensi problem di kita," ujarnya.

Ajib menyebut secara regulasi daerah memang memiliki kewenangan memungut berbagai jenis pajak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun, dunia usaha berharap kebijakan ini tidak justru menekan aktivitas ekonomi di daerah, terutama bagi pelaku UMKM yang sedang tumbuh.

"Memang secara instrumen ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, tapi yang diharapkan oleh dunia usaha terutama UMKM di daerah adalah jangan sampai intensifikasi pajak karena faktor pengurangan TKD ini, karena sudah otomatis teman-teman daerah pasti mereka kreatif untuk menaikkan pajak-pajak daerahnya, tapi jangan sampai itu kontraproduktif terhadap usaha-usaha yang sedang menggeliat di daerah-daerah," ujarnya.

Selain dampak dari sisi daerah, Apindo juga menyoroti persoalan teknis perpajakan di tingkat pusat, khususnya terkait sistem perpajakan Coretax yang dinilai mengganggu aktivitas usaha. Ajib menyebut persoalan Coretax menjadi salah satu beban tambahan bagi dunia usaha di tengah tekanan fiskal yang ada.

"Yang menjadi harapan dunia usaha adalah bagaimana pemerintah ini lebih kreatif jangan hanya mengejar pajak. Bagaimana Coretax juga lebih diperbaiki, karena Coretax ini sangat-sangat mengganggu sirkulasi keuangan di internal, masalah perpajakan, masalah teknis ini sangat mengganggu," ucapnya.

Ketika penerimaan pajak menghadapi tekanan, pemerintah umumnya hanya memiliki dua opsi, yakni menambah utang atau memangkas belanja.

Padahal, menurut Ajib, optimalisasi PNBP bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan fiskal tanpa menambah tekanan langsung terhadap dunia usaha.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan belanja pemerintah pusat dan daerah.

Secara historis, lanjut Purbaya, fungsi pengawasan penyerapan belanja pemerintah memang berada di lingkup Istana, melalui unit seperti UKP4 dan kemudian Kantor Staf Presiden (KSP).

Namun, tugas tersebut telah dialihkan ke Tim Percepatan Program Pembangunan di bawah Kemenko Perekonomian.

“Untuk monitoring penyerapan belanja memang kalau lihat sejarahnya monitoring penyerapan belanja itu dilakukan di UKP4 sama KSP kan? Itu memang di Istana.”

“Dan sekarang sudah ada Tim Percepatan program pembangunan? Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada pokja I kalau enggak salah yang me-monitoring penyerapan anggaran. Memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu,” kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo dikabarkan memberi instruksi agar Mensesneg mengoordinasikan pemeriksaan belanja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Instruksi ini sempat menimbulkan pertanyaan terkait potensi tumpeng tindih dengan inisiatif Kemenkeu yang juga tengah membentuk Satgas penyisiran belanja.

Menanggapi hal itu, Purbaya memastikan bahwa pembagian tugas sudah jelas. Ia menyebut bahwa proses penyisiran dan realokasi anggaran K/L yang tidak terserap hingga akhir Oktober akan dikerjakan Satgas khusus yang notabene bukan di bawah dirinya langsung.

“Nanti mereka yang ngerjain Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. Saya ngerjain yang lain, kan banyak. Jadi enggak ada masalah. Emang seperti itu desainnya. Itu kita jalankan dulu karena Satgas seperti itu belum ada. Begitu Satgas ada ya sudah. Kemudian Pak Mensesneg kan di sana, selesai lebih cepat,” ujarnya.

Menkeu menambahkan Kemenkeu tetap akan memiliki peran aktif dalam proses tersebut, khususnya melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

“Tapi nanti Kementerian Keuangan juga berperan aktif di sana. Kalau enggak salah Pak Prima dari perbendaharaan. Jadi memang harusnya seperti itu,” ujar Purbaya.

Instruksi Presiden terkait penguatan koordinasi pengawasan belanja muncul setelah realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, dinilai masih belum optimal hingga memasuki kuartal IV-2025.

Sejumlah laporan publik menunjukkan masih banyak daerah dengan serapan anggaran di bawah 50 persen per Oktober, sementara pemerintah pusat mendorong percepatan belanja untuk mengakselerasi ekonomi 2025.

Selain itu, rencana Satgas penyisiran anggaran K/L sebelumnya disebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran yang tidak terserap bisa segera direalokasikan ke sektor yang lebih produktif.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pagi ini, Senin (3/11/2025). Ia mendatangi ruang pimpinan Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung.

Seusai pertemuan, Purbaya mengaku belum bisa mengungkap detail isi pembicaraan dengan para senator di DPD itu, sebab pertemuan ini akan berlanjut dengan diskusi lebih dalam mengenai kondisi ekonomi dan fiskal pemerintah.

"Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD jadi belum bisa cerita apa diskusinya, kemungkinan besar perkembangan yang terjadi seperti apa di ekonomi dan di anggaran kita," kata Purbaya di lokasi.

Sementara itu, Tamsil Linrung menjelaskan, kedatangan Purbaya ke kantor DPD hari ini sebatas upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal ke depan. Ia pun memastikan DPD akan mendukung penuh kepemimpinan Purbaya di Kemenkeu.

"Kita melihat Pak Purbaya setelah dua bulan ini pimpin kemenkeu kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan ke depan, karena itu DPD akan berikan support penuh kepada beliau, kalau mau replikasi, kunjungan-kunjungan, mau diajak DPD kita siap," tegasnya.

Dalam agenda kedatangan Purbaya ke DPD pada hari ini sebetulnya sudah terungkap isi pembahasan terkait dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam meningkatkan keadilan fiskal, optimalisasi PAD, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi permintaan Menteri Keuangan Purbaya agar kasus korupsi segera ditekan untuk mencegah bocornya anggaran pemerintah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memahami bahwa sampai saat ini korupsi masih menjadi akar permasalahan yang menyebabkan program pemerintah tidak berjalan maksimal, sehingga merugikan masyarakat.

Budi mengatakan kasus korupsi membuat birokrasi pemerintah dari hulu ke hilir tidak efektif dan tidak efisien. Dia menegaskan pihaknya akan memperketat supervisi dari tingkat pusat dan daerah guna memperkecil angka korupsi di Indonesia.

"Kolaborasi terus dilakukan melalui fungsi koordinasi supervisi. Baik di pusat, daerah, maupun sektor bisnis," ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/10/2025).

Budi menuturkan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya penindakan saja, tapi juga perlu diintegrasikan dengan upaya-upaya pencegahan untuk perbaikan sistem, serta pendidikan untuk menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat.

Selain itu, Budi menyebut kegiatan supervisi dan koordinasi juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyinggung masih maraknya tindak pidana korupsi yang menghambat realisasi program-program pemerintah.

Dia mendesak agar KPK segera mengambil langkah konkret untuk menekan kasus korupsi.

Purbaya menyampaikan Survei Penilaian Integritas 2024 berada di level 71,53% atau masih di bawah target 74%. Selain itu, dia menyebut dalam tiga tahun terakhir masih marak kasus korupsi seperti di Sorong dan Meranti.

Purbaya juga menyinggung masih banyaknya sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang masuk dalam zona merah atau zona rawan kasus korupsi, di mana rata-rata kasus terjadi di 67 provinsi dan 69 kabupaten.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan KPK harus segera membenahi persoalan tersebut agar penyaluran dana tidak mengalami masalah. Adapun menurutnya, kasus yang ditangani KPK banyak terkait gratifikasi dan jual-beli sehingga menghambat daya serap anggaran program-program pemerintah tidak maksimal.

"KPK bilang sumber risikonya yang masih itu-itu aja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ujarnya.