Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang berlanjut dari 2025 ke 2026 menjadi tantangan besar bagi dunia usaha, khususnya di daerah.

Anggota Bidang Kebijakan Publik Apindo Ajib Hamdani menilai kebijakan fiskal tersebut berpotensi memicu tekanan baru dalam bentuk peningkatan pajak daerah dan berpengaruh langsung terhadap aktivitas bisnis.

"Ini menjadi isu sentral teman-teman di daerah, karena tahun 2025 yang nanti kebijakan yang akan dilanjutkan di 2026 adalah pemotongan dana transfer ke daerah, dana TKD," ujar Ajib dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia menjelaskan banyak pemerintah daerah selama ini sangat mengandalkan dana transfer dari pusat. Ketika terjadi pemangkasan TKD yang nilainya disebut melampaui Rp290 triliun, daerah dinilai akan terdorong untuk lebih agresif menarik pajak guna menutup kekurangan anggaran.

"Yang notabene banyak sekali daerah-daerah ini, mereka mengandalkan dana transfer dari pusat ke daerah. Sehingga kemudian ketika ada pemotongan TKD, bahkan mencapai lebih dari Rp290 triliun nanti, itu potensinya akan mendorong daerah untuk lebih mengintensifkan pajaknya. Ini yang menjadi potensi problem di kita," ujarnya.

Ajib menyebut secara regulasi daerah memang memiliki kewenangan memungut berbagai jenis pajak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun, dunia usaha berharap kebijakan ini tidak justru menekan aktivitas ekonomi di daerah, terutama bagi pelaku UMKM yang sedang tumbuh.

"Memang secara instrumen ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, tapi yang diharapkan oleh dunia usaha terutama UMKM di daerah adalah jangan sampai intensifikasi pajak karena faktor pengurangan TKD ini, karena sudah otomatis teman-teman daerah pasti mereka kreatif untuk menaikkan pajak-pajak daerahnya, tapi jangan sampai itu kontraproduktif terhadap usaha-usaha yang sedang menggeliat di daerah-daerah," ujarnya.

Selain dampak dari sisi daerah, Apindo juga menyoroti persoalan teknis perpajakan di tingkat pusat, khususnya terkait sistem perpajakan Coretax yang dinilai mengganggu aktivitas usaha. Ajib menyebut persoalan Coretax menjadi salah satu beban tambahan bagi dunia usaha di tengah tekanan fiskal yang ada.

"Yang menjadi harapan dunia usaha adalah bagaimana pemerintah ini lebih kreatif jangan hanya mengejar pajak. Bagaimana Coretax juga lebih diperbaiki, karena Coretax ini sangat-sangat mengganggu sirkulasi keuangan di internal, masalah perpajakan, masalah teknis ini sangat mengganggu," ucapnya.

Ketika penerimaan pajak menghadapi tekanan, pemerintah umumnya hanya memiliki dua opsi, yakni menambah utang atau memangkas belanja.

Padahal, menurut Ajib, optimalisasi PNBP bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan fiskal tanpa menambah tekanan langsung terhadap dunia usaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan industri manufaktur nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat melemahnya daya beli masyarakat, terutama di kelompok kelas menengah bawah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut pelemahan daya beli berdampak langsung pada permintaan terhadap produk manufaktur.

"Kalau kita lihat industri manufaktur ini mengalami pelemahan memang karena salah satunya ada daya beli. Pada tahun 2025 menuju ke 2026 ini kita merasakan daya beli masyarakat kelas menengah bawah sangat terdampak," ujar Bob dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi, termasuk paket 'Stimulus Ekonomi 8+4+5' yang menyasar kelompok menengah bawah.

Namun, di sektor manufaktur, dampak stimulus tersebut baru terasa pada produk-produk yang bersifat kebutuhan dasar atau basic needs.

"Kita bersyukur pemerintah memberikan 'Stimulus 8+4+5' itu salah satunya ikut mendorong konsumsi khususnya di kelas menengah bawah. Namun demikian di manufaktur, produk-produk manufaktur baru dirasakan untuk produk-produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsumsi dan basic needs yang diharapkan," ujarnya.

Bob juga menyoroti menyusutnya kelas menengah sebagai tantangan besar bagi pemulihan industri. Ia mencatat sejak 2019 jumlah kelas menengah turun hampir 9,5 juta orang. Kondisi ini dinilai ikut mempersempit ruang konsumsi produk manufaktur.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah memperluas berbagai stimulus pendapatan, termasuk program pemagangan.

Apindo berharap kebijakan ini mampu menambah penghasilan masyarakat sehingga daya beli dapat kembali meningkat, khususnya di kelompok menengah bawah dan menengah.

Di sisi lain, Bob menyorot soal gejala industrialisasi prematur yang tercermin dari kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang kini berada di kisaran 17,39 persen.

Meski pertumbuhannya masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 5,38 persen, tekanan struktural tetap menjadi tantangan besar.

"Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah bisa mengkoordinasikan untuk kita berkolaborasi sama-sama agar manufaktur ini bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita apalagi presiden mencanangkan pertumbuhan mencapai 8 persen," ucapnya.

Bob menambahkan indeks Purchasing Managers Index (PMI) memang mulai kembali ke zona ekspansif setelah sempat mengalami kontraksi dalam beberapa periode. Namun, penguatan tersebut dinilai belum cukup kokoh untuk mendorong akselerasi industri secara signifikan.

Selain persoalan daya beli, ia menyebut industri manufaktur juga masih dibayangi tingginya biaya ekonomi. Tantangan tersebut antara lain berasal dari perizinan, regulasi, keterbatasan bahan baku, serta persaingan dari negara-negara ASEAN 5.

Beban biaya energi, bunga pinjaman, dan logistik yang mencapai sekitar 23 persen dari PDB turut memperberat tekanan terhadap industri.

"Termasuk juga energi dan juga biaya logistik yang masih tinggi sekitar 23 persen dari PDB ini menjadi tantangan tersendiri. Inefficiency di birokrasi juga mempengaruhi di sektor manufaktur," ujar Bob.

Ia juga menyoroti perlunya suku bunga yang lebih kompetitif agar industri manufaktur nasional mampu bersaing dengan negara-negara tetangga.

Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja dinilai menjadi kunci penguatan industri ke depan, termasuk melalui penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas untuk mendorong total factor productivity sektor manufaktur.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membeberkan pandangan dunia usaha mengenai arah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ideal untuk 2026.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut pengusaha pada prinsipnya mengikuti seluruh regulasi pengupahan.

Namun, pihaknya mendorong agar kebijakan ke depan lebih berkelanjutan dan berbasis kondisi riil dunia usaha, mengingat masih banyak daerah di mana upah minimum justru lebih tinggi daripada upah rata-rata pekerja.

"Intinya begini, mengenai pengupahan, kita ini taat regulasi kalau dari Apindo. Regulasi seperti apa, kita ikuti. Sebenarnya kan sudah ada regulasi, sudah hampir lima regulasi yang dikeluarkan yang selalu berubah-berubah. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kita bisa merencanakan bisnis kita dengan lebih baik lagi," ujar Bob dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia menjelaskan besaran upah minimum di Indonesia sangat bervariasi antarwilayah. Di satu sisi, ada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi, sementara di sisi lain masih banyak wilayah dengan upah relatif rendah.

Perbedaan ini dinilai berpotensi memicu perpindahan tenaga kerja dari daerah berupah rendah ke daerah berupah tinggi. Di saat yang sama, struktur dunia usaha nasional saat ini juga masih didominasi oleh perusahaan kecil dan menengah.

"Kemudian yang kedua perlu diperhatikan juga bahwa 90 persen perusahaan itu perusahaan kecil menengah. Jangan dikira anggota Apindo itu multinational company semua ya. 90 persen adalah industri kecil menengah yang kemampuan bayar upah minimumnya itu cuma dibawah 50 persen," katanya.

Bob mengatakan keterbatasan kemampuan pembayaran tersebut mendorong lahirnya praktik upah kesepakatan di sejumlah perusahaan. Meski demikian, ia menegaskan Apindo tidak berada pada posisi mendukung upah serendah mungkin.

"Nah, jadi bukan berarti Apindo itu pro-upah serendah-rendahnya. Enggak gitu lho. Silahkan dilakukan di masing-masing perusahaan kalau memang mampu. Ini udah berkali-kali kita sampaikan ya," ujarnya.

Menurut Bob, upah minimum sejatinya adalah batas paling bawah yang harus mampu mencakup seluruh perusahaan, termasuk industri kecil dan menengah.

Perusahaan yang memiliki kemampuan lebih dipersilakan memberikan upah di atas ketentuan minimum melalui kesepakatan dengan serikat pekerja di masing-masing perusahaan. Ia juga mengingatkan agar pengupahan tidak dilakukan dengan paksaan ataupun tekanan.

Bob menyoroti struktur pengupahan nasional yang dinilai belum seimbang. Salah satu indikatornya adalah nilai catch index Indonesia yang masih berada di atas 1,0.

"Kemudian Kaitz index kita juga masih berada di atas 1,0 artinya upah minimum itu lebih tinggi justru dari upah rata-rata. Dari sini menunjukkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan kita yang tidak bisa memenuhi upah minimum," ucapnya.

Ia membandingkan dengan negara-negara ASEAN yang memiliki Kaitz index di kisaran 0,6 hingga 0,8, yang berarti upah minimum berada di 60-80 persen dari upah rata-rata.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan struktur pengupahan yang lebih seimbang dibandingkan Indonesia, yang justru berada pada posisi terbalik.

Di sisi lain, tantangan ketenagakerjaan nasional masih cukup besar. Meski tingkat pengangguran terbuka tercatat menurun dari 5,3 persen menjadi 4,7 persen, sektor informal masih mendominasi hampir 60 persen tenaga kerja.

Pengangguran usia muda juga masih tinggi di kisaran 17 persen, dengan lulusan SMA menjadi kelompok terbesar.

Bob juga menyoroti melemahnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja. Pada 2013, setiap investasi Rp1 triliun mampu menyerap sekitar 4.500 tenaga kerja. Namun pada 2025, angka tersebut turun menjadi sekitar 1.364 pekerja.

Pergeseran ini menunjukkan struktur investasi yang semakin padat modal dan melemahkan efek pengganda penyerapan tenaga kerja.

Dalam konteks kebijakan pengupahan 2026, Bob menilai produktivitas nasional yang hanya tumbuh sekitar 1,5-2 persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan upah yang rata-rata mencapai 7 persen dalam satu dekade terakhir. Kesenjangan ini dinilai berpotensi memengaruhi daya saing industri nasional.

Terkait arah kebijakan ke depan, Apindo mendorong agar penetapan upah minimum 2026 dilakukan secara proporsional, berbasis data, dan mengacu pada regulasi yang berlaku serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena itu seperti yang disampaikan dalam konferensi pers yang sebelumnya, Apindo menekankan perlunya upah minimum 2026 dan nilai alpha yang proporsional berbasis data dan sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) 36, PP 51 yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu serta putusan MK 168," ujar Bob.

"KHL (Kebutuhan Hidup Layak) juga nanti akan sesuai amanat putusan MK juga akan dihitung berdasarkan Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Dan juga upah sektoral diterapkan secara selektif ya, sesuai dengan rekomendasi dari MK," tambahnya.

Pemerintah tengah bersiap mengumumkan UMP 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan UMP 2026 akan menggunakan formula baru yang disesuaikan, berbeda dengan UMP 2025 yang ditetapkan naik serentak 6,5 persen.

Dengan formula tersebut, besaran kenaikan UMP di setiap daerah akan berbeda. Pemerintah juga akan menyesuaikan nilai alpha sebagai indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penetapan UMP 2026 disebut akan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi serta mempertimbangkan indikator kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan ini juga telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.