JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, membantah kabar sejumlah pabrik komponen di Indonesia akan pindah ke luar negeri.

Bob menyebut, hasil penelusuran pemerintah mengungkapkan kabar produsen komponen otomotif akan diboyong tidak benar.

Meskipun, lanjut Bob, perusahaan global tengah memetakan ulang industri otomotif, termasuk pengurangan produksi di kawasan ASEAN hingga beberapa tahun kedepan.

Bob menyebut, meskipun Vietnam dinilai menjadi magnet investor karena pertumbuhan ekonomi dan program insentif investasi, Indonesia dinilai masih unggul karena menjadi pasar terbesar di ASEAN.

Pihaknya mencatat, penjualan produk otomotif di Indonesia hampir tembus 1 juta unit dan ekspor 500.000 unit per tahun.

"Sejauh ini kita diuntungkan karena market kita yang lumayan besar. Jadi sebenarnya industri otomotif itu industri yang besar dan punya resilience yang cukup baik. Yang sekarang sedang dievaluasi adalah bagaimana prospeknya ke depan," kata Bob dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2026).

Kondisi pasar tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat industri otomotif dan komponen Tanah Air masih kuat menahan berbagai tekanan global dan domestik.

Bob mengakui, tingkat penjualan produk otomotif turun selama tiga tahun terakhir namun kondisinya tidak seburuk penilaian banyak pihak.

Menurutnya, industri komponen saat ini tertekan karena dihadapkan pada kenaikan biaya energi, biaya upah, hingga kebutuhan investasi untuk modernisasi alat produksi.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyebut, dua pabrik otomotif Jepang di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur akan memindahkan sebagian pabriknya ke Vietnam.

Menurut Said, kedua perusahaan itu dihadapkan pada ketidakpastian global akibat perang di Asia Barat.

Mereka lalu memutuskan mendiversifikasi produknya dengan beralih membuat mobil listrik.

Pemindahan pabrik itu disebut berisiko diikuti dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mereka akan berfokus di mobil listrik, yang pengembangannya dilakukan di Vietnam bukan di Indonesia,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut impor bahan baku plastik berupa nafta dari Amerika Serikat (AS) dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Pasokan tersebut disiapkan pemerintah sebagai alternatif di tengah terganggunya impor nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga plastik di dalam negeri.

"Kemarin kan memang dari industrinya, pelaku industrinya kan pertengahan Mei nyampe. Nanti saya update lagi," ujar Budi dalam konferensi pers di 86 Coffee Bakery, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia memastikan industri dalam negeri masih tetap berproduksi meski pasokan bahan baku sempat terganggu.

"Tapi saya pikir produksi kita, produksi dalam negeri tetap berjalan dan impor juga tidak masalah," ujarnya.

Budi mengatakan pemerintah sebelumnya juga mencari alternatif pasokan nafta dari India dan sejumlah negara di Afrika. Namun, pasokan yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei ini berasal dari AS.

"Kemudian kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu dari Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, Budi menjelaskan Indonesia selama ini masih bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah.

Nafta merupakan bahan baku utama industri petrokimia yang berasal dari hasil olahan minyak bumi dan digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia industri lainnya.

Gangguan pasokan nafta membuat harga plastik di dalam negeri melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu konflik di Timur Tengah yang menghambat rantai pasok global.

"Harga plastik mahal itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah," kata Budi beberapa waktu silam.

Pemerintah kemudian mulai mencari sumber pasokan alternatif dari sejumlah negara lain seperti India, Afrika, hingga AS untuk menjaga pasokan bahan baku industri tetap aman.

Selain itu, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai substitusi nafta untuk kebutuhan industri petrokimia. Pasokan LPG alternatif disebut tengah dicari dari kawasan Eurasia dan negara-negara sekitar Rusia.

Menurut Budi, langkah diversifikasi pasokan dilakukan agar industri dalam negeri tetap bisa berproduksi di tengah tekanan global dan lonjakan harga energi.

Kenaikan harga plastik sendiri mulai dirasakan di berbagai sektor industri. Harga plastik kantong dilaporkan naik dari sekitar Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu per pak, sedangkan plastik kemasan melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam sebelumnya mengingatkan gangguan rantai pasok bahan baku plastik mulai menekan dunia usaha, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik impor.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan harga plastik bisa naik hingga 70 persen di tengah perang di Timur Tengah yang tak kunjung reda. Hal ini membuat dunia usaha ketar-ketir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan dampak perang terasa di semua sektor industri, terutama yang bergantung pada bahan baku impor seperti nafta dan gas. Padahal, produk turunan nafta alias plastik sangat penting bagi dunia usaha.

"Bayangin aja harga plastik bisa naik 60 persen, 70 persen. Dan hampir semua produk menggunakan plastik kan, terutama bahan makanan gitu," ujar Bob dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4).

Ia memperingatkan dunia usaha berpotensi terganggu, bahkan produksi terancam berhenti pada Mei akibat terhambatnya rantai pasok global gara-gara perang Timur Tengah ini. Sebab, sejumlah industri mulai kesulitan bahan baku.

"Kita enggak tahu nih April atau Mei kita masih bisa produksi apa enggak, gitu loh. Ini situasi yang kita hadapi saat ini. Sebagai contoh bahan baku plastik ini sudah enggak ada, sudah langka," jelasnya.

Bob menjelaskan kelangkaan bahan baku, terutama yang berbasis impor seperti turunan minyak bumi, mulai dirasakan luas oleh industri. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu keberlanjutan produksi, terutama di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada plastik.

"Padahal yang namanya makanan, minuman itu pakai plastik gitu loh. Nah ini kalau hubungan kita enggak kuat bisa celaka ini kita menghadapi situasi ekonomi yang benar-benar sangat berat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membeberkan dampak pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS mulai terasa di kalangan pelaku usaha.

"Ya pastilah (pelemahan rupiah sudah berdampak ke pelaku usaha). Tapi kan kayak begitu, yang importir akan tertekan, yang eksportir ya happy gitu loh dengan (rupiah terhadap dolar AS) Rp17 ribu," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan pelemahan rupiah memang memberi keuntungan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor karena produk menjadi lebih kompetitif di pasar global.

Di sisi lain, kondisi ini justru menambah tekanan bagi pelaku usaha yang bergantung pada impor bahan baku.

"Karena justru saya mendengar dengan rupiah yang melemah ini, kita menjadi atraktif untuk investasi masuk, terutama yang orientasi ekspor," ujar Bob.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar pelemahan rupiah tidak justru memperbesar biaya logistik dan operasional di dalam negeri, terutama jika masih ada transaksi yang menggunakan dolar AS.

"Cuma jangan sampai rupiah lemah ini justru membuat ongkos mahal. Misalnya pelabuhan masih pakai dolar AS gitu loh. Kita sudah pakai rupiah, yang lain-lain masih pakai dolar. Ini yang harus kita perbaiki," ujarnya.

Nilai tukar rupiah belakangan ini melemah hingga menyentuh Rp17.142 per dolar AS, menjadi salah satu level terendah sepanjang sejarah.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong menyebut pelemahan ini tidak sepenuhnya dipicu faktor global, melainkan juga sentimen domestik.

"Namun secara mengejutkan, rupiah malah melemah cukup besar, hal ini menggarisbawahi sentimen domestik yang masih sangat lemah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menilai kekhawatiran terhadap defisit anggaran, penurunan cadangan devisa, hingga prospek pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang menekan rupiah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menilai pelemahan rupiah masih dalam batas wajar dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang memburuk.

"(Rupiah) kita masih oke. Ini mencerminkan terjaganya fiskal dan moneter kita. Fondasi ekonomi kita cukup baik," ujarnya.

Menurutnya, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh penguatan dolar AS di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

[Gambas:Youtube]

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam memperingatkan dunia usaha berpotensi terganggu, bahkan produksi terancam berhenti pada Mei akibat terhambatnya rantai pasok global gara-gara perang Timur Tengah.

Ia menyebut sejumlah industri mulai kesulitan bahan baku, sehingga ada kekhawatiran aktivitas produksi di pabrik bisa tersendat dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita enggak tahu nih April atau Mei kita masih bisa produksi apa enggak, gitu loh. Ini situasi yang kita hadapi saat ini. Sebagai contoh bahan baku plastik ini sudah enggak ada. Ya sudah langka," ujarnya dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan kelangkaan bahan baku, terutama yang berbasis impor seperti turunan minyak bumi, mulai dirasakan luas oleh industri. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu keberlanjutan produksi, terutama di sektor makanan dan minuman yang sangat bergantung pada plastik.

"Padahal yang namanya makanan, minuman itu pakai plastik gitu loh. Nah ini kalau hubungan kita enggak kuat bisa celaka ini kita menghadapi situasi ekonomi yang benar-benar sangat berat," katanya.

Menurut Bob, tekanan ini tidak hanya terjadi di satu sektor, melainkan hampir seluruh industri, terutama yang bergantung pada bahan baku impor seperti nafta dan gas.

[Gambas:Youtube]

"Hampir semua industri. Misalnya contoh sekarang, terutama industri-industri yang bahan bakunya tergantung pada impor. Industri yang tergantung bahan bakunya dari nafta, turunan minyak bumi. Contohnya plastik, plastik kan dari nafta," ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha juga menghadapi lonjakan biaya bahan baku yang signifikan. Harga plastik bahkan bisa melonjak hingga 60-70 persen yang berpotensi mendorong kenaikan harga produk di tingkat konsumen.

"Bayangin aja harga plastik bisa naik 60 persen, 70 persen. Dan hampir semua produk menggunakan plastik kan, terutama bahan makanan gitu," kata Bob.

Di tengah tekanan tersebut, Apindo mengaku berupaya menahan kenaikan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Pengusaha memilih menekan biaya lewat efisiensi internal, sembari berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah.

Menurut Bob, di masa sulit seperti sekarang, dunia usaha berusaha tidak menaikkan harga karena daya beli masyarakat juga sedang melemah. Ia juga mengingatkan risiko yang lebih besar jika kondisi ini tidak diantisipasi, yakni potensi terjadinya stagflasi, yakni situasi ketika harga naik tetapi daya beli justru melemah.

"Bayangin kalau daya beli turun harga naik, itu kan stagflasi. Ya kan? Nah kita harus menghindari yang namanya stagflasi," katanya.

Ia menambahkan dunia usaha, pemerintah, dan pekerja perlu memperkuat kerja sama untuk menghadapi situasi ini, termasuk melalui penyederhanaan birokrasi dan peningkatan produktivitas.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengungkapkan mayoritas perusahaan di Indonesia belum berencana menambah tenaga kerja baru.

Berdasarkan survei internal Apindo, sebanyak 67 persen perusahaan disebut tidak berniat melakukan rekrutmen.

"Hasil survei kita juga di Apindo saat ini 50 persen perusahaan itu enggak punya rencana untuk expand dalam lima tahun ke depan. Dan 67 persen perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan," ujar Bob dalam Rapat Panja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan kondisi tersebut tak terlepas dari tren investasi yang dinilai belum optimal, khususnya di sektor padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Menurutnya, arus investasi justru semakin menjauh dari sektor tersebut.

"Ini adalah investasi yang belum optimal dan semakin menjauh dari sektor padat karya. Sehingga menimbulkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja. Kita berharap bahwa FDI (foreign direct investment) masuk, padat modal silahkan, tapi juga padat karya juga jangan sampai dilupakan," katanya.

Bob menambahkan penurunan investasi di sektor padat karya menjadi perhatian serius karena struktur tenaga kerja Tanah Air masih didominasi kelompok menengah ke bawah yang membutuhkan banyak lapangan kerja.

[Gambas:Youtube]

"Ini kita lihat bahwa investasi masuk dari sektor padat karya itu semakin hari semakin turun, semakin berkurang. Padahal kalau kita lihat dari formasi tenaga kerja kita yang didominasi oleh menengah ke bawah, kita masih sangat membutuhkan industri padat karya," ujarnya.

Selain faktor investasi, ia juga menyoroti aspek regulasi ketenagakerjaan yang dinilai turut memengaruhi minat dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut tenaga kerja baru. Negara dengan regulasi yang lebih fleksibel, menurutnya, cenderung lebih mampu menarik investasi.

"Jadi ada unsur masalah fleksibilitas. Jadi kita juga ingin menyampaikan bahwa undang-undang bisa memproteksi buruh, tapi jangan sampai proteksi itu justru menyebabkan investasi tidak masuk, sehingga mereka yang sebenarnya membutuhkan pekerjaan itu tidak mendapatkan kesempatan seperti yang diharapkan," kata Bob.

Ia menilai selama ini kebijakan lebih banyak menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha, namun belum cukup memberi perhatian pada kebutuhan pencari kerja.

Padahal, kunci menekan pengangguran bukan cuma menambah jumlah pekerjaan, tapi juga memastikan kualitasnya. Bob menekankan tantangan ke depan bukan cuma menambah jumlah pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan yang tercipta.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam memaknai kebijakan work from home (WFH) sebagai sinyal peringatan dunia usaha dan masyarakat akan risiko krisis. Mengingat aturan tersebut muncul di tengah ancaman kelangkaan energi.

Bob menilai penerapan WFH bukan sekadar kebijakan fleksibilitas kerja, melainkan upaya untuk membangun kesadaran akan potensi krisis energi yang harus diantisipasi sejak dini.

"Yang lebih penting, WFH ini kita bisa mengirimkan sense of crisis kepada seluruh member kita, bahwa kita harus bersiap menghadapi kelangkaan energi," ujar Bob dalam acara Halal Bi Halal di Aroem Mahakam, Kamis (2/4) malam.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai menurunkan produktivitas. Sebab, berpotensi memicu dampak ekonomi yang lebih luas.

"Di lain sisi, kita juga harus mempertahankan produktivitas kita, jangan sampai turun. Karena kalau kelangkaan energi diikuti dengan kelangkaan barang, itu bisa menyebabkan inflasi yang akan memperburuk ekonomi kita," katanya.

Bob menegaskan, pelaksanaan WFH harus dilakukan secara hati-hati agar dua tujuan tersebut dapat berjalan beriringan, yakni meningkatkan kewaspadaan terhadap krisis sekaligus menjaga kinerja ekonomi.

"Sense of crisis-nya sampai, tapi produktivitas tetap harus dijaga. Kita tetap harus menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama di sektor industri yang bergantung pada aktivitas produksi.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak terjadi hambatan pasokan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Menurutnya, relaksasi impor bahan baku menjadi penting di tengah ketidakpastian pasokan global.

"Kita berharap jangan sampai ada bottleneck terhadap bahan baku. Kalau ini dibatasi dengan kuota dan lain sebagainya, saya khawatir kita akan kesulitan bahan baku dan tidak bisa mempertahankan produksi," imbuhnya.

Bob menambahkan, sektor layanan publik, transportasi, dan layanan umum juga tidak memungkinkan untuk menerapkan WFH secara penuh karena harus tetap beroperasi.

Namun, ia menilai skema WFH masih dapat diterapkan pada fungsi back office dengan fleksibilitas tertentu, seperti satu hingga dua hari kerja dari rumah, yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

"Yang back office saya rasa memungkinkan untuk dilakukan WFH. Diserahkan kepada kebijakan perusahaan masing-masing," tegasnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam memaknai kebijakan work from home (WFH) sebagai sinyal peringatan dunia usaha dan masyarakat akan risiko krisis. Mengingat aturan tersebut muncul di tengah ancaman kelangkaan energi.

Bob menilai penerapan WFH bukan sekadar kebijakan fleksibilitas kerja, melainkan upaya untuk membangun kesadaran akan potensi krisis energi yang harus diantisipasi sejak dini.

"Yang lebih penting, WFH ini kita bisa mengirimkan sense of crisis kepada seluruh member kita, bahwa kita harus bersiap menghadapi kelangkaan energi," ujar Bob dalam acara Halal Bi Halal di Aroem Mahakam, Kamis (2/4) malam.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai menurunkan produktivitas. Sebab, berpotensi memicu dampak ekonomi yang lebih luas.

"Di lain sisi, kita juga harus mempertahankan produktivitas kita, jangan sampai turun. Karena kalau kelangkaan energi diikuti dengan kelangkaan barang, itu bisa menyebabkan inflasi yang akan memperburuk ekonomi kita," katanya.

Bob menegaskan, pelaksanaan WFH harus dilakukan secara hati-hati agar dua tujuan tersebut dapat berjalan beriringan, yakni meningkatkan kewaspadaan terhadap krisis sekaligus menjaga kinerja ekonomi.

"Sense of crisis-nya sampai, tapi produktivitas tetap harus dijaga. Kita tetap harus menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama di sektor industri yang bergantung pada aktivitas produksi.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak terjadi hambatan pasokan bahan baku yang dapat mengganggu produksi. Menurutnya, relaksasi impor bahan baku menjadi penting di tengah ketidakpastian pasokan global.

"Kita berharap jangan sampai ada bottleneck terhadap bahan baku. Kalau ini dibatasi dengan kuota dan lain sebagainya, saya khawatir kita akan kesulitan bahan baku dan tidak bisa mempertahankan produksi," imbuhnya.

Bob menambahkan, sektor layanan publik, transportasi, dan layanan umum juga tidak memungkinkan untuk menerapkan WFH secara penuh karena harus tetap beroperasi.

Namun, ia menilai skema WFH masih dapat diterapkan pada fungsi back office dengan fleksibilitas tertentu, seperti satu hingga dua hari kerja dari rumah, yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

"Yang back office saya rasa memungkinkan untuk dilakukan WFH. Diserahkan kepada kebijakan perusahaan masing-masing," tegasnya.

Survei World Economic Forum (WEF) memperingatkan pengangguran menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada periode 2026-2028, di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif.

Peringatan tersebut tertuang dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini. Laporan tersebut melibatkan lebih dari 11 ribu pemimpin bisnis di 116 negara dan memetakan prioritas risiko ekonomi di masing-masing negara.

Berdasarkan Executive Opinion Survey 2025, para pemimpin bisnis menempatkan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran sebagai ancaman utama bagi Indonesia dalam tiga tahun ke depan. Indonesia tercatat sebagai satu dari 27 negara yang menempatkan risiko tersebut di peringkat pertama.

Forum global itu menilai melemahnya prospek kerja tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan politik.

"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi," tulis WEF dalam laporan tersebut.

Laporan WEF menjelaskan, keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja, mulai dari stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, hingga melemahnya perlindungan hak pekerja.

Pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi turut memperbesar resiko tersebut.

Hal itu diamini oleh Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang yang melihat fenomena itu nyata di lapangan.

"Realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan, ini indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (21/1).

Ia mencatat, setiap tahun Indonesia menghasilkan hampir 3 juta calon tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, diploma hingga sarjana. Jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja, penumpukan pengangguran sulit dihindari, terlebih dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi lokal maupun global.

Karenanya, Sarman mendorong pemerintah mempercepat berbagai program strategis nasional yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta menarik investasi berbasis padat karya.

"Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas program magang nasional dan program padat karya yang banyak melibatkan tenaga muda di daerah. Uang saku yang mereka peroleh akan meningkatkan daya beli dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya.

Senada, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menilai tantangan ketenagakerjaan Indonesia juga berkaitan dengan melemahnya ekonomi kelas menengah akibat kualitas pekerjaan yang relatif rendah.

"Ini ditandai dengan meningkatnya pekerja sektor informal, sekalipun angka pengangguran turun. Menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan multiplier effect terhadap permintaan yang melemah dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujar Bob saat dihubungi terpisah.

Bob menambahkan, daya serap tenaga kerja dari investasi juga terus menurun. Lima tahun lalu, investasi Rp1 triliun mampu menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja baru, namun kini hanya sekitar 1.400 lapangan kerja.

"Karena kebanyakan investasi yang masuk adalah sektor padat modal dan ekstraksi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja," katanya.

Menurut Bob, pemulihan ekonomi kelas menengah harus menjadi prioritas melalui stimulus permintaan dan kebijakan counter cyclical. Ia juga mendorong pemerintah memberi prioritas pada investasi sektor industri pengolahan dan pemrosesan yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih besar.

Selain pengangguran, survei WEF mencatat risiko layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai berada di peringkat kedua, disusul dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di posisi ketiga.

Sementara itu, risiko penurunan ekonomi dan inflasi masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima, mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir penetapan rumus Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto menimbulkan masalah baru, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Terutama, terkait dengan besaran Alfa yang akan menjadi dasar perhitungan. Dalam PP terbaru, rentang Alfa ditetapkan di kisaran 0,5 - 0,9. Hal ini berbeda dengan tahun ini dalam rentang 0,1 sampai 0,3 poin.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebutkan dalam forum tripartit bersama Dewan Pengupahan Nasional, pihaknya mengusulkan agar nilai alfa berada pada rentang 0,1-0,5. Di mana, rentang ini dihitung mempertimbangkan data di lapangan dan kondisi riil dunia usaha.

Namun, dengan keputusan alfa yang lebih tinggi dari usulan Apindo, mau tidak mau pengusaha akan tetap mengikutinya. Hanya saja, ia meminta kebijakan upah dijalankan dengan hati-hati melihat kondisi setiap perusahaan.

"Kami memberi catatan dan berharap agar implementasi kebijakan di tingkat daerah dapat dilakukan secara bijak dan moderat, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, kondisi perekonomian daerah, disparitas antar wilayah, serta dinamika ketenagakerjaan setempat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/12).

Menurut Shinta, apabila penetapan upah tidak sinkron dengan pertumbuhan produktivitas, maka risiko seperti PHK bisa muncul. Sebab, meskipun produktivitas tenaga kerja menunjukkan tren peningkatan, laju pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan kenaikan UMP.

Dalam catatan Apindo di lima tahun terakhir, produktivitas tenaga kerja tercatat hanya tumbuh di kisaran 1,5-2 persen per tahun. Sementara kenaikan upah minimum berada pada rentang 6,5-10 persen per tahun.

"Kami memandang bahwa risiko PHK perlu diantisipasi dengan baik, terutama di sektor-sektor padat karya yang masih berada dalam fase pemulihan dan menghadapi tekanan berlapis," katanya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam juga menyampaikan alfa yang ditetapkan pemerintah jauh di atas ekspektasi pengusaha.

"Di luar ekspektasi Apindo yang menaruh Alfa 0,5 sebenarnya sebagai batas maximum, tapi dalam PP justru jadi minimal," katanya.

Ia mengkhawatirkan kenaikan rumusan UMP 2026 bisa menimbulkan tak hanya PHK, tetapi harga barang yang makin mahal.

"Apa yang akan terjadi di industri kita ke depan? Karena produktivitas kita tumbuh 1,5-2 persen, kenaikan upah tidak bisa diserap akan dilimpahkan kepada kenaikan harga barang dan efisiensi tenaga kerja," pungkasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan industri manufaktur nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat melemahnya daya beli masyarakat, terutama di kelompok kelas menengah bawah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut pelemahan daya beli berdampak langsung pada permintaan terhadap produk manufaktur.

"Kalau kita lihat industri manufaktur ini mengalami pelemahan memang karena salah satunya ada daya beli. Pada tahun 2025 menuju ke 2026 ini kita merasakan daya beli masyarakat kelas menengah bawah sangat terdampak," ujar Bob dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi, termasuk paket 'Stimulus Ekonomi 8+4+5' yang menyasar kelompok menengah bawah.

Namun, di sektor manufaktur, dampak stimulus tersebut baru terasa pada produk-produk yang bersifat kebutuhan dasar atau basic needs.

"Kita bersyukur pemerintah memberikan 'Stimulus 8+4+5' itu salah satunya ikut mendorong konsumsi khususnya di kelas menengah bawah. Namun demikian di manufaktur, produk-produk manufaktur baru dirasakan untuk produk-produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsumsi dan basic needs yang diharapkan," ujarnya.

Bob juga menyoroti menyusutnya kelas menengah sebagai tantangan besar bagi pemulihan industri. Ia mencatat sejak 2019 jumlah kelas menengah turun hampir 9,5 juta orang. Kondisi ini dinilai ikut mempersempit ruang konsumsi produk manufaktur.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah memperluas berbagai stimulus pendapatan, termasuk program pemagangan.

Apindo berharap kebijakan ini mampu menambah penghasilan masyarakat sehingga daya beli dapat kembali meningkat, khususnya di kelompok menengah bawah dan menengah.

Di sisi lain, Bob menyorot soal gejala industrialisasi prematur yang tercermin dari kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang kini berada di kisaran 17,39 persen.

Meski pertumbuhannya masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 5,38 persen, tekanan struktural tetap menjadi tantangan besar.

"Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah bisa mengkoordinasikan untuk kita berkolaborasi sama-sama agar manufaktur ini bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita apalagi presiden mencanangkan pertumbuhan mencapai 8 persen," ucapnya.

Bob menambahkan indeks Purchasing Managers Index (PMI) memang mulai kembali ke zona ekspansif setelah sempat mengalami kontraksi dalam beberapa periode. Namun, penguatan tersebut dinilai belum cukup kokoh untuk mendorong akselerasi industri secara signifikan.

Selain persoalan daya beli, ia menyebut industri manufaktur juga masih dibayangi tingginya biaya ekonomi. Tantangan tersebut antara lain berasal dari perizinan, regulasi, keterbatasan bahan baku, serta persaingan dari negara-negara ASEAN 5.

Beban biaya energi, bunga pinjaman, dan logistik yang mencapai sekitar 23 persen dari PDB turut memperberat tekanan terhadap industri.

"Termasuk juga energi dan juga biaya logistik yang masih tinggi sekitar 23 persen dari PDB ini menjadi tantangan tersendiri. Inefficiency di birokrasi juga mempengaruhi di sektor manufaktur," ujar Bob.

Ia juga menyoroti perlunya suku bunga yang lebih kompetitif agar industri manufaktur nasional mampu bersaing dengan negara-negara tetangga.

Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja dinilai menjadi kunci penguatan industri ke depan, termasuk melalui penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas untuk mendorong total factor productivity sektor manufaktur.

Pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan upah 2026 agar tetap berbasis data, mempertahankan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan upah pada tahun 2026 berkaitan erat dalam mempengaruhi hubungan industrial dan iklim investasi dalam negeri.

“Mengenai kebijakan pengupahan tahun 2026 itu, juga menjadi sorotan bagi kita, dan juga mengenai kelanjutan UU Ketenagakerjaan yang mungkin sudah jatuh tempo, ya, di tahun 2026, itu harus segera dikeluarkan, karena ini terus terang akan mempengaruhi hubungan industrial dan juga regulatory investasi yang ada di Indonesia,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Apindo menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan upah 2026 agar tetap berbasis data, mempertahankan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Hal ini, kata Bob, sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 jo PP No. 51 Tahun 2023 serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

Lebih lanjut, Bob menilai bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi regulasi pengupahan nasional.

Menurut dia, dengan adanya peraturan yang konsisten, maka dunia usaha akan lebih mudah untuk mengikuti dan merencanakan bisnisnya dengan lebih baik dari tahun ke tahun, serta membentuk ekosistem pengupahan nasional yang lebih jelas dan berkelanjutan.

“Sebenarnya yang kita inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain. Sehingga kita bisa merencanakan bisnis kita dengan lebih baik. Intinya di situ,” ujar Bob.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun PP baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

Menurut Yassierli, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026.

Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025