Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan sidang kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memasuki tahap akhir setelah empat prajurit TNI dinyatakan bersalah pada Rabu (10/6/2026).

Keempat prajurit tersebut yakni Sersan Dua (Serda) Edi Sudarko selaku Terdakwa I, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi selaku Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetya selaku Terdakwa III, dan Lettu Sami Lakka selaku Terdakwa IV.

Berdasarkan kronologi perkara, Andrie Yunus merupakan aktivis KontraS yang kerap menyuarakan isu kemanusiaan. Dia dikenal sebagai aktivis yang berani menyampaikan aspirasi maupun keresahan masyarakat di ruang publik.

Salah satu aksinya terjadi saat pembahasan RUU TNI yang dinilai dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Bisnis sempat menyaksikan aksi Andrie Yunus dan sejumlah anggota koalisi masyarakat sipil. Saat itu, aksi berlangsung sekitar pukul 17.49 WIB.

Andrie dan beberapa anggota koalisi masyarakat sipil berteriak di depan pintu ruang rapat sambil membawa poster berisi tuntutan. Bahkan, Andrie sempat masuk ke dalam ruangan dan terus menyuarakan agar rapat dihentikan.

"Kami meminta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI, tolak RUU TNI, tolak," ujar Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar motif keempat terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dalam fakta persidangan, Terdakwa I, Edi Sudarko, disebut tersulut emosi setelah melihat video aksi penggerudukan koalisi masyarakat sipil di Hotel Fairmont.

Awalnya, Edi Sudarko berniat memukul Andrie Yunus. Namun, niat tersebut berubah setelah bertemu dengan Lettu Budhi yang menyarankan pemberian efek jera melalui penyiraman air keras. Kapten Nandala dan Sami Lakka kemudian turut terlibat dalam rencana tersebut.

Eksekusi dilakukan pada Kamis (12/3/2026). Serda Edi Sudarko yang dibonceng Lettu Budhi menjalankan aksi sekitar pukul 23.30 WIB saat Andrie melintas di Jalan Salemba I sepulang dari kantor YLBHI. Akibat kejadian itu, Andrie mengalami luka bakar serius dan salah satu matanya mengalami cacat permanen.

Divonis Beragam, Dua Prajurit Dipecat

Pembacaan amar putusan dilakukan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto. Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidair.

Namun, keempatnya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," ujar Fredy.

Dalam putusan tersebut, hanya Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Pidana tambahan [Terdakwa I dan II], dipecat dari dinas militer," katanya.

Untuk pidana pokok, Serda Edi Sudarko divonis tiga tahun penjara. Lettu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Kapten Nandala Dwi Prasetya dihukum dua tahun penjara, sedangkan Lettu Sami Lakka dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara.

Keempat terdakwa menyatakan pikir-pikir sebelum menerima putusan atau mengajukan banding.

Hal yang Memberatkan Vonis

Majelis hakim menilai terdapat sejumlah faktor yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Dari aspek kepentingan militer, hakim menilai tindakan para terdakwa telah mengkhianati tugas sebagai prajurit yang dididik dan dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan negara. Perbuatan tersebut juga dinilai mencederai citra TNI karena menjadi perhatian publik dan viral di media sosial.

Selain itu, tindakan para terdakwa dianggap merusak sinergi antara institusi TNI dan masyarakat.

Dari aspek pelaku, hakim menilai penyiraman air keras dilakukan secara sengaja dan sadar tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi korban maupun institusi.

Sementara dari aspek perbuatan, majelis hakim menyebut tindakan tersebut mencerminkan arogansi dalam menyelesaikan persoalan dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Dari aspek akibat tindak pidana, hakim menilai perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, merusak ketertiban masyarakat, menimbulkan trauma dan penderitaan bagi korban, serta menyebabkan cacat berat permanen pada mata kanan Andrie Yunus.

Hal yang Meringankan

Majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan hukuman para terdakwa.

Pertama, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Kedua, seluruh terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tanggungan anak serta istri yang tidak bekerja.

Ketiga, para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sebelumnya.

Keempat, Terdakwa I, II, dan III memiliki rekam jejak pengabdian yang baik di lingkungan TNI AL, sedangkan Terdakwa IV di TNI AU. Sebagian di antaranya juga pernah menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon dan Kongo.

Kelima, para terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan, KaBais TNI, masyarakat Indonesia, dan Andrie Yunus.

Andrie Yunus Dinilai Tidak Kooperatif

Hakim anggota Mayor Laut M. Zainal Abidin menilai sikap Andrie Yunus yang tidak hadir dalam persidangan menunjukkan ketidakkooperatifan dan dianggap merendahkan wibawa pengadilan.

Majelis hakim sebelumnya berharap Andrie dapat hadir langsung untuk memberikan keterangan sehingga fakta hukum dapat digali secara lebih komprehensif. Bahkan, pengadilan disebut telah menawarkan opsi pemeriksaan secara daring karena Andrie masih menjalani rawat jalan.

Menurut hakim, ketidakhadiran Andrie memberikan kesan kontra terhadap proses persidangan.

"Bahkan terkesan telah melecehkan proses yang sah yang diberikan wadah oleh negara. Majelis Hakim dalam hal ini menilai sikap Andrie Yunus telah merendahkan wibawa pengadilan," ujar Zainal.

Kubu Andrie Yunus Kecewa

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan kecewa terhadap proses persidangan hingga putusan yang dijatuhkan kepada empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Anggota TAUD Jane Rosalina menilai persidangan militer tidak berhasil mengungkap kebenaran secara menyeluruh dan belum memberikan keadilan bagi korban.

Menurutnya, vonis 1,5 tahun hingga tiga tahun penjara tidak sebanding dengan dampak yang dialami Andrie Yunus yang mengalami cacat permanen pada penglihatannya.

"Ditunjukkan juga lewat putusan hari ini yang hanya menghukum para pelaku dengan hukuman yang rendah dan tidak setimpal dengan apa yang dilakukan," ujar Jane di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Jane juga menyoroti pertimbangan majelis hakim yang menyebut para terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebabkan luka berat kepada Andrie Yunus. Menurutnya, pertimbangan tersebut bermasalah dari perspektif hak asasi manusia karena para pelaku tetap mengetahui risiko dan dampak dari perbuatannya.

"Majelis hakim menyatakan bahwa luka berat yang dialami oleh Andrie Yunus itu bukan merupakan niat atau tujuan mens rea para terdakwa, karena mereka hanya bermaksud memberikan pelajaran dan efek jera. Itu merupakan pertimbangan yang sangat problematik jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia," ujarnya.

TAUD menyatakan akan terus mendorong agar perkara tersebut dapat diadili di peradilan umum sehingga seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang terlibat dapat terungkap secara menyeluruh.

"Jangan sampai dengan adanya putusan peradilan militer ini kemudian menutup kasus rapat-rapat dan tidak berhasil menyentuh para pelaku sesuai dengan rantai komando," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa sebagai respons atas kasus yang menimpa Andrie Yunus. Kegiatan tersebut berlangsung di gerbang Majapahit, tepatnya di area masuk Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (17/4/2026),

Berdasarkan pantauan di lapangan, para peserta aksi mulai berdatangan sekitar pukul 10.03 WIB. Mereka langsung membentangkan spanduk di depan akses masuk lokasi.

Aksi sempat mendapat penghalangan dari petugas keamanan, mengingat titik aksi berada di jalur keluar-masuk kendaraan.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Salah satu poin utama adalah dorongan kepada pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," kata Dimas.

Dia menambahkan, selain menyuarakan tuntutan, pihaknya juga akan menyerahkan surat yang ditulis langsung oleh Andrie Yunus kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi acara hari ini juga akan ada penyerahan surat dari Andrie Yunus dan juga surat dari kawan-kawan masyarakat sipil lainnya kepada Kementerian Sekretariat Negara," ucapnya.

Selanjutnya, Fatia Maulidiyanti dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) membacakan isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus di hadapan peserta aksi.

Usai pembacaan, massa diarahkan oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk memasuki area dan menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Kementerian Sekretariat Negara.

Berikut isi surat yang ditulis oleh Andrie Yunus:

Jakarta, 17 April 2026

Kepada Yth.

Bapak Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia

Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?

Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dari kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.

Kolega saya di KontraS dan Taud selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan semartat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Mabes Polri.

Investigasi Taud mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh prajurit TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.

Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta perspektif saya selaku korban. Untuk itu, penting dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini di peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan lapisan aktor intelektualnya. Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.

Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses penegakan hukum. Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memastikan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari konflik kepentingan.

Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menegakkan hukum secara adil.

Salam,

(Tanda Tangan)

ANDRIE YUNUS

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti soal proses peradilan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Gibran mengatakan, proses hukum terkait dengan kasus Andrie Yunus ini harus berlangsung jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya," ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Kemudian, Gibran berpandangan bahwa untuk mencapai sistem peradilan yang adil dalam perkara Andrie Yunus ini, maka kalangan profesional yang berintegritas harus dilibatkan.

Pelibatan kalangan profesional ini bisa berperan sebagai hakim ad-hoc atau non-karier untuk menjaga kepercayaan publik pada pengadilan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

"Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Sdr. Andrie Yunus menjadi sangat penting," tutur Gibran.

Adapun Gibran menekankan, kepercayaan publik dalam proses hukum terkait kasus penyiraman aktivis ini tidak boleh dikesampingkan.

"Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas itu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus Andrie Yunus. Namun, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan koordinasi internal sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses penanganan kasus tersebut saat ini telah berjalan.

“Nanti kami koordinasikan dulu ya. Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan dengan cepat, transparan,” ujar Prasetyo usai menghadiri Taklimat Presiden di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menekankan bahwa prioritas saat ini adalah memastikan proses penanganan kasus berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan penanganan yang disebut berlangsung cepat dan transparan, pemerintah tampaknya ingin memastikan kepercayaan publik tetap terjaga tanpa harus terburu-buru mengambil langkah tambahan seperti pembentukan TGPF.

Menanggapi adanya dorongan pembentukan TGPF, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan opsi tersebut.

“Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji,” tandas Prasetyo.

Dalam perkembangan terbaru, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ke Bareskrim Polri.

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan laporan ini dilakukan sebagaimana respons pihaknya terkait langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan perkara ini ke Puspom TNI.

"Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban, yang diwakilkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi," ujar Dimas di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Puspom TNI telah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan pelimpahan berkas jtu dilakukan setelah penyidik pada Puspom TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan.

"Telah dilimpahkan berkas perkara, para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil II-07 Jakarta," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, setelah pelimpahan dilakukan, berkas perkara beserta para tersangka akan terlebih dahulu diverifikasi oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materil.

Proses tersebut dilakukan guna menilai apakah seluruh unsur perkara telah terpenuhi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan berkas perkara telah lengkap, maka perkara tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk diproses dalam tahap persidangan.

Namun, jika masih ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, Oditurat Militer II-07 akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik Puspom TNI untuk dilengkapi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah 4 orang yaitu dengan inisial: NDP, SL, BHW, ES berikut barang bukti," imbuhnya.

Aulia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel sebagai wujud ketegasan dalam menindak setiap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan kewenangan penyidik kepolisian dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus telah berakhir setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan fakta-fakta yang menunjukkan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menyampaikan bahwa hasil penyelidikan serta barang bukti, termasuk bukti digital, telah diserahkan kepada Puspom TNI. Dengan pelimpahan tersebut, proses hukum selanjutnya ditangani oleh aparat militer sesuai kewenangannya.

Kasus ini sendiri bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di Jakarta yang menyebabkan korban mengalami luka bakar pada wajah dan tubuhnya. Peristiwa tersebut memicu sorotan luas dari publik serta kelompok masyarakat sipil yang mendorong pengusutan secara transparan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Hal itu dia sampaikan saat rapat perkembangan penanganan kasus tersebut bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026) di Gedung Parlemen, Senayan. Mulanya, dia lebih dulu menyampaikan terima kasih kepada para peserta rapat karena telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat itu.

Kemudian, dia mengatakan setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," katanya.

Setelah pernyataan Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pun menanyakan kepada Iman jika ada keterangan lanjutan yang hendak disampaikan. Namun, Iman pun tak melanjutkan keterangannya hingga Habiburokhman mempersilakan kepada pihak kuasa hukum Andrie Yunus yang juga turut hadir dalam rapat itu untuk selanjutnya menyampaikan keterangan.

Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat Komisi III DPR RI yang membahas soal tragedi Andrie Yunus itu bukan kali pertama. Dia mengaku sudah tiga kali menggelar rapat untuk membahas kasus penyiraman air keras tersebut.

"Sudah ada dua kesimpulan, dan lihat situasi, pokoknya akan selalu ya, begitu ada perkembangan, kita gelar rapat seperti ini," kata Habiburokhman.

Dalam rapat itu, dia pun nantinya mempersilakan para anggota Komisi III DPR RI untuk mendalami pembahasan soal Andrie Yunus baik kepada polisi maupun kepada para kuasa hukum yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyampaikan kekecewaan atas pelimpahan perkara karena menurutnya secara prosedur legal formal tidak ada pasal di KUHAP baru agar kasus dilimpahkan.

"Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom TNI, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHAP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN," jelasnya.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras, yakni NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian HAM meminta agar TNI-Polri memberikan kepastian hukum soal pengusutan kasus penyiraman keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan mengatakan pengusutan perkara Andrie Yunus itu kompleks lantaran belum jelasnya peradilan yang bakal mengadili perkara ini.

Menurutnya, persoalan ini bisa berpotensi menimbulkan komplikasi dan kompleksitas hukum yang dapat berdampak pada kualitas penegakan hukum dan HAM.

“Untuk memitigasi potensi ini, antara TNI dan Polri perlu segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi," ujar Munafrizal dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan, pengusutan yang dilakukan TNI-Polri akan menimbulkan anomali hukum. Misalnya, instansi hukum yang punya saksi dan bukti tetapi tidak punya tersangka, sebaliknya instansi hukum lain yang punya tersangka tetapi tidak punya atau minim saksi dan bukti.

Sebab, sebagaimana diketahui pihak kepolisian telah memeriksa saksi-saksi dan memiliki bukti-bukti fakta peristiwa. Sementara itu, pihak Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melakukan penahanan terhadap empat prajurit terduga pelaku.

"Jangan sampai muncul penilaian publik bahwa antara TNI dan Polri terjadi dualisme dan kompetisi menangani perkara ini” imbuhnya.

Dengan demikian, Munafrizal meminta agar ada koordinasi dan sinkronisasi antara TNI dan Polri untuk memperjelas peradilan mana yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, peradilan umum atau peradilan militer.

“TNI dan Polri perlu secepatnya menyampaikan sikapnya mengenai ketentuan perkara koneksitas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang atau lebih.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Pernyataan pers Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, yang disiarkan langsung dan kini beredar luas, menjadi sebuah momen yang sarat makna. Dalam dialog dengan sejumlah jurnalis senior dan pengamat, Presiden menjawab berbagai isu panas yang tengah menghangat di masyarakat. Pertemuan ini bukan sekadar sesi tanya jawab biasa, melainkan sebuah panggung di mana kita bisa melihat secara langsung gaya kepemimpinan, cara berpikir, dan strategi komunikasi politik kepala negara di tengah berbagai tekanan.

Di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai jarak antara pemimpin dan rakyat, langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah jurnalis senior serta pengamat ke kediaman pribadinya di Hambalang patut dicatat sebagai sebuah terobosan komunikasi. Bukan sekadar konferensi pers yang prosedural, pertemuan yang kemudian disiarkan luas itu menyuguhkan sebuah pertunjukan dialog langsung: seorang kepala negara duduk, mendengar, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang selama ini mengambang di ruang publik.

Namun, dalam tradisi berpikir kritis yang menjadi nafas opini di negeri ini, kita diajak untuk tidak berhenti pada penilaian atas gaya komunikasi. Dua isu utama yang mengemuka dalam dialog tersebut layak untuk kita bedah lebih jauh, yakni tentang arah pembangunan ekonomi melalui program unggulan dan badan investasi negara, serta yang paling krusial, respons negara atas tuduhan intimidasi terhadap aktivis yang menjadi ujian bagi supremasi hukum di era pemerintahannya.

Ekonomi dan Kesejahteraan

Dalam sesi dialog yang berlangsung hangat, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya pada program-program yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Pembahasan mengenai kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kinerja badan investasi Danantara menjadi pusat perhatian, terutama di hadapan para ekonom seperti Chatib Basri dan Mohammad Faisal yang turut hadir.

Membaca optimisme yang disampaikan kepala negara, kita seolah diajak untuk ikut larut dalam keyakinan bahwa fondasi ekonomi sedang dibangun dari akar rumput. Program MBG, misalnya, bukan sekadar program sosial. Ia adalah investasi jangka panjang dalam pembentukan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. Demikian pula dengan Danantara yang digadang-gadang sebagai mesin baru pembiayaan pembangunan, diharapkan mampu mengerek pertumbuhan dan pada gilirannya membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan, termasuk harapan akan kenaikan gaji yang turut mengemuka dalam diskusi.

Namun, sebagai publik yang kritis, kita perlu menarik garis tegas antara narasi dan realitas. Optimisme kepemimpinan adalah bahan bakar, tetapi ia harus disertai dengan peta jalan yang jelas dan terukur. Pertanyaan publik terhadap MBG bukan lagi pada “apakah program ini baik”, melainkan pada “bagaimana memastikan distribusinya tepat sasaran, kualitas gizinya terjaga, dan anggarannya tidak bocor”.

Kinerja Danantara pun demikian. Publik, terutama pelaku usaha dan akademisi, menanti transparansi laporan keuangan serta kejelasan sektor-sektor prioritas yang akan dibiayai. Janji penciptaan lapangan kerja dan kenaikan gaji adalah napas dari setiap kebijakan ekonomi. Tanpa data dan evaluasi berkala yang dapat diakses publik, semua hanya akan menjadi janji manis yang menggantung. Di sinilah letak tanggung jawab moral pemerintah: untuk tidak hanya pandai berkomunikasi, tetapi juga bekerja keras dalam implementasi yang akuntabel.

Demokrasi dan Supremasi Hukum

Puncak dari perhatian publik dalam dialog tersebut tentu tertuju pada tanggapan Presiden terkait isu yang paling sensitif: dugaan intimidasi terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus dari KontraS. Respons Presiden yang berupaya “menjelaskan konteks” dari laporan dan peristiwa yang beredar, pada satu sisi, adalah langkah yang diperlukan untuk menangkal disinformasi.

Namun, pada titik inilah kita harus berpegang teguh pada prinsip dasar negara hukum. Dalam kerangka konstitusi, tindak kekerasan, apa pun latar belakang dan konteksnya, adalah pelanggaran hukum yang harus diproses secara tegas dan transparan. Penjelasan konteks tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk meredam kasus atau, lebih buruk lagi, membenarkan tindakan di luar hukum. Masyarakat sipil, akademisi, dan pers memiliki pengalaman sejarah yang panjang tentang bagaimana “konteks” seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan melemahkan upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu, respons yang sesungguhnya dinantikan publik bukanlah sekadar penjelasan, melainkan tindakan nyata dari negara. Pertama, jaminan keamanan bagi setiap warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya, termasuk hak untuk berbeda pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Kedua, perintah tegas kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap aktivis tanpa pandang bulu. Transparansi proses penyidikan dan pengungkapan motif serta aktor di baliknya adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Ketiga, pemisahan yang tegas antara kritik dan kejahatan. Mengkritik pemerintah dengan data dan argumen adalah bagian dari kesehatan demokrasi. Menyiram seseorang dengan air keras adalah tindak pidana berat. Negara wajib membedakan keduanya secara tegas dan memberikan perlindungan bagi yang pertama serta menghukum yang kedua.

Namun, sebagai bangsa yang telah lama bergulat dengan realitas pahit manis perjalanan demokrasi, kita tahu bahwa kata-kata hanyalah permulaan. Panggung terbuka di Hambalang akan kehilangan maknanya jika tidak berbuah pada kebijakan yang berpihak dan penegakan hukum yang berkeadilan. Program Makan Bergizi Gratis harus sampai ke tangan anak-anak yang lapar, bukan hanya menjadi liputan media. Danantara harus benar-benar menggerakkan roda ekonomi, bukan sekadar wacana. Dan yang terpenting, setiap warga negara, termasuk mereka yang kritis terhadap pemerintah, harus merasa aman dan dilindungi.

Pada akhirnya, pertemuan di Hambalang itu adalah sebuah babak baru dalam dinamika komunikasi politik di negeri ini. Ia membuka ruang dialog yang selama ini dirindukan, di mana pemimpin hadir dan menjawab secara langsung. Namun, publik yang cerdas tidak akan berhenti pada kata-kata. Mereka akan terus mengawal, menagih, dan mengkritisi.

Ketegasan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa lantang ia berbicara, melainkan dari seberapa kuat ia memastikan kebijakannya membawa kesejahteraan dan aparatnya menegakkan keadilan. Sebab, dalam demokrasi yang sehat, kepercayaan publik adalah anugerah yang harus dirawat dengan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dan di sanalah letak pertanggungjawaban moral seorang presiden kepada rakyat yang memilihnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut, Prasetyo menyebut pemerintah sangat prihatin atas insiden yang menimpa korban.

“Lho ya sudah toh kan kemarin sudah disampaikan Pak Kapolri. Ya tentu kita sangat prihatin dengan kejadian itu,” ucapnya.

Dia menambahkan, arahan Presiden tersebut sejalan dengan pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menegaskan komitmen kepolisian untuk menangani kasus ini secara profesional.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang merupakan aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keamanan warga serta penegakan hukum di Indonesia.

Pemerintah memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mengungkap pelaku serta motif di balik kejadian tersebut.

“dan sebagaimana sudah disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Presiden memerintahkan untuk diusut secara objektif, terbuka, dan secepat-cepatnya gitu,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, SURABAYA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan segera membuka posko pengaduan terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Langkah tersebut, tutur dia, ditempuh untuk memberikan fasilitasi kepada segenap masyarakat yang mengetahui informasi krusial mengenai peristiwa nahas tersebut.

"Kami juga akan membuat posko pengaduan. Sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan, maka bisa memberikan laporan langsung ke posko pengaduan. Nanti akan kami bimbing," beber Sigit saat ditemui awak media di Stasiun Surabaya Gubeng, Minggu (15/3/2026).

Sigit mengimbau masyarakat untuk tak khawatir dan tidak segan dalam memberikan keterangan kepada pihak berwajib. Dia memberikan jaminan penuh bahwa identitas dan keamanan informan akan dilindungi sepenuhnya oleh aparat kepolisian.

"Yang jelas, seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan," tegas Sigit.

Lebih lanjut, Sigit mengeklaim bahwa jajaran kepolisian di bawah koordinasi Markas Besar (Mabes) Polri maupun Polda Metro Jaya terus bekerja di lapangan, dengan prinsip-prinsip scientific crime investigation. Dia pun menjanjikan akan memberikan perkembangan penyelidikan kasus tersebut seterang-terangnya secara rutin kepada khalayak publik.

"Secara rutin setelah ada perkembangan dari hasil pengumpulan informasi yang kami dapat, akan kami informasikan. Baik dari pengaduan ataupun dari Humas Polri yang tentunya kita minta untuk memberikan informasi karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK) saat dirinya tengah melintas di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) malam.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengungkap peristiwa nahas itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara siniar atau podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23:00 WIB.

"Telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," ujar Dimas dalam keterangan resminya, Jumat (13/3/2026).

Dimas turut mengungkap ciri-ciri dari terduga pelaku yang berperan dalam penyiraman air keras terhadap Andrie itu. Pelaku pertama disebutkannya mengenakan kaos berwarna kombinasi putih-biru, celana gelap diduga jeans, dan helm berwarna hitam.

Sementara itu, pelaku kedua yakni penumpang menggunakan penutup wajah atau masker menyerupai 'buf' berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaos berwarna biru tua, dan celana panjang berwarna biru yang dilipat menjadi pendek yang diduga berbahan jeans.