Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan kepercayaan pasar melalui penyelesaian isu fundamental dinilai menjadi agenda utama yang perlu diprioritaskan oleh jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Langkah itu dinilai penting setelah pasar modal dalam negeri mendapatkan sorotan dari penyedia indeks global, seperti MSCI dan FTSE Russel terkait dengan aspek transparansi serta kualitas saham beredar atau free float.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana menyatakan kepemimpinan baru BEI harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali daya saing pasar modal Indonesia di kancah domestik maupun global.

Menurutnya, pekerjaan rumah nakhoda baru bursa tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan kuantitas atau jumlah investor dan pencatatan emiten baru, melainkan berfokus pada kualitas pasar dan likuiditas.

“Langkah yang paling mendesak adalah membangun kembali kepercayaan melalui penyelesaian isu-isu fundamental terkait aksesibilitas pasar, kualitas free float, transparansi, dan kepastian regulasi,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Gilman menyampaikan bahwa respons BEI terhadap berbagai masukan dari lembaga internasional seperti MSCI dan FTSE Russell perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan dikomunikasikan dengan baik.

AEI pun mengingatkan bahwa kepercayaan pasar tidak dapat dibangun secara instan melalui penerbitan regulasi baru, melainkan lewat konsistensi implementasi dan komunikasi yang terbuka dengan pelaku pasar.

“Fondasi dan kolaborasi ini niscaya mendorong kembalinya kepercayaan investor dan memperkuat posisi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang,” ucap Gilman.

Selain itu, AEI juga meminta otoritas bursa untuk memperkuat engagement dengan emiten. Berbagai kebijakan baru, termasuk implementasi pemenuhan ketentuan batasan free float diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal.

Menurut Gilman, pengembangan aturan tersebut sebaiknya turut disertai dengan pemberian dukungan, fleksibilitas yang proporsional, hingga pemberian insentif bagi emiten yang berkomitmen meningkatkan tata kelola perusahaan.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai kepercayaan publik yang meningkat ke Polri adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.

Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.

Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).

Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.

Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.

Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.

"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.

Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat kondisi fundamental perekonomian nasional yang relatif kuat masih menjadi penopang kepercayaan pasar.

“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Josua, persepsi itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan inflasi Mei 2026 terkendali di level 3,08 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari target Rp832,2 triliun.

“Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal,” ujar Josua.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tidak hanya mengejar pemenuhan dana, tetapi juga menjaga biaya, tenor dan kepercayaan investor.

Dari sisi arus modal, sinyal pasar menunjukkan perbaikan. Namun, sebagian besar dana asing masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate ke 5,75 persen dinilai membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Meski begitu, kata Josua, pemerintah tetap perlu memperkuat minat investor terhadap SBN melalui strategi penerbitan yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten dan penguatan basis pembeli domestik.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit, penyaringan belanja prioritas, serta penundaan belanja yang belum mendesak.

Josua meyakini arah kebijakan dalam KEM-PPKF 2027, yang menargetkan defisit 1,80 persen–2,40 persen terhadap PDB dan rasio utang sekitar 40,31 persen–40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, pendalaman pasar domestik perlu terus diperkuat dengan memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Basis investor yang lebih luas akan membuat pasar SBN lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.

“Karena itu, pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan tidak hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga kepercayaan, rasa hormat, dan kecocokan.

Dr. Vartika Vishwani dan Dr. Sunny Garg, dalam sebuah unggahan Instagram seperti dilansir hindustantimes membagikan kesalahan yang dilakukan pasangan modern dan entah bagaimana merusak hubungan mereka.

Dia menyoroti bahwa terkadang, hubungan tidak putus karena cinta hilang; hubungan putus karena orang terlalu terstimulasi, lelah secara emosional, teralihkan secara mental, dan terus-menerus bertahan hidup alih-alih benar-benar terhubung. Hal ini menyebabkan hilangnya kesabaran, kelembutan, dan rasa aman secara emosional.

Hubungan modern membawa luka masa kecil, kelelahan, tekanan media sosial, perbandingan, trauma yang belum sembuh, dan sistem saraf yang tidak pernah benar-benar beristirahat. Cinta saja tidak dapat memperbaiki itu, dan hubungan yang sehat tidak hanya dibangun berdasarkan daya tarik fisik. Hubungan yang sehat dibangun berdasarkan keamanan emosional, komunikasi yang tenang, perbaikan setelah konflik, dan perasaan cukup aman secara emosional untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Sudah saatnya berhenti menampilkan cinta di internet.

Berikut 5 kebiasaan yang bisa mengancam pernikahan

1. Tidak memberi kabar

Di dunia saat ini, yang didorong oleh pesan teks, panggilan, dan panggilan video yang cepat, tidak memulai percakapan adalah tanda bahaya besar yang gagal dipahami oleh pasangan modern. Sebagian besar pasangan sering menahan diri untuk tidak mengambil langkah pertama setelah pertengkaran atau argumen, dengan mempertimbangkan kesalahan pihak lain. Tetapi para ahli mengatakan bahwa dalam sebuah hubungan, ini bukan tentang Anda melawan mereka, tetapi tentang Anda berdua melawan masalahnya.

2. Berteriak saat berargumen

Pertengkaran dan konflik adalah bagian dari hubungan, tetapi memperlakukannya sebagai cara untuk menyakiti orang lain tidak masuk akal. Berteriak pada pasangan atau mengatakan hal-hal yang menyakitkan selama pertengkaran dapat memperburuk situasi dan menciptakan jarak. Menurut para ahli, tidak perlu menyelesaikan setiap pertengkaran segera. Anda dapat meluangkan waktu dan menenangkan diri, lalu mendiskusikan apa yang salah.

Sebagian besar pasangan mengungkit kesalahan masa lalu saat bertengkar, yang membuat pertengkaran semakin besar, bukan membaik. (Unsplash)

3. Mengirim pesan teks marah selama pertengkaran

Pesan teks dapat dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman, dan dengan demikian mengirim pesan marah atau panjang selama pertengkaran dapat memperburuk situasi. Disarankan untuk menyelesaikan masalah melalui telepon atau secara langsung, karena nada seringkali hilang dalam pesan teks.

4. Mengungkit masa lalu selama konflik

Sebagian besar pasangan mengungkit kesalahan masa lalu saat bertengkar, yang membuat pertengkaran semakin besar, bukan membaik. Para ahli menyarankan untuk tetap fokus pada masalah saat ini dan mencoba memperbaikinya, daripada mengungkit luka masa lalu.

5. Berasumsi

Hubungan tidak berjalan berdasarkan asumsi. Anda harus memberi tahu pasangan Anda apa yang Anda rasakan. Pasangan Anda tidak dapat membaca pikiran Anda. Untuk hubungan yang sehat, jaga agar semuanya tetap jelas dan jujur, karena sikap diam dapat menciptakan dampak negatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berita kembali mengalami penurunan pada 2026. Namun, di tengah tren tersebut, sejumlah media arus utama masih mampu mempertahankan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak sepenuhnya berada pada institusi media, melainkan pada lingkungan informasi yang makin kompleks.

Laporan Digital News Report 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap berita secara umum turun menjadi 32% pada tahun ini, lebih rendah dibandingkan 36% pada 2025. Angka tersebut juga berada di bawah rata-rata global yang mencapai 37%.

Penurunan kepercayaan terjadi seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital dan media sosial sebagai sumber informasi. Sebanyak 64% responden di Indonesia mengaku memperoleh berita melalui berbagai platform digital dan media sosial.

Meski demikian, sejumlah merek media nasional masih mencatat tingkat kepercayaan yang cukup kuat di mata publik.

Kompas dan CNN Indonesia menempati posisi teratas dengan tingkat kepercayaan sebesar 61%, diikuti Liputan6 sebesar 59%, TVOne News dan TVRI News masing-masing 58%, Detik.com 57%, RCTI News 56%, serta Tempo 53%.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap berita tidak sepenuhnya diarahkan kepada media tertentu. Sebaliknya, masyarakat tampak makin khawatir terhadap kualitas dan kredibilitas lingkungan informasi secara keseluruhan.

Profesor Media dan Urusan Publik serta Hubungan Internasional Universitas George Washington Janet Steele menilai kekhawatiran publik saat ini lebih banyak tertuju pada kondisi ekosistem informasi dibandingkan terhadap media arus utama.

"Kepercayaan terhadap sebagian besar merek individual tidak menurun, menunjukkan bahwa audiens lebih peduli terhadap lingkungan berita yang lebih luas daripada terhadap media tertentu," ungkapnya dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Steele, penurunan kepercayaan terjadi karena masyarakat makin sulit membedakan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik dengan berbagai konten yang beredar melalui media sosial, akun anonim, agregator tidak resmi, hingga situs yang disebutnya sebagai media "tunawisma".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi industri media saat ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga kredibilitas redaksi, tetapi juga menghadapi derasnya arus informasi yang beredar tanpa proses verifikasi yang memadai.

Di sisi lain, perkembangan tersebut terjadi ketika kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam World Press Freedom Index 2026, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-129 dari 180 negara.

Meski demikian, tingginya tingkat kepercayaan terhadap sejumlah media arus utama menunjukkan bahwa publik masih memandang institusi pers profesional sebagai sumber informasi yang lebih kredibel dibandingkan berbagai kanal informasi lain yang tumbuh pesat di ruang digital.

Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa menurunnya kepercayaan terhadap berita tidak selalu identik dengan menurunnya kepercayaan terhadap media.

Tantangan terbesar justru terletak pada makin kaburnya batas antara produk jurnalistik yang terverifikasi dengan berbagai bentuk konten lain yang beredar di platform digital.

SURABAYA - Event Bebelac Little Star Fun Run Surabaya 2026 telah sukses digelar di Kota Surabaya. Festival eksplorasi anak ini kolaborasi Bebelac bersama PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi).

Kegiatan di Parkir Timur Delta Plaza ini berupa lari santai, permainan interaktif dan pengalaman belajar menyenangkan untuk mendukung tumbuh kembang anak . Acara ini diikuti 700 peserta yang terdiri dari anak-anak usia 3–8 tahun beserta keluarga mereka dengan tema “Every Little Star Shines in Their Own Way”.

Bukan sekadar sebagai ajang lari anak, ajang ini sebagairuang bagi si kecil untuk aktif bergerak, berani mencoba hal baru, membangun rasa percaya diri, serta menikmati momen kebersamaan bersama keluarga. Terdapat dua kategori lomba yang disesuaikan dengan usia, yaitu kategori A untuk anak usia 3–5 tahun yang berlari bersama pendamping, serta kategori B untuk anak usia 6–8 tahun. Hari Anak Nasional, Orang Tua Didorong untuk Ciptakan Pola Asuh yang Dukung Imunitas dan Stimulasi si Kecil

Selain mengikuti fun run, peserta dan keluarga juga menikmati berbagai aktivitas di Race Village, mulai dari area eksplorasi olahraga, permainan keluarga interaktif, sesi bernyanyi dan menari bersama, hingga kesempatan memenangkan berbagai doorprize menarik. ”Penyelenggaraan Bebelac Little Star Fun Run merupakan bagian dari komitmen mendukung orang tua untuk memberikan stimulasi positif bagi anak melalui pengalaman yang menyenangkan,” kata Marketing Manager Bebelac, Ceasyalya Tahara, Rabu (17/6/2026)

Menurutnya, setiap anak adalah little star yang memiliki cara unik untuk bersinar. Melalui kegiatan ini, Bebelac ingin menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi anak untuk aktif bergerak, berani mencoba hal baru, dan menunjukkan potensi terbaiknya. ”Antusiasme keluarga Surabaya menunjukkan bahwa semakin banyak orang tua yang mendukung anak untuk berkembang melalui pengalaman positif bersama keluarga,” ujarnya.

Sebagai merek nutrisi pertumbuhan anak, Bebelac memahami bahwa setiap anak memiliki cara belajar, bereksplorasi, dan berkembang yang berbeda. Karena itu, selain mendukung stimulasi melalui berbagai aktivitas positif, Bebelac juga menghadirkan nutrisi yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang optimal si Kecil.

Dengan kandungan nutrisi yang mendukung kebutuhan anak di masa pertumbuhan seperti DHA, FOS:GOS 1:9, dan Inulin, Bebelac terus berkomitmen mendampingi orang tua dalam membantu si Kecil tumbuh menjadi anak yang berani mencoba, percaya diri, dan siap bersinar dengan potensinya masing-masing agar si kecil tumbuh jadi anak hebat seperti little star.

Berdasarkan penelitian, aktivitas fisik dan eksplorasi sejak dini berperan penting dalam mendukung perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak. Karena itu, Bebelac menghadirkan konsep acara yang mengedepankan tiga pilar utama, yaitu movement exploration, confidence building, dan bonding moment, sehingga anak dapat memperoleh pengalaman belajar yang holistik bersama orang tua.

Kolaborasi dengan Alfamidi juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan akses kegiatan yang edukatif dan relevan bagi keluarga Indonesia. Melalui jaringan yang dekat dengan masyarakat, Alfamidi turut mendukung terselenggaranya acara yang memberikan manfaat positif bagi tumbuh kembang anak.

Operations GM Alfamidi, Rini Dianawati senang dapat berkolaborasi dengan Bebelac dalam menghadirkan kegiatan yang memberikan pengalaman positif bagi keluarga. Sebagai bagian dari jaringan ritel yang dekat dengan keluarga Indonesia, Alfamidi terus berupaya membangun kedekatan dengan konsumen melalui berbagai inisiatif yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Angkat Pangan dan Nutrisi, Peneliti Indonesia Masuk Daftar Asian Scientist 100

Menurutnya, Little Star Fun Run menjadi wadah bagi anak-anak untuk aktif bergerak sekaligus mempererat kebersamaan dengan orang tua. ”Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus menginspirasi keluarga Indonesia untuk menerapkan gaya hidup aktif dan menciptakan momen berkualitas bersama anak,” katanya.

Bebelac dan Alfamidi berharap dapat terus mendukung orang tua dalam menciptakan lingkungan yang mendorong anak untuk berani mencoba, aktif bergerak, dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Dengan demikian setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan sederet upaya pemerintah meraup kepercayaan pasar di tengah tantangan geopolitik. Di antara upaya itu adalah deregulasi hingga stabilitas.

Prasetyo menyatakan bahwa dalam dua pekan terakhir pemerintah tengah berupaya memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama, terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat iklim investasi, persepsi pasar, hingga persepsi publik.

"Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," kata Prasetyo saat konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (15/6/2026).

Sejumlah langkah dilakukan pemerintah, di antaranya terkait deregulasi. Menurut Prasetyo, berkali-kali Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan. Tujuannya adalah supaya iklim investasi dapat berkembang. Kemudian, ekosistem ekonomi juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif.

Prasetyo juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani untuk mendongkrak performa ekspor Indonesia. Sebab, penguatan mata uang rupiah tidak bisa lepas dari kinerja ekspor dan impor.

Sebagai upaya mendongkrak ekspor, pemerintah terus menggenjot hilirisasi dan industrialisasi. Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor sekaligus menciptakan nilai tambah dari hasil pengolahan di dalam negeri.

Dia berharap produk yang dihasilkan melalui proses hilirisasi dan industrialisasi dapat meningkatkan kekayaan bangsa dan negara. Di samping itu, dia menilai stabilitas menjadi faktor paling penting dalam menjaga iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," ujar Prasetyo.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan sejumlah upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah penyampaikan aspirasi yang belakangan terjadi. Hal itu disampaikan Prasetyo menjawab pertanyaan dalam sesi konferensi pers Mensesneg dan Menteri Investasi Rosan Roeslani di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," ujar Prasetyo.

Pertama, kata Prasetyo, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif," kata Prasetyo.

Kedua, kata Prasetyo, Presiden Prabowo kembali menekankan khususnya kepada Rosan sebagai CEO Danantara dan sekaligus sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, perihal penguatan mata uang yang tidak bisa bisa lepas dari performa ekspor dan impor Indonesia.

"Berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor," katanya.

Pemerintah, lanjut Prasetyo berharap produk-produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang berdampak terhadap penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara.

"Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diterbitkan Danantara," katanya.

Terakhir, kata Prasetyo, yang tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Presiden adalah mengenai stabilitas di dalam iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," katanya.

Sementara itu mengenai upaya mengembalikan kepercayaan investor, Prasetyo menekankan bahwa dalam satu-dua pekan belakangan pemerintah tengah memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama.

"Dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat apa memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar," ujar Prasetyo.

"Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini, jadi memang itu target dari Danantara yang berkaitan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik apa namanya di Amerika maupun tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan keberhasilan penerbitan obligasi global (global bond) perdana Danantara Indonesia merupakan bukti bahwa investor asing masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap Indonesia.

Dalam keterangan media di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Ia menyebut PT Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Penerbitan obligasi itu memperoleh kepercayaan kuat dari pasar keuangan internasional, tercermin dari dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan.

"Ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya," ujar Rosan.

Rosan mengatakan keberhasilan tersebut bukan sekadar komitmen di atas kertas karena penandatanganan transaksi telah dilakukan pada 11 Juni 2026 dan dana hasil penerbitan obligasi dijadwalkan masuk rekening Danantara pada 18 Juni 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan capaian tersebut membantah anggapan bahwa investor global enggan menanamkan modalnya di Indonesia atau hanya bersedia membeli surat utang dengan premi risiko yang tinggi.

"Ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan, tadinya kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga," jelasnya.

Ia menambahkan, Danantara membuka peluang menerbitkan obligasi dengan tenor lebih panjang, yakni hingga 30 tahun di masa mendatang lantaran melihat tingginya minat pasar.

Menurutnya, optimisme investor didorong oleh keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai relatif stabil di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global.

"Jadi ini membuktikan bahwa dan antara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai offensive credit sampai lebih dari tiga kali," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebutkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan keuangan perusahaan.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?," ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hendry menjelaskan, selama ini Pertamina menggunakan dana talangan perusahaan untuk menahan Pertamax di bawah harga keekonomian.

Namun, dana talangan Pertamina pada dasarnya merupakan instrumen sementara untuk meredam lonjakan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketika kurs rupiah dan harga minyak terus bergerak naik, kata dia, ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut semakin sempit.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," kata Hendry.

Ia menambahkan, apabila Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga tanpa penyesuaian, kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan perusahaan.

Dampaknya bukan hanya terhadap setoran dividen dan kontribusi perusahaan kepada negara, tetapi juga terhadap persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kinerja keuangan Pertamina.

Oleh karena itu, dia menilai langkah penyesuaian harga Pertamax sulit dihindari setelah beberapa bulan terakhir Pertamina menahan harga jual BBM nonsubsidi tersebut di bawah harga keekonomiannya.

“Akhirnya setelah beberapa waktu ditahan, BBM nonsubsidi tidak bisa lagi ditahan sehingga dilepas mengikuti mekanisme pasar. Karena itu kenaikan yang sekarang terjadi cukup tinggi. Mau tidak mau Pertamax harus naik,” kata Hendry.

Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) berubah dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dianggap tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P mengatakan, kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN patut diapresiasi. Hal itu karena menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting adalah lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Trubus, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. "Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, maka yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang," katanya.

Selain persoalan tata kelola, Trubus menyoroti validitas data penerima manfaat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, belum adanya basis data yang benar-benar akurat dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran.

Ia menjelaskan bahwa penerima MBG tidak hanya berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mencakup sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Seluruh kelompok tersebut membutuhkan sistem pendataan yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

"Kalau datanya belum akurat, maka potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.

Trubus juga mengkritisi proses penyusunan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, sejumlah pengadaan barang pada masa lalu bahkan dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat.

"Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut," katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah belum terbukanya kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Trubus, dokumen tersebut seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Ia menilai kontrak kerja sama idealnya memuat klausul manajemen risiko secara rinci, termasuk tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, maupun insiden keracunan makanan.

"Kalau yayasan menerima anggaran negara, maka tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah," ujarnya.

Menurut Trubus, aspek pengawasan juga perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN. Selama ini mekanisme pengawasan dinilai belum berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh BGN, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas internal, hingga masyarakat.

"Pengawasan yang baik harus melibatkan banyak pihak. Kepala daerah seharusnya ikut bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya karena penerima manfaat adalah masyarakat di daerah tersebut," katanya.

Trubus juga menyinggung persoalan pembangunan SPPG yang pada masa lalu berlangsung sangat cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan administratif dan operasional. Menurutnya, banyak pihak yang kemudian memandang keterlibatan dalam MBG sebagai aktivitas bisnis semata.

Ketika dilakukan evaluasi dan penghentian sebagian SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, muncul berbagai klaim kerugian yang belum tentu memiliki dasar hukum yang jelas. "Ini menunjukkan bahwa sejak awal perlu ada perjanjian yang kuat dan kepastian hukum. Jangan sampai orang menganggap program sosial ini hanya sebagai proyek bisnis," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus mengapresiasi langkah pimpinan baru BGN yang mulai melakukan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat. Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Menurutnya, kelompok miskin, miskin ekstrem, rentan miskin, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama penerima MBG.

"Kalau ada masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu, tentu tidak perlu diprioritaskan menerima MBG. Program ini harus benar-benar diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan agar manfaatnya lebih besar," katanya.

Ia juga berharap BGN menghadirkan transparansi anggaran secara menyeluruh. Publik, kata dia, berhak mengetahui penggunaan anggaran per porsi makanan, mulai dari biaya beras, lauk-pauk, sayuran, susu, hingga biaya distribusi dan operasional.

"Karena ini menggunakan APBN yang berasal dari pajak rakyat, maka rincian penggunaannya harus terbuka. Masyarakat berhak mengetahui uang Rp15 ribu per porsi digunakan untuk apa saja," ujarnya.

Menurut Trubus, transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mempersempit ruang korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang Makan Bergizi Gratis sebagai dasar hukum pelaksanaan program dalam jangka panjang.

Menurutnya, regulasi khusus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kewajiban yang jelas untuk mendukung MBG, sekaligus mempertegas mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Trubus juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran MBG. Dengan besarnya nilai anggaran yang disiapkan pemerintah, potensi penyimpangan juga semakin tinggi apabila tata kelola tidak diperkuat. Ia menilai pelaksanaan program sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas dibandingkan sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat.

Selain itu, pengelolaan SPPG perlu lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana BGN mampu membangun sistem yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif. Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi kualitas makanan maupun pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, MBG benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek pemerintah," tandasnya.